HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-8395-94-6

Collation

320 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

342.06 Rid h

RATIO DECIDENDI PUTUSAN HAKIM NOMOR 34/PID.SUS-TPK/2025/PN JKT.PST DALAM MENE…

Penelitian ini dilatarbelakangi dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang daya jelajahnya memiliki potensi dapat mengkriminalisasikan pejabat pemerintah dalam menggunakan wewenang diskresi. Permasalahan tersebut dapat dipahami yakni dengan mengetahui ratio decidendi Putusan…

SISTEM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA

Materi buku ini mencakup uraian mengenai administrasi negara, komponen struktural, substansi, perbuatan administrasi negara, syarat-syarat pembentukan ketetapan, PTUN, budaya hukum, serta hukum tata negara dan bagian-bagiannya. (em)

MALADMINISTRASI DALAM TATA KELOLA TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA TERKAIT KEPA…

Praktek maladministrasi dalam tata kelola terhadap aparatur sipil negara terkait kepangkatan dan golongan pada pemerintahan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, merugikan hak karier ASN, serta menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini menjelaskan faktor-terjadinya maladministrasi dalam tata kelola aparatur sipil negara terkait kepangkatan dan golongan ser…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN AKIBAT MALADMINISTRASI PELAYANAN KESEHATAN

Maladministrasi dalam pelayanan kesehatan yang mengakibatkan kerugian bagi pasien sebagai pengguna layanan publik bidang kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pasien yang dirugikan akibat maladministrasi dalam pelayanan kesehatan serta mengkaji mekanisme pertanggungjawaban hukum penyelenggara pelayanan kesehatan menurut hukum administrasi negara. …

WEWENANG PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DALAM PENGAWASAN PENYEDIAAN FASILITAS PELA…

Individuals with disabilities have a constitutional right to equal access to public services, including public transportation. However, in the City of Palembang, various barriers still exist in the provision of disability-friendly facilities. This study aims to examine the authority of the Palembang City Government in supervising public transportation facilities for persons with disabilities an…

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAGA EKSISTENSI DAN FUNGSI RUANG MANFAAT…

Skripsi ini berjudul “KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAGA EKSISTENSI DAN FUNGSI RUANG MANFAAT JALAN DALAM PENYELENGGARAAN JALAN KOTA” Ruang Manfaat Jalan merupakan ruang yang diperuntukkan bagi berbagai macam infrastruktur jalan seperti trotoar, bahu jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengaman yang dapat mencegah permasalahan lalu lintas, beberapa hal yang mengganggu eksistensi d…

PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN JALAN UMUM SEBAGAI JALUR DARAT PENGANGKUTAN BA…

Pengangkutan batubara melalui jalan umum sebagai jalur darat di Sumatera Selatan merupakan aktivitas yang tidak terlepaskan dari kegiatan pertambangan. Namun dalam praktiknya, penggunaan jalan umum sebagai jalur pengangkutan batubara menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan ini menuntut peran aktif pemerintahan daerah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum agar penggunaan jalan u…

PEMBATASAN USIA DALAM REKRUTMEN TENAGA KERJA DITINJAU DARI KERANGKA PEMENUHAN…

Pembatasan Usia Dalam Rekrutmen Tenaga Kerja Ditinjau Dari Kerangka Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-XXII/2024), dilatar belakangi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 35 ayat (1) dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 3 yang memberikan potensi terjadinya diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Dengan pembatasan usia pada lowo…

LARANGAN RANGKAP JABATAN BAGI WAKIL MENTERI DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PENYELEN…

Rangkap jabatan yang dilakukan wakil menteri saat ini mencapai 32 dari 55 jumlah keseluruhan wakil menteri. Hal ini berpotensi mempengaruhi kinerja wakil menteri dan penyelenggaraan pemerintahan menjadi tidak efektif. Namun, selama ini hanya ada aturan mengenai larangan rangkap jabatan bagi menteri bukan wakil menteri. Masalah yang dibahas pada penelitian ini ialah bagaimana urgensi dan implika…

KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUME…

Perkembangan teknologi finansial di Indonesia saat ini bukan hanya mendorong inklusi keuangan, namun juga memunculkan maraknya aktivitas ilegal yang berpotensi merugikan konsumen jasa keuangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen serta bentuk pertanggungjawaban OJK dalam menghadapi teknologi finansia…

PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PELAYANAN PUBLIK DI P…

Pelayanan publik menjadi salah satu fungsi utama pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong pemerintah untuk melakukan transformasi birokrasi melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintah Kota Lubuklinggau telah menjadikan SPBE sebagai prioritas pembangunan…

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBANTUAN APLIKASI CANVA PADA MAT…

Penegakan hukum terhadap ketidakpatuhan Aparatur Sipil Negara dalam pemenuhan kewajiban pelayanan publik bagi masyarakat masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Dalam praktiknya, ketidakpatuhan ASN tidak hanya disebabkan oleh lemahnya aturan hukum atau penegak hukum, tetapi cenderung dipengaruhi oleh faktor fasilitas dan faktor budaya penegakan hukum. Skripsi ini memiliki permasalahan (…

PENEGAKAN HUKUM ATAS KETIDAKPATUHAN PERUSAHAAN DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN …

This study is entitled "LAW ENFORCEMENT AGAINST CORPORATE NON COMPLIANCE IN THE IMPLEMENTATION OF WORKERS' SOCIAL SECURITY REGISTRATION." Indonesia is a welfare state in which the government plays an active role in various aspects of citizens' lives to ensure social welfare, including the provision of social security protection for workers. This obligation is stipulated in Article 28H paragraph…

PENGAWASAN DANA DESA OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA AKUNTABILIT…

