PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG TERKENA DAMPAK PEMUTUSAN HUBUNGAN KE…

Skripsi ini berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG TERKENA DAMPAK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DISEBABKAN MOGOK KERJA.” Mogok kerja merupakan hak dasar pekerja yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang memiliki dampak besar terhadap perlindungan hukum pekerja ketika hak tersebut dijalankan, khususnya terkait dengan pemutusan …

URGENSI PENGATURAN PELAKSANAAN SANKSI UANG PAKSA ATAS KETIDAKPATUHAN BADAN/PE…

Skripsi ini berjudul “URGENSI PENGATURAN PELAKSANAAN SANKSI UANG PAKSA ATAS KETIDAKPATUHAN BADAN/PEJABAT TATA USAHA NEGARA TERHADAP PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA”. pengadilan tata usaha negara berwenang untuk mengeksekusi putusan perkara peradilan tata usaha negara, namun dalam pelaksanaan eksekusi terdapat fakta adanya putusan peradilan tata usaha negara yang tidak dilaksanakan atas …

PENGARUH PENERAPAN SISTEM ABSENSI BERBASIS FACE RECOGNITION TERHADAP KEDISIPL…

One indicator of discipline commonly applied by companies is the attendance or absence rate. The implementation of a face recognition-based attendance system is one way to monitor employee attendance and improve employee discipline. However, in reality, there are still many agencies, especially in the Dinas PUPR Kota Palembang, that have implemented a face recognition-based attendance system, y…

PENGARUH KOMPETENSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN…

This study aims to analyze the influence of competence on employee performance at the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Ogan Ilir Regency. This study uses a quantitative approach with an explanatory type of research. The research data consists of primary data obtained through the distribution of questionnaires to the State Civil Apparatus (ASN) of the Ogan Ilir Regency Bappeda a…

REVITALISASI ADMINISTRASI NEGARA: Reformasi Birokrasi dan e- Governance

Perkembangan ilmu administrasi negara di negara dunia ketiga maju dengan sangat pesat, di samping dibutuhkan untuk membangun performa birokrasi juga dibutuhkan untuk membangun struktur negara bangsa yang lebih efesien dan demokratis. Kehadiran buku ini akan memberi kontribusi untuk mewujudkan hal itu semua. Persoalan- persoalan tentang perkembangan teori dan implemtasi Ilmu Adminsitrasi Negara …

POLITIK PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-756-726-2

Collation

viii, 88 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

320.6 Wib p

TINJAUAN TERHADAP KEAMANAN RUANG ANGKASA BERDASARKAN OUTER SPACE TREATY 1967

Penggunaan ruang angkasa untuk tujuan militer berpotensi mengancam keamanan ruang angkasa dan stabilitas global. Dalam ketentuan Outer Space Treaty 1967 istilah “damai” atau frasa “tujuan damai” belum terdefinisi dengan jelas sehingga berujung pada ambiguitas yang berpotensi memunculkan penyelewengan atau penyalahgunaan ketentuan-ketentuan pada Outer Space Treaty 1967. Penelitian ini me…

DIFUSI INOVASI PROGRAM DESA MERDEKA SAMPAH DI KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA T…

The Waste-Free Village Program (DMS) is a public policy innovation initiated by the Environmental Agency of Tegal Regency, targeting villages in the Tegal Regency area as program implementers. This research was conducted to analyze the diffusion of innovation of the Waste-Free Village (DMS) Program in Tegal Regency, Central Java Province, and also identifying the factors influencing the diffusi…

EFEKTIVITAS PEMBERIAN INSENTIF DI BIDANG KEUANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PE…

The purpose of this study is to determine and analyze the effectiveness of financial incentives provided by the Palembang City Public Works and Spatial Planning Agency. The research aims to determine whether these incentives contribute to the effective functioning of the Palembang City Public Works and Spatial Planning Agency in achieving its objectives. Therefore, the effectiveness of incentiv…

PENGARUH FDR, NPF, BOPO DAN CAR TERHADAP KINERJA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio-rasio keuangan yang terdiri dari Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia, yang diukur dengan Return on Assets (ROA). Metode penelitian yang digunakan adalah kuantit…

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI GUBERNUR WAKIL PEMERINTAH …

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan dana dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e…

BEST PRACTICE INOVASI PELAYANAN PERIZINAN DI PERBATASAN NEGARA REPUBLIK INDON…

Penelitian ini menganalisis praktik terbaik (best practice) inovasi Pelayanan Perizinan di Perbatasan Negara Republik Indonesia (Pelintas Negri) di Sebatik, Kalimantan Utara, berdasarkan kriteria Ash Center. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis sebuah inovasi yang mampu memecahkan masalah pelayanan dengan standar praktik terbaik global, yaitu dengan empat kriteria utama: kebaruan (novelt…

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN E-PROCUREMENT DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA LP…

Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) merupakan suatu cara untuk memperoleh barang dan jasa dengan menggunakan sistem informasi berbasis teknologi untuk mengelola seluruh proses pengadaan, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparan, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan baik instansi pemerintah maupun sektor swasta. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur s…

EFEKTIVITAS PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI BAD…

This study aims to analyze the effectiveness of training and development in improving performance at Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang. This type of research is field research using a qualitative approach. To obtain the data, the writer used the method of observation, interview, documentation, and literature study. The data analysis technique used is data reduction, data presentation, then…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERBASIS KELAS …

Kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kelas jabatan merupakan langkah strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menciptakan sistem kompensasi yang adil dan berbasis kinerja, dengan mempertimbangkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, serta kontribusi individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan TPP pada Satuan Polisi Pamong P…

TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PELAYANAN (STUDI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEM…

Digital transformation is a strategic step taken by government institutions to enhance efficiency, transparency, and accountability in public service delivery. This study aims to analyze the digital transformation process at the Personnel and Human Resources Development Agency (BKPSDM) of Palembang City. The research uses a qualitative approach with a Participatory Action Research (PAR) methodo…

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KOTA PALEMBANG DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SE…

This study discusses the role of the Environmental Agency (DLH) in carrying out its duties as a supervisor of Hazardous and Toxic Waste (B3) management in Palembang City. The method used in this research is descriptive qualitative, with the determination of informants using purposive techniques, consisting of two main informants and three supporting informants. Data collection techniques includ…

IMPLEMENTASI PERWALI NO 25 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS EL…

The purpose of this study is to describe the implementation of Mayor Regulation (Perwali) No. 23 of 2023 concerning Electronic-Based Government Systents (SPBE) in Palembang City and to identify whether Mintorejo online is a manifestation of the implementation of that regulation. The policy implementation theory used is Richard Mailand's (1995) model, which focuses on the dimensions of ambiguity…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS) PADA DINAS…

ABSTARCT This study aims to analyze the implementation of the National Industrial Information System (SIINas) policy at the Palembang City Industry Office and identify factors influencing its success and obstacles. The background of this study is based on the importance of digitizing public services in the industrial sector to improve the efficiency of reporting, monitoring, and decision-making…

ADMINISTRASI NEGARA; EDISI KELIMA Jilid I

-

ETIKA ADMINISTRASI NEGARA

-

PENGAWASAN MELEKAT dan PEDOMAN PELAKSANAANNYA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 381 hlm. : ilus. ; 24 cm

Series Title

-

Call Number

352.3 Pen p

PENCABUTAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM…

Skripsi ini berjudul Pencabutan Hak atas Tanah dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang dilakukan oleh Swasta, dilatar belakangi oleh salah satu hak atas tanah mempunyai Fungsi sosial sebagai upaya jaminan pelaksaan Pembangunan yang merata demi kepentingan umum,namun masyarakat tidak langsung merta melepaskan tanahnya jika yang melakukan oleh pihak swasta.Rumusan Masalah ini unt…

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI STREAMER GAME ONLINE DI INDONESIA

Streamer game online merupakan perkembangan profesi yang menjanjikan dengan penghasilan yang terkategori melebihi penghasilan tidak kena pajak, sehingga penghasilan dari streamer game online ini dapat dikenakan pajak penghasilan. Faktanya belum dijadikan objek pajak penghasilan karena penghasilan dari streamer game online ini tidak terkategori sebagai objek pajak penghasilan. Berangkat dari hal…

KEWAJIBAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR TERKAIT AKHIR TAHUN …

Skripsi ini dibuat dengan judul “Kewajiban Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur terkait Akhir Tahun Anggaran dalam Rangka Pertanggungjawabaan terhadap Keuangan Daerah”. Latar belakang penelitian skripsi ini adalah LKPJ yang seringkali bermasalah dalam hal lewat batas waktu dalam penyampaian dan/atau penyampaiannya, penyusunan LKPJ yang hanya sebagai bentuk formalitas saja, dan for…

PENGATURAN WAJIB VAKSIN BAGI MASYARAKAT DALAM MENERIMA BANTUAN SOSIAL MENURUT…

Wabah pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia dan Indonesia menyebabkan perlu ditempuh langkah-langkah penanggulangan. Salah satu langkah yang diambil adalah pemberian vaksin kepada masyarakat dalam kaitan untuk diberikan bantuan sosial oleh pemerintah dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pengenaan sanksi adminis…

PENERAPAN PELAYANAN PUBLIK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DALAM JARINGAN (D…

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur kewajiban negara dalam penyelenggaraan sejumlah pelayanan termasuk hak warga negara secara mendasar guna mencapai tujuan demokrasi dan keadilan pelayanan. Salah satunya pelayanan administratif di bidang administrasi kependudukan dalam jaringan (adminduk daring) yang diatur Permendagri tentang Pelayanan Adminduk Daring. Isu huku…

PENERAPAN KETENTUAN AMBANG BATAS SUARA PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT PENCALON…

Skripsi ini mengangkat isu hukum tentang sistem pilkada yang demokratis berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 melalui pengaturan mengenai ambang batas suara partai politik sebagai syarat pencalonan kepala daerah. Pilkada merupakan wujud proses demokrasi lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan asas otonomi daerah. Sistem pilkada yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun…

UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH

Sengketa pertanahan sering terjadi di masyarakat Indonesia. Salah satu permasalahannya adalah terbitnya dua sertifkat dalam satu kepemilikan tanah. Sertifikat ganda dapat menimbulkan sengketa antar para pihak, maka untuk membuktikan jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut perlu diselesaikan melalui upaya hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) Bagaimana upaya hukum pe…

KEWAJIBAN PEMBIAYAAN DALAM PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR OLEH PEMERINTAHAN DAERAH

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang mendasar bagi manusia. pendidikan sebagai hak asasi artinya setiap manusia berhak atas pendidikan dibawah kekuatan hukum tanpa diskriminasi sedikitpun. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah mengamanatkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan menjadi tanggung jawab bagi negara. Mewujudkan pendidikan wajib belajar menja…