Filter by

  • Publication Year
  • Availability
  • Attachment
  • Collection Type
    See More
  • General Material Designation
    See More
  • Location
    See More
  • Language
    See More
Found 6 from your keywords: subject="Prodi Hukum Kenotaris...
cover
SAAT TERUTANGNYA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) PADA TANGG…
Comment Share
Faadiyah, Naflah

Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between Central Government and Regional Governments amend the provisions on the due date of Acquisition fee Rights to Land and Buildings (BPHTB in Indonesia). The previous due date for BPHTB was at the time the deed was made and signed, now it is at the time the Sale and Purchase Agreement Deed (PPJB in Indonesia) is made and signed. The deter…

Edition
-
ISBN/ISSN
-
Collation
xii, 122 hlm.; ilus.; 29 cm
Series Title
-
Call Number
T1416132024
cover
SANKSI HUKUM BAGI NOTARIS YANG MENOLAK MAGANG CALON NOTARIS DITINJAU DARI UND…
Comment Share
Hartini, Siti

In order to be appointed as a Notary Pulic, a Notary candidate has to fulfil the requirements of being a Notary Public specified as follows: undertaking an internship as regulated in the Article 3 letter f of the Act of Notary Position (UUJN), and to be permitted to do an internship the notary candidate must be a graduate of a law school (faculty of law), taking notarial education at a speciali…

Edition
-
ISBN/ISSN
-
Collation
xiv, 61 hlm.;ilus.; 29 cm
Series Title
-
Call Number
T1425812024
cover
UPAYA HUKUM ADMINISTRATIF NOTARIS DALAM MEMBATALKAN KEPUTUSAN MAJELIS PENGAWA…
Comment Share
Sari, Puteri Puspa

Notaris dalam melaksanakan jabatannya, apabila mendapatkan sanksi administratif dari Majelis Pengawas berhak mengajukan upaya hukum administratif. Upaya hukum administratif tersebut diatur di dalam UUJN dan Permenkumham, terhadap Keputusan Majelis Pengawas Pusat terkait pengusulan pemberhentian secara tidak terhormat kepada Menteri. Menteri diberikan jangka waktu 30 hari untuk mengesahkan Keput…

Edition
-
ISBN/ISSN
-
Collation
xvi, 195 hlm.; ilus.; 29 cm
Series Title
-
Call Number
T1421322024
cover
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS YANG PENGHADAPNYA TIDAK CAKAP SETELAH PENAND…
Comment Share
Rahmadayanty, Feby

This research aims to explain how the strength of proving a notary deed whose face is incompetent after signing the deed and to analyze how the legal settlement of a notary deed whose face is declared incompetent in the future. Research Approach used Statutory Approach (Statute Approach), Conceptual Approach (Conceptual Approach), Case Approach (Case Approach). The results of this research expl…

Edition
-
ISBN/ISSN
-
Collation
xv, 108 hlm.; ilus.; 29 cm
Series Title
-
Call Number
T1424692024
cover
ANALISIS KEBIJAKAN DIGITALISASI DALAM AKTA NOTARIS
Comment Share
Yani, Fitri

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses kebijakan pembuatan akta secara digitalisasi dan untuk mengetahui juga menganalisis tanggung jawab notaris terhadap penyimpanan minuta akta secara digitalisasi. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, karya ilmiah, kasus, buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan…

Edition
-
ISBN/ISSN
-
Collation
xv, 44hlm.; ilus.; 29 cm
Series Title
-
Call Number
T1420302024
cover
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) ATAS PE…
Comment Share
Asyhar, Imam

Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Tesis ini membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban hukum PPATS dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB) yang mengandung keterangan palsu dan akibat hukum terhadap PPATS, para pihak dan AJB yang di…

Edition
-
ISBN/ISSN
-
Collation
xvii, 42 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
Series Title
-
Call Number
T1415632024