Hukum Perbankan di Indonesia

Edition

1

ISBN/ISSN

979-414-670-6

Collation

xxv, 434 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

346.08 Dju h

HUKUM PERBANKAN INDONESIA

Edition

1

ISBN/ISSN

979-587-105-6

Collation

vi, 239 hlm. ilus. ; 21 cm

Series Title

Seri Hukum dan Bisnis

Call Number

346.082 958 Emi h

ASPEK HUKUM PRODUK QARDHUL HASAN SEBAGAI PEMBIAYAAN BANK SYARIAH TERHADAP KEB…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vii, 73 hlm.; 28 cm.

Series Title

-

Call Number

T572822009

TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH PENGGUNA FASILITAS INTERNET BANKING PADA…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 72 hlm.; 28 cm.

Series Title

-

Call Number

T565262008

PELAKSANAAN PENGAWASAN LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG YANG DILAKUKAN BANK INDONE…

-

PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA NASABAH DAN BANK MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENY…

Penyelesaian Sengketa adalah salah satu prosedur untuk mengakhiri konflik antar kedua belah pihak, Sengketa ini terjadi karena kedua belah pihak ada yang melakukan wanprestasi atau perbuatna melawan hukum. Pada ruang lingkup Perbankan sendiri Nasabah dan Bank sering terjadi Sengketa dikarenakan adanya cidera janji ataupun perbuatan melawan hukum, maka dari itu Otoritas Jasa Keuangan mendirikan …

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ADMINISTRATIF BANK AKIBAT HILANGNYA DOKUMEN SURAT …

Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) pada praktiknya dapat dijadikan jaminan kredit tetapi terdapat Bank selaku kreditur pemegang jaminan tersebut yang menghilangkan SK PNS sehinga merugikan nasabah selaku debitur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis kedudukan SK PNS dalam hukum jaminan di Indonesia, pertimbangan Hakim dalam putusan yang menyata…

RESTRUKTURISASI KREDIT TERHADAP DEBITUR USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM …

Penelitian yang berjudul “Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur UMKM Dalam Kegiatan Perbankan Pasca Pandemi Covid-19” membahas tentang restrukturisasi kredit yang dilakukan kepada debitur UMKM yang terdampak langsung pandemi Covid-19. Dalam penelitian ini penulis menguraikan apa urgensi dilakukannya restrukturisasi kredit terhadap debitur UMKM, bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dil…

POKOK-POKOK HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA

Edition

1

ISBN/ISSN

979-421-461-2

Collation

ix, 151 hlm. : ilus. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

346.08 Asi p

PERANAN NOTARIS DALAM PERALIHAN (TAKE OVER) KREDIT ANTAR BANK.

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai peranan Notaris dalam mekanisme peralihan atau take over kredit dan perlindungan hukum bagi kreditur Take Over Kredit. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif.Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.Data primer merupakan data utama penelitian yang diperoleh langsung dar…

KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP KORBAN INVESTASI BINOMO BINARY OPTION DAN QUOTEX …

Investasi ilegal Binomo binary option dan Quotex robot trading telah mengakibatkan pengguna mengalami kerugian ekonomi dalam jumlah yang besar dan kerugian psikis atau mental. Penelitian bertujuan menjelaskan kebijakan kriminal terhadap korban investasi ilegal Binomo binary option dan Quotex robot trading di Indonesia beserta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Meto…

KEJAHATAN TERHADAP PERBANKAN

Edition

-

ISBN/ISSN

9010593

Collation

viii, 160 hlm. ; 24 cm

Series Title

-

Call Number

345.023 Mar k

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PEGADAIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT KREASI DENG…

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum bagi Nasabah Pegadaian dalam Perjanjian Kredit Kreasi dengan Jaminan Fidusia pada PT. Pegadaian Area Palembang”. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh nasabah yang menolak eksekusi jaminan fidusia atas kendaraan bermotor sebagai akibat dari wanprestasi sehingga PT. Pegadaian harus menyesuaikan upaya penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perun…

KEKUATAN EKSEKUTORIAL OBJEK JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI PEMENUHAN HAK KREDITUR PA…

Skripsi yang berjudul “Kekuatan Eksekutorial Objek Jaminan Fidusia Sebagai Pemenuhan Hak Kreditur pada Putusan No. 70/Pdt.g.s/2020/PN PLG” dilatar belakangi oleh debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu untuk membayar angsuran kepada pihak kreditur, yang mana hal ini menyebabkan sebuah kerugian bagi pihak kreditur. Atas hal tersebut, pihak kreditur melakukan eksekusi terhadap obje…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM AKIBAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG …

Skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Akibat Perjanjian Kerjasama Yang Tidak Dilaporkan Direktur Pada RUPS PT. Trias Patriot Sejahtera dilatarbelakangi oleh adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direktur PT. Trias Patriot Sejahtera yang melakukan perjanjian kerjasama tanpa melaporkan kepada Komisaris maupun RUPS. Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk men…

PENGEMBALIAN DANA NASABAH SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN KONSUMEN BANK (STUDI KAS…

Perbankan merupakan alat penting untuk melakukan transaksi. pembayaran, baik pembayaran dalam negeri maupun luar negeri. Ingat pentingnya industri perbankan, di mana kepercayaan masyarakat merupakan komponen penting untuk diselesaikan oleh bank. Kasus hilangnya dana nasabah bank pada bank membuat kepercayaan diri nasabah kepada bank dapat menurun, apalagi yang melakukan kejahatan pelaku berasal…

