Hukum Acara Penyelesaian Sengketa: KEKAYAAN INTELEKTUAL

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-6344-81-6

Collation

x, 146 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

346.04 Har h

EFEKTIFITAS SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI PROPERTI INDIVIDUAL

-

PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI P…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

x, 60 hlm.; 28 cm.

Series Title

-

Call Number

T560742008

SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DITINJAU DARI SEGI FUNGSI DAN DAYA GUNANYA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vii, 79 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T48266

PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN TANAH ADAT …

Skripsi ini berjudul "Penyelesaian Sengketa Perbuatan melawan Hukum terhadap Penguasaan Tanah Adat: Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2142 K/Pd/2024", yang mengkaji konflik hukum antara masyarakat hukum adat dan pemerintah daerah di Sorong, Papua Barat. Permasalahan bermula dari penguasaan tanah ulayat milik Marga/Keret Sawat Samanas seluas ±8.000 hektare yang digunakan untuk program t…

HAK MILIK ATAS TANAH DALAM ERA DIGITALISASI (STUDI PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKT…

Perkembangan teknologi informasi membawa dampak signifikan dalam sistem administrasi pertanahan di Indonesia. Salah satu inovasi yang diimplementasikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) adalah penerapan sertifikat elektronik sebagai bentuk digital dari hak milik atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis penggunaan sertifi…

KEPASTIAN HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK DIJADIKAN OBJEK JAMINAN YANG DITET…

The background of this research starts from the unclear land rights that have been registered after the issuance of the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 28 / PRT / M / 2015 concerning the Determination of River and Lake Boundary Lines. The problem that arises from the issuance of PUPR Regulation Number 28/PRT/M/2015 is the absence of legal certainty of land r…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG LISENSI HAK SIAR KOMPETISI MOBILE LEGEND…

Penelitian ini mengangkat isu Di era digital, Hak Kekayaan Intelektual (KI), khususnya hak cipta, menjadi krusial. YouTube sebagai platform utama berbagi konten sering menghadapi pelanggaran, seperti pengunggahan ulang tanpa izin yang merugikan pemegang hak siar, seperti Nimo TV. Undang-Undang Hak Cipta dan Penyiaran melindungi karya sinematografi, termasuk siaran digital. Kasus The Oberoi Hote…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENEBANGAN KAYU (IILEGAL LOGGING) YANG DILAKU…

Penegakan hukum terhadap pelaku penebangan kayu (illegal logging) yang dilakukan perseorangan yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang, bertujuan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku perseorangan yang melakukan penebangan kayu tanpa memiliki izin resmi dari pihak berwenang serta hambatan-hambatan yang dialami aparat penegak hukum dalam hal tersebut. T…

EKSEKUSI HAK ATAS TANAH YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PERKARA.

This thesis discusses the execution of land rights that do not include the object of the case. With the problem, namely the basis for the judge's consideration of granting the claim of the plaintiff who owns land that has been certified but is not included as a party in Case No. 172/Pdt.G/2015/Pn.Plg in the Palembang District Court as the basis for execution, legal obstacles found in the execut…

PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS KOPI OGAN KOMERING ULU SEBAGAI UPAYA KEPASTIAN…

Faktor alam dan faktor manusia dari suatu daerah telah memperlihatkan bahwa Indikasi Geografis merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang harus didaftarkan dan dilindungi.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi pendaftaran terhadap Indikasi Geografis kopi Ogan Komering Ulu dan menganalisis alasan mengapa kopi Ogan Komering Ulu belum didaftarkan serta menganalisis bentuk dan …

PENERAPAN ASAS LATIFUNDIA ATAS PENGUASAAN TANAH PERTANIAN BERDASARKAN NILAI K…

Penelitian ini bertujuan Untuk menjelaskan Penerapan asas latifundia kepemilikan hak atas tanah berdasarkan nilai keadilan di Kabupaten Musi Rawas.pengetahuan atas penguasaan tanah yang luas sekali terdapat suatu batas maksimum seseorang boleh mempunyai tanah terutama tanah pertanian asas latifundia adalah penetapkan batas penguasaan minimum pemilikan tanah. Pendekatan yang digunakan ialah Pend…

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA DENGAN…

This study was aimed at explaining the Implementation of Land Procurement for the Development of Trans-Sumatra Toll Road with the Object of Village Treasury Land (A Study of Land Procurement in Mesuji Raya District, Ogan Komering Ilir Regency). Land procurement is a government effort to acquire land for various development purposes, especially those serving public interests. This study used a s…

DAMPAK HUKUM LAYANAN LEGALISASI APOSTILLE OLEH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak hukum bagi akta-akta yang dibuat oleh notaris sejak dimulainya implementasi legalisasi Apostille. Legalisasi Apostille merupakan tindakan untuk mengesahkan tanda tangan pejabat, pengesahan cap, dan/atau segel resmi dalam dokumen yang dimohonkan berdasarkan verifikasi yang diakui secara internasional dalam Convention Abolishing the Requirement of …

PERJANJIAN NOMINEE ANTARA WARGA NEGARA ASING DAN WARGA NEGARA INDONESIA DALAM…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan dan keberlakuan perjanjian nominee dalam hukum perdata di Indonesia, dan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dan akibat hukum dari akta notaris yang mengandung nominee untuk kepemilikan tanah bagi warga negara asing di Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 787/Pdt.G/2014/PN.DPS, serta untuk mengetahui tang…

PELAKSANAAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWASTA(STUDI…

Land is one of the absolute and vital human needs. Human life in the world is inseparable from the land, in other words, it is difficult for humans to live without land. In this study discusses two formulations of problems which include: How is the process of acquiring land for private housing development by PT. Garuda Emas Cakrawala, How obstacles and solutions faced by PT. Garuda Emas Cakrawa…

PENDAFTARAN HAK GUNA USAHA ATAS PENGGUNAAN TANAH UNTUK HAK PENGELOLAAN PADA P…

Land is a part of the earth called the earth's surface, land is one of the objects regulated by Agrarian Law. The Basic Agrarian Law is a basic rule that regulates rights to land, water and air, so it is very important to plan land use activities in a tertive, effective and efficient manner. This research discusses two problem formulations which include how to implement the registration of Cult…

PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK YANG DIBUAT ATAS NAMA ANAK DI BAWAH UMUR PADA KEM…

Land Registration is basically defined as an obligation for all legal subjects who has ownership to plot of land, including under age children. The purpose and benefit of this research is to analyze the process of registering land titles made on behalf of minors at the Ministry of ATR / BPN and obstacles in the implementation of land registration on behalf of minors related to guardianship. The…

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH ATAS DASAR JUAL BELI DI BAWAH TANGAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan jual beli dibawah tangan yang dilakukan dengan membuat kuitansi sebagai tanda bukti jual beli dan untuk menganalisis kekuatan hukum atas jual beli hak milik atas tanah dibawah tangan Pendekatan yang digunakan Pendekatan Perundang- Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konsep (Conseptual Approach) dan Pendekatan Futuristik. hasil penelitian…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGANDAAN VCD, DVD, MP3 LAGU ORANG LAIN SECARA BA…

Skripsi ini berjudulPertanggungjawaban Pidana Penggandaan VCD, DVD, MP3 Lagu Orang Lain Secara Bajakan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1735 K/Pid.Sus/2017), dilatarbelakangi maraknya penjualan barang bajakan berupa VCD, DVD serta MP3 dipasaran tanpa adanya persetujuan dari pemilik ciptaan, yang ada di Indonesia. Permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana Pertan…

PENOLAKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK NAMA ORANG TERKENAL (STUDI KASUS PUTUS…

Dalam Undang-Undang tentang Merek (UU Merek) tidak terdapat metode ukur kriteria nama orang terkenal sehingga tidak ada kepastian hukum terkait penolakan pendaftaran permohonan merek yang merupakan atau menyerupai nama orang terkenal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hukum Hakim yang membatalkan merek terdaftar Tergugat pada Putusan Pengadilan Niaga p…

