Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayas…

-

HUKUM ACARA PERDATA LENGKAP

Edition

4,1

ISBN/ISSN

979-8767-85-3

Collation

xiv, 437 hlm. ; 20 cm

Series Title

-

Call Number

346 Ram h

PENERAPAN DIVERSI PADA ANAK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menyebutkan balwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (Diversi). Penerepan Diversi Terhadap Anak yang menjadi Pelaku Penyalahguna Narkotika pada faktanya tidaklah mudah. Banyak hal yang harus dibuktikan dan dipertimbangan dengan matang baik oleh Penyidik, Penu…

KONSEP PLEA BARGAINING SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK DA…

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengadopsi pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi. Namun, efektivitas diversi masih menghadapi berbagai tantangan. Konsep Plea Bargaining sebagai alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana anak…

KONSEP PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PASIF

Penerapan ajaran penyertaan (deelneming) dalam sistem hukum pidana secara formal diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, delik pencucian uang pasif dalam pasal 5 UU TPPU menyisakan kekosongan dalam hal pengklasifikasian peran pelaku pasif sebagai bentuk penyertaan. Ajaran Penyertaan harus menjadi pedoman yang digunakan bagi semua jenis perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama baik yang di…

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG DAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-408-233-1

Collation

viii, 328 hlm., 21 cm

Series Title

-

Call Number

346 Kit k

MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE MELALUI PERSPEKTIF QUINTUPLE HELIX PENANGANAN …

Penanganan aktivitas tambang khususnya tambang ilegal harus dilakukan secara komprehensif melalui penegakan peraturan yang ada serta dukungan semua pihak (Pemerintah, Sektor Swasta, dan Masyarakat) tidak cukup melainkan perlu peran Lembaga Pendidikan Tinggi dan media sangat penting dalam mengedukasi masyarakat pentingnya menjaga lingkungan. Dengan memahami kompleksitas masalah ini, penelitian b…

HUKUM PAJAK (Dilengkapi dengan Latihan Soal)

Edition

-

ISBN/ISSN

979-691-127-2

Collation

viii, 290 hlm. ; 26 cm

Series Title

-

Call Number

341,1 Sug h

EFEKTIVITAS GLOBAL HUMANITARIAN RESPONSE OLEH ALIANSI HUMANITER INTERNASIONAL…

Since the ratification of the 1951 Geneva Convention on the status of refugees, state parties have been obligated to uphold the human rights of refugees, including asylum seekers. However, in practice, human rights violations against asylum seekers frequently occur. Such violations have become one of the most prominent issues in the discourse surrounding Australia's offshore processing policy. …

TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT DI WILAYAH HUKUM KE…

Skripsi ini ditulis dengan judul “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Banyuasin”. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor kenaikan angka pencurian kelapa sawit di wilayah hukum Banyuasin. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Selain itu, sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer, yaitu …

KEDUDUKAN HUKUM AKTA PERNYATAAN PENEGASAN PERSEROAN PERORANGAN DALAM PEMENUHA…

This study examines the legal status of the Deed of Statement of Confirmation of an Individual Company (Perseroan Perorangan) in fulfilling the requirements for opening a corporate bank account under Law Number 6 of 2023 on Job Creation. The background of this study lies in the emergence of additional requirements imposed during the process of opening corporate bank accounts, which potentially …

TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI SEBAGAI PEJABAT YANG BERWENANG MEMBUAT AKTA …

This thesis examines the responsibilities of a Substitute Notary as an official authorized to issue authentic deeds based on the Notary Law (UUJN). The existence of a Substitute Notary aims to maintain the continuity of notarial services when the definitive Notary is unable to do so due to leave, illness, or other legitimate reasons. However, the provisions of Article 33 paragraph (1) of the UU…

Praktikum Hukum Acara Perdata : Tata Cara dan Proses Persidangan

Edition

Cet.1

ISBN/ISSN

979-8061-76-4

Collation

xi, 142 hlm.; 20 cm.

