PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERAS…

apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi dalam menjatuhkan putusan dinilai belum memenuhi rasa keadilan. Dengan dibebaskannya terdakwa oleh majelis hakim maka itu salah satu bentuk pengurangan hak bagi…

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI WILA…

Skripsi ini berjudul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PALEMBANG”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penegakan hukum Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Faktor apa saja yang mempengaruhi terhad…

KAJIAN PENGANGKATAN PELAKSANA HARIAN, PENJABAT SEMENTARA, DAN PENJABAT KEPALA…

Dalam hal kekosongan jabatan pada kepala daerah, baik itu di lingkup pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, maka ada pejabat administratif yang menjadi kepala daerah pengganti untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah tersebut. Jabatan itu dikenal dengan istilah Pelaksana Harian (Plh), Penjabat Sementara (Pjs), dan Penjabat (Pj). Penunjukan dan wewenang dari kepala daerah pengganti berb…

PEMBENTUKAN KABINET DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA PASCA AMANDEMEN UNDAN…

Pembentukan kabinet di Indonesia, dilaksanakan oleh Presiden untuk memilih Menteri yang akan bertanggung jawab kepada presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUD NRI 1945 pasca Amandemen. Aturan Pembentukan Kabinet dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Penerbitan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara menjadi sebuah …

PENGATURAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAH DAERAH YANG MENERA…

The implementation of Electronic Based Government System (hereinafter referred to as SPBE) in Regional Government is aimed at realizing efficient, effective, transparent and accountable work processes, and improving the quality of public service. In order for the implementation of SPBE to run according to its purpose, so in order to implement it needs to be regulated based on the principles of …

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKA…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

iv, 71 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

348.02 Und u

KUMPULAN UNDANG-UNDANG dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia KHUSUS KES…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-202-121-6

Collation

viii, 418hlm.; 25cm

Series Title

-

Call Number

348.598 Her k

BANK TANAH SEBAGAI UPAYA MENJAMIN KETERSEDIAAN TANAH DALAM RANGKA EKONOMI BER…

Tesis ini berjudul tentang bank tanah sebagai upaya menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Yang menarik dalam Undang-Undang ini adalah adanya kebijakan pertanahan dinamakan bank tanah yang memiliki kewenangan untuk melakukan akuisisi terhadap tanah terlantar atau bermasalah dimana tanah ini belum dikembangka…

PENERAPAN PASAL 335 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH K…

Penelitian ini membahas mengenai penerapan Pasal 335 KUHP sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013. Fokus permasalahan pada penelitian ini ialah 1. Bagaimana Penerapan Pasal 335 KUHP sebelum adanya putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013, 2. Kendala Hukum Apa yang dihadapi dalam penerapan Pasal 335 KUHP Pasca Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013, 3. Bagaimana mengatasi kendal…

EVALUASI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN …

Recently,there’s widespread incidence of child exploitation. It showed by higher incidence number in overseas and also domestic. The children especially minors are particularly vulnerable exploited by adults to work. Due to insufficient age, maturity level and ability to think in the work, thus causing children frequently have disorders of thinking and behaving. This research aims to evaluate…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OL…

permasalahan yang penulis angkat Apa faktor penyebab tindak pidana penganiayaan anak yang dilakukan oleh orang dewasa dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan oleh orang dewasa. Dari segi faktornya penyebab tindak pidana penganiayaan dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksteral kebanyakan disebabkan oleh faktor ekonomi, lingkungan,keadaan keluarg…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI BERDA…

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. Pokok permasalahan skirpsi ini adalah bagaimana proses perlindungan dan akibat akibat hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut. Metode penulisan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, …

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN IZIN PEMANFAATAN AIR IRIGASI UN…

Manfaat Sumber Daya Air menyangkut hajat hidup orang banyak dan oleh karena itu harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, termasuk pembangunan dan pengelolaan irigasi untuk pertanian rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air diatur bahwa penggunaan air irigasi untuk keperluan non-pertanian harus dengan izin. Hal ini perlu diatur dalam ran…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FOTO PRODUK DARI PENGGUNAAN TANPA PERSETUJUAN UNT…

Skripsi ini berjudul : Perlindungan Hukum Terhadap Foto Produk Dari Penggunaan Tanpa Persetujuan Untuk Kepentingan Komersial Di Marketplace Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi bahwa dalam kehidupan sehari-hari masih banyak masyarakat awam yang belum mengetahui pentingnya hak cipta, khusunya perlindungan hukum yang diberikan kep…

HIMPUNAN PERATURAN TENTANG MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-1249-24-9

Collation

xiv, 330 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

344.041 Him h

KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DA…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

20 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

348.02 Pur k

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1992 TENTANG PERUMAHAN DAN PER…

Edition

-

ISBN/ISSN

979-1043-64-7

Collation

viii, 176 hlm. ; 25 cm

Series Title

-

Call Number

340 Und u

HUKUM DAN ETIKA DALAM PRAKTEK DOKTER

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

151 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

344.04 Kom h

Undang-undang dan Peraturan-peraturan Pemerintah dibidang Perumahan

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

-

Series Title

-

Call Number

348 Und u

KONSTITUSI VIETNAM

Edition

-

ISBN/ISSN

979-450-155-7

Collation

142 hlm. ; 21 cm.

Series Title

SERI KONSTITUSI DALAM BAHASA INDONESIA-INGGRIS

Call Number

349.259 702 Kon k

NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK TAHUN 1945:…

Edition

Revisi

ISBN/ISSN

978-602-8308-30-4

Collation

xxxii, 988 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342.02 Nas n

NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK TAHUN 1945:…

Edition

Revisi

ISBN/ISSN

978-602-8308-35-9

Collation

xxx, 738 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342.02 Nas n

NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK TAHUN 1945:…

Edition

Revisi

ISBN/ISSN

978-602-8308-41-0

Collation

xxx, 480 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342.02 Nas s

NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK TAHUN 1945:…

Edition

Revisi

ISBN/ISSN

978-602-8308-39-7

Collation

xxx, 624 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342.02 Nas n

NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK TAHUN 1945:…

Edition

Revisi

ISBN/ISSN

978-602-8308-29-8

Collation

xxxiv, 918 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342.02 Nas n

NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK TAHUN 1945:…

Edition

Revisi

ISBN/ISSN

978-602-8303-40-3

Collation

xxxiv, 918 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342.02 Nas n

NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK TAHUN 1945:…

Edition

Revisi

ISBN/ISSN

978-602-8308-32-8

Collation

xxx, 664 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342.02 Nas n

NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK TAHUN 1945:…

Edition

Revisi

ISBN/ISSN

978-602-8308-33-5

Collation

xxx, 825 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342.02 Nas n

NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK TAHUN 1945:…

Edition

Revisi

ISBN/ISSN

978-602-8308-38-0

Collation

xxxii, 784 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342.02 Nas n

NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK TAHUN 1945:…

Edition

Revisi

ISBN/ISSN

978-602-8308-31-1

Collation

xxx, 692 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342.02 Nas n