Skripsi ini berjudul “Sanksi Pidana dan Sanksi Etik Terhadap Advokat yang Melakukan Penyuapan Atas Nama Klien” yang melatarbelakangi dalam skripsi ini yaitu, banyaknya kasus korupsi pada tindak pidana suap yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri seperti advokat untuk meringankan hukuman kliennya, hal ini merusak integritas dalam sistem peradilan dan citra martabat profesi advok…
-
Penelitian ini dilatarbelakangi dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang daya jelajahnya memiliki potensi dapat mengkriminalisasikan pejabat pemerintah dalam menggunakan wewenang diskresi. Permasalahan tersebut dapat dipahami yakni dengan mengetahui ratio decidendi Putusan…
Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil (petty corruption) seringkali terkendala oleh inefisiensi biaya perkara yang lebih besar dibanding nilai kerugian negara, sehingga melatarbelakangi terbitnya kebijakan penghentian penuntutan melalui Surat Edaran Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Berdas…
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia terkhusus pada Pasal 30B menandai dimulainya paradigma penegakan hukum secara proaktif-preventif oleh kejaksaan melalui bidang intelijen kejaksaan sebagai “indera adhyaksa”. Skripsi ini merumuskan permasalahan yakni bagaimana implementasi fungsi intelijen kejaksaan dalam OTT Tindak Pidana Korupsi da…
Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Direksi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Klaim Asuransi.” Prinsip Ex-gratia merupakan praktik kebiasaan dalam penyelesaian perselisihan klaim asuransi yang diberikan atas kebijakan direksi perusahaan yang tidak bersumber dari kewajiban kontraktual dan keberlakuannya tidak memiliki landasan yuridis. Dalam penerapannya, prinsip Ex-gratia …
-