Series Title

-

Call Number

347.05 Soe p

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG TERKENA DAMPAK PEMUTUSAN HUBUNGAN KE…

Skripsi ini berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG TERKENA DAMPAK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DISEBABKAN MOGOK KERJA.” Mogok kerja merupakan hak dasar pekerja yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang memiliki dampak besar terhadap perlindungan hukum pekerja ketika hak tersebut dijalankan, khususnya terkait dengan pemutusan …

URGENSI PENGATURAN PELAKSANAAN SANKSI UANG PAKSA ATAS KETIDAKPATUHAN BADAN/PE…

Skripsi ini berjudul “URGENSI PENGATURAN PELAKSANAAN SANKSI UANG PAKSA ATAS KETIDAKPATUHAN BADAN/PEJABAT TATA USAHA NEGARA TERHADAP PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA”. pengadilan tata usaha negara berwenang untuk mengeksekusi putusan perkara peradilan tata usaha negara, namun dalam pelaksanaan eksekusi terdapat fakta adanya putusan peradilan tata usaha negara yang tidak dilaksanakan atas …

ANALISIS PEMBATALAN HUKUMAN MATI PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Skripsi ini berjudul Analisis Pembatalan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Narkotika, yang membahas secara mendalam analisis putusan Mahkamah Agung dalam proses Peninjauan Kembali yang menolak pemberian pidana mati terhadap terdakwa Hanky Gunawan dalam konteks delik narkotika. Jenis penelitian Skripsi ini bersifat analitis, bertujuan untuk analisis mendalam terhadap dokumen putusan Mahkamah Agung…

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN ILLEGAL FISHING TANPA SURAT IZIN USAH…

Penelitian berjudul “Tinjauan Kriminologi terhadap Kejahatan Illegal Fishing tanpa Surat Izin Usaha Perikanan di Provinsi Sumatera Selatan” ini menyoroti rendahnya kepatuhan pelaku terhadap UU 45/2009 serta lemahnya pengawasan, yang menyebabkan penangkapan ikan tanpa izin sulit terpantau, merugikan negara, dan menimbulkan ketidakadilan ba gi nelayan yang taat aturan. Permasalahan yang dikaj…

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM SECARA ILEG…

ABSTRAK Penelitian ini berjudul Penjatuhan pidana terhadap anak pelaku yang membawa senjata tajam secara ilegal studi Putusan No 52/Pid.Sus-anak/2023 dan Putusan No 83/Pid.Sus Anak/2023/PN Tjk. Berbagai macam kasus tindak pidana disebabkan oleh anak pelaku yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat salah satunya membawa senjata tajam secara ilegal. Penelitian ini membahas permasalahan tentang h…

ANALISIS SISTEM PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA SIBER MANIPULASI DATA PRIBADI (…

Skripsi ini berjudul ”Analisis Sistem Pembuktian Pada Tindak Pidana Siber Manipulasi Data Pribadi (Data Forgery) Studi Putusan (Nomor 652/Pid.Sus/2024/Pn Jmr)”. Penelitian ini membahas sistem pembuktian pada tindak pidana siber manipulasi data pribadi (data forgery) serta penerapan forensik digital pada perkara tersebut. Rumusan masalah pada penelitian ini mencakup 1. Bagaimana penerapan si…

PENERAPAN TEORI PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI SERTAI TINDAK PI…

Penerapan Teori Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Tindak Pidana Lainnya Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur. Rumusan Masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu: 1. Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan disertai Tindak Pidana Lainnya terhadap Putusan Nomor 9/Pid.SusAnak/2023/PN Kag dan Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps, dan …

INOVASI LAYANAN E-AKTA CERAI DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KELAS 1A

This study aims to analyze the innovation of the e-Divorce Certificate (e-Akta Cerai) service at the Palembang Religious Court Class 1A, focusing on its adoption and acceptance by court officials and the public, as well as the factors influencing its success and challenges in implementation. This research employs a qualitative descriptive approach using interviews, observation, and documentatio…

PENGGUNAAN METODE PEMBAYARAN ONEKLIK BCA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DIT…

Skripsi ini berjudul “Penggunaan Metode Pembayaran Oneklik Bca dalam Transaksi Jual Beli Online Ditinjau dari Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen”. Dalam penelitian ini penulis meneliti perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen akibat adanya penyalahgunaan metode pembayaran Oneklik BCA dalam transaksi jual beli secara online berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun…

