Penelitian ini berjudul “Analisis Negara Hukum Indonesia: Peralihan dari Supremasi MPR ke Supremasi Konstitusi”. Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini adalah Negara Republik Indonesia menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara yang diberikan kekuasaan sepenuhnya kedaulatan rakyat sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Penempatan MPR s…
Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan alat tambahan yang digunakan DPR RI untuk melindungi kehormatan, nama baik, dan martabat anggotanya. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Sidang Majelis Kehormatan Dewan memuat ketentuan yang mengatur tata cara MKD. Anggota DPR harus memiliki moral dan nilai-nilai yang mewakili negara yang berbudaya untuk menegakkan legitimas…