ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIB…

Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg)”. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu: Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Putusan Nomor : 3/Pid.Sus – TPK/2022/PN Plg dalam tindak pidana korupsi d…

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK P…

Skripsi ini berjudul“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Pada Perkara Korupsi”.Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai pertimbangan hakim dan penerapan aturan pencabutan hak politik bagi para terpidana korupsi sesuai dengan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah de…

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENGENAI PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM…

Skripsi ini mengkaji mengenai “Pertimbangan Hukum Hakim mengenai Pengulangan Tindak Pidana Penggelapan dalam Putusan Mahkamah Militer I-04 Palembang Nomor 102-K/PM.I-04/AD/X/2019 “, yang dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa masalah, yaitu : (1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Militer I-04 Palembang yang terdapat dalam putusan Nomor 102-K/PM.I-04/AD/X/20…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU AKTIF DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DEN…

Skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Aktif Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 2429 K/Pid.Sus/2014/PT.DKI, Putusan Nomor 336 K/Pid.Sus/2015/PT.DKI dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI). Permasalahan dalam skripsi ini adalah 1.Bagaimana dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pel…

PENGATURAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI UPAYA…

Perkembangan dunia investasi di Indonesia pada era modern saat ini menimbulkan fenomena hukum baru yang perlu diperhatikan. Fenomena hukum tersebut adalah adanya tindak pidana bersumbunyi dalam korporasi. Oleh sebab itu, salah satu bentuk dari pencegahan terhadap tindak pidana tersebut, Indonesia memberlakukan transparansi pemilik manfaat bagi seluruh korporasi. Semenjak diundangkannya Peratura…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KE…

Skripsi ini mengkaji mengenai "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Ogan Ilir" yang mana dalam penulisan skripsi ini, penulis merumuskan beberapa masalah, yaitu : (1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap whistleblower dalam tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dan (2) Apakah faktor yang mempengaruhi dalam pemberian perl…

ANALISIS FRAMING TALKSHOW MATA NAJWA EPISODE “KEADILAN BERSYARAT BAGI SELUR…

This study discusses the phenomena that occur with issuesinequality of law enforcement from discount cases or sentence reductionsto the perpetrators of corruption so that it reaps a lot of comments from the public. Thing it became the spotlight in various media, one of which was the mass mediahighlighting the talk show Mata Najwa. This study uses the theory constructionmedia reality with analys…

PENYIDIKAN PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM TINDAKAN PEMBERIAN BANT…

Penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Prabumulih terkait dugaan dalam Pemberian Bantuan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi/KMK Konstruksi oleh Bank BRI Cabang Prabumulih kepada PT. Khazanah Darussalam Indonesia (KDI) Tahun 2017 s/d 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris dengan pendekatan perundangan, konseptual, dan s…

PENILAIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK IND…

In the case of criminal acts of corruption in the Baturaja Public Cemetery (TPU) for the 2013 fiscal year, there are differences in the assessment of state financial losses determined by the Regional Audit Board of South Sumatera and the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI). The formulation of the problem in this study are as follows: how is the authority of assessment of state fin…

KEBIJAKAN FORMULATIF HUKUM PIDANA MENGENAI KETENTUAN PASAL 2 AYAT 2 UNDANG-UN…

ABSTRAK Akibat dari ketidakjelasan unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 2 ayat (2) UU PTPK mengenai frasa keadaan tertentu, mengakibatkan Pasal tersebut menjadi multitafsir dan tidak menciptakan kepastian hukum, sehingga menimbulkan permasalahan hukum dalam penegakan hukum pidana tindak pidana korupsi. Dari permasalahan tersebut timbul permasalahan hukum yang harus dianalisa yaitu : (1) Bagaima…

PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGI…

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Hal tersebut selaras dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengembalian kerugian negara menjadi salah satu isu utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ya…

PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN NO.48/PID.…

Korupsi merupakan tindak pidana khusus yang saat ini menyorot perhatian dari masyarakat luas yang memberikan dampak buruk bagi perekonomian di suatu negara, dengan adanya Justice Collaborator diharapkan dapat memberantas kasus korupsi di indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu Dasar pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt dan Putusan No.68/Pid…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENERIMA SUAP DALAM TINDAK PIDANA K…

Penelitian skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penerima Suap dalam Tindak Pidana Korupsi dalam kasus Terdakwa Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. (Nomor 10/PID.TPK/2021/PT. DKI) dengan tujuan untuk menganalisa secara yuridis terhadap putusan nomor 10/PID.TPK/2021/PT. DKI dan putusan nomor 14/PID.TPK/2021/PT. DKI) telah sesuai dengan asas-asas keadilan dan prinsip yang berlaku …

PERAMPASAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG …

ABSTRAK Penulisan skripsi ini berjudul Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan MA Nomor 1454 K/Pid.Sus/2011 Dan Putusan MA Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018). Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara terhadap terdakwa Bahasyim Hasyifie. Kasus kedua hakim menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara terhada…

KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DI BIDANG TATA USAHA NEGARA DALAM P…

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang diatur dalam pasal; 30 ayat 1 huruf d menyebutkan tugas dan kewenangan jaksa adalah melakukan peyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan undang-undang. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana kewenangan jaksa sebagai pengacara negara di bidang…

UPAYA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KO…

This thesis is entitled Efforts of the Special Criminal Investigation Directorate in Combating Corruption Crimes in the South Sumatra Region. The formulation of the problem raised by the author is an effort to overcome corruption committed by the Directorate of Special Criminal Investigation in the South Sumatra region and what are the obstacles in the process of tackling corruption committed b…

PENERAPAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH HAKIM …

ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Penerapan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Oleh Hakim tindak pidana korupsi Dengan Diberlakukannya PERMA RI No.1 Tahun 2020”. Adapun yang melatar belakangi penulisan skripsi ini adalah penerapan pasal dalam Undang-Undang Penberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap suatu tindak pidana korupsi yang jelas-jelas telah memenuhi unsur-unsurnya…

PENETAPAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Edition

-

ISBN/ISSN

978-623-384-054-5

Collation

x, 290 hlm. ; 23 cm

Series Title

364.132 Sya p

Call Number

364.132 Lat p

Pengawasan Terhadap Jaksa selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberan…

Edition

-

ISBN/ISSN

979-41-4003-1

Collation

xiv, 298 hlm ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

364.1323 Kal p

PENYITAAN HARTA KEKAYAAN SEBAGAI UANG PENGGANTI TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam Pemberantasan tindak pidana Korupsi sekarang ini telah banyak mengalami perubahan yaitu dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengenai Uang Pengganti yang harus dibayar oleh Terpidana Tindak Pidana Korupsi dengan bantuan Jaksa Penuntut Umum yang bertugas untuk menagih atau bahkan melakukan penyitaan harta kekay…

STRATEGI & TEKNIK KORUPSI

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-007-371-5

Collation

x, 256 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

345.023 Sur s

PEMBUKTIAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

-

REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK PENCAPAIAN TUJUA…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

x, 104 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

345.01 Dah r

PEMBERANTASAN KORUPSI; Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional

-

URGENSI DAN MEKANISME PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-51043-2-9

Collation

xiv, 86 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

345.01 Yah u

TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

123 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

345 Wiy t

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI: Pendekatan Budaya, Politik dan Teori Integritas

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-486-583-2

Collation

x, 301 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

364.132 3 Kam p

SISTEM PEMINDANAAN KORPORASI PELAKU KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-5700-08-8

Collation

xvi, 122 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

345.03 Suh s

HUKUM ANTI KORUPSI

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xxviii, 496 hlm. ; 26 cm

Series Title

-

Call Number

364.132 Huk h

SISTEM PERADILAN PIDANA DAN PENANGGULANGAN KORUPSI DI INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

978-623-231-225-8

Collation

xxxiv, 232 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

345.012 Nel s