KEDUDUKAN AMICUS CURIAE DAN AMICUS BRIEF DALAM PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK MENJA…

Skripsi ini berjudul “Kedudukan Amicus Curiae Dan Amicus Brief Dalam Pertimbangan Hakim Untuk Menjatuhkan Pidana Terhadap Terpidana” Dalam penulisan ini, penulis meneliti apa yang menjadi dasar hukum dalam penggunaan Amicus Curiae, serta bagaimana implementasi dari Amicus Curiae untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini mengenai prespektif Amicus Curiae dan Amicus Brief pada sistem…

IMPLEMENTASI REZIM PARIS AGREEMENT 2015 DALAM PRAKTEK CARBON TRADING OLEH IND…

Climate change is a global challenge that prompted the establishment of the Paris Agreement as a new international regime to supersede the Kyoto Protocol, which was deemed ineffective. As a ratifying country, Indonesia is committed to reducing Greenhouse Gas (GHG) emissions through its Nationally Determined Contribution (NDC). This research addresses how Indonesia implements the 2015 Paris Agre…

PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ANTARA PERU…

Skripsi yang berjudul: Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Perusahaan Perkebunan dan Masyarakat (PT. Sumber Wangi Alam dan Masyarakat Sungai Sodong). Tanah adalah bagian penting dalam menunjang kehidupan manusia yang memiliki banyak kegunaan yang banyak seperti membangun perkebunan, pertanian, serta perumahan. Tanah juga dinilai memiliki nilai tinggi serta istimew…

PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH HARTA PUSAKA KAUM MONTI PANGULU BONSU…

Penelitian ini berfokus pada sengketa kepemilikan tanah adat Harta Pusaka Tinggi di Nagari Pangian antara Kaum Monti Pangulu Bonsu Pasukuan Onai dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 921 K/PDT/2023. Konflik tersebut muncul akibat klaim sepihak, sertifikasi, dan pembangunan tanpa izin di atas tanah adat yang diwariskan secara turun-temurun sesuai deng…

KERJA SAMA HANDING OVER MELALUI NCB-INTERPOL CEKO DENGAN NCB-INTERPOL INDONESIA

This study examines the cooperation between NCB-INTERPOL Indonesia and NCB-INTERPOL Czech Republic in handling the repatriation of international fugitives through an alternative and informal mechanism known as handing over. The focus of this research is to analyze how cooperation between the two countries can take place through the perspective of institutional neoliberalism. This study employs …

PEMBUKTIAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PERUSAHAAN DAERAH PERHOTELAN SWARNA DW…

Skripsi ini berjudul "Pembuktian Hukum Tindak Pidana Korupsi Perusahaan Dearah Hotel Swarna Dwipa Kota Palembang (Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus- TPK/2022/PN)". Tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumsel No.552/KPTS/TV/2009 tentang pengangkatan Direktur Utama PD Perhotelan Swarna Dwipa mengangkat Augie Yahya Bunyam…

PERAN LEGAL OFFICER DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA DI PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEM…

Pupuk Sriwidjaja (PT Pusri), as one of the State-Owned Enterprises (SOEs) in Indonesia, is not free from the potential emergence of disputes in its business activities, both related to contractual relationships and employment relations. These disputes give rise to legal issues concerning the appropriate dispute resolution mechanisms and the role of the legal officer in protecting the company’…

DASAR PERTIMBANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENETAPKAN UNSUR GRATIFIKASI …

Korupsi (KPK) menetapkan unsur gratifikasi dalam perkara tindak pidana korupsi guna memitigasi risiko integritas penyelenggara negara dan pegawai negeri. Latar belakang penelitian ini berpijak pada fenomena korupsi sebagai penyakit kronis di Indonesia. Urgensi penelitian terletak pada ambiguitas batasan antara pemberian wajar dan gratifikasi yang memenuhi unsur pidana yang berpotensi mencederai…