Kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi tergolong sangat tinggi sedangkan pemberantasannya masih sangat rendah. Dalam hal ini, Indonesia belum cukup serius dalam menangani permasalahan kasus korupsi. Adapun permasalahan yang diangkat di dalam skripsi ini ialah bagaimana pengaturan tentang Perbandingan Perampasan Aset hasil tindak pidana korupsi menurut UNCAC dan RUU Perampasan Aset dan fak…
Bahwa jaksa merupakan koordinator dan mengendalikan proses penyidikan tindak pidana korupsi bersama-sama Kepolisian dan KPK serta instansi lain yang terkait secara langsung. Selain itu, pada pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi, jaksa juga berperan memeriksa laporan baik dalam bentuk pengaduan maupun berita yang ada dari media massa, mengkerucutkan karakteristik perkara korupsi yang tim…
-
-
-
-
Penelitian ini membahas mengenai kebijakan pemidanaan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana korupsi. Latar belakang penelitian ini adalah adanya perbedaan penerapan pidana tambahan uang pengganti bagi pelaku tunggal dan pelaku yang terlibat secara bersama-sama (penyertaan) dalam tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis…
This research is entitled The Application of Additional Penalty in Lieu of State Financial Losses in the Crime of Corruption Based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Sentencing Guidelines for Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law (Study of Decision Number. 65/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg, Decision Number 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT and Decision Number 58/Pid.Su…
Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia termasuk kedalam extra ordinary crime, banyak kasus pelaku tindak pidana korupsi yang divonis bebas oleh Majelis Hakim, hal ini menunjukkan lemahnya hukum dan bentuk keadilan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia tentang vonis bebas dan penerapan vonis bebas pada putusan-putusan pengadilan. Jenis p…