IMPLIKASI HUKUM PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PETTY CORRUPTION

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil (petty corruption) seringkali terkendala oleh inefisiensi biaya perkara yang lebih besar dibanding nilai kerugian negara, sehingga melatarbelakangi terbitnya kebijakan penghentian penuntutan melalui Surat Edaran Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Berdas…

IMPLEMENTASI FUNGSI INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM OPERASI TANGKAP TANGAN PADA PER…

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia terkhusus pada Pasal 30B menandai dimulainya paradigma penegakan hukum secara proaktif-preventif oleh kejaksaan melalui bidang intelijen kejaksaan sebagai “indera adhyaksa”. Skripsi ini merumuskan permasalahan yakni bagaimana implementasi fungsi intelijen kejaksaan dalam OTT Tindak Pidana Korupsi da…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN KLA…

Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Direksi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Klaim Asuransi.” Prinsip Ex-gratia merupakan praktik kebiasaan dalam penyelesaian perselisihan klaim asuransi yang diberikan atas kebijakan direksi perusahaan yang tidak bersumber dari kewajiban kontraktual dan keberlakuannya tidak memiliki landasan yuridis. Dalam penerapannya, prinsip Ex-gratia …

APA DAN BAGAIMANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)

Edition

1

ISBN/ISSN

979-587-201-X

Collation

xiv, 122 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

345.02 Emi a

PEMBERANTASAN KORUPSI; Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional

-

KORUPSI & PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI, Berikut Studi Kasus

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-491-024-5

Collation

xx, 242 hlm,; tab,; 21 cm

Series Title

-

Call Number

345.0232 Yun k

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANT…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

124 hlm.; 18 cm

Series Title

-

Call Number

353.4 Und u

Pertanggungjawaban PIDANA KORPORASI Pada Tindak Pidana KORUPSI

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-1186-64-0

Collation

viii, 238 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

364.132 Sja p

ASAS KEKHUSUSAN SISTEMATIS BERSYARAT DALAM HUKUM PIDANA ADMINISTRASI DAN TIND…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-414-211-0

Collation

vii, 176 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

345.01 Nir a

KORUPSI dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-007-495-8

Collation

xiv, 324 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

364.132 3 Ars k

PEMBUKTIAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PERUSAHAAN DAERAH PERHOTELAN SWARNA DW…

Skripsi ini berjudul "Pembuktian Hukum Tindak Pidana Korupsi Perusahaan Dearah Hotel Swarna Dwipa Kota Palembang (Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus- TPK/2022/PN)". Tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumsel No.552/KPTS/TV/2009 tentang pengangkatan Direktur Utama PD Perhotelan Swarna Dwipa mengangkat Augie Yahya Bunyam…

PENGATURAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDAN…

Permasalahan korupsi yang terjadi pada BUMN di Indonesia memerlukan pengaturan prinsip yang dapat mencegah dan memberantas tindak pidana tersebut, sehingga pengaturan prinsip Good Corporate Governance (GCG) sangatlah diperlukan. Menurut Pasal 1 angka 1 UU BUMN seluruh atau sebagian besar modal BUMN dimiliki oleh negara, oleh karena itu jika terjadi penyimpangan prinsip GCG, maka dapat merugikan…

PERBANDINGAN PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI (MENURUT UNCAC DAN R…

Kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi tergolong sangat tinggi sedangkan pemberantasannya masih sangat rendah. Dalam hal ini, Indonesia belum cukup serius dalam menangani permasalahan kasus korupsi. Adapun permasalahan yang diangkat di dalam skripsi ini ialah bagaimana pengaturan tentang Perbandingan Perampasan Aset hasil tindak pidana korupsi menurut UNCAC dan RUU Perampasan Aset dan fak…

DEMOKRASI, KORUPSI DAN KEADILAN: Esai-esai tentang Perilaku Elit Daerah dan L…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-623-6709-22-1

Collation

xx, 248 hlm.; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

364.1323 Sho d

Keadilan, Demokrasi, dan Korupsi: Esai-esai tentang Perilaku Elit Daerah dan …

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-6293-38-1

Collation

xiv, 186 hlm.; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

345.03 Sho k

PERANAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Bahwa jaksa merupakan koordinator dan mengendalikan proses penyidikan tindak pidana korupsi bersama-sama Kepolisian dan KPK serta instansi lain yang terkait secara langsung. Selain itu, pada pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi, jaksa juga berperan memeriksa laporan baik dalam bentuk pengaduan maupun berita yang ada dari media massa, mengkerucutkan karakteristik perkara korupsi yang tim…

UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO.…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vi, 60 hlm.; 28 cm.

Series Title

-

Call Number

T556882008

KEBIJAKAN KRIMINAL SETELAH UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 DALAM UPAYA PEMB…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 65 hlm.; 28 cm.

Series Title

-

Call Number

T565212008

MEMBANGUN GERAKAN ANTIKORUPSI

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-9434-69-9

Collation

viii + 100 hlm.; 14,8 x 21 cm.

Series Title

-

Call Number

364.132 3 Kus m

PERANAN KEJAKSAAN TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH ADANYA…

-

EKSISTENSI KPK DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xi, 71 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T55736

KEWENANGAN APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xi, 106 hlm.; 29 cm.

Series Title

-

Call Number

T55646

WEWENANG JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN …

-

KEKUATAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG …

-

FUNGSI UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

-

MEKANISME PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 92 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T54635

ANALISIS PROSEDUR PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS KORUPSI DALAM SISTEM PERADILA…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 57 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T54149

SISTEM PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI TENTANG UNDANG-UNDANG NO…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xi, 76 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T54534

PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 46 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T53573

FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MEMBERANTAS TINDA…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vii, 52 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T53584