HUKUM ACARA PERDATA PERADILAN AGAMA & MAHKAMAH SYAR'IYAH

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-007-269-5

Collation

xii, 280 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

346 Mar h

PENUNDAAN PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NA…

Skripsi ini dilatarbelakangi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K Pid 2019 yang menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan kepada Silfester Matutina dalam perkara pencemaran nama baik dan fitnah. Pelaksanaan putusan ini menampilkan permasalahan pada tahap akhir sistem peradilan pidana, yakni eksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tetapi pelaksanaan eksekusi pemidanaannya tertund…

POKOK-POKOK HUKUM ACARA PERDATA PERADILAN AGAMA DAN MAHKAMAH SYAR`IAH DI INDO…

Edition

2

ISBN/ISSN

978-602-7985-17-9

Collation

xxii, 210 hlm. : ilus. 23 cm

Series Title

-

Call Number

297.42 Fau p

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BESERTA: PENJELASAN, LATAR BELAKANG DA…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xiv, 210 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

345 Tam k

PAKAR HUKUM MENYATAKAN Akbar Tandjung Tidak Layak Jadi Terdakwa

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xvi, 127 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

345.05 Dew p

Himpunan Perundang Undangan Hukum Perdata Internasional se Dunia

Edition

-

ISBN/ISSN

347.05 Gau h

Collation

200 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

347.05 Gau h

HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vi, 56 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346 Ahm h

PENAFSIRAN EKSTENSIF PADA OBJEK PERKARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS AC…

Penelitian ini membahas tentang penafsiran ekstensif dalam konteks gugatan perwakilan kelompok (class action) berarti memperluas makna atau cakupan norma hukum yang mengatur gugatan tersebut melebihi arti harfiah atau batasan yang secara eksplisit disebut dalam aturan hukum, dengan tetap tidak menyimpang dari tujuan dan semangat hukum itu sendiri. Penelitian bertujuan untuk mengkaji serta menge…

TUNTUTAN PROVISIONIL DAN UANG PAKSA (DWANGSOM) DALAM HUKUM ACARA PERDATA INDO…

Edition

-

ISBN/ISSN

979-41-4145-3

Collation

x, 440 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

347.05 Mul t

PRAKTIK PERADILAN PERDATA: Teknis menangani perkara di pengadilan

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-007-359-3

Collation

xi, 257 hlm .: 23 cm.

Series Title

-

Call Number

347.05 Hut p

KUHAP dan KUHP

Edition

-

ISBN/ISSN

979-8061-79-9

Collation

x, 392 hlm 20 cm.

Series Title

-

Call Number

345.05 Red k

KAPITA SELEKTA HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xvii, 178 hlm ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

345.05 Yud k

PEDOMAN PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 186 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

345.05 Ped p

PRE-TRIAL JUSTICE & DISCRETIONARY JUSTICE dalam KUHAP Berbagai Negara

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-007-590-0

Collation

xiv, 334 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

345.05 Ham p

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Edition

Revisi

ISBN/ISSN

979-421-673-9

Collation

xi, 305 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

347.05 Har h

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA, Edisi Revisi

Edition

Revisi

ISBN/ISSN

979-421-673-9

Collation

xi, 305 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

347.05 Har h

HUKUM ACARA PIDANA: NORMATIF, TEORITIS, PRAKTIK DAN PERMASALAHANNYA

Edition

1

ISBN/ISSN

979-41-4020-1

Collation

xviii, 412 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

345.5 Mul h

PUTUSAN HAKIM DALAM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA: Teori, Praktik, Teknik Mem…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-414-974-4

Collation

xxvi, 616 hal. ; 20 cm

Series Title

-

Call Number

347.598 Mul p

REKONSTRUKSI HUKUM ACARA EKONOMI SYARIAH UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAL…

ABSTRACT Islamic Court (Pengadilan Agama/PA), as the executor of judicial power, is the sole state institution authorized to settle Sharia economic cases through litigation. In carrying out this authority, ideally (das sollen), the PA should have its own procedural law (formal law) that aligns with the characteristics of Sharia economic substantive law, integrated, precise, systematic, comprehe…

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI BERIKTIKAD BAIK PADA SEN…

ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beriktikad Baik Pada Sengketa Sertipikat Hak Milik Dalam Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (Studi Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN.Plg)”. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya perlindungan dan kepastian hukum yang diberikan kepada pembeli dalam perjanjian jual beli, terutama ketika terjadi sengketa ta…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATLET TAEKWONDO UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN K…

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap hak atlet Taekwondo dalam mendapatkan pelayanan klub di Kabupaten Ogan Ilir, dengan fokus pada bentuk perlindungan hukum, hambatan, dan upaya hukum yang dapat ditempuh jika atlet dirugikan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung data lapangan melalui wawancara dengan atlet, pengurus klub, KONI, dan Dispora. Ha…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARK…

Skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snj) fokus penelitian ini adalah mengkaji apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana anak yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika. P…

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PI…

Skripsi ini berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Dengan Anak Sebagai Korban Konten Asusila Pada Putusan Nomor. 124/Pid.B/2022/Pn. Bit. Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya kejahatan pornografi yang melibatkan anak sebagai korban, khususnya dalam bentuk penyebaran konten asusila melalui media sosial, yang mengakibatkan ke…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI…

Skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Kepolisian Resor Kota Palembang dan kendala-kendala dalam pengungkapan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah …

PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA OLEH PENGADILAN (Analis…

Majelis Arbiter dalam putusan BANI No. 646/I/ARB/BANI/2015 menyatakan bahwa hasil mediasi antara PT Pertamina EP dan Konsorsium IA tidak sah karena mediator tidak berwenang memutus sengketa. Padahal sebelumnya antara pihak PT Pertamina EP dan Konsorsium IA terdapat kesepakatan bahwa hasil mediasi akan menjadi penyelesaian akhir yang final dan mengikat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengana…

HUKUM ACARA PIDANA

Edition

Revisi

ISBN/ISSN

979-587-076-9

Collation

vi, 271 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

345.05 Pet h

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN PERIKANAN LAUT DI WILAYAH HUKUM K…

Indonesia merupakan negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut sebesar 5,8 juta km2, perikanan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Sayangnya, pendayagunaan sektor perikanan terhambat oleh maraknya tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi. Tindak pidana pencurian perikanan laut sangat marak di Indonesia dan melibatkan banyak pelaku dan merupakan tindak p…

PUTUSAN NIET ONVANKELIJK VERKLAARD DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN MELAN…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xvi, 84 hlm.; ilus.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T1594782024

INDEPENDENSI APARAT KEPOLISIAN DALAM PEMERIKSAAN AKTA NOTARIS UNTUK KEPENTING…

Article 66 UUJN has often been requested to the Constitutional Court to change the phrase "...with the approval of the notary honorary council" but the Constitutional Court did not grant the request with more important considerations and reasons. However, in the field, procedural errors often occur such as in Case Number 11/Pdt.G/2017/PN Mtw where notary Rudi Birowo gave testimony without prior…

Hukum Acara Perdata Indonesia

Edition

9

ISBN/ISSN

978-979-414-529-6

Collation

xvii, hlm.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

347.095 98 Muh h