Filter by
TANGGUNG JAWAB PROFESI JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMUSN…
Skripsi ini mengkaji isu hukum mengenai batasan, syarat, serta tanggung jawab profesi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam pelimpahan kewenangan pemusnahan barang bukti kepada pihak perwakilan, mengingat belum adanya pengaturan tegas yang berpotensi menimbulkan celah hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan dan syarat pelimpahan kewenangan tersebut serta bentuk tanggung jawab profe…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 77 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1957832026
KETIDAKPASTIAN HUKUM NORMA KEWENANGAN PELELANGAN BENDA SITAAN HASIL TINDAK PI…
Terdapat ketidakpastian norma terkait kewenangan antara Kejaksaan dan Kemenenterian Keuangan dalam pelaksanaan lelang benda sitaan yang dokumennya tidak lengkap. Isu hukum dalam penelitian ini terletak pada adanya ketidakpastian hukum norma kewenangan antara Peraturan Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 10 Tahun 2019 dengan Peraturan Menteri Keua…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 140 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1959952026
PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN H…
Di Indonesia sering kali terjadi kasus atau konflik sengketa atas tanah baik itu milik pribadi atau milik bersama dalam masyarakat. Hak Kepemilikan Tanah adalah hak yang paling kuat dan tahan terhadap klaim atau runtutan dari pihak lain, sehingga pemilik tanah memiliki kepastian hukum yang tinggi atas kepemilikan tananhnya. Penelitian ini di latar belakangi dari banyaknya kasus sengketa yang ad…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 102 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1951202026
ANALISIS GUGATAN WANPRESTASI TANPA HUBUNGAN HUKUM (Studi Putusan Nomor 10/Pdt…
Perjanjian kredit perbankan menimbulkan kewajiban hukum bagi debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan kreditur. Namun, permasalahan muncul ketika debitur meninggal dunia sebelum kewajiban tersebut terpenuhi, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris. Kondisi ini menimbulkan sengketa antara ahli wari…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- ix, 64 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1958222026
STATUS HUKUM KEPEMILIKAN DESAIN INDUSTRI BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Perkembangan teknologi Artificial Intelligence telah membawa perubahan signifikan dalam proses penciptaan desain industri, di mana Artificial Intelligence tidak lagi sekadar berfungsi sebagai alat bantu teknis, tetapi mampu menghasilkan desain industri secara mandiri. Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum terkait status kepemilikan desain industri yang dihasilkan oleh Artificial Intellige…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 125 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1959102026
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN MASYARAKAT DALAM SENGKETA PROYE…
Latar belakang penulisan skripsi ini berawal dari pelaksanaan pembangunan Proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang menimbulkan berbagai permasalahan hukum yaitu ketimpangan pemberian ganti rugi kepada masyarakat yang bermukim di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN). Ketimpangan tersebut berakibat pada terlanggarnya hak atas tanah dan hak masyarakat untuk memperoleh ganti rugi yang layak dan ad…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 49 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1957512026
ANALISIS HUKUM PEMBUKTIAN VIDEO UNBOXING ATAS KETIDAKJUJURAN KONSUMEN DALAM P…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi informasi mendorong pertumbuhan pesat transaksi jual beli secara online, di mana video unboxing menjadi bukti visual yang krusial dalam penyelesaian sengketa. Namun, fenomena ini juga memicu sengketa akibat ketidakjujuran pihak konsumen yang merugikan pelaku usaha secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip k…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 69 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1959732026
PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN…
This study aims to analyze the process of resolving the dispute over the division of joint assets between Yenni (Plaintiff) and Phang Marco (Defendant) after the divorce at the West Jakarta District Court. The background of this case is the unilateral control of the object of the joint assets dispute by the Defendant without any negotiation or agreement on the division of joint assets with the …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 98 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1950902026
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM PEMENUHAN HAK CUTI
Hak cuti merupakan hak normatif yang melekat pada setiap pekerja. Namun, Pekerja Rumah Tangga (PRT) seringkali mendapatkan posisi inferior sehingga mereka kesulitan untuk memperoleh hak cuti dari pengguna jasa (majikan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum pengaturan dalam pemenuhan hak cuti bagi Pekerja Rumah Tangga dan menganalisis perlindungan hukum dalam pemenuhan ha…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 149 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1957092026
PENERAPAN LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN (LITMAS) DALAM MEMBERIKAN REKOMEN…
The thesis entitled: “The Application of Social Inquiry Reports (LITMAS) in Providing Recommendations for Juvenile Justice Decisions” is based on the background of the application of LITMAS in providing recommendations for decisions concerning children in conflict with the law. Therefore, the legal issues examined in this study concern the application of Community Research Reports (LITMAS) …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 209 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T2008962026
