This study examine the characteristic of the Integrated Dynamic Archival Information System (SRIKANDI) innovation at the Administration Section of the Organizational Bureau of the Regional Secretariat of South Sumatera Province. This study uses five characteristics of innovation by Everett M. Rogers using a qualitative approach through interviews, documentation, and observation techniques. The …
This study aims to evaluate the implementation of the Flood Control Program in Palembang City carried out by the Palembang City Public Works and Spatial Planning Office using the Discrepancy Evaluation Model (DEM) developed by Provus (1971). This research is motivated by the continued occurrence of flooding and inundation despite the implementation of the program. The study employs a qualitativ…
This study examines employee discipline at the Sub-Directorate of Deconcentration, Co-Administration, and Cooperation within the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia as an important aspect in supporting the effectiveness of government tasks in fostering and coordinating regional governance. However, inconsistencies are still found, particularly in attendance. This study aims to…
This study aims to analyze the effectiveness of plenary meetings held by the Trial and Legislation Section at the Bangka Regency DPRD Secretariat. The research problem stems from the postponement and cancellation of meetings, which impact the regularity of the agenda and the effectiveness of decision-making. The analysis used Stephen P.Robbins' (1990) Systems Approach, which assesses effectiven…
This study aims to analyze the effectiveness of plenary meetings held by the Trial and Legislation Section at the Bangka Regency DPRD Secretariat. The research problem stems from the postponement and cancellation of meetings, which impact the regularity of the agenda and the effectiveness of decision-making. The analysis used Stephen P.Robbins' (1990) Systems Approach, which assesses effectiven…
Pengelolaan arsip aktif konvensional merupakan salah satu aspek krusial dalam administrasi pemerintahan, khususnya pada Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Pengamatan difokuskan pada prosedur pengarsipan manual yang mencakup penerimaan surat, pencatatan di buku register, pemberkasan, penyimpanan dalam ordner dan filing cabinet, …
Laporan akhir ini membahas penerapan Sistem Informasi Srikandi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip di Sekretariat Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Sistem ini penting untuk mempercepat administrasi, menjaga keamanan data, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dokumen. Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui sistem informasi pengelolaan arsip menggunakan Srikandi dan fakto…
Laporan ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan disposisi surat masuk dalam mendukung kelancaran administrasi persuratan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan. Metode yang digunakan adalah observasi melalui keterlibatan langsung selama kegiatan magang. Data diperoleh dari kegiatan penerimaan, pencatatan, dan penyampaian disposisi surat kepada pimpinan ma…
Praktek maladministrasi dalam tata kelola terhadap aparatur sipil negara terkait kepangkatan dan golongan pada pemerintahan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, merugikan hak karier ASN, serta menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini menjelaskan faktor-terjadinya maladministrasi dalam tata kelola aparatur sipil negara terkait kepangkatan dan golongan ser…
Transformasi pelayanan perpajakan melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) merupakan bagian penting dari modernisasi tata kelola keuangan negara guna meningkatkan tax ratio Indonesia yang cenderung stagnan pada kisaran 10–12% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) selama dua dekade terakhir dan kelemahan sistem lama yang masih fragmentaris serta peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. A…
Maladministrasi dalam pelayanan kesehatan yang mengakibatkan kerugian bagi pasien sebagai pengguna layanan publik bidang kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pasien yang dirugikan akibat maladministrasi dalam pelayanan kesehatan serta mengkaji mekanisme pertanggungjawaban hukum penyelenggara pelayanan kesehatan menurut hukum administrasi negara. …
This study analyzes the practice of collaborative governance in waste management as an effort to strengthen stakeholder empowerment toward sustainable development in Rejang Lebong Regency. Waste is framed as a multidimensional public issue. The region was selected duc to increasing waste generation, limited infrastructure, and a predominantly disposal-oriented management approach. The study aim…
Individuals with disabilities have a constitutional right to equal access to public services, including public transportation. However, in the City of Palembang, various barriers still exist in the provision of disability-friendly facilities. This study aims to examine the authority of the Palembang City Government in supervising public transportation facilities for persons with disabilities an…
Skripsi ini berjudul “KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAGA EKSISTENSI DAN FUNGSI RUANG MANFAAT JALAN DALAM PENYELENGGARAAN JALAN KOTA” Ruang Manfaat Jalan merupakan ruang yang diperuntukkan bagi berbagai macam infrastruktur jalan seperti trotoar, bahu jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengaman yang dapat mencegah permasalahan lalu lintas, beberapa hal yang mengganggu eksistensi d…
