Filter by
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG BARANGNYA HILANG DI PENITIPAN BARAN…
Penitipan barang teijadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama Di Kota Palembang terdapat supermarket yang memiliki tempat penitipan barang. Namun barang yang dititipkan tidak selamanya aman, karena dapat juga teijadi kehilangan. Metode penulisan ini menggunakan metode empiris, oleh karena itu data yang diambi…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- ix, 68 hlm. : ilus. ; tab. ; 28 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1319472015
TINJAUAN TINDAK PIDANA PENYERANGAN KEHORMATAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDE…
Skripsi ini akan membahas mengenai Tinjauan Pengaturan Tindak Pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam KUHP dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Penelitian ini akan membahas lebih dalam mengenai perumusan delik penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam KUHP Nasional 2023 jika diban…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 83 hlm.: ilus., tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1661622025
ANALISIS PENATAUSAHAAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA TIDAK BERGERAK YANG…
Penyelenggaran tugas pokok dan fungsi pada setiap Kementerian/Lembaga yang efektif dan efisien didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, salah satunya adalah Barang Milik Negara. Akan tetapi, terdapat Barang Milik Negara tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang tidak digunakan secara optimal atau digunakan tetapi tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, sehingga b…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 184 hlm., ilus., tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1652772025
KEBIJAKAN IMPOR GARAM DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETAMBAK GARAM…
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 menimbulkan kekaburan hukum mengenai kebijakan yang memperbolehkan impor garam konsumsi dan tentunya berdampak negatif bagi keberlangsungan usaha petambak garam. Permasalahan yang dirumuskan yakni bagaimana pengaturan hukum me…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xx, 92 hlm., ilus., tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1651152025
HAK MEMILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2…
Skripsi ini mengangkat isu hukum masalah hak penyandang disabilitas untuk memilih dalam pemilihan umum melalui regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sistem pemilihan umum ini diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 setiap orang berhak untuk mendapatkan pengakuan atas hak-hak yang dimilikinya dan semua warga Negara tidak dapat didiskriminasi atas dasar apapun da…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 59 hlm., ilus., tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1654932025
PENYIMPANGAN DAN PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM KASUS PERSEKONGKOLA…
Dalam rangka percepatan proses pengadaan barang dan jasa, pemerintah memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet melalui metode e-procurement. Dibalik berbagai kelebihan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui metode e-procurement, ditemukan berbagai macam bentuk praktik persekongkolan, terutama dalam proyek tender penyediaan jasa konstruksi. Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 dila…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 118 hlm., ilus., tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1654802025
PENGGANTIAN KERUGIAN DALAM PUTUSAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENGENAI …
Penelitian ini menganalisis penggantian kerugian dalam sengketa perbuatan melawan hukum terkait tanah berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt//2023/PN Sungailiat. Isu hukumnya adalah penggandaan sertipikat atas tanah milik Polana Wibowo, yang menyebabkan tanah tidak dapat digunakan selama 13 tahun. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian terpenuhi, permohona…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 123 hlm., ilus., tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1651222025
PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTI…
Skripsi ini dibuat dilatarbelakangi dari maraknya kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungan prajurit TNI, yang berakibat pada proses pemecatan dengan tidak hormat yang dijatuhkan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana narkotika. Penerapan sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer adalah sanksi yang diterapkan oleh Pengadilan Militer selain dari pada …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xviii, 97 hlm., ilus., tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1650882025
PERBANDINGAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DIALAMI REM…
Penelitian ini berjudul Perbandingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dialami Oleh Remaja wanita dan Remaja Pria di Kota Medan. Kekerasan seksual adalah isu serius yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan kesehatan masyarakat. Di Indonesia, permasalahan ini sering menjadi topik pembahasan di berbagai kalangan, khususnya terkait dampaknya terhadap remaja, baik wanita mau…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 65 hlm., ilus., tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1652652025
PERSYARATAN PENGANGKATAN PENJABAT (Pj) KEPALA DAERAH OLEH PEMERINTAH
Pemilihan kepala daerah serentak pada November 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 menyebabkan kekosongan jabatan pada 2022 dan 2023 dengan total 271 jabatan kepala daerah yang kosong. Pada Pasal 201 ayat (9) menetapkan bahwa kekosongan ini diisi oleh Penjabat Kepala Daerah. Namun, pengangkatan Penjabat memunculkan berbagai masalah, seperti Penjabat Kepala Da…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 118 hlm., ilus., tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1651602025
STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG N…
Sebelum berlakunya Undang-Undang kewarganegraan No.12 tahun 2006 , Indonesia memiliki Undang-Undang kewarganegaraan yang terdahulu yaitu Undang-Undang No.62 tahun 1958 yang mana di dalam undang-undang tersebut menganut asas ius sanguinis yaitu asas yang menitik beratkan keturunan atau kebangsaan seseorang berdasarkan darah keturunannya, sehingga memberatkan kepada pasangan yang melakukan prakti…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 65 hlm. : ilus. ; tab. ; 28 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1367922014
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA NOTA PEMBELIAN YANG …
Pencantuman klausula baku yang terdapat pada nota pembelian yang menuliskan “Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Ditukar atau Dikembalikan” itu tidak sesuai dengan UUPK, karena dalam UUPK Pasal 18 ayat 1 dan 2 melarang pencantuman klausula baku yang mengakibatkan produsen terlepas dari tanggung jawab ganti rugi. Penjual/produsen yang menjual barang tetap menuliskan klausula baku tersebut d…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- vii, 70 hlm. : ilus. ; tab. ; 28 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1371142014
STUDI TENTANG SUAKA DIPLOMATIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
Semua orang di dunia ini berhak untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman dari suatu negara, karena itu merupakan hak asasi manusia yang didapat dari sejak lahir. Hak asasi manusia ini merupakan landasan dalam pemberian suaka diplomatik. Karena belum ada pengaturan secara internasional yang mengatur mengenai suaka diplomatik, hanya ada beberapa pengaturan secara regional di beberapa kawasan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- ix, 75 hlm. : ilus. ; tab. ; 28 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1371362014
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YAYASAN PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA DI KOTA …
Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yang akan di bahas cli skripsi ini mengenai pekerja pada yayasan yang bergerak di bidang pendidikan yaitu pada Perguruan Tinggi berstatus Swasta tepatnya pada Universitas Tridinanti dan Universitas Sja…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 64 hlm. : ilus. ; tab.; 28 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1368182014
ANALISIS KASUS SAMSUNG ELECTRONICS DENGAN APPLE INCORPORATION DALAM PERSPEKTI…
Kasus antara Perusahaan Samsung Electronics dan Perusahaan Apple Inc. Merupakan sengketa dalam hal hak paten. Hak paten yang dimaksud adalah hak paten pada bidang desain dan teknologi yang dimiliki di dalam perangkat berupa smartphone dan tablet. Sengketa yang terjadi di antara kedua belah pihak teijadi di beberapa negara yaitu Korea Selatan, Jepang, Jerman, Belanda, Australia, Inggris, Amerika…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- ix, 69 hlm. : ilus. ; tab. ; 28 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1371252014
HAK MEWARIS ANAK PEREMPUAN KETURUNAN TIONGHOA DI KOTA PALEMBANG
Tionghoa Indonesia, adalah sebuah kelompok etnik yang penting dalam sejarah Indonesia, jauh sebelum Negara Indonesia terbentuk. Selepas pembentukan Negara Indonesia, maka suku bangsa Tionghoa yang berkewarganegaraan Indonesia haruslah digolongkan secara automatik ke dalam masyarakat Indonesia, secara setingkat dan setaraf dengan suku-suku bangsa yang lain yang membentuk Negara Kesatuan Republik…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- ix, 82 hlm. : ilus. ; tab. ; 28 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1319002014
PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN YANG MEMBELI PONSEL SMARTPHONE SUPERCOPY DI SALAH …
Dengan beredarnya ponsel smartphone supercopy yang ditawarkan oleh penjual counter handphone dengan janji bahwa kualitas smartphone supercopy 98% dengan kualitas smartphone yang asli kepada konsumen-konsumen, secara langsung akan melanggar Hak-Hak Konsumen di dalam UU Perlindungan Konsumen. Adapun rumusan permasalahan skripsi ini adalah bagaimana tanggung jawab pelaku usaha menjual smartphone s…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 78 hlm. : ilus. ; tab. ; 28 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1370182014
KEDUDUKAN DAN PENGATURAN HUKUM UDARA NASIONAL TERKAIT KEDAULATAN UDARA NEGARA…
Penelitian ini membahas tentang Bagaimana kedudukan kedaulatan Negara Indonesia yang dilihat secara vertikal dan secara horizontal, bagaimana sebuah negara yang besar seperti Indonesia ini mengatur wilayah udaranya agar dapat melindungi dan menjaga kedaulatan udara Negaranya dari berbagai macam pelanggaran terhadap kedaulatan di wilayah udaranya. Sebuah Negara seperti Indonesia haruslah mampu m…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 64 hlm. : ilus. ; tab. ; 28 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1368772014
PERTIMBANGAN HAKIM MENYANGKUT KRITERIA TIDAK ADA HARAPAN AKAN RUKUN KEMBALI S…
Putusnya perkawinan karena perceraian semakin banyak dilakukan oleh masyarakat yang disebabkan dengan berbagai macam persoalan. Perceraian (echtscheiding) adalah suatu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkannya pada catatan sipil. Salah satu alasan terjadinya perceraian yaitu timbulnya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus se…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 71 hlm. : ilus. ; tab. ; 28 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1373512013
ANALISIS TENTANG ASAS KONSENSUS ASURANSI JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (STUDI A…
Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian, dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa ycmg tak tentu. Sedangkan menurut terjadinya asuransi dibedakan menjadi asuransi su…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 73 hlm. : ilus. ; tab. ; 28 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1368352013
STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI PROSES BAYI TABUNG DITINJAU DARI SE…
Program bayi tabung merupakan salah satu perkembangan teknologi yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat yang tidak bisa mendapatkan keturunan, karena disebabkan rahim isteri mengalami kelainan atau disebabkan karena kurangnya sperma suami. Akan tetapi dalam Islam tidak semua proses bayi tabung hukumnya halal/boleh. Proses bayi tabung yang tidak dibolehkan dalam Islam yaitu bayi tabung dengan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 73 hlm. : ilus. ; tab. ; 28 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1373492013
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDAN…
Perkembangan teknologi informasi membawa dampak dalam kehidupan sehari- hari, salah satunya ialah penyebaran informasi yang sangat cepat dan meluasi di media sosial. Cepatnya penyebaran informasi tersebut menimbulkan banyaknya tindak pidana yang terjadi di media sosial, salah satunya ialah ujaran kebencian. Ujaran kebencian memiliki beberapa konteks, antara lain penghinaan, penistaan, pencemara…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xix, 120 hlm., ilus., tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1648162024
ARAH KEBIJAKAN POLITIK HUKUM PIDANA PASCA DIUNDANGKANNYA UNDANG – UNDANG NO…
Kekerasan Seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling populer di Indonesia. Kekerasan seksual dapat mengancam hampir semua orang. Namun dalam beberapa peraturan yang mengatur terkait kekerasan seksual ini, masih belum komprehensif dalam mengatur bentuk-bentuk kekerasan seksual yang beragam. Maka dari itu diperlukan undang-undang yang dapat mengatur secara khusus mengenai tindak pi…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 150 hlm., ilus., tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1646192024
PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU KEKERASAN FISIK YANG MENYEBABKA…
Anak sebagai pelaku tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan pertumbuhan dan memberikan perkembangan fisik, mental dan sosial. Tindak kekerasan yang sering terjadi adalah penganiayaan baik itu penganiayaan ringan maupun berat yang dapat menghilangkan nyawa orang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pe…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xix, 126 hlm.: ilus., tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1644602024
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PASAR MODAL DI INDONESIA
Penelitian ini berjudul "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pasar Modal di Indonesia". Penelitian ini membahas mengenai kebijakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pasar modal merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia, oleh karenanya pasar modal membentukan perlindungan khusus. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kebijakan hukum pidana di Indon…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 118 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1679872025
IMPLIKASI YURIDIS PEMBARUAN RELAAS PANGGILAN SIDANG KONVENSIONAL MENJADI SURA…
Perkembangan kebutuhan masyarakat mendorong berbagai perubahan dalam hukum termasuk dalam hukum acara perdata di Indonesia. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis perubahan relaas panggilan sidang konvensional menjadi surat tercatat melalui PT Pos Indonesia berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023, serta kendala dalam penerapannya untuk mewujudkan asas peradilan cepat, …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 74 hlm., ilus., tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1652462025
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH SEBAGAI KREDITOR PREFEREN DALAM PENYELESAIA…
Pailit berawal dari ketidakmampuan membayar. Dimana keadaan ekonomi keuangan suatu perusahaan atau keadaan seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya. Sedangkan, kepailitan menurut UU diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Ku…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 112 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1405522023
PENJATUHAN SANKSI PIDANA MINIMUM DALAM KETENTUAN PASAL 113 UNDANG-UNDANG NOMO…
Produsen narkotika Golongan I diancam pidana menurut Pasal 113 UU Narkotika secara minimum khusus dan maksimum khusus, tetapi ancaman pidana ini seharusnya diperberat mengingat perannya yang lebih besar dan merusak daripada pelaku lain. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan sumber bahan hukum dari yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 121 hlm; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1404052023
ASPEK HUKUM SERTIFIKAT PENGURANGAN EMISI SEBAGAI OBJEK TRANSAKSI PERDAGANGAN …
Legal policies that can be implemented to reduce climate change are through carbon trading schemes. Carbon trading can be interpreted as trading activities for emission reduction certificates. The problems in this thesis are How is the legal regulation of emission reduction certificates as an object of carbon trading transactions, What are the problems, opportunities and challenges of carbon tr…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 32 hlm.: ilus., tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1659802024
PENYELESAIAN PELANGGARAN ADAT DALAM PERKARA PIDANA MELALUI MEKANISME HUKUM AD…
Tesis ini berjudul “Penyelesaian Pelanggaran Adat dalam Perkara Pidana Melalui Mekanisme Hukum Adat (Studi di Wilayah Hukum Masyarakat Adat Suku Komering Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)”. Penulisan Tesis ini di latar belakangi hukum adat yang masih tetap hidup dan digunakan untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran adat atau kejahatan dalam perkara pidana yang terjadi di masyarakat ada…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 164 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1409962020
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography