HUKUM PEMILU DALAM YURISPRUDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-7995-04-8

Collation

xvi, 236 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342.07 Gaf h

Hukum Pemilu Filosofi dan Prinsip Pemilihan Umum dalam UUD NRI 1945

Edition

-

ISBN/ISSN

978-623-671-623-6

Collation

x, 110 hlm.; 23 cm

Series Title

-

Call Number

342.07 Ari h

KEWENANGAN QUASI PERADILAN OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM MENUJU PERADILA…

Indonesia melaksanakan pemilu serentak pada tahun 2019 dan 2024, di mana pengaturan penyelenggaraan pemilu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Undang-undang ini memberikan kewenangan secara atribusi kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan kewenangan ajudikasi dalam bentuk quasi peradilan terkait sengketa pelanggaran administrasi pemilu dan se…

STUDI PENGATURAN PERSYARATAN CALON KEPALA DAERAH MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DE…

This thesis is entitled "Study of Setting Requirements for Candidates for Regional Heads Former Corruption Convicts with Former Narcotics Convicts Based on General Election Commission Decree Number: 394 / Pl.02-2-Kpt / Kpu / Viii / 2020". This writing is motivated by the occurrence of disparities for regional head candidates who are former convicts in narcotics cases, the KPU decision Number 39…

FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILI…

The General Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Ogan Ilir Regency in the matter of the supervision of the 2020 regional head election (Pilkada) campaign stages have several issues, their only reference to Circular Letter No. 0410/K.Bawaslu/HK.05/XI/2019; the disqualification of the 2020 Pilkada candidate pain in Ogan Ilir Regency; and the issuance of Constitutional Court Decision Number 48…

POLITIK HUKUM AMBANG BATAS DALAM MENGUSUNG BAKAL CALON PRESIDEN PADA PEMILU 2019

Pengaturan mengenai ambang batas pengusungan calon presiden dan wakil presiden merupakan Open Legal Policy, hal tersebut membuat Mahkamah Konsititusi tidak dapat mengubah nominal ambang batas karena hanya boleh dilakukan oleh lembaga pembuat undang-undang. Politik hukum ambang batas tersebut adalah untuk melakukan pengutan sistem presidensial dan penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia. P…

LARANGAN PENCALONAN DIRI MANTAN PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPAL…

Skripsi Ini berjudul: Larangan Pencalonan Diri Mantan Pengguna Narkotika Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99 /PUU-XVI/2018). Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVI/2018 bertentangan atau tidak dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan bagaimana pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi No…

PROBLEMATIKA PEMILIH DISABILITAS DALAM PEMILU APRIL 2019 DI SUMATERA SELATAN

Judul Skripsi “Problematika Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu April 2019 Di Sumatera Selatan” Dalam penelitian tersebut penulis menemukan permasalahan berupa : 1. Bagaimanakah pelaksanaan mekanisme pemilihan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas sebagai pemilih dalam pemilu? 2. Apa saja yang menjadi problematika penyandang disabilitas sebagai pemilih dalam pemilu?. Jenis metode peneliti…