IMPLEMENTASI PERDAMAIAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN AGUNAN DALAM ME…
Skripsi ini berjudul: Implementasi Perdamaian Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan Agunan dalam Mekanisme Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Pagar Alam. Dilatarbelakangi oleh meningkatnya permasalahan kredit dalam praktik perbankan yang berdampak pada stabilitas keuangan bank serta kepastian hukum bagi kreditur. Kredit bermasalah umumnya disebabkan oleh wanprestasi debitur terhadap perjanj…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 191 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1956812026
IMPLEMENTASI EKSEKUSI RIIL TERHADAP HAK TANGGUNGAN ATAS DASAR PEMENANG LELANG…
Skripsi ini berjudul: Implementasi Eksekusi Riil Terhadap Hak Tanggungan Atas Dasar Pemenang Lelang di Pengadilan Negeri Pagar Alam. Dilatarbelakangi dengan adanya kendala dalam proses pengosongan objek lelang meskipun pemenang lelang telah memiliki kekuatan hukum yang sah. Eksekusi riil merupakan suatu tindakan hukum di mana pihak pengadilan melakukan upaya paksa untuk mengosongkan atau menyer…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 191 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1956832026
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ADVOKAT DALAM TUGAS PROFESINYA DENGAN ITIKAD BAIK: DI…
Obstruction of Justice is an act classified as a criminal offense for obstructing or hindering the legal process in a case. Advocates, in the course of performing their professional duties, are frequently associated with allegations of obstructing the legal process regarding cases handled for their clients. The purpose of this paper is to examine the legal regulations concerning Obstruction of …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 149 hlm.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T2008082026
PENGAWASAN TERHADAP PERUSAHAAN ALIH DAYA YANG MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KE…
Unilateral termination of employment (PHK) of outsourced workers highlights weaknesses in labor oversight and a lack of clarity regarding the legal liability of outsourcing companies. An analysis of the issue reveals that the dual nature of the employment relationship between the service provider and the client when unilateral termination occurs. The research question of this thesis are: (1) ho…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 132 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1957042026
PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN…
Tindak pidana korupsi tergolong kejahatan kerah putih yang kerap kali dilakukan oleh subjek hukum perseorangan maupun yang dilakukan oleh korporasi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri maupun kelompok tertentu yang berimbas kerugian keuangan negara, korupsi juga telah meluas dalam lingkup lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, maupun Aparatur Sipil Negara yang mengemban jabatan serta mem…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 85 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1950512026
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG SUDAH DIH…
Dalam praktik perbankan, pemberian kredit umumnya disertai jaminan Hak Tanggungan untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur. Permasalahan muncul ketika objek jaminan tersebut dihibahkan kepada pihak ketiga, sehingga menimbulkan sengketa dalam pelaksanaan eksekusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian hibah terhadap objek jaminan Hak Tanggungan serta untuk m…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 116 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T2007632026
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGGUNAAN MEREK YANG SAMA DEN…
Skripsi yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Merek Yang Sama Dengan Merek Yang Sudah Terdaftar (Studi Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN.Tjk Dan Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN.Pti) ini dilatar belakangi maraknya pelanggaran terhadap hak atas merek yang terjadi di Indonesia. Rumusan masalah yang diteliti dalam skripsi ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban pi…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 126 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1950332026
KEDUDUKAN BARANG BUKTI UNTUK MENENTUKAN STATUS PELAKU SEBAGAI PENGEDAR ATAU P…
Penyalahgunaan dan peredaran narkotika merupakan kejahatan serius yang berdampak luas terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Salah satu persoalan krusial dalam penegakan hukum narkotika adalah penentuan status hukum pelaku, apakah sebagai pengguna atau pengedar, yang implikasinya sangat menentukan jenis dan beratnya sanksi pidana yang dijatuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk meng…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 87 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1948302026
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MITRA PENGEMUDI PADA APLIKASI DIGITAL BERDASARKAN…
Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Mitra Pengemudi pada Aplikasi Digital Berdasarkan Konsep Gig Economy.” Perkembangan gig economy pada sektor transportasi berbasis aplikasi digital menimbulkan persoalan hukum mengenai status dan perlindungan mitra pengemudi dalam sistem hukum Indonesia. Hingga saat ini, hubungan antara platform digital dan pengemudi dikonstruksikan sebagai k…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 226 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1943752026
IMPLIKASI HUKUM PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PETTY CORRUPTION
Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil (petty corruption) seringkali terkendala oleh inefisiensi biaya perkara yang lebih besar dibanding nilai kerugian negara, sehingga melatarbelakangi terbitnya kebijakan penghentian penuntutan melalui Surat Edaran Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Berdas…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 129 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1943742026
