PENERAPAN DIVERSI PADA ANAK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menyebutkan balwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (Diversi). Penerepan Diversi Terhadap Anak yang menjadi Pelaku Penyalahguna Narkotika pada faktanya tidaklah mudah. Banyak hal yang harus dibuktikan dan dipertimbangan dengan matang baik oleh Penyidik, Penu…

PENERAPAN TEORI PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI SERTAI TINDAK PI…

Penerapan Teori Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Tindak Pidana Lainnya Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur. Rumusan Masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu: 1. Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan disertai Tindak Pidana Lainnya terhadap Putusan Nomor 9/Pid.SusAnak/2023/PN Kag dan Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps, dan …

KEDUDUKAN AMICUS CURIAE DAN AMICUS BRIEF DALAM PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK MENJA…

Skripsi ini berjudul “Kedudukan Amicus Curiae Dan Amicus Brief Dalam Pertimbangan Hakim Untuk Menjatuhkan Pidana Terhadap Terpidana” Dalam penulisan ini, penulis meneliti apa yang menjadi dasar hukum dalam penggunaan Amicus Curiae, serta bagaimana implementasi dari Amicus Curiae untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini mengenai prespektif Amicus Curiae dan Amicus Brief pada sistem…

PEMBUKTIAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PERUSAHAAN DAERAH PERHOTELAN SWARNA DW…

Skripsi ini berjudul "Pembuktian Hukum Tindak Pidana Korupsi Perusahaan Dearah Hotel Swarna Dwipa Kota Palembang (Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus- TPK/2022/PN)". Tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumsel No.552/KPTS/TV/2009 tentang pengangkatan Direktur Utama PD Perhotelan Swarna Dwipa mengangkat Augie Yahya Bunyam…

DASAR PERTIMBANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENETAPKAN UNSUR GRATIFIKASI …

Korupsi (KPK) menetapkan unsur gratifikasi dalam perkara tindak pidana korupsi guna memitigasi risiko integritas penyelenggara negara dan pegawai negeri. Latar belakang penelitian ini berpijak pada fenomena korupsi sebagai penyakit kronis di Indonesia. Urgensi penelitian terletak pada ambiguitas batasan antara pemberian wajar dan gratifikasi yang memenuhi unsur pidana yang berpotensi mencederai…

HUKUM PIDANA KHUSUS Memahami Delik-delik di Luar KUHP

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-0895-45-1

Collation

xiv, 380 hlm., 23 cm

Series Title

-

Call Number

345 Ren h

DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PEMBUAT SITUS JUDI ONLINE (Studi Put…

Kemajuan dalam bidang Teknologi dan Informasi memiliki dampak aktivitas Tindak Pidana, salah satunya ialah Tindak Pidana Perjudian Online. Perjudian Online merupakan Tindak Pidana Khusus yang diatur dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permasalahan Disparitas Putusan Hakim terhadap tindak pid…

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PADA ANAK ATAS TINDA…

Skripsi ini berjudul "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Anak Atas Tindak Pidana Pencurian Ayam (Studi Putusan Nomor 3/Pid.C/2018/Pn.Pbm.)". Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada anak atas tindak pidana pencurian berdasarkan putusan nomor 3/Pid.C/2018/Pn.Pbm dan bagaimana efektivitas …

DALUARSA (VERJARING) PADA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

Skripsi yang berjudul : Daluarsa (Verjaring) Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat. Latar belakang dari penelitian ini adalah Daluarsa (Verjaring) diartikan sebagai lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapunya hak menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Proses menganalisis tentang suatu keberadaan tindak pidana pemalsuan surat biasanya memerlu…

PERBANDINGAN PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI (MENURUT UNCAC DAN R…

Kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi tergolong sangat tinggi sedangkan pemberantasannya masih sangat rendah. Dalam hal ini, Indonesia belum cukup serius dalam menangani permasalahan kasus korupsi. Adapun permasalahan yang diangkat di dalam skripsi ini ialah bagaimana pengaturan tentang Perbandingan Perampasan Aset hasil tindak pidana korupsi menurut UNCAC dan RUU Perampasan Aset dan fak…

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK MELALUI ADOPSI ILEGAL (Studi Putusa…

Skripsi ini berjudul Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Anak melalui Adopsi Ilegal (Studi Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi). Adapun permasalahan yang diangkat di dalam skripsi ini ialah bagaimana pembuktian tindak pidana perdagangan anak melalui adopsi ilegal dalam Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan anak m…

PELAKSANAAN DIVERSI DI PENGADILAN NEGERI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK: …

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 61 hlm.

Series Title

-

Call Number

345 Sai p

PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA, EDISI REVISI

Edition

Revisi

ISBN/ISSN

978-602-7821-59-0

Collation

xxxiv, 536 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

345 Hia p

HUKUM PIDANA: Suatu Pengantar

Edition

1

ISBN/ISSN

978-623-231-432-0

Collation

xviii, 408 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

345 San h

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN HUKUM PIDANA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 103 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T55617

 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

x, 79 hlm.:ilus.; 28 cm

Series Title

-

Call Number

T559542009

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL.

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

x, 74 hlm.:ilus. 28 cm

Series Title

-

Call Number

T559572009

PERBANDINGAN SANKSI PIDANA MATI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DENGAN HUKUM PI…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 65 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T55620

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PROSES PEMBUKTIANNYA MENURUT HUKUM ACARA PIDANA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

x, 100 hlm.; 29 cm.

Series Title

-

Call Number

T55496

FUNGSI HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA

-

ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KREDIT BERMASALAH PADA BANK SUMATERA SELATAN CABANG …

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 73 hlm.; 29 cm.

Series Title

-

Call Number

T54351

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA CONTEMPT OF CO…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

x, 67 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T53408

EFEKTIVITAS KETENTUAN PIDANA PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 13 TAHUN 2…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xi, 86 hlm.; 28 cm.

Series Title

-

Call Number

T559522008

PENANGGULANGAN TIDAK PIDANA PENCURIAN HASIL HUTAN OLEH POLRES OGAN KOMERING I…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

102 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T54859

EKSISTENSI AMNESTI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xiv, 78 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T54103

PEMBUATAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN YANG KURANG SEMPURNA DAN DAMPAKNYA TERHADA…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

x, 113 hlm.; 28 cm.

Series Title

-

Call Number

T559592008

HUKUM PIDANA SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xi, 84 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T55366

TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP DOKTER YANG MELAKUKAN ABORSI

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

x, 70 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T53507

PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PERAMPASAN BARANG-BARANG TERTENTU TERHADAP T…

-

TINDAK PIDANA MAKAR DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

x, 54 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T55621