Praktik poligami kerap kali dianggap sebagai polemik diberbagai kalangan masyarakat, banyak dari mereka beranggapan bahwa dengan berpoligami akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam rumah tangga. Namun hal tersebut dapat diminimalisir dengan adanya izin Pengadilan Agama, sebab hakim akan menggali kebenaran dalil-dalil yang diajukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sehingga hakim akan mel…
Sebelum dan sesudah diundangkan undang2 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual uu tpks mayoritas putusan terhadap terdakwa pelaku kekerasan seksual tidak mengandung amar yang menjatuhkan hukuman terdakwa membayar resitusi, karena aparat penegak hukum hanya berfokus kepada pemidanaan dan belum memperhatikan kepentingan korban atas hak asasi manusia korban memperoleh rsitusi peneli…
Transaksi forex merupakan salah satu bentuk investasi yang menawarkan potensi keuntungan tinggi, tetapi juga mengandung risiko besar. Dalam praktiknya, sebagian investor ritel yang melakukan transaksi forex mengalami kerugian tidak hanya disebabkan oleh pergerakan pasar, namun juga diakibatkan adanya praktik tidak jujur yang dilakukan pialang berjangka. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaska…
SKRIPSI INI BERJUDUL “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA PLATFORM DECENTRALIZED FINANCE DALAM JARINGAN BLOCKCHAIN DI INDONESIA”. BERKAITAN DENGAN PERMASALAHAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN DECENTRALIZED FINANCE DI INDONESIA. PENELITIAN INI DIBUAT BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI BENTUK DAN UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PENGGUNAAN DECENTRALIZED FINANCE. PEN…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengaturan dan dampak perubahan Badan.Hukum.Perusahaan.Daerah.Menjadi.Perusahaan.Perseroan. Usulan PT. Jakarta Tourisindo mengenai prospek dan proyeksi bisnis dalam hal meningkatkan modal dasar pengembangan pariwisata daerah menjadi alasan perubahan status dari perseroan terbatas menjadi perseroda dan penambahan unit usaha pengembangan pariwis…
Skripsi ini yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Yang Diperdagangkan Untuk Pekerja Seks (Studi Kasus Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2020/PN.Bgl dan Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN.Jkt Utr)". Kedua putusan terdapat disparitas putusan pidana yang mana terdapat adanya perbedaan pada jenis perkara pidana sama. Hal yang membuat ketidaksamaan tersebut pada bagian hukuman yang dij…
Perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sering menjadi dasar diajukannya permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Namun, tidak semua permohonan tersebut dikabulkan, seperti dalam Putusan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm. Penelitian ini berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Permohonan Isbat Nikah Yang Tidak Terpenuhi Syarat Materil (Studi Putusan Nomor: 49/Pdt.P/2021/P…
Latar Belakang penelitian ini didasari dengan maraknya pelangaran-pelangaran atas karya cipta Sinematografi dalam jaringan internet yang merugikan pencipta karya, hal ini dilakukan melalui website penyedia layanan streaming dan download secara gratis di internet tanpa izin dari pemegang hak cipta. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai perlindungan hukum…
Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong meningkatnya transaksi elektronik dan konsumsi informasi digital, namun juga memicu maraknya penyebaran berita hoaks yang merugikan konsumen, Dalam penulisan ini, penulis meneliti mengenai pertanggung jawaban pidana dan perlindungan hukum pada putusan Nomor 687K/Pid.Sus/2015/PN SRG, untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini me…
Dalam Kepustakaan ( ilmu ) hukum sering dijumpai beberapa peristilahan ( terminologi ) yang satu sama lain kelihatannya tidak menampakkan perbedaan hakikat yang nyata. Namun, bila di telusuri secara seksama, di dalamnya ternyata mengandung perbedaan penekanan tertentu dalam telaahnya. Karena dari masing- masing peristilahan dimaksud menyangkut kepada objek yang sama, yaitu hukum, sepintas lalu …
Skripsi ini berjudul PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PALEMBANG. Masalah tindak pidana terhadap gelandangan dan pengemis menjadi perhatian Pemerintah Kota Palembang maka dari itu Pemerintah Kota Palembang membuat suatu instrumen hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Terhadap Anak Jalanan, Gelandan…
Pada tahun 2021 dilakukan uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, kemudian diputuskan bahwa undang-undang tersebut inkonstitusional secara bersyarat. Mahkamah Konstitusi memerintahkan DPR dan Pemerintah untuk memperbaiki Undang-Undang tersebut dalam waktu 2 tahun. Selama masa perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2022 Presiden mengeluark…
-
-
-
Kemajuan teknologi pada bidang kesehatan saat ini memungkinkan pemberian layanan telekonsultasi dilakukan dengan memanfaatkan rekam medis elektronik sebagai alat penyimpanan dan pengelolaan data pasien. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2024 mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rekam medis pasien secara elektronik selambat-lambatnya tanggal 31 Desembe…
-
-
-
-
-
-
-