This study examines the liability of a Land Deed Official (PPAT) for the annulment of a Mortgage Right (Hak Tanggungan) resulting from the exercise of authority beyond the official’s territorial jurisdiction. The background of this research is based on the practice of executing a Deed of Granting of Mortgage (APHT) that does not comply with the territorial limits of the PPAT’s authority, as…
The increasing demand for land is often not accompanied by adequate regulation and governance. This condition has led to various land issues, such as land disputes, illegal land acquisition, overlapping ownership rights, and unequal access to land. Many land disputes arise due to inaccuracies in determining the location and boundaries of land parcels. Therefore, issues related to land measureme…
Di Indonesia sering kali terjadi kasus atau konflik sengketa atas tanah baik itu milik pribadi atau milik bersama dalam masyarakat. Hak Kepemilikan Tanah adalah hak yang paling kuat dan tahan terhadap klaim atau runtutan dari pihak lain, sehingga pemilik tanah memiliki kepastian hukum yang tinggi atas kepemilikan tananhnya. Penelitian ini di latar belakangi dari banyaknya kasus sengketa yang ad…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perolehan kembali hak pakai atas tanah oleh yayasan setelah berakhirnya jangka waktu, serta akibat hukum dari tidak memperbarui hak tersebut. Permasalahan ini penting untuk dikaji karena masih terdapat kurangnya keselarasan antara ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik administrasi pertanahan, yang dapat menyeba…
Implikasi kemampuan koordinasi bilateral dapat mendukung perkembangan fisik motorik, khususnya motorik halus, serta meningkatkan konsentrasi dan pengendalian diri anak selama kegiatan berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh permainan tepuk beat terhadap kemampuan koordinasi tangan kanan dan kiri anak usia 5–6 tahun di TK Islam Terpadu Robbani Indralaya dengan menggun…
Tingginya potensi sengketa tanah di wilayah pedesaan serta keterbatasan akses masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Kepala Desa untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat, yang dalam praktiknya difasilitasi melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum)…
Abstract The purpose of this study is to analyze the legal considerations of the judge in the settlement of rights over public facility land based on the decision of the Sibolga District Court No. 20/Pdt.G/2013/PN.SBG. and analyze the legal consequences arising from the judge's decision. This research method uses normative juridical legal research and uses a regulatory approach and a contextual…
Secara sederhana pengertian tanah absentee adalah tanah pertanian yang letaknya diluar kecamatan tempat tinggal pemilik tanah. Pengaturan terkait larangan kepemilikan tanah absentee dijelaskan dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang bertujuan agar tanah pertanian dapat tetap produktif, tidak terlantar dan tidak terjadinya perbudakan bagi …
The release of land rights is an activity of releasing the legal relationship between the land holder and the land they possess. This study discusses the regulation of new land release deeds above the Right to Build owned by legal entities, a study on release deed as the basis for new land rights application above the expired Right to Build, and the legal regulations on releasing land possessio…
Pada proses pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, masalah hukum terkait penggantian nilai ganti kerugian tanah yang wajar masih menjadi permasalahan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) Bagaimana pengaturan penilaian ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (2) Bagaimana penerapan nilai penggantian yang …