Pengangkutan batubara melalui jalan umum sebagai jalur darat di Sumatera Selatan merupakan aktivitas yang tidak terlepaskan dari kegiatan pertambangan. Namun dalam praktiknya, penggunaan jalan umum sebagai jalur pengangkutan batubara menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan ini menuntut peran aktif pemerintahan daerah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum agar penggunaan jalan u…
Pembatasan Usia Dalam Rekrutmen Tenaga Kerja Ditinjau Dari Kerangka Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-XXII/2024), dilatar belakangi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 35 ayat (1) dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 3 yang memberikan potensi terjadinya diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Dengan pembatasan usia pada lowo…
Rangkap jabatan yang dilakukan wakil menteri saat ini mencapai 32 dari 55 jumlah keseluruhan wakil menteri. Hal ini berpotensi mempengaruhi kinerja wakil menteri dan penyelenggaraan pemerintahan menjadi tidak efektif. Namun, selama ini hanya ada aturan mengenai larangan rangkap jabatan bagi menteri bukan wakil menteri. Masalah yang dibahas pada penelitian ini ialah bagaimana urgensi dan implika…
The implementation of the Core Values of Indonesian Civil Servants (ASN). known as BerAKHLAK, is a national policy aimed at developing professional, ethical, and service-oriented public officials. However, its implementation still faces challenges, including uneven value internalization, differences in discipline, and performance consistency. This study aims to analyze the implementation of ASN…
This study aims to analyze the implementation of management functions in improving sports performance at the Youth and Sports Office of South Sumatra Province. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews with key informants consisting of structural officials, staff of the sports performance improvement division, coaches…
This study aims to describe the management of facilities and infrastructure at LPSE and to identify the factors that hinder its implementation. The type of research used is qualitative with a descriptive approach. The informants consisted of LPSE employees and related officials within the Bureau of Procurement of Goods and Services. Data were collected through observation, interviews, and docum…
This study was motivated by the decline in the Community Satisfaction Survey (CSS) score of LPSE services at the Bureau of Procurement of Goods and Services, Regional Secretariat of South Sumatra Province in 2024, as well as employee discipline issues. There conditions indicate that service quality may be influenced by employee performance. Therefore, this study aims to determine the effect of …
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 mengatur pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai perangkat daerah mandiri guna memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan kebakaran, namun hingga tahun 2024 implementasi kebijakan ini belum merata karena di sejumlah daerah fungsi pemadam kebakaran masih tergabung dengan Satuan Polisi Pamong Pr…
Perkembangan teknologi finansial di Indonesia saat ini bukan hanya mendorong inklusi keuangan, namun juga memunculkan maraknya aktivitas ilegal yang berpotensi merugikan konsumen jasa keuangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen serta bentuk pertanggungjawaban OJK dalam menghadapi teknologi finansia…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Palembang dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Sarana Pembangunan Palembang Jaya (PT SP2J). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi terhadap proses pembentukan peraturan daerah, serta dokume…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Prinsip Good Governance dalam Penanganan Kredit Bermasalah di BUMD Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih dengan menggunakan prinsip Good Governance yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2003) yang meliputi dimensi akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya kredit bermasalah…
Tentu, ini adalah pengetikan ulang teks dari gambar yang Anda lampirkan: Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis Penguatan Kapasitas Organisasi dalam Mendukung Penggunaan Absensi Fingerprint pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis penel…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Subbagian Fasilitasi Pengawasan dalam Mendukung Fungsi DPRD di Bagian Fasilitasi Pengawasan Penganggaran Sekretariat DPRD Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles & Huberman yang meliput…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) DPRD di Subbagian Kerjasama dan Aspirasi Sekretariat DPRD Kota Palembang menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model Miles & Huberman. Penilaian efektivitas mengacu pada empat dimensi Tangkilisan (2005), yaitu pencapaian target…
This study examines the implementation of digital governance in goods receipt administration based on the System Application and Product (SAP) at Warehouse OPT Zone 4A, PT Pertamina Hulu Rokan. Using the OECD Digital Government Policy Framework (DGPF) 2020, this study aims to analyze the maturity level of digital governance implementation within the company's warehousing system. A descriptive q…
The implementation of the Coretax application is part of the digital transformation of public administration aimed at improving the effectiveness of tax services and reporting at the Palembang City Women's Empowerment and Child Protection Office. This study uses a descriptive qualitative approach with a theory of public service effectiveness that includes timeliness, procedures, targets, and in…