INOVASI LAYANAN E-AKTA CERAI DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KELAS 1A

This study aims to analyze the innovation of the e-Divorce Certificate (e-Akta Cerai) service at the Palembang Religious Court Class 1A, focusing on its adoption and acceptance by court officials and the public, as well as the factors influencing its success and challenges in implementation. This research employs a qualitative descriptive approach using interviews, observation, and documentatio…

PENGGUNAAN METODE PEMBAYARAN ONEKLIK BCA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DIT…

Skripsi ini berjudul “Penggunaan Metode Pembayaran Oneklik Bca dalam Transaksi Jual Beli Online Ditinjau dari Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen”. Dalam penelitian ini penulis meneliti perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen akibat adanya penyalahgunaan metode pembayaran Oneklik BCA dalam transaksi jual beli secara online berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun…

KEDUDUKAN AMICUS CURIAE DAN AMICUS BRIEF DALAM PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK MENJA…

Skripsi ini berjudul “Kedudukan Amicus Curiae Dan Amicus Brief Dalam Pertimbangan Hakim Untuk Menjatuhkan Pidana Terhadap Terpidana” Dalam penulisan ini, penulis meneliti apa yang menjadi dasar hukum dalam penggunaan Amicus Curiae, serta bagaimana implementasi dari Amicus Curiae untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini mengenai prespektif Amicus Curiae dan Amicus Brief pada sistem…

IMPLEMENTASI REZIM PARIS AGREEMENT 2015 DALAM PRAKTEK CARBON TRADING OLEH IND…

Climate change is a global challenge that prompted the establishment of the Paris Agreement as a new international regime to supersede the Kyoto Protocol, which was deemed ineffective. As a ratifying country, Indonesia is committed to reducing Greenhouse Gas (GHG) emissions through its Nationally Determined Contribution (NDC). This research addresses how Indonesia implements the 2015 Paris Agre…

PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ANTARA PERU…

Skripsi yang berjudul: Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Perusahaan Perkebunan dan Masyarakat (PT. Sumber Wangi Alam dan Masyarakat Sungai Sodong). Tanah adalah bagian penting dalam menunjang kehidupan manusia yang memiliki banyak kegunaan yang banyak seperti membangun perkebunan, pertanian, serta perumahan. Tanah juga dinilai memiliki nilai tinggi serta istimew…

PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH HARTA PUSAKA KAUM MONTI PANGULU BONSU…

Penelitian ini berfokus pada sengketa kepemilikan tanah adat Harta Pusaka Tinggi di Nagari Pangian antara Kaum Monti Pangulu Bonsu Pasukuan Onai dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 921 K/PDT/2023. Konflik tersebut muncul akibat klaim sepihak, sertifikasi, dan pembangunan tanpa izin di atas tanah adat yang diwariskan secara turun-temurun sesuai deng…

KERJA SAMA HANDING OVER MELALUI NCB-INTERPOL CEKO DENGAN NCB-INTERPOL INDONESIA

This study examines the cooperation between NCB-INTERPOL Indonesia and NCB-INTERPOL Czech Republic in handling the repatriation of international fugitives through an alternative and informal mechanism known as handing over. The focus of this research is to analyze how cooperation between the two countries can take place through the perspective of institutional neoliberalism. This study employs …

PEMBUKTIAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PERUSAHAAN DAERAH PERHOTELAN SWARNA DW…

Skripsi ini berjudul "Pembuktian Hukum Tindak Pidana Korupsi Perusahaan Dearah Hotel Swarna Dwipa Kota Palembang (Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus- TPK/2022/PN)". Tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumsel No.552/KPTS/TV/2009 tentang pengangkatan Direktur Utama PD Perhotelan Swarna Dwipa mengangkat Augie Yahya Bunyam…

PERAN LEGAL OFFICER DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA DI PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEM…

Pupuk Sriwidjaja (PT Pusri), as one of the State-Owned Enterprises (SOEs) in Indonesia, is not free from the potential emergence of disputes in its business activities, both related to contractual relationships and employment relations. These disputes give rise to legal issues concerning the appropriate dispute resolution mechanisms and the role of the legal officer in protecting the company’…

DASAR PERTIMBANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENETAPKAN UNSUR GRATIFIKASI …

Korupsi (KPK) menetapkan unsur gratifikasi dalam perkara tindak pidana korupsi guna memitigasi risiko integritas penyelenggara negara dan pegawai negeri. Latar belakang penelitian ini berpijak pada fenomena korupsi sebagai penyakit kronis di Indonesia. Urgensi penelitian terletak pada ambiguitas batasan antara pemberian wajar dan gratifikasi yang memenuhi unsur pidana yang berpotensi mencederai…

TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA PEER TO PEER LENDING DALAM PENYELESAIAN KR…

ABSTRAK Fintech peer to peer lending sudah menjadi fenomena yang membawa perubahan besar dalam industri keuangan modern, terutama di Indonesia. Peer to peer lending menjadi alternatif pinjaman yang popular di pasaran keuangan digital, Namun kegagalan pembayaran menjadi salah satu risiko utama dalam industri ini. Skripsi ini mendeskripsikan mengenai hubungan hukum antara penyelenggara dengan pem…

PENGATURAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDAN…

Permasalahan korupsi yang terjadi pada BUMN di Indonesia memerlukan pengaturan prinsip yang dapat mencegah dan memberantas tindak pidana tersebut, sehingga pengaturan prinsip Good Corporate Governance (GCG) sangatlah diperlukan. Menurut Pasal 1 angka 1 UU BUMN seluruh atau sebagian besar modal BUMN dimiliki oleh negara, oleh karena itu jika terjadi penyimpangan prinsip GCG, maka dapat merugikan…

PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA TERHADAP EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-587-799-8

Collation

v, 234 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

340.52 Sub h

SEJARAH HUKUM ADAT INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

148 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

340.570 959 8 Had s

HUKUM PIDANA KHUSUS Memahami Delik-delik di Luar KUHP

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-0895-45-1

Collation

xiv, 380 hlm., 23 cm

Series Title

-

Call Number

345 Ren h

RECEPTIO A CONTRARIO ; Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 54 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

340.5 Tha r

HUKUM WARIS ADAT

Edition

1

ISBN/ISSN

979-414-549-1

Collation

x, 154 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

346.052 Had h

SEGI-SEGI HUKUM PERJANJIAN

Edition

-

ISBN/ISSN

979-414-061-9

Collation

xiv, 330 hlm.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346.02 Har s

HAK KEDAULATAN RUANG MARITIM NEGARA NASIONAL (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH IN…

Skripsi ini berjudul "HAK KEDAULATAN RUANG MARITIM NEGARA NASIONAL (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL NOMOR 155 TAHUN 2022 ANTARA NIKARAGUA DAN KOLOMBIA MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN HAK BERDAULAT DI LAUT KARIBIA)" rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu: bagaimana peraturan Hukum Internasional Terkait Dengan Hak Kedaulatan Ruang Maritim Suatu Negara, bagaimana kasus posisi…

HUKUM PERKAPALAN INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xvii, 125 hlm. ; 20 cm

Series Title

-

Call Number

347.7 Soe h

Kasus Pencabutan SIUPP Majalah Tempo: Suatu Yurisprudensi Dalam Bidang Hukum …

Edition

1

ISBN/ISSN

979-414-016-3

Collation

xii, 290 hlm.: 21 cm.

Series Title

-

Call Number

342.03 Kas k

KAPITA SELEKTA PENGETAHUAN HUKUM DAGANG

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 132 hlm. ; 21 cm

Series Title

347.7 Sir k

Call Number

347.7Sir k

HUKUM ADAT SKETSA ASAS

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xx, 480 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

340.57 Sud h

PERATURAN PERPAJAKAN DI INDONESIA, Edisi Lengkap

Edition

-

ISBN/ISSN

979-518613-2

Collation

xii, 662 hlm. : 24 cm.

Series Title

-

Call Number

343.040 959 8 Tun p

PUTUSAN HAKIM DALAM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA: Teori, Praktik, Teknik Mem…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-414-974-4

Collation

xxvi, 616 hal. ; 20 cm

Series Title

-

Call Number

347.598 Mul p

HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

180 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

346.959 801 6 Pro h

HIMPUNAN JURISPRUDENSI INDONESIA YANG PENTING UNTUK PRAKTEK SEHARI-HARI (LAND…

Edition

5

ISBN/ISSN

979-414-641-2

Collation

viii, 308 hlm; 20 cm.

Series Title

-

Call Number

340.959 8 Gau h

HIMPUNAN PERATURAN-PERATURAN BARU BIDANG HUKUM EKONOMI YANG PENTING UNTUK PRA…

Edition

-

ISBN/ISSN

979-414-841-5

Collation

xii, 656 hlm. ;23 cm.

Series Title

-

Call Number

343.070 26 Gau h

ASPEK - ASPEK HUKUM ASURANSI DAN SURAT BERHARGA

Edition

1

ISBN/ISSN

979-414-406-1

Collation

x, 346 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

346.08 Sas a

FISCAL PRIVILEGES PEJABAT DIPLOMATIK BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961 DAN IMPLE…

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik mengatur mengenai kekebalan dan hak istimewa pejabat diplomatik. Salah satu hak istimewa yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 yaitu mengenai pembebasan pajak atau fiscal privileges. Negara-negara yang meratifikasi Konvensi Wina 1961 lazimnya mengadopsi ketentuan konvensi ke dalam peraturan negara masing-masing, termasuk Indonesia. Namun pada prakti…