Ketidakjelasan status barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) saat terdakwa meninggal dunia pada tahap penuntutan sering menjadi persoalan. Masalah kepastian hukum serta potensi pelanggaran hak konstitusional. Penghentian penuntutan melalui Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) secara formil tidak secara otomatis menetapkan status hukum barang bukti yang disita, s…
Penerapan ajaran penyertaan (deelneming) dalam sistem hukum pidana secara formal diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, delik pencucian uang pasif dalam pasal 5 UU TPPU menyisakan kekosongan dalam hal pengklasifikasian peran pelaku pasif sebagai bentuk penyertaan. Ajaran Penyertaan harus menjadi pedoman yang digunakan bagi semua jenis perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama baik yang di…
Money laundering is a method used by criminals to disguise the origin of illegal wealth and protect their assets, so that the crimes they have committed do not leave traces, in order to avoid suspicion from law enforcement agencies. There are several things that researchers think need to be studied, namely the concept of criminalizing money laundering in Indonesia, looking at the implementation…
This study aims to examine Kenya's compliance with international standards set by the Financial Action Task Force (FATF) in preventing global money laundering (AML) issues. Money laundering is an illegal conversion process involving multiple parties and becoming increasingly complex as the global financial system evolves. Money laundering falls under the category of money laundering crimes that…
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Skripsi ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pasif Dalam Tindak Pencucian Uang (Studi Putusan 1502/Pis.Sus/2022/PN.TNG/19/Pid.Sus/2023/PT.BTN dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014)". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya tindak pidana pencucian uang yang melibatkan pelaku pasif. Tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang dilakukan dengan men…
Skripsi berjudulu : PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL ILEGAL (Studi Kasus Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb dan 1240 /Pid.Sus/2022/PN Tng). Permasalahan yang dibahas pada skripsi ini adanya Kasus Pencucian Uang Hasil Investasi Ilegal yang dilaksanakan oleh Terdakwa Indra Kesmua dan Doni Muhammad Taufik yang sudah di putus pada putusan nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN. Tng dan 57…
Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and has other authorities as referred to in Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary or based on other laws and regulations. The Crime of Money Laundering is an attempt to hide or disguise the origin of money/funds or assets as regulated in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the C…
This study aims to determine the effect of corruption and money laundering on inflation in 5 ASEAN countries. The type of data used is panel data consisting of cross-section and time series data. The cross-section data in this study are 5 ASEAN countries, namely Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam. and the time series data in this study has a time span from 2012-2023. The analysis…
The position held by a notary/PPAT is one of trust; as a trustee, the notary/PPAT is obliged to keep the contents of the deed confidential in accordance with Article 16 of the UUJN, but a new obligation has emerged, namely that the notary/PPAT must report suspicious financial transactions as stipulated in PP 61/2021, which is the implementing regulation of the Anti-Money Laundering Law 8/2010. …
ABSTRAK Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku perbuatan pidana terhadap dapat atau tidaknya seorang pelaku tersebut dijatuhi pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan. Penelitin ini merupakan penelitian normatif yang didukung oleh data empiris. Menggunakan pendekatan pendekatan perundangan-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. …
This study is entitled "Buying and Selling Practice of Bank Account Reviewed from Law Number 8 year 2010 Concerning The Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering". Buying and selling practice of bank accounts is often used as the modus operandi of money laundering. The bank account being traded is used to accomodate money/wealth resulting from illegal activities. However, the …
-