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IDENTITAS KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG TERP…
Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi, termasuk terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas. Namun, publikasi di media sosial sering menampilkan identitas korban tanpa izin, menimbulkan persoalan hukum dan etika terkait perlindungan privasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap ident…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 143 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1949722025
PERSPEKTIF HUKUM KORPORASI ATAS KEWAJIBAN PELAPORAN BENEFICIAL OWNERSHIP PADA…
Penelitian ini mengkaji isu hukum mengenai ketidaksesuaian antara eksistensi badan hukum pada perusahaan dormant dengan tidak efektifnya mekanisme kewajiban pelaporan Ultimate Beneficial Ownership (UBO) di Indonesia, yang menimbulkan regulatory gap secara perdata terhadap pemilik manfaat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaturan pelaporan pemilik manfaat, merumuskan konstr…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 124 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1944452026
PELAKSANAAN EKSEKUSI LELANG JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS PERJANJIAN KREDIT (ST…
Pelaksanaan eksekusi lelang jaminan Hak Tanggungan merupakan instrumen hukum yang penting dalam menjamin pelunasan utang dalam perjanjian kredit serta memberikan kepastian hukum bagi kreditur. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi tersebut kerap menimbulkan sengketa, khususnya apabila objek jaminan dimiliki oleh pihak ketiga yang bukan merupakan debitur. Kondisi ini menimbulkan perdebat…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 178 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1943382026
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM JUAL BELI HANDPHONE REKONDISI DALAM PERSPEK…
Skripsi ini ditulis dengan judul "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Handphone Rekondisi Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen" Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha penjual handphone bekas. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Selain itu sumber data yang digunaka…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 66 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1947992026
PENERAPAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP AHLI WARIS YANG TELAH KELUAR DARI AGAMA ISL…
Menurut pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan ahli waris non muslim serta mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menyelesaikan perka…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 77 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1949892026
PEMBATALAN PERKAWINAN SEBAB ADANYA HUBUNGAN SEPERSUSUAN DAN KEDUDUKAN ANAK AK…
The vision of marriage is to unite a man and a woman before God Almighty as husband and wife, creating a sacred bond that will last a lifetime and bring happiness to their family. However, not every marriage is legally valid. Based on Article 70 of the Compilation of Islamic Law (KHI) and Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, one of the grounds for dissolving a marriage is the existence of a r…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 149 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1946912026
PERBANDINGAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PELAKU SEBAGAI …
Dalam penelitian ini penulis menemukan permasalahan adanya persamaan dan perbedaan dalam lingkup perlindungan hukum bagi saksi pelaku sebagai justice collaborator antara Indonesia dan Belanda sehingga yang menjadi pembahasan oleh penulis tentang bentuk perlindungan hukum bagi saksi pelaku sebagai justice collaborator di Indonesia dan bentuk perlindungan hukum bagi saksi pelaku sebagai justice c…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 226 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1944662026
IMPLEMENTASI FUNGSI INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM OPERASI TANGKAP TANGAN PADA PER…
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia terkhusus pada Pasal 30B menandai dimulainya paradigma penegakan hukum secara proaktif-preventif oleh kejaksaan melalui bidang intelijen kejaksaan sebagai “indera adhyaksa”. Skripsi ini merumuskan permasalahan yakni bagaimana implementasi fungsi intelijen kejaksaan dalam OTT Tindak Pidana Korupsi da…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 25 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1944652026
PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PEND…
Skripsi ini berjudul ”PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS”. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan bagian dari keuangan negara yang pengelolaannya menuntut pengawasan internal guna menjamin akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan hukum. Meskipun pemerintah telah membangun SPIP dan mene…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 129 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1944602026
KEKUATAN EKSEKUTORIAL JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH YANG TUMPANG TINDIH: …
The thesis titled "The Executorial Power of Land Mortgage Guarantees on Overlapping Land (Study of Decision Number 32/Pdt.G/2025/PN Plg)" is motivated by legal issues concerning the execution of Land Mortgage guarantees on land objects that are claimed to overlap by third parties, thereby causing legal uncertainty in the practice of executing security rights. The issues discussed in this study …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 72 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1942002026
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography