ANALISIS PERAN ORGANISASI HIMUKTA DALAM MENINGKATKAN SIKAP KEPEDULIAN SOSIAL …

This study aims to determine the role of the Himukta organisation in enhancing the social awareness of Universitas Sriwijaya students through the work programmes implemented. This research uses a qualitative approach, with 3 main informants and 1 supporting informant obtained through purposive sampling. The data collection techniques used are documentation, interviews, and observation. The vali…

PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN BERBASIS CASE METHOD UNTUK MENGUKUR KEMAMPUA…

This study aimed to produce a case method-based assessment instrument to measure students’ critical thinking skills. The subjects of this study were Grade XI students of SMA Negeri 1 Indralaya Utara. The method used was Research and Development (R&D) with the ADDIE model. Data collection techniques included interviews, walkthroughs, questionnaires, and observations, while data were analyzed u…

KEMAMPUAN COMPUTATIONAL THINKING SISWA SMA MELALUI PROBLEM BASED LEARNING BER…

This study aims to determine the influence of participation in Islamic Spiritual Extracurricular activities (Rohis) on the confident character of students at SMA Negeri 2 Palembang. This study uses a quantitative approach with simple linear regression analysis. The research sample amounted to 80 students who were members of the Rohis extracurricular, with saturated sampling techniques. Data col…

PENGEMBANGAN LKPD MATERI PERBANDINGAN UNTUK MENDUKUNG KEMAMPUAN PEMODELAN MAT…

This study aims to determine the influence of participation in Islamic Spiritual Extracurricular activities (Rohis) on the confident character of students at SMA Negeri 2 Palembang. This study uses a quantitative approach with simple linear regression analysis. The research sample amounted to 80 students who were members of the Rohis extracurricular, with saturated sampling techniques. Data col…

RATIO DECIDENDI PUTUSAN HAKIM NOMOR 34/PID.SUS-TPK/2025/PN JKT.PST DALAM MENE…

Penelitian ini dilatarbelakangi dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang daya jelajahnya memiliki potensi dapat mengkriminalisasikan pejabat pemerintah dalam menggunakan wewenang diskresi. Permasalahan tersebut dapat dipahami yakni dengan mengetahui ratio decidendi Putusan…

Warga Negara dan Orang Asing: Berikut Peraturan dan Contoh-contoh

Edition

-

ISBN/ISSN

979-414-077-5

Collation

xvi, 444 hal., ; 22 cm

Series Title

-

Call Number

342.083 Gau w

ASEAN SELAYANG PANDANG, Edisi Ke-23, Tahun 2018: Satu Visi, Satu Identitas, S…

Edition

Ed. 23

ISBN/ISSN

978-602-50496-0-6

Collation

vi, 193 hlm. : ilus. ; 26 cm.

Series Title

-

Call Number

341.24 Ase a

HUKUM TATA NEGARA : PERKEMBANGAN SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA, Edisi 1

Edition

1

ISBN/ISSN

979-503-503-7

Collation

vi, 100 hlm.; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

342 Soe h

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN, PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-769-789-1

Collation

xviii, 234 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

323.6 Bur p

NEGARA HUKUM; SUATU STUDI TENTANG PRINSIP- PRINSIPNYA DILIHAT DARI SEGI HUKUM…

Edition

-

ISBN/ISSN

979-3465-26-3

Collation

x, 376 hlm., 20 cm

Series Title

-

Call Number

340 Azh n

HAK MENGUJI (TOETSINGSRECHT): yang dimiliki hakim dalam sistem hukum INDONESIA

Edition

1

ISBN/ISSN

979-3654-50-3

Collation

xxxii, 262 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

340.1 Fat h

PERKEMBANGAN KONSEP NEGARA HUKUM & NEGARA HUKUM PANCASILA

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-7948-63-1 2

Collation

v, 341 hlm.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

340 Gun p

SISTEM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA

Materi buku ini mencakup uraian mengenai administrasi negara, komponen struktural, substansi, perbuatan administrasi negara, syarat-syarat pembentukan ketetapan, PTUN, budaya hukum, serta hukum tata negara dan bagian-bagiannya. (em)

Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)

Edition

1

ISBN/ISSN

979-1073-69-4

Collation

ix, 243 hlm. ; 24 cm

Series Title

-

Call Number

342 Fua t

ANALISIS DISIPLIN PEGAWAI PADA SUB DIREKTORAT DEKONSENTRASI TUGAS PEMBANTUAN …

This study examines employee discipline at the Sub-Directorate of Deconcentration, Co-Administration, and Cooperation within the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia as an important aspect in supporting the effectiveness of government tasks in fostering and coordinating regional governance. However, inconsistencies are still found, particularly in attendance. This study aims to…

MALADMINISTRASI DALAM TATA KELOLA TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA TERKAIT KEPA…

Praktek maladministrasi dalam tata kelola terhadap aparatur sipil negara terkait kepangkatan dan golongan pada pemerintahan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, merugikan hak karier ASN, serta menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini menjelaskan faktor-terjadinya maladministrasi dalam tata kelola aparatur sipil negara terkait kepangkatan dan golongan ser…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN AKIBAT MALADMINISTRASI PELAYANAN KESEHATAN

