TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA PEER TO PEER LENDING DALAM PENYELESAIAN KR…

ABSTRAK Fintech peer to peer lending sudah menjadi fenomena yang membawa perubahan besar dalam industri keuangan modern, terutama di Indonesia. Peer to peer lending menjadi alternatif pinjaman yang popular di pasaran keuangan digital, Namun kegagalan pembayaran menjadi salah satu risiko utama dalam industri ini. Skripsi ini mendeskripsikan mengenai hubungan hukum antara penyelenggara dengan pem…

PENGATURAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDAN…

Permasalahan korupsi yang terjadi pada BUMN di Indonesia memerlukan pengaturan prinsip yang dapat mencegah dan memberantas tindak pidana tersebut, sehingga pengaturan prinsip Good Corporate Governance (GCG) sangatlah diperlukan. Menurut Pasal 1 angka 1 UU BUMN seluruh atau sebagian besar modal BUMN dimiliki oleh negara, oleh karena itu jika terjadi penyimpangan prinsip GCG, maka dapat merugikan…

PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA TERHADAP EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-587-799-8

Collation

v, 234 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

340.52 Sub h

SEJARAH HUKUM ADAT INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

148 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

340.570 959 8 Had s

HUKUM PIDANA KHUSUS Memahami Delik-delik di Luar KUHP

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-0895-45-1

Collation

xiv, 380 hlm., 23 cm

Series Title

-

Call Number

345 Ren h

RECEPTIO A CONTRARIO ; Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 54 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

340.5 Tha r

HUKUM WARIS ADAT

Edition

1

ISBN/ISSN

979-414-549-1

Collation

x, 154 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

346.052 Had h

SEGI-SEGI HUKUM PERJANJIAN

Edition

-

ISBN/ISSN

979-414-061-9

Collation

xiv, 330 hlm.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346.02 Har s

HAK KEDAULATAN RUANG MARITIM NEGARA NASIONAL (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH IN…

Skripsi ini berjudul "HAK KEDAULATAN RUANG MARITIM NEGARA NASIONAL (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL NOMOR 155 TAHUN 2022 ANTARA NIKARAGUA DAN KOLOMBIA MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN HAK BERDAULAT DI LAUT KARIBIA)" rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu: bagaimana peraturan Hukum Internasional Terkait Dengan Hak Kedaulatan Ruang Maritim Suatu Negara, bagaimana kasus posisi…

HUKUM PERKAPALAN INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xvii, 125 hlm. ; 20 cm

Series Title

-

Call Number

347.7 Soe h

Kasus Pencabutan SIUPP Majalah Tempo: Suatu Yurisprudensi Dalam Bidang Hukum …

Edition

1

ISBN/ISSN

979-414-016-3

Collation

xii, 290 hlm.: 21 cm.

Series Title

-

Call Number

342.03 Kas k

KAPITA SELEKTA PENGETAHUAN HUKUM DAGANG

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 132 hlm. ; 21 cm

Series Title

347.7 Sir k

Call Number

347.7Sir k

HUKUM ADAT SKETSA ASAS

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xx, 480 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

340.57 Sud h

PERATURAN PERPAJAKAN DI INDONESIA, Edisi Lengkap

Edition

-

ISBN/ISSN

979-518613-2

Collation

xii, 662 hlm. : 24 cm.

Series Title

-

Call Number

343.040 959 8 Tun p

PUTUSAN HAKIM DALAM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA: Teori, Praktik, Teknik Mem…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-414-974-4

Collation

xxvi, 616 hal. ; 20 cm

Series Title

-

Call Number

347.598 Mul p

HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

180 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

346.959 801 6 Pro h

HIMPUNAN JURISPRUDENSI INDONESIA YANG PENTING UNTUK PRAKTEK SEHARI-HARI (LAND…

Edition

5

ISBN/ISSN

979-414-641-2

Collation

viii, 308 hlm; 20 cm.

Series Title

-

Call Number

340.959 8 Gau h

HIMPUNAN PERATURAN-PERATURAN BARU BIDANG HUKUM EKONOMI YANG PENTING UNTUK PRA…

Edition

-

ISBN/ISSN

979-414-841-5

Collation

xii, 656 hlm. ;23 cm.

Series Title

-

Call Number

343.070 26 Gau h

ASPEK - ASPEK HUKUM ASURANSI DAN SURAT BERHARGA

Edition

1

ISBN/ISSN

979-414-406-1

Collation

x, 346 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

346.08 Sas a

FISCAL PRIVILEGES PEJABAT DIPLOMATIK BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961 DAN IMPLE…

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik mengatur mengenai kekebalan dan hak istimewa pejabat diplomatik. Salah satu hak istimewa yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 yaitu mengenai pembebasan pajak atau fiscal privileges. Negara-negara yang meratifikasi Konvensi Wina 1961 lazimnya mengadopsi ketentuan konvensi ke dalam peraturan negara masing-masing, termasuk Indonesia. Namun pada prakti…

PENERAPAN ASAS-ASAS KEUANGAN NEGARA SEBAGAI BEST PRACTICES DALAM MENJAGA KEUT…

Pengelolaan keuangan negara harus didasarkan pada asas-asas keuangan negara. Penelitian ini berjudul “Penerapan Asas-Asas Keuangan Negara Sebagai Best Practices Dalam Menjaga Keutuhan Keuangan Negara”. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan asas-asas keuangan negara sebagai best practices dalam peraturan perundang-undangan dalam menjaga keutuhan keuangan nega…

UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH KREDITOR TERHADAP PIUTANG YANG TIDAK DIAKUI O…

Penundaan Kewajiban Pembayaraan Utang (PKPU) adalah salah satu bentuk mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan tujuan agar debitor dapat mengajukan rencana perdamaian baik berupa tawaran pembayaran secara sebagian maupun seluruh utang kreditor. Namun terdapat kasus terjadi beberapa kreditor yang tidak diakui piutangnya dalam proses pengajuan piutang baik pada tahap p…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK INFLUENCER DALAM PERJANJIAN ENDORSEMENT

Perlindungan hukum terhadap hak influencer dalam perjanjian endorsement merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan terhadap influencer terkait haknya jika terjadi sengketa atau permasalahan dalam perjanjian endorsement. Perjanjian endorsement adalah kesepakatan antara pelaku usaha dan influencer yang bertujuan untuk mempromosikan suatu produk/jasa. Dalam hal ini sering sekali timbul per…

ENYELESAIAN SECARA LITIGASI OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA TERHADAP TUNGGAKAN IU…

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara yang sudah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. BPJS Ketenagakerjaan dalam penegakan hukum tidak dapat melaksanaka…

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGE…

Skripsi ini berjudul Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Akibat Terpidana Korupsi (Studi Putusan Nomor : 211/G/2019/PTUN.Mdn). Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai dasar pertimbangan Hakim Tata Usaha Negara dalam Putusan Nomor 211/G/2019/PTUN-MDN tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil akibat terpida…

PROSEDUR PELAKSANAAN MEDIASI OLEH MEDIATOR NON HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKA…

Skripsi yang berjudul : Prosedur Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi. Dalam proses peradilan suatu perkara wajib melalui proses mediasi, hal ini dikuatkan dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Sebelum melalui proses mediasi para pihak yang berperkara dapat memilih sendiri mediator yang akan memimpin proses…

IMPLEMENTASI PENGAWASAN TIDAK LANGSUNG MELALUI DOKUMEN RKL-RPL PADA DINAS LIN…

This study is motivated by the increasing ecological pressure in South Sumatra Province resulting from industrial, mining, and plantation activities, which demand stronger and more transparent environmental oversight. Drawing on the policy implementation theory of Sabatier and Mazmanian (1983), as well as environmental supervision frameworks under the Environmental Protection and Management Act…

PEMBUKTIAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TERHADAP KERUGIAN DALAM TR…

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola transaksi dari sistem konvensional menjadi jual beli secara online. Meskipun memberikan kemudahan, sistem ini juga menimbulkan persoalan hukum ketika pelaku usaha dan konsumen tidak saling bertemu secara langsung, sehingga menyulitkan proses pembuktian saat terjadi sengketa dan kerugian dalam transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganal…

ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP BARANG REKONDISI YANG MEMILIKI …

Tanggung jawab pelaku usaha menjadi suatu kewajiban bagi pelaku usaha dalam melakukan usaha di Indonesia karena menyangkut hak bagi konsumen untuk mendapatkan keamanan dan kenyaman atas produk yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha terlebih memperjualbelikan barang rekondisi di Indonesia. Tujuan penulisan skripsi ini adalah : 1). Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum sebagai p…

IMPLEMENTASI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL DALAM PERLINDUNGAN HAK EKONO…

Hak ekonomi merupakan jalan yang telah dibangun oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk para pencipta dapat menikmati keuntungan ekonomi dari ciptaannya. Tidak terkecuali bagi pencipta lagu dan/atau musik, juga dapat menikmati hak ekonomi yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam konteks hak ekonomi pencipta lagu dan/atau musik, mengenal Lembaga Manajemen Kolektif Nasional …