PAHAM PERATURAN DAERAH (PERDA) Berperspektif HAM (Hak Asasi Manusia)

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-769-698-6

Collation

xii, 122 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

352.14 Eva p

IMPLEMENTASI TAHAP PRA-BENCANA DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SU…

Penelitian ini menganalisis implementasi tahap pra-bencana dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan fokus pada peran BPBD Provinsi Sumatera Selatan dalam mitigasi banjir di Kota Palembang. Fenomena banjir yang masih berulang di kawasan hilir menunjukkan bahwa penekanan regulasi pada pengurangan risiko …

CARA PRAKTIS MENYUSUN & MERANCANG PERATURAN DAERAH

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-1486-67-5

Collation

xiv, 260 hlm., 23 cm

Series Title

-

Call Number

346 Hal c

TEKNIK MEMBUAT PERATURAN DAERAH

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

x, 230 hlm.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

348 Soe t

PELANGGARAN PERDA YANG DIAJUKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA RINGAN

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 55 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T53111

KISRUH PERATURAN DAERAH: MENGURAI MASALAH & SOLUSINYA

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-8335-41-6

Collation

x, 122 hlm. ; 20 cm

Series Title

-

Call Number

320.8 Kis k

KISRUH PERATURAN DAERAH: MENGURAI MASALAH & SOLUSINYA

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-8335-41-6

Collation

x, 122 hlm.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

348.598 Kis k

KEWENANGAN LEMBAGA PENGELOLAAN SAMPAH MENURUT KETENTUAN PASAL 29 PERATURAN DA…

This thesis is entitled "Authority of Waste Management Institutions According to the Provisions of Article 29 of Palembang City Regional Regulation Number 3 of 2020 concerning Management of Household Waste and Similar Household Waste". The problems in this paper are: 1). What is the authority of Waste Management Institutions according to Regional Regulation Number 3 of 2015 with Amendments to R…

HARMONISASI DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (KAJIAN PEMBENTUKAN PERATUR…

Skripsi ini berjudul Harmonisasi Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Kajian Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). Adapun permasalahan yang dibahas adalah bagaimana tindakan Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan proses harmonisasi materi muatan rancangan peraturan daerah bersama intansi vertikal (Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan…

PROSES PEMBUATAN PERATURAN DAERAH DAN BEBERAPA USAHA PENYEMPURNAANNYA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

192 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

352 Pra p

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-007-441-5

Collation

xv, 222 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

348.598 Zur t

IMPLEMENTASI PASAL 20 DAN 22 PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TERHADAP MA…

Penelitian ini berjudul IMPLEMENTASI PASAL 20 DAN PASAL 22 Peraturan Daerah NO 12 TAHUN 2013 TERHADAP MANUSIA BADUT DI KOTA PALEMBANG, rumusan masalah yang digunakan yaitu bagaimana Implementasi Pasal 20 dan 22 Nomor 12 Tahun 2013 Peraturan Derah terhadap manusia badut di Kota Palembang dan apa faktor yang memengaruhi Implementasi Pasal 20 dan 22 Nomor 12 Tahun 2013 terhadap manusia badut di Ko…

TINGKAT KESADARAN HUKUM PENGRAJIN BATU BATA TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPAT…

This research was aimed to know about Brick Craftsmans level of legal awareness of regional Constitution Number 4 Year 2013 about protection and management of the environment. This research used quantitative approachment and descriptive method. The sample of this study was taken by using saturated sampling technique where all the 32 people as the population were taken as the sample. This resear…

SINKRONISASI PENGATURAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEN…

This study discussesthe synchronization of the authority of the Central Government and Local Government for the implementation of forestry in the local/region (Study of the Application of Article 14 of Law Number 23 of 2014 on Local Government (Local Government Law) in conjuction with Article 66 of Law Number 41 of 1999 on Forestry (Forestry Law). This study is normative, using a statute approa…

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN…

This study aims to find out how the Implementation of Regional Regulation No. 5 of 2013 regarding the Implementation of Permits for boarding house in kelurahan Timbangan 32 Ogan Ilir in 2018. The background of this study is there are still many boarding house operators in keluarahan Timbangan 32, Ogan Ilir Regency who disobey the rules regarding fence gates and sign boards as boarding identitie…

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN P…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xiv, 86 hlm.: Tab.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T53994

ANALISIS FORMULASI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NO.8 TAHUN 2019 TENTANG FA…

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pembentukan Raperda yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tabun 2013. Perrnasalahan Narkotika dan sejenisnya sangatlah berbahaya dan harus adanya upaya preventif bcrupa pencegahan agar tidak muncul pengguna baru, serta melihat proses dalam formulasi Raperda menanggulangi permasalahan narkotika. Tujuan penelitian ini untuk mengentahui …

MENGGAGAS PENYUSUNAN & IMPLEMENTASI PERDA YANG PARTISIPATIF, TRANSPARAN & AKU…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xvi, 347 hlm.; ilus.; 24 cm.