Maladministrasi dalam pelayanan kesehatan yang mengakibatkan kerugian bagi pasien sebagai pengguna layanan publik bidang kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pasien yang dirugikan akibat maladministrasi dalam pelayanan kesehatan serta mengkaji mekanisme pertanggungjawaban hukum penyelenggara pelayanan kesehatan menurut hukum administrasi negara. …

ILMU NEGARA PENGANTAR METODE DAN SEJARAH PERKEMBANGAN

Edition

-

ISBN/ISSN

979-414-551-5

Collation

xii, 190 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

320.1 Bas i

DINAMIKA PENAFSIRAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL DALAM PENENTUAN LEGAL STANDING PE…

Penerapan legal standing dalam pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan inkonsistensi dalam beberapa kajian putusan. Legal standing dan kerugian konstitusional merupakan syarat formil pengujian undang-undang di MK, di mana pemohon harus menunjukkan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan secara spesifik dan aktual atau potensial. Meskipun Undang-Und…

WEWENANG PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DALAM PENGAWASAN PENYEDIAAN FASILITAS PELA…

Individuals with disabilities have a constitutional right to equal access to public services, including public transportation. However, in the City of Palembang, various barriers still exist in the provision of disability-friendly facilities. This study aims to examine the authority of the Palembang City Government in supervising public transportation facilities for persons with disabilities an…

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAGA EKSISTENSI DAN FUNGSI RUANG MANFAAT…

Skripsi ini berjudul “KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAGA EKSISTENSI DAN FUNGSI RUANG MANFAAT JALAN DALAM PENYELENGGARAAN JALAN KOTA” Ruang Manfaat Jalan merupakan ruang yang diperuntukkan bagi berbagai macam infrastruktur jalan seperti trotoar, bahu jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengaman yang dapat mencegah permasalahan lalu lintas, beberapa hal yang mengganggu eksistensi d…

PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN JALAN UMUM SEBAGAI JALUR DARAT PENGANGKUTAN BA…

Pengangkutan batubara melalui jalan umum sebagai jalur darat di Sumatera Selatan merupakan aktivitas yang tidak terlepaskan dari kegiatan pertambangan. Namun dalam praktiknya, penggunaan jalan umum sebagai jalur pengangkutan batubara menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan ini menuntut peran aktif pemerintahan daerah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum agar penggunaan jalan u…

PEMBATASAN USIA DALAM REKRUTMEN TENAGA KERJA DITINJAU DARI KERANGKA PEMENUHAN…

Pembatasan Usia Dalam Rekrutmen Tenaga Kerja Ditinjau Dari Kerangka Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-XXII/2024), dilatar belakangi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 35 ayat (1) dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 3 yang memberikan potensi terjadinya diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Dengan pembatasan usia pada lowo…

LARANGAN RANGKAP JABATAN BAGI WAKIL MENTERI DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PENYELEN…

Rangkap jabatan yang dilakukan wakil menteri saat ini mencapai 32 dari 55 jumlah keseluruhan wakil menteri. Hal ini berpotensi mempengaruhi kinerja wakil menteri dan penyelenggaraan pemerintahan menjadi tidak efektif. Namun, selama ini hanya ada aturan mengenai larangan rangkap jabatan bagi menteri bukan wakil menteri. Masalah yang dibahas pada penelitian ini ialah bagaimana urgensi dan implika…

HUBUNGAN DUKUNGAN TEMAN SEBAYA DENGAN MOTIVASI BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MAT…

This study aims to determine the Relationship between Peer Support and Students' Learning Motivation in Pancasila Education Subjects at SMA Negeri 10 Palembang. This study uses a quantitative research approach using the Product Moment correlation method. The data population of this study is all class XI in 2026 which totals 432 students. The sample of this study used a purposiv sampling techniq…

KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUME…

Perkembangan teknologi finansial di Indonesia saat ini bukan hanya mendorong inklusi keuangan, namun juga memunculkan maraknya aktivitas ilegal yang berpotensi merugikan konsumen jasa keuangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen serta bentuk pertanggungjawaban OJK dalam menghadapi teknologi finansia…

LARANGAN PENGANGKATAN PEKERJA NON-APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP KEBUTUHAN SU…

Pengangkatan pekerja non-ASN menimbulkan ketidakpastian status kerja, adanya ketimpangan perlindungan hukum serta lemahnya penerapan sistem merit dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi tersebut praktiknya sudah berlangsung lama dalam birokrasi dan berdampak pada pengelolaan dalam pelaksanaan tugas pemerintah. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan larangan pengangkatan pe…

MPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DPRD KOTA PALEMBANG DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN …

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Palembang dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Sarana Pembangunan Palembang Jaya (PT SP2J). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi terhadap proses pembentukan peraturan daerah, serta dokume…

IMPLEMENTASI PROGRAM BUDAYA GEMAR MEMBACA DAN MENULIS DALAM MENINGKATKAN CRIT…

This study aims to determine the Implementation of the Reading and Writing Culture Program to Improve Student Critical Thinking at SMAN 17 Palembang. This research uses a qualitative approach with descriptive methods, the sampling technique used in this research is purposive sampling technique with informants totaling 5 students. This research uses data collection techniques, namely documentati…

PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PELAYANAN PUBLIK DI P…

Pelayanan publik menjadi salah satu fungsi utama pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong pemerintah untuk melakukan transformasi birokrasi melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintah Kota Lubuklinggau telah menjadikan SPBE sebagai prioritas pembangunan…