Penelitian ini menganalisis pengawasan dana desa oleh inspektorat kabupaten/kota dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan desa. Meskipun telah diatur secara normatif, pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan sumber daya, pendekatan reaktif, dan lemahnya pengawasan. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran serta penerapan pengawasan inspektorat dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan ke…

PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA DAN UPAYA ADMINISTRATIF DI INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

979-8413-83-0

Collation

xx, 656 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342.598 Mar p

PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG OLEH PEMERINTAH DAERAH ATAS PERMOHONAN…

Skripsi ini berjudul Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung oleh Pemerintah Daerah atas Permohonan Badan Hukum Perdata dalam Pembangunan di Kawasan Sempadan Sungai. Latar belakang penelitian ini adalah adanya praktik pemberian PBG kepada badan hukum perdata di kawasan sempadan sungai yang secara prinsip merupakan kawasan lindung, sehingga menimbulkan persoalan kesesuaian antara kebijakan pemeri…

KEBIJAKAN FLEKSIBILITAS KERJA DALAM PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN APARATUR SIPI…

Penerapan kebijakan fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas kinerja ASN dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan fleksibilitas kerja berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi, penyederhanaan proses kerja ASN, dan perubahan budaya kerja ASN agar lebih adaptif dan mampu m…

PEMBATASAN KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PEMERIKSAAN PENGELOLAAN …

Skripsi ini berjudul “Pembatasan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Negara.” Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dihadapkan pada persoalan batas kewenangan pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kekay…

PENERAPAN KEWENANGAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA DALAM PEMBATALAN SERTIPIKAT HA…

Penelitian ini membahas ”Penerapan Kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Pembatalan sertipikat Hak guna Usaha Yang Cacat Administrasi” Yang merupakan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) sebagai Keputusan Tata Usaha Negara memiliki fungsi penting dalam pengelolaan tanah negara, namun dalam praktiknya sering ditemukan adanya cacat administrasi yang berpotensi menimbulkan ketidak…

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

-

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG TERKENA DAMPAK PEMUTUSAN HUBUNGAN KE…

Skripsi ini berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG TERKENA DAMPAK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DISEBABKAN MOGOK KERJA.” Mogok kerja merupakan hak dasar pekerja yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang memiliki dampak besar terhadap perlindungan hukum pekerja ketika hak tersebut dijalankan, khususnya terkait dengan pemutusan …

URGENSI PENGATURAN PELAKSANAAN SANKSI UANG PAKSA ATAS KETIDAKPATUHAN BADAN/PE…

Skripsi ini berjudul “URGENSI PENGATURAN PELAKSANAAN SANKSI UANG PAKSA ATAS KETIDAKPATUHAN BADAN/PEJABAT TATA USAHA NEGARA TERHADAP PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA”. pengadilan tata usaha negara berwenang untuk mengeksekusi putusan perkara peradilan tata usaha negara, namun dalam pelaksanaan eksekusi terdapat fakta adanya putusan peradilan tata usaha negara yang tidak dilaksanakan atas …

PENGARUH PENERAPAN SISTEM ABSENSI BERBASIS FACE RECOGNITION TERHADAP KEDISIPL…

One indicator of discipline commonly applied by companies is the attendance or absence rate. The implementation of a face recognition-based attendance system is one way to monitor employee attendance and improve employee discipline. However, in reality, there are still many agencies, especially in the Dinas PUPR Kota Palembang, that have implemented a face recognition-based attendance system, y…

PENGARUH KOMPETENSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN…

This study aims to analyze the influence of competence on employee performance at the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Ogan Ilir Regency. This study uses a quantitative approach with an explanatory type of research. The research data consists of primary data obtained through the distribution of questionnaires to the State Civil Apparatus (ASN) of the Ogan Ilir Regency Bappeda a…

REVITALISASI ADMINISTRASI NEGARA: Reformasi Birokrasi dan e- Governance

Perkembangan ilmu administrasi negara di negara dunia ketiga maju dengan sangat pesat, di samping dibutuhkan untuk membangun performa birokrasi juga dibutuhkan untuk membangun struktur negara bangsa yang lebih efesien dan demokratis. Kehadiran buku ini akan memberi kontribusi untuk mewujudkan hal itu semua. Persoalan- persoalan tentang perkembangan teori dan implemtasi Ilmu Adminsitrasi Negara …

POLITIK PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-756-726-2

Collation

viii, 88 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

320.6 Wib p

TINJAUAN TERHADAP KEAMANAN RUANG ANGKASA BERDASARKAN OUTER SPACE TREATY 1967

Penggunaan ruang angkasa untuk tujuan militer berpotensi mengancam keamanan ruang angkasa dan stabilitas global. Dalam ketentuan Outer Space Treaty 1967 istilah “damai” atau frasa “tujuan damai” belum terdefinisi dengan jelas sehingga berujung pada ambiguitas yang berpotensi memunculkan penyelewengan atau penyalahgunaan ketentuan-ketentuan pada Outer Space Treaty 1967. Penelitian ini me…

DIFUSI INOVASI PROGRAM DESA MERDEKA SAMPAH DI KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA T…

The Waste-Free Village Program (DMS) is a public policy innovation initiated by the Environmental Agency of Tegal Regency, targeting villages in the Tegal Regency area as program implementers. This research was conducted to analyze the diffusion of innovation of the Waste-Free Village (DMS) Program in Tegal Regency, Central Java Province, and also identifying the factors influencing the diffusi…

EFEKTIVITAS PEMBERIAN INSENTIF DI BIDANG KEUANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PE…

The purpose of this study is to determine and analyze the effectiveness of financial incentives provided by the Palembang City Public Works and Spatial Planning Agency. The research aims to determine whether these incentives contribute to the effective functioning of the Palembang City Public Works and Spatial Planning Agency in achieving its objectives. Therefore, the effectiveness of incentiv…