AKSES KEADILAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM PENYELESAIAN …

Permasalahan mengenai peraturan prosedur biaya pada arbitrase ini cukup menyulitkan banyak pihak dikarenakan dapat dikenakan biaya yang mahal untuk penyelesaian sengketanya. Hal ini tentu menyulitkan masyarakat yang ekonominya kurang beruntung seperti pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menjelaskan hambatan bagi pelaku UMKM dalam…

MEKANISME PENERTIBAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT…

Penulisan penelitian skripsi ini didasari oleh peredaran kosmetik ilegal atau produk kosmetik tanpa izin edar dipasaran yang mana hal ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan mekanisme kinerja dilakukan oleh BBPOM …

WANPRESTASI BRAND AMBASSADOR TERHADAP PERJANJIAN KERJA SAMA PROMOSI BARANG DI…

Skripsi yang berjudul “Wanprestasi Brand Ambassador Terhadap Perjanjian Kerjasama Promosi Barang di Media Sosial” dilatarbelakangi oleh pemanfaatan tekonologi yang dilakukan perushaan dalam mempromosikan produknya dengan bantuan brand ambassador. Kerjasama antar perusahaan dan brand ambassador umumnya akan membentuk suatu perjanjian yang disepakati. Perjanjian dalam KUH Perdata diatur dalam…

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN DALAM ARISAN ONLINE DAN PENYELESAIAN HUKUM AP…

Arisan online dilakukan melalui media sosial dengan transaksi pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri ataupun m-banking merupakan salah satu dampak dari pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perjanjian arisan online berbentuk lisan yang dilandasi atas rasa percaya dari para pihak. Penelitian ini membahas tentang kekuatan hukum perjanjian lisan dalam arisan online serta pen…

PENERAPAN PRINSIP KOMPETITIF DALAM PENENTUAN PENYEDIA BARANG DAN JASA DI PT P…

Adapun penelitian ini dilatarbelakangi oleh keharusan dalam penerapan prinsip Kompetitif yang berarti keterbukaan di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagai BUMN agar terhindar dari penyimpangan yang tidak diinginkan. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui penerapan prinsip kompetitif dalam proses penentuan penyedia barang dan jasa di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Persero) dapat …

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENERAPAN SITA JAMINAN PADA PERKARA GUGATAN SE…

Skripsi yang berjudul Pertimbangan Hukum Hakim Pada Penerapan Sita Jaminan Dalam Perkara Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP) dilatarbelakangi oleh diterapkannya Sita jaminan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Permasalaha…

KUMULASI GUGATAN (SAMENVOEGING VAN VORDERING) DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUTA…

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh ketiadaan aturan yang secara jelas mengatur mengenai kumulasi gugatan dalam hukum acara perdata di Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana pengaturan mengenai kumulasi gugatan menurut hukum acara perdata Indonesia; dan 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN…

KEBIJAKAN BENEFICIAL OWNERSHIP (PEMILIK MANFAAT) PEMERINTAH TERHADAP KORPORASI

Skripsi ini berjudul, “KEBIJAKAN BENEFICIAL OWNERSHIP (PEMILIK MANFAAT) PEMERINTAH TERHADAP KORPORASI”. Adapun permasalahan dalam tulisan ini, yaitu: (1) Apa dasar pertimbangan pembentukan kebijakan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) di Indonesia, dan; (2) Bagaimana prosedur dalam kebijakan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan oleh Penuli…

PROSEDUR PEMENUHAN KOMPENSASI GANTI KERUGIAN MELALUI DANA BANTUAN KORBAN YANG…

Skripsi ini berjudul Prosedur Pemenuhan Kompensasi Ganti Kerugian Melalui Dana Bantuan Korban Yang Dilakukan Oleh Negara Pada Korban Kekerasan Seksual. Pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual membawa perspektif baru dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual. Selama ini, penegakan hukum tindak pidana …