PENORMAAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB ABSOLUT ATAS GANTI KERUGIAN YANG WAJAR PADA …

Personal data as one of citizens' rights must be guaranteed to be recognized and respected. Protection of personal data is a manifestation of the recognition and protection of fundamental human rights based on the values contained in Pancasila. Electronic transactions via the e-marketplace platform have gaps in the misuse of personal data, the provisions of the exoneration clause of the disclai…

PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI P…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

x, 60 hlm.; 28 cm.

Series Title

-

Call Number

T560742008

TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA ACARA (EVENT ORGANIZER) MUSIK TERHADAP PEN…

Penelitian ini berjudul ”Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Acara (Event Organizer) Musik Terhadap Penggunaan Lagu dan/atau Musik Tanpa Izin”. Berdasarkan Kasus Ahmad Dhani yang menyebut Once Mokel harus membayar royalti saat menyanyikan lagu Dewa 19 di konser musik, namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang harus membayar royalti dan mendapat izin adalah pihak Event O…

PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN TANAH ADAT …

Skripsi ini berjudul "Penyelesaian Sengketa Perbuatan melawan Hukum terhadap Penguasaan Tanah Adat: Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2142 K/Pd/2024", yang mengkaji konflik hukum antara masyarakat hukum adat dan pemerintah daerah di Sorong, Papua Barat. Permasalahan bermula dari penguasaan tanah ulayat milik Marga/Keret Sawat Samanas seluas ±8.000 hektare yang digunakan untuk program t…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG LISENSI HAK SIAR KOMPETISI MOBILE LEGEND…

Penelitian ini mengangkat isu Di era digital, Hak Kekayaan Intelektual (KI), khususnya hak cipta, menjadi krusial. YouTube sebagai platform utama berbagi konten sering menghadapi pelanggaran, seperti pengunggahan ulang tanpa izin yang merugikan pemegang hak siar, seperti Nimo TV. Undang-Undang Hak Cipta dan Penyiaran melindungi karya sinematografi, termasuk siaran digital. Kasus The Oberoi Hote…

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KREDITUR ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI YANG MER…

Dampak negatif dari penggunaan aplikasi pinjaman online bermunculan, seperti tersebarnya data pribadi penerima pinjaman (debitur) karena proses verifikasi pinjaman online dilakukan secara online dan akan meminta persetujuan dari debitur untuk mengakses semua data. Hal ini sangat berisiko tinggi data pribadi debitur untuk disalahgunakan. Kasus-kasus seperti itu dapat terjadi sebagai akibat dari …

TANGGUNG JAWAB HUKUM KREDITOR SEPARATIS ATAS PENJUALAN HARTA DEBITOR DALAM PE…

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi alternatif dalam menyelesaikan permasalahan utang antara debitor dan kreditor. Selama periode Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor tidak dapat ditagih mengenai utangnya serta kreditor separatis harus menangguhkan hak eksekusinya. Adanya itikad buruk kreditor separatis yang menjual harta debitor dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang…

PENGATURAN TANAH TERLANTAR SEBAGAI OBJEK BANK TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG…

The issues related to land still frequently occur in Indonesia, which is caused by land that is not utilized by its owner, resulting in abandoned land. Abandoned land often leads to conflicts between parties, necessitating appropriate legal efforts. This research aims to determine, (1) the authority of the Government over abandoned land based on the Job Creation Law; and (2) the legal consequen…

EKSEKUSI HAK ATAS TANAH YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PERKARA.

This thesis discusses the execution of land rights that do not include the object of the case. With the problem, namely the basis for the judge's consideration of granting the claim of the plaintiff who owns land that has been certified but is not included as a party in Case No. 172/Pdt.G/2015/Pn.Plg in the Palembang District Court as the basis for execution, legal obstacles found in the execut…

PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS KOPI OGAN KOMERING ULU SEBAGAI UPAYA KEPASTIAN…

Faktor alam dan faktor manusia dari suatu daerah telah memperlihatkan bahwa Indikasi Geografis merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang harus didaftarkan dan dilindungi.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi pendaftaran terhadap Indikasi Geografis kopi Ogan Komering Ulu dan menganalisis alasan mengapa kopi Ogan Komering Ulu belum didaftarkan serta menganalisis bentuk dan …

PENERAPAN ASAS LATIFUNDIA ATAS PENGUASAAN TANAH PERTANIAN BERDASARKAN NILAI K…

Penelitian ini bertujuan Untuk menjelaskan Penerapan asas latifundia kepemilikan hak atas tanah berdasarkan nilai keadilan di Kabupaten Musi Rawas.pengetahuan atas penguasaan tanah yang luas sekali terdapat suatu batas maksimum seseorang boleh mempunyai tanah terutama tanah pertanian asas latifundia adalah penetapkan batas penguasaan minimum pemilikan tanah. Pendekatan yang digunakan ialah Pend…

PERJANJIAN NOMINEE ANTARA WARGA NEGARA ASING DAN WARGA NEGARA INDONESIA DALAM…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan dan keberlakuan perjanjian nominee dalam hukum perdata di Indonesia, dan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dan akibat hukum dari akta notaris yang mengandung nominee untuk kepemilikan tanah bagi warga negara asing di Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 787/Pdt.G/2014/PN.DPS, serta untuk mengetahui tang…

PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK YANG DIBUAT ATAS NAMA ANAK DI BAWAH UMUR PADA KEM…

Land Registration is basically defined as an obligation for all legal subjects who has ownership to plot of land, including under age children. The purpose and benefit of this research is to analyze the process of registering land titles made on behalf of minors at the Ministry of ATR / BPN and obstacles in the implementation of land registration on behalf of minors related to guardianship. The…

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH ATAS DASAR JUAL BELI DI BAWAH TANGAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan jual beli dibawah tangan yang dilakukan dengan membuat kuitansi sebagai tanda bukti jual beli dan untuk menganalisis kekuatan hukum atas jual beli hak milik atas tanah dibawah tangan Pendekatan yang digunakan Pendekatan Perundang- Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konsep (Conseptual Approach) dan Pendekatan Futuristik. hasil penelitian…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGANDAAN VCD, DVD, MP3 LAGU ORANG LAIN SECARA BA…

Skripsi ini berjudulPertanggungjawaban Pidana Penggandaan VCD, DVD, MP3 Lagu Orang Lain Secara Bajakan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1735 K/Pid.Sus/2017), dilatarbelakangi maraknya penjualan barang bajakan berupa VCD, DVD serta MP3 dipasaran tanpa adanya persetujuan dari pemilik ciptaan, yang ada di Indonesia. Permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana Pertan…

 PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA SENI DIGITAL NON-FUNGIBLE TOKEN DALAM HUKUM KE…

Karya seni gambar digital NFT pada dasarnya sama dengan karya lukisan pada umumnya, namun perdagangannya dilakukan pada marketplace di ranah digital dan telah memiliki sistemnya sendiri, di Indonesia belum terdapat peraturan yang komprehensif mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual dari karya seni digital berbentuk Non-Fungible Token (NFT). Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini ada…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS KARYA SINEMATOGRAFI DALAM BEN…

Sering terjadinya pelanggaran hak cipta terhadap karya sinematografi dalam platform YouTube serta kurangnya implementasi perlindungan hukum terhadap perlindungan karya sinematografi dalam platform YouTube menyebabkan kerugian bagi pemegang hak cipta baik secara kerugian moral maupun kerugian ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta terhadap ka…

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP MOTIF KAIN JUMPUTAN PALEMBANG BERBASIS …

Indonesians has recognized a large number of fabrics with their various shape, motifs, and types Palembang in particular has a avariety of distinctive cultures, one of which is the art of Jumputan weaving. This research uses normative legal research methods by approaching the legal issues. The provisions of Copyright Number 28 of 2014, articel 40 letter (j) states that Jumputan fabric is protec…

PERBANDINGAN HUKUM AKAD PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH BERDASARKAN PRINSIP SYAR…

The implementation of sharia home ownership financing contract still has obstacles that must be solved, namely when consumer establish cooperation either without a bank or with a bank, the financing contract must be free from elements of usury and based on sharia principles.the problems in this are how the legal constructions, installment implementation procedures, and the benefits and losses f…

PENOLAKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK NAMA ORANG TERKENAL (STUDI KASUS PUTUS…

Dalam Undang-Undang tentang Merek (UU Merek) tidak terdapat metode ukur kriteria nama orang terkenal sehingga tidak ada kepastian hukum terkait penolakan pendaftaran permohonan merek yang merupakan atau menyerupai nama orang terkenal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hukum Hakim yang membatalkan merek terdaftar Tergugat pada Putusan Pengadilan Niaga p…

AKSES KEADILAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM PENYELESAIAN …

Permasalahan mengenai peraturan prosedur biaya pada arbitrase ini cukup menyulitkan banyak pihak dikarenakan dapat dikenakan biaya yang mahal untuk penyelesaian sengketanya. Hal ini tentu menyulitkan masyarakat yang ekonominya kurang beruntung seperti pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menjelaskan hambatan bagi pelaku UMKM dalam…

KUMULASI GUGATAN (SAMENVOEGING VAN VORDERING) DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUTA…

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh ketiadaan aturan yang secara jelas mengatur mengenai kumulasi gugatan dalam hukum acara perdata di Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana pengaturan mengenai kumulasi gugatan menurut hukum acara perdata Indonesia; dan 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN…

PENERAPAN SUBROGASI SEBAGAI SARANA HUKUM DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH (STUD…

Subrogation is the transfer of creditor's rights to a third parties who pays the creditors under approval or in acccordance with regulations. In practice, the subrogation with an authentic notary deed cannot always agrees with the parties’ expectation. In certain conditions, various problems can emerge and can caouse harm to them. This study tries to analyze the judges’ considerations regar…

PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBT COLLECTO…

Penarikan Kendaraan Bermotor yang merupakan objek jaminan fidusia di dalam pembiayaan konsumen secara paksa oleh debt collector menjadi salah satu permasalahan yang banyak terjadi di masyarakat, dimana terdapat wanprestasi berupa adanya tunggakan oleh pihak debitur yang menyebabkan pihak kreditur melakukan penarikan objek jaminan fidusia secara paksa sehingga hal ini sangat merugikan pihak kons…

KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK ANAK ATAS KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPEND…

Skripsi ini berjudul “Kewajiban Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Anak Atas Kepemilikan Dokumen Kependudukan”. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya anak di Indonesia yang belum memiliki dokumen kependudukan dikarena beberapa hal yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai, jarak tempat pelayanan administrasi kependudukan relatif jauh sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat, waktu ya…

KEDUDUKAN SAKSI INSTRUMENTAIR TERKAIT MENJAGA KERAHASIAAN ISI AKTA NOTARIS DA…

The purpose of this research is to analyze the regulation of Instrumental Witnesses in maintaining the confidentiality of the contents of notarial deeds and to analyze the legal protection that can be given to instrumental witnesses in maintaining the confidentiality of the contents of notarial deeds. This research is a normative study using an approach based on laws, philosophy, scientific wor…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA LAUNDRY (Studi di Studio L…

Marak beredarnya jasa laundry di lingkungan masyarakat membuat para pelaku usaha berlomba-lomba meningkatkan pelayanannya dan memberikan penawaran yang menarik demi mengait konsumen untuk menggunakan jasanya. Maraknya usaha jasa laundry yang beredar di masyarakat ini tentunya menimbulkan berbagai permasalahan yang terjadi di antara pelaku usaha dan konsumen. Konsumen sering mengalami kerugian y…

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA LAYANAN DOMPET DIGITAL OVO YANG GA…

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya kasus dimana pengguna mengalami kegagalan transaksi pada akun OVO, namun saldo pengguna tetap terpotong atau berkurang. Pihak OVO seringkali mengabaikan hak yang seharusnya didapatkan oleh pengguna yang dimana dalam hal ini seperti keterlambatan pengembalian dana, pengguna tidak mendapatkan kompensasi, serta lambatnya tanggapan atas keluhan dari p…

BATALNYA PELEPASAN HAK ATAS BENDA MILIK DEBITUR AKIBAT GUGATAN ACTIO PAULIANA…

Gugatan actio paulina merupakan pembatalan yang diajukan oleh kurator kepada Pengadilan Niaga terhadap perbuatan hukum debitur pailit yang merugikan kreditur dan kepentingan harta pailit yang dilakukan satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan oleh Hakim Pengadilan Niaga. Perbuatan hukum tersebut berupa pengalihan harta pailit melalui pelepasan hak atas benda milik debitur. Berdasa…

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN RUMAH JABATAN ANTARA PT PERTAMI…

Riset yang berjudulkan “Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Kepemilikan Rumah Jabatan Antara PT Pertamina dengan Mantan Direktur PT Pertamina (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2225K/Pdt/2006)” dilatar belakangi oleh seorang Mantan Direktur PT Pertamina yang bernama Ir. Baihaki Hakim yang ditempatkan di Rumah Jabatan dijalan Moh. Yamin. No.48 Jakarta Pusat telah melalui masa jabatannya ya…