Series Title

Justice for the Poor The World Bank

Call Number

352.06 MEN

Implementasi peraturan daerah kabupaten Musi Banyuasin nomor 13 tahun 2005 te…

Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang perlu dicegah dan ditanggulangi karena akan berdampak pada terganggunya ketertiban masyarakat. Sekalipun sudah adanya peraturan yang mengatur tentang larangan berjudi, namun pada kenyataannya, masih banyak pelaku yang melanggar luput dari jerat hukum dan juga masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur hal …

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Dalam Rangka Alih Fungsi La…

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Implementasi peraturan daerah nomor 11 tahun 2012 dalam rangka alih fungsi lahan rawa sebagai pengurangan risiko banjir di Kota Palembang. kebijakan ini dilaksanakan melalui pemanfaatan dari ketiga rawa jenis Konservasi, Budi Daya dan Reklamasi yang dikelola sebagai daerah resapan air serta pemenuhan kecukupan lahan terbangun di Kota Palembang. teori yang…

Analisis pengelolaan retribusi pelayanan persampahan bidang usaha rumah makan…

Penelitian ini berjudul Analisis Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan Bidang Usaha Rumah Makan di Kota Palembang Tahun 2015. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan retribusi pelayanan persampahan di Kota Palembang Tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan retribusi pelayanan persampahan di Kota Palembang Tahun 2015. Penelit…

Implementasi Peraturan Daerah no.20 tahun 2009 tentang Administrasi Kependudu…

Penelitian ini sebagai salah satu upaya ilmiah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Administasi Kependudukan di Kota Pangkalpinang terutama dalam aspek pindah datang penduduk. Implementasi Peraturan Daerah ini bertujuan agar terciptanya “Tertib Administrasi Kependudukan” di Kota Pangkalpinang terutama dilihat dari aspek pindah datang pend…

Evaluasi kebijakan peraturan daerah kota Palembang nomor 7 tahun 2009 tentan…

Penelitian dengan judul Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kantor Walikota Palembang ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok yang diambil oleh Pemerintah Kota Palembang untuk mensejahterakan rakyat khususnya pada bidang kesehatan. Masih banyaknya masyarakat yang melanggar peraturan ini terutama …

Analisis proses perumusan rancangan peraturan daerah kota Palembang tentang k…

Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui proses perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Pegawai Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya. Adapun kewenangan pemerintah daerah yang membuat kebijakan dalam rangka memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat serta me…

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No 18 Tahun 2001 Ten…

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perizinan terhadap pemanfaatan air bawah tanah di Kabupaten Ogan Ilir tahun 2015. Latar belakang dari skripsi ini adalah masih banyaknya industri yang ada di Kabupaten Ogan Ilir yang tidak memiliki surat izin pemanfaata air bawah tanah, dari data yang ada hanya 5 indsutri yang memiliki izin pemanfaatan air bawah tanah sedangkan jumlah…

Implementasi peraturan daerah kota palembang nomor 07 tahun 2009 tentang kaw…

Penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi pada kawasan Bandar Udara SMB II) bertujuan untuk melihat proses implementasi dari indikator ukuran dasar dan tujuan kebijakan, dana dan fasilitas yang tersedia, sosialisasi, koordinasi antar badan pelaksana, tingkat pengawasan, kecenderungan pelaksana, dan faktor penghamb…

Pemanfaatan menara telekomunikasi bersama dalam upaya implementasi peraturan …

Kebijakan menara telekomunikasi bersama di Kota Palembang bertujuan untuk mengendalikan jumlah menara telekomunikasi, agar keberadaannya tidak menggangu estetika dan keindahan kota, mengingat pertumbuhan jumlah bangunan menara telekomunikasi di Kota Palembang semakin pesat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana Pemanfaatan Menara Telekomunikasi Bersama Dalam Upaya Implemen…

Implementasi peraturan daerah provinsi Sumatera Selatan nomor 3 tahun 2007 te…

Penelitian ini berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Studi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2007 khususnya y…

Evaluasi implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2006 tentang pengujian k…

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik khususnya berupa pelayanan kepada masyarakat di bidang pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir. Pengujian kendaraan bermotor atau uji kir adalah serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian-bagian kendara…

Analisis formulasi kebijakan publik (Study pada proses perumusan rancangan pe…

Tujuan dari penelitian yang berjudul Analisis Formulasi Kebijakan Publik (Studi pada Proses Perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Rawa) adalah untuk menganilisis proses perumusan kebijakan, mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh, mengetahui aktor yang terlibat dan peranan aktor dalam perumusan kebijakan tersebut. Penelitian …