HUKUM ACARA PERDATA

Edition

-

ISBN/ISSN

979-876-727-6

Collation

x, 94 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

347.01 Ras h

HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA, Edisi Revisi

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-7821-10-1

Collation

xii, 307 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346 Mer h

Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi

Edition

-

ISBN/ISSN

979-538-175-X

Collation

x, 229 hal. : ill. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346 Soe h

HUKUM ACARA PERDATA LENGKAP & PRAKTIS HIR, RBg,dan Yurisprudensi

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-007-347-0

Collation

xx, 262 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

347 Soe h

HUKUM ACARA PERDATA: dalam Teori dan Praktek

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-538-102-0

Collation

xiv, 483 hlm. ; 22 cm

Series Title

-

Call Number

347 Sut h

Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata

Edition

-

ISBN/ISSN

979-414-208-1 Alumni

Collation

x, 216 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

347 Sam h

Bukti Elektronik dalam sistem Pembuktian Perdata

Edition

-

ISBN/ISSN

979-41-4089-9

Collation

xvi, 220 hlm. ; 22 cm

Series Title

-

Call Number

347.06 Fak b

HUKUM ACARA PERDATA dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-756-839-9

Collation

x, 194 hlm. ; 26 cm

Series Title

-

Call Number

346 Asa h

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA = BURGERLIJK WETBOEK Edisi Revisi

Edition

Revisi

ISBN/ISSN

-

Collation

488 hlm.; 20 cm.

Series Title

-

Call Number

346.026 Sub k

IMPLEMENTASI PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT …

Dalam pemberian kredit di Bank Perekonomian Rakyat Sumsel terdapat beberapa jaminan yang diterima seperti Sertipikat Hak Milik tanpa Hak Tanggungan dan jaminan lainnya yang dokumen kepemilikannya belum bersifat final. Apabila perjanjian kredit dengan jaminan tersebut bermasalah maka tidak dapat dilakukan eksekusi secara langsung untuk melakukan pengembalian hutangnya sebagaimana ketentuan Pasal…

Hukum Perdata ISLAM di Indonesia

Edition

-

ISBN/ISSN

979-3421-08-8

Collation

ix, 160 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

297.273 Ali h

KONSINYASI DALAM PEMBAYARAN KERUGIAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SUTET 275 KV GUM…

Pembangunan SUTET sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) memiliki urgensi tinggi demi kepentingan umum, sehingga pelaksanaannya tidak boleh terhambat oleh sengketa kepemilikan tanah yang berlarut-larut. Namun, sengketa antarwarga sering kali menyebabkan terhentinya pembayaran ganti rugi dan mengancam kelancaran proyek, sehingga ditempuh mekanisme konsinyasi sebagai solusi hukum. Penelitian ini…

KUHAP LENGKAP : Pelaksanaan KUHAP Pedoman Pelaksanaan KUHAP Tambahan Pedoman …

Edition

-

ISBN/ISSN

979-526-019-7

Collation

viii, 439 hlm; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

345.05 Red k

HUKUM PERDATA HUKUM PERUTANGAN, BAGIAN B

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 132 hlm. : ilus.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346 Sof h

Kitab Undang-Undang HUKUM PERDATA = Burgerlijk wetboek

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

488 hlm.; 20 cm.

Series Title

-

Call Number

346.026 Sub k

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUP Perdata)

Edition

-

ISBN/ISSN

979-518-069-x

Collation

xvi, 488 hlm.; 20 cm

Series Title

-

Call Number

346 Sup k

HUKUM PERDATA INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

979-414-523-8

Collation

xiv, 308 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346 Muh h

HUKUM PERDATA DAN HUKUM TATA USAHA NEGARA DALAM TEORI DAN PRAKTEK

Edition

-

ISBN/ISSN

979-414-497-5

Collation

viii.,120 hlm.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346 Boe h

HIMPUNAN UNDANG-UNDANG PERDATA ISLAM & PERATURAN PELAKSANAAN LAINNYA DINEGARA…

Edition

-

ISBN/ISSN

979-3654-11-2

Collation

xxiv, 1190 Hlm.: 21 cm

Series Title

-

Call Number

297.273 Sum h

Hukum Perdata Internasional Indonesia: Jilid III Bagian I Buku Ke- 7

Buku ini telah direvisi dan diperbaiki serta diadakan penambhan berupa catatan- catatan kaki pada beberapa halam. Revisi dan perbaikan diantaranya dilakukan pada Bab Perkawinan mengenai Interpretasi Pasal 2 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayas…

-

HUKUM ACARA PERDATA LENGKAP

Edition

4,1

ISBN/ISSN

979-8767-85-3

Collation

xiv, 437 hlm. ; 20 cm

Series Title

-

Call Number

346 Ram h

Praktikum Hukum Acara Perdata : Tata Cara dan Proses Persidangan

Edition

Cet.1

ISBN/ISSN

979-8061-76-4

Collation

xi, 142 hlm.; 20 cm.

Series Title

-

Call Number

347.05 Soe p

PERAN LEGAL OFFICER DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA DI PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEM…

Pupuk Sriwidjaja (PT Pusri), as one of the State-Owned Enterprises (SOEs) in Indonesia, is not free from the potential emergence of disputes in its business activities, both related to contractual relationships and employment relations. These disputes give rise to legal issues concerning the appropriate dispute resolution mechanisms and the role of the legal officer in protecting the company’…

PEMBUKTIAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TERHADAP KERUGIAN DALAM TR…

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola transaksi dari sistem konvensional menjadi jual beli secara online. Meskipun memberikan kemudahan, sistem ini juga menimbulkan persoalan hukum ketika pelaku usaha dan konsumen tidak saling bertemu secara langsung, sehingga menyulitkan proses pembuktian saat terjadi sengketa dan kerugian dalam transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganal…

POKOK POKOK HUKUM PERDATA

Edition

-

ISBN/ISSN

979-8114-31-0

Collation

viii, 236 hlm.; ill.; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

346 Sub p

HUKUM PERDATA TENTANG PERSETUJUAN-PERSETUJUAN TERTENTU

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

202 hlm. ; 20 cm

Series Title

-

Call Number

346 Pro p

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PERMOHONAN PERUBAHAN JENIS KELAMIN (STUDI P…

Perkembangan hukum harus mengikuti perubahan zaman dan memperhatikan hak setiap individu. Seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap hak-hak tersebut, globalisasi memainkan peran penting dalam memperkenalkan berbagai ideologi dan pengaruh dari luar. Namun, tidak semua pengaruh ini memberikan dampak positif atau sesuai dengan hukum, norma, dan nilai yang berlaku di Indonesia, salah satu perma…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN ATAS KETIADAAN INFORMED CONSENT DALAM PELA…

Informed Consent merupakan bentuk persetujuan yang wajib di berikan dalam setiap tindakan kesehatan untuk menjamin perlindungan hukum antara pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan Pasal 293 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam pelaksanaanya pemberian imunisasi merupakan upaya peningkatkan kekebalan tubuh seseorang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG BELUM DEWASA DALAM PERSPEKTIF HUKUM P…

BELUM DEWASA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM" Dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan permasalahan yang berkaitan dengan harta warisan ahli waris yang belum dewasa. Sering kali harta tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung karena ahli waris belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui cara pembagian ahli waris ser…