Kasus Pencabutan SIUPP Majalah Tempo: Suatu Yurisprudensi Dalam Bidang Hukum …

Edition

1

ISBN/ISSN

979-414-016-3

Collation

xii, 290 hlm.: 21 cm.

Series Title

-

Call Number

342.03 Kas k

KAPITA SELEKTA PENGETAHUAN HUKUM DAGANG

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 132 hlm. ; 21 cm

Series Title

347.7 Sir k

Call Number

347.7Sir k

HUKUM ADAT SKETSA ASAS

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xx, 480 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

340.57 Sud h

PERATURAN PERPAJAKAN DI INDONESIA, Edisi Lengkap

Edition

-

ISBN/ISSN

979-518613-2

Collation

xii, 662 hlm. : 24 cm.

Series Title

-

Call Number

343.040 959 8 Tun p

PUTUSAN HAKIM DALAM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA: Teori, Praktik, Teknik Mem…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-414-974-4

Collation

xxvi, 616 hal. ; 20 cm

Series Title

-

Call Number

347.598 Mul p

HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

180 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

346.959 801 6 Pro h

HIMPUNAN JURISPRUDENSI INDONESIA YANG PENTING UNTUK PRAKTEK SEHARI-HARI (LAND…

Edition

5

ISBN/ISSN

979-414-641-2

Collation

viii, 308 hlm; 20 cm.

Series Title

-

Call Number

340.959 8 Gau h

HIMPUNAN PERATURAN-PERATURAN BARU BIDANG HUKUM EKONOMI YANG PENTING UNTUK PRA…

Edition

-

ISBN/ISSN

979-414-841-5

Collation

xii, 656 hlm. ;23 cm.

Series Title

-

Call Number

343.070 26 Gau h

ASPEK - ASPEK HUKUM ASURANSI DAN SURAT BERHARGA

Edition

1

ISBN/ISSN

979-414-406-1

Collation

x, 346 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

346.08 Sas a

FISCAL PRIVILEGES PEJABAT DIPLOMATIK BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961 DAN IMPLE…

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik mengatur mengenai kekebalan dan hak istimewa pejabat diplomatik. Salah satu hak istimewa yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 yaitu mengenai pembebasan pajak atau fiscal privileges. Negara-negara yang meratifikasi Konvensi Wina 1961 lazimnya mengadopsi ketentuan konvensi ke dalam peraturan negara masing-masing, termasuk Indonesia. Namun pada prakti…

PENERAPAN ASAS-ASAS KEUANGAN NEGARA SEBAGAI BEST PRACTICES DALAM MENJAGA KEUT…

Pengelolaan keuangan negara harus didasarkan pada asas-asas keuangan negara. Penelitian ini berjudul “Penerapan Asas-Asas Keuangan Negara Sebagai Best Practices Dalam Menjaga Keutuhan Keuangan Negara”. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan asas-asas keuangan negara sebagai best practices dalam peraturan perundang-undangan dalam menjaga keutuhan keuangan nega…

UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH KREDITOR TERHADAP PIUTANG YANG TIDAK DIAKUI O…

Penundaan Kewajiban Pembayaraan Utang (PKPU) adalah salah satu bentuk mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan tujuan agar debitor dapat mengajukan rencana perdamaian baik berupa tawaran pembayaran secara sebagian maupun seluruh utang kreditor. Namun terdapat kasus terjadi beberapa kreditor yang tidak diakui piutangnya dalam proses pengajuan piutang baik pada tahap p…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK INFLUENCER DALAM PERJANJIAN ENDORSEMENT

Perlindungan hukum terhadap hak influencer dalam perjanjian endorsement merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan terhadap influencer terkait haknya jika terjadi sengketa atau permasalahan dalam perjanjian endorsement. Perjanjian endorsement adalah kesepakatan antara pelaku usaha dan influencer yang bertujuan untuk mempromosikan suatu produk/jasa. Dalam hal ini sering sekali timbul per…

ENYELESAIAN SECARA LITIGASI OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA TERHADAP TUNGGAKAN IU…

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara yang sudah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. BPJS Ketenagakerjaan dalam penegakan hukum tidak dapat melaksanaka…

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGE…

Skripsi ini berjudul Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Akibat Terpidana Korupsi (Studi Putusan Nomor : 211/G/2019/PTUN.Mdn). Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai dasar pertimbangan Hakim Tata Usaha Negara dalam Putusan Nomor 211/G/2019/PTUN-MDN tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil akibat terpida…

PROSEDUR PELAKSANAAN MEDIASI OLEH MEDIATOR NON HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKA…

Skripsi yang berjudul : Prosedur Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi. Dalam proses peradilan suatu perkara wajib melalui proses mediasi, hal ini dikuatkan dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Sebelum melalui proses mediasi para pihak yang berperkara dapat memilih sendiri mediator yang akan memimpin proses…

IMPLEMENTASI PENGAWASAN TIDAK LANGSUNG MELALUI DOKUMEN RKL-RPL PADA DINAS LIN…

This study is motivated by the increasing ecological pressure in South Sumatra Province resulting from industrial, mining, and plantation activities, which demand stronger and more transparent environmental oversight. Drawing on the policy implementation theory of Sabatier and Mazmanian (1983), as well as environmental supervision frameworks under the Environmental Protection and Management Act…

PEMBUKTIAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TERHADAP KERUGIAN DALAM TR…

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola transaksi dari sistem konvensional menjadi jual beli secara online. Meskipun memberikan kemudahan, sistem ini juga menimbulkan persoalan hukum ketika pelaku usaha dan konsumen tidak saling bertemu secara langsung, sehingga menyulitkan proses pembuktian saat terjadi sengketa dan kerugian dalam transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganal…

ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP BARANG REKONDISI YANG MEMILIKI …

Tanggung jawab pelaku usaha menjadi suatu kewajiban bagi pelaku usaha dalam melakukan usaha di Indonesia karena menyangkut hak bagi konsumen untuk mendapatkan keamanan dan kenyaman atas produk yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha terlebih memperjualbelikan barang rekondisi di Indonesia. Tujuan penulisan skripsi ini adalah : 1). Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum sebagai p…

IMPLEMENTASI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL DALAM PERLINDUNGAN HAK EKONO…

Hak ekonomi merupakan jalan yang telah dibangun oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk para pencipta dapat menikmati keuntungan ekonomi dari ciptaannya. Tidak terkecuali bagi pencipta lagu dan/atau musik, juga dapat menikmati hak ekonomi yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam konteks hak ekonomi pencipta lagu dan/atau musik, mengenal Lembaga Manajemen Kolektif Nasional …

PENETAPAN PENGADILAN UNTUK IZIN MENJUAL HAK ATAS TANAH MILIK ANAK SEBAGAI DAS…

In this thesis examines, the author discusses the issue of appointing guardianship for a child as requested by PPAT (Land Deed Official) as the basis for creating a deed of sale of land rights owned by the child. The purpose of this journal article is to identify, describe, and analyze the reasons PPAT requests the appointment of guardianship for a child from the Religious Court, which is used …

ADR (Alternative Dispute Resolution) & ARBITRASE Proses Pelembagaan dan Aspek…

Edition

-

ISBN/ISSN

979-450-361-4

Collation

iii, 175 hlm., 21 cm

Series Title

-

Call Number

340 Mar a

HUKUM DAGANG surat-surat berharga

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xii, 215 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

346.07 Sim h

HUKUM PERTANAHAN INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

979-518-066-5

Collation

vii, 383 hlm.; 20 cm.

Series Title

-

Call Number

346.04 Sua h

HUKUM RUMAH SUSUN & APARTEMEN

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-007-333-3

Collation

x, 392 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

344.06 Sut h

DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PEMBUAT SITUS JUDI ONLINE (Studi Put…

Kemajuan dalam bidang Teknologi dan Informasi memiliki dampak aktivitas Tindak Pidana, salah satunya ialah Tindak Pidana Perjudian Online. Perjudian Online merupakan Tindak Pidana Khusus yang diatur dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permasalahan Disparitas Putusan Hakim terhadap tindak pid…

PENERAPAN CONJUGAL VISIT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN BIOLOGIS NARAPIDANA (STUDI …

Skripsi ini bertujuan untuk mengctahui dan memahami secara jelas dari bagaimana Pcncrapan Kcbijakan Conjugal Visit di lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Palembang, Conjugal Visit atau kunjungan biologi mcrupakan Kunjungan intim legal secara periodik yang mcnjadi hak bagi seorang narapidana dengan pasangan resminya. Kebutuhan seks merupakan satah satu kebutuhan manusia yang tidak dapat dipenjar…

REKONSTRUKSI HUKUM ACARA EKONOMI SYARIAH UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAL…

ABSTRACT Islamic Court (Pengadilan Agama/PA), as the executor of judicial power, is the sole state institution authorized to settle Sharia economic cases through litigation. In carrying out this authority, ideally (das sollen), the PA should have its own procedural law (formal law) that aligns with the characteristics of Sharia economic substantive law, integrated, precise, systematic, comprehe…

PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) KOTA PALE…

Ancaman fisik termasuk tindakan kekerasan, dan ancaman terhadap keselamatan wartawan kerap kali terjadi. Hal tersebut merupakan bentuk serius dari pelanggaran hak asasi manusia. Terlebih hambatan hukum juga merupakan ancaman serius terhadap kebebasan pers di Kota Palembang. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yuridis dengan teknik analisis data secara kuantitatif menekankan pada metode …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IDENTITAS ANAK PELAKU TINDAK PIDANA YANG DI PUBLI…

Pemberitaan identitas anak dalam tindak pidana dengan menyebutkan nama, asal sekolah, keluarga, dan lain-lain oleh pers masih saja terus terjadi. Hal tersebut memiliki dampak besar untuk perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan Pasal 19 UU Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan aturan pelarangan publikasi identitas anak oleh sosial media massa. Adapun tujuan penelitian ini …