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MA…

ABSTRAK Pengertian fidusia berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ialah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Namun dalam realitanya kreditur sering tidak diperhatikan dan tidak jelas perlindungan hukum yang dib…

PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REP…

Untuk menganalisis penelitian berjudul “Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia”, skripsi ini menggunakan pendekatan melalui penelitian yuridis normatif. Penelitian skrip ini menunjukan bahwa: (A) Ketentuan Hukum Acara Tentang Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu sangat penting untuk menjamin b…

ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBERIAN FASILITAS KREDIT PEMI…

Pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada konsumen yang akan membeli rumah menciptakan suatu kerja sama antara Bank dan Perusahaan Developer yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS) berbentuk Perjanjian Baku yang disiapkan oleh pihak Bank. Perjanjian baku cenderung menjadi perjanjian berkedudukan berat sebelah yang menyebabkan kedudukan yang lebih lemah tidak berada…

MODUS CARDING DALAM PERETASAN DATA KARTU KREDIT MELALUI PERSEBARAN LINK PALSU…

SKRIPSI INI BERJUDUL "MODUS CARDING DALAM PERETASAN DATA KARTU KREDIT MELALUI PERSEBARAN LINK PALSU PADA PUTUSAN NOMOR 650/PID.SUS/2019.PN. JMR DAN PUTUSAN NOMOR 2205/PID.SUS/2021/PN. SBY". RUMUSAN MASALAH YANG DIBAHAS DALAM SKRIPSI INI ADALAH MENGENAI BAGAIMANA MODUS KEJAHATAN PELAKU CARDING DALAM PERETASAN DATA KARTU KREDIT MELALUI PERSEBARAN LINK PALSU DAN BAGAIMANA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA…

MATA UANG KRIPTO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONES…

Pokok permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu, mengenai mata uang kripto sebagai alat pembayaran ditinjau dari peraturan bank indonesia nomor 20/pbi/2018 tahun 2018 tentang mata uang elektronik. Kemudian dijabarkan dalam rumusan masalah Kemudian dijabarkan dalam rumusan masalah (1) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Mata Uang Digital (Cryptocurrency) Jika Dilarang Dig…

 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA PERBANKAN TENTANG PENGHIMPUNAN DANA…

Skripsi ini berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA PERBANKAN TENTANG PENGHIMPUNAN DANA OLEH KORPORASI DALAM BENTUK SIMPANAN TANPA IZIN USAHA DARI OTORITAS JASA KEUANGAN”. Permasalahan dalam tulisan ini yaitu Pertanggungjawaban Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Perbankan tentang penghimpunan dana oleh Korporasi tanpa izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan menurut Putusan Nomor: 4…

PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI TERHADAP TERTANGGUNG YANG HABIS MASA BERLAKU SIM-…

Seiring dengan pesatnya pengguna kendaraan maka semakin tinggi risiko terjadinya kecelakaan, maka upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk mengurangi risiko kerugian itu yaitu dengan mengikatkan diri dengan asuransi. Dalam pengajuan klaim asuransi maka tertanggung wajib mengikuti syarat-syarat yang harus dipenuhi saat akan dilakukannya penutupan asuransi kendaraan bermotor, terutama SIM …

PENYELESAIAN KREDIT MACET TANPA AGUNAN TERHADAP DEBITUR YANG TERPIDANA PADA P…

Kredit tanpa agunan merupakan produk pinjaman kredit yang tidak mengharuskan debitur untuk menyerahkan agunan dengan melengkapi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan. Pokok permasalahan dari skripsi ini ialah adanya kasus kredit macet terhadap kredit tanpa agunan yang terjadi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Palembang dimana debitur tidak mampu untuk melunasi hutangnya …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA PROGRAM JAMINAN HARI TUA PADA BADAN PENYE…

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Program Jaminan Hari Tua Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Akibat Penunggakan Pembayaran Iuran Oleh Pemberi Kerja” di latar belakangi oleh banyaknya kasus Pekerja yang tidak bisa mencairkan dana program Jaminan Hari Tua saat memasuki usia pensiun. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah 1.…

PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk DENGAN…

Bank dalam menghimpun dana masyarakat berupa bentuk pinjaman, sering dikenal dengan istilah kredit. Bank Rakyat Indonesia Persero dalam memberikan kredit kepada calon debitur, memiliki syarat tersendiri seperti menjadikan agunan milik debitur sebagai jaminan atas utangnya. Agunan milik debitur yang masuk kategori kredit macet dapat dilakukan pelaksanaan lelang parate eksekusi. Tidak semua hak t…

PERLINDUNGAN HUKUM YANG SEIMBANG BAGI BANK TERHADAP PEMBATALAN AKTA PERJANJIA…

Sebagai entitas bisnis, bank juga tidak luput dari berbagai risiko dalam menjalankan usahanya. Dimana salah satu risiko yang cukup besar adalah risiko kredit, yaitu adanya kredit macet. Disamping itu juga, tidak jarang ada pihak ketiga yang melakukan gugatan terhadap akta perjanjian kredit yang telah dibuat. Salah satunya adalah adanya gugatan terhadap akta perjanjian kredit yang dilayangkan ke…

PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA DI BIDANG ASURANSI

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia Barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat percerahan. Intitusi ini bersama lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang. Perjanjian asuransi dapat memunculkan bentuk kejahatan baru yang m…

PROSIDING SEMINAR URGENSI PENGATURAN PERANAN DAN KEDUDUKAN BANK SENTRAL DALAM…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

346.08 Pro p

PENEGAKAN HUKUM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-769-897-3

Collation

xii, 244 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

364.168 Gar p