Skripsi ini berjudul "Pembuktian Hukum Tindak Pidana Korupsi Perusahaan Dearah Hotel Swarna Dwipa Kota Palembang (Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus- TPK/2022/PN)". Tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumsel No.552/KPTS/TV/2009 tentang pengangkatan Direktur Utama PD Perhotelan Swarna Dwipa mengangkat Augie Yahya Bunyam…
Permasalahan korupsi yang terjadi pada BUMN di Indonesia memerlukan pengaturan prinsip yang dapat mencegah dan memberantas tindak pidana tersebut, sehingga pengaturan prinsip Good Corporate Governance (GCG) sangatlah diperlukan. Menurut Pasal 1 angka 1 UU BUMN seluruh atau sebagian besar modal BUMN dimiliki oleh negara, oleh karena itu jika terjadi penyimpangan prinsip GCG, maka dapat merugikan…
Kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi tergolong sangat tinggi sedangkan pemberantasannya masih sangat rendah. Dalam hal ini, Indonesia belum cukup serius dalam menangani permasalahan kasus korupsi. Adapun permasalahan yang diangkat di dalam skripsi ini ialah bagaimana pengaturan tentang Perbandingan Perampasan Aset hasil tindak pidana korupsi menurut UNCAC dan RUU Perampasan Aset dan fak…
Bahwa jaksa merupakan koordinator dan mengendalikan proses penyidikan tindak pidana korupsi bersama-sama Kepolisian dan KPK serta instansi lain yang terkait secara langsung. Selain itu, pada pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi, jaksa juga berperan memeriksa laporan baik dalam bentuk pengaduan maupun berita yang ada dari media massa, mengkerucutkan karakteristik perkara korupsi yang tim…
-
-
-
-