Penelitian ini membahas penerapan Restorative Justice terhadap korban penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Restorative Justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi fisik, mental, dan sosial korban serta pelaku, dengan mengutamakan rehabilitasi sebagai alternatif dari proses pemidanaan. Penelitian menggunaka…
-
-
-
Penelitian ini berjudul “Peranan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Dalam Menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika Dan Prekursor”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tiga permasalahan yaitu peranan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dalam menetapkan status barang sitaan narkotika dan prekursor, bagaimana perbedaan implementasi penetapan status barang bukti sitaan oleh Kepala Kejaksaa…
Skripsi ini berjudul Analisis Yuridis tentang Penjatuhan Sanksi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dps dan Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika, yang dalam beberapa kasus masih belum sepenuhnya mencerminkan pri…
Anak sebagai generasi penerus bangsa membutuhkan perlindungan hukum yang tidak hanya berupa sanksi pidana, tetapi juga rehabilitasi dan pembinaan. Dalam kasus anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika, penerapan prinsip Ultimum Remedium atau "obat terakhir" menjadi penting, yang menekankan rehabilitasi sebagai alternatif hukuman penjara. Penelitian ini menganalisis dua putusan perkara tindak …
Pengaturan mengenai saksi mahkota tidak termmuat dalam KUHAP, namun definisi saksi mahkota terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011 yang pada intinya menyatakan bahwa saksi mahkota adalah saksi yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan keterangan saksi mahkota (kro…
Pada putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht, Majelis Hakim memutus Terdakwa Krismonika bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 padahal Pasal tersebut tidak ada dalam surat dakwaan yang mana putusan tersebut sudah mengenyampingkan Pasal 182 Ayat (3), (4) KUHAP serta SEMA Nomor 03 Tahun 2015. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada…
Skripsi ini berjudul “PERANAN TIM ASESMEN TERPADU DALAM UPAYA RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN.” Rumusan masalah yang diangkat dalam Skripsi ini yaitu: Peranan Tim Asesmen Terpadu Dalam Upaya Restorative Justice Pada Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, serta Faktor-Faktor Yang Me…
Skripsi ini berjudul “PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA”. Prinsip dasar restorative justice adalah adanya pemulihan terhadap korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Adapun …
Skripsi ini berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN. Pbm dan Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2017/PN. Dum)”. Latar belakang penulisan skripsi ini adalah tindak pidana Narkotika yang bersifat transnasional sudah banyak menimbulkan korban dan sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Permasalahan dal…
Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika dan obat-obatan jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat-obatan untuk kesehatan, juga digunakan untuk percobaan dan penelitian yang y…
Seiring dengan perkembangan zaman tindak pidana narkotika di Indonesia kian meningkat. Peran penegak hukum dan pemerintahan sangat penting di dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika. Peran serta masyarakat misalnya, dalam bentuk memberikan laporan adanya penggunaan narkotika. Namun demikian, dalam kenyataan masyarakat kurang memberikan laporan tersebut karena masalah jaminan dan keam…
Narcotics from a juridical point of View is legitimate, narcotics laws only prohibit the use of narcotics without permission by law.The use of narcotics without permission is an increasing crime. Uncontrolled crime of narcotics has become a serious threat to the lives of young people. So that prevention efforts are needed in response to narcotics crimes. The author raises two problems in this r…
-
-