IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 DI BALAI BESA…

Pegawai Negeri Sipil yang merupakan warga negara Indonesia yang diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara dengan memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menduduki jabatan pemerintahan. disiplin pegawai ngeri sipil merupakan suatu kesanggupan pegawai negeri sipil dalam memenuhi kewajiban dan larangan yang sebagaiamana telah ditentukan dalam perundang-undangan. Di dalam Peraturan Pemerintah No…

KEBIJAKAN PRESIDEN DALAM MENETAPKAN PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA K…

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 telah mengakibatkan munculnya berbagai dinamika perdebatan di tengah masyarakat. Tindakan pemerintah telah menunjukkan adanya upaya untuk “mengakali” Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan bahkan menghilangkan peran legislatif dalam proses perbaikan undang-undang. Legalisme otokratik (autocratic legalism) merupakan ke…

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN P…

Civil Servant have binding rules and listed in Government Regulation Number 94 of 2021 Concerning Civil Servant Discipline. Civil servants who do not comply with restrictions in accordance with the provisions, such as arriving or arriving late, are a form of violation of discipline. The purpose of this research is to find out how the implementation of Government Regulation Number 94 of 2021 Con…

KIAT MEMAHAMI MATERI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NO…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-623-97521-3-2

Collation

xviii, 98 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

348.02 Wig k

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

-

Series Title

-

Call Number

348.598 Per p

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP): PERATURAN PEMERINTAH RI No. 19 Th. 2005 te…

Edition

-

ISBN/ISSN

979-24-4711-3

Collation

viii, 352 hlm. ; 20 cm

Series Title

-

Call Number

342 Sta s

PERIZINAN: PROBLEM DAN UPAYA PEMBENAHAN

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-025-603-3

Collation

xi, 329 hlm. : illus. ;23 cm

Series Title

-

Call Number

348.598 Pud p

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO.3 TH 1980 TENTANG PENGANGKATAN DAL…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xii, 156 hlm.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

348.02 Per p

ANALISIS NEGARA HUKUM INDONESIA: PERALIHAN DARI SUPREMASI MPR KE SUPREMASI KO…

Penelitian ini berjudul “Analisis Negara Hukum Indonesia: Peralihan dari Supremasi MPR ke Supremasi Konstitusi”. Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini adalah Negara Republik Indonesia menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara yang diberikan kekuasaan sepenuhnya kedaulatan rakyat sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Penempatan MPR s…

PELAKSANAAN FUNGSI MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DPR RI

Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan alat tambahan yang digunakan DPR RI untuk melindungi kehormatan, nama baik, dan martabat anggotanya. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Sidang Majelis Kehormatan Dewan memuat ketentuan yang mengatur tata cara MKD. Anggota DPR harus memiliki moral dan nilai-nilai yang mewakili negara yang berbudaya untuk menegakkan legitimas…

KUMPULAN UNDANG-UNDANG dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia KHUSUS KES…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-202-121-6

Collation

viii, 418hlm.; 25cm

Series Title

-

Call Number

348.598 Her k

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2005 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, PERA…

Edition

-

ISBN/ISSN

979-124853-2

Collation

vii, 240 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

657 Per p

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM R…

this research title is "Implementation of the Policy Accelerating Poverty Reduction through the unfit for Housing Program in Kertapati District,Palembang City". This research motivated by the existence of several problems in the mechanism for determining the recipient of uninhabitable housing assistance that has not been implemented properly,where the problem is that there is a data mismatch,li…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NO. 22 TAHUN 2011 TENT…

The purpose of this research was to cognize the implementation of Palembang City Regulation No. 22 of 2011 about Doctor’s practice permits and Health Worker’s work permits. The method of research in this study was qualitative descriptive that describes the phenomena which were studied with the unit of analysis. Research data collection includes interviews, observation and documentation. Thi…

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1985

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

235 hlm.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342.075 98 Sus s

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2003 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

309 hlm. : - ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342.068 Per p

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP): PERATURAN PEMERINTAH RI No. 19 Th. 2005 te…

Standar Nasional Pendidikan (SNP) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Th. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Permendiknas RI No. 22 Th. 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Peremdiknas Ri No. 23 Th 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Permendiknas RI No. 24 Th. 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas RI. No. 22 & 23 Th.…

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TRANSAKSI ELEKTRONIK

Edition

1

ISBN/ISSN

-

Collation

x, 145 hal. : ill. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342.07 Ram n

PILKADA SERENTAK; UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015, UNDAN…

-

Ketetapan--ketetapan MPR 1999.

Edition

-

ISBN/ISSN

979-8767-53-5

Collation

viii, 125 hal.: ill.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

342 Ket k

Akuntabilitas Dana Alokasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Pada Taman Wisat…

Skripsi ini berjudul “Akuntabilitas Dana Alokasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam pada Taman Wisata Alam Punti Kayu”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi atau gambaran yang jelas terhadap Akuntabilitas dana alokasi yang dikelola oleh kementerian lingkungan hidup terhadap Taman Wisata Alam Punti Kayu Kota Palembang pada Tahun 2015. Latar belakang penelitian ini adalah Alokas…