KUHAP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 317 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

348 Kit k

KUHAP DAN PENJELASANNYA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

568 hlm.; 24 cm.

Series Title

-

Call Number

345.05 Sug k

HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA (Edisi Revisi)

Edition

Revisi

ISBN/ISSN

979-8767-83-7

Collation

xvi, 319 hal. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

345.059 598 Ham h

PERANAN TIM ASESMEN TERPADU DALAM UPAYA RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDAN…

Skripsi ini berjudul “PERANAN TIM ASESMEN TERPADU DALAM UPAYA RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN.” Rumusan masalah yang diangkat dalam Skripsi ini yaitu: Peranan Tim Asesmen Terpadu Dalam Upaya Restorative Justice Pada Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, serta Faktor-Faktor Yang Me…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA SOSIAL (SUAT…

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial (Suatu Studi Kasus)”. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyedia jasa prostitusi melalui media sosial dan apakah yang menjadi faktor penyebab seseorang berkeinginan menjadi mucikari serta apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim…

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU MAFIA TANAH DALAM TINDAK P…

Penelitian ini berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Mafia Tanah Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah”. Mafia tanah dalam melaksanakan aksinya dengan sangat halus dan tersusun secara rapi, dimulai dari Notaris PPAT yang secara tidak bertanggungjawab ikut serta dalam membantu pelaku mafia tanah membuat segala akta yang dibutuhkan serta mengesahkan dokumen-dok…

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN (STUDI …

Penyelesaian tindak pidana tidak selalu harus diselesaikan melalui jalur pengadilan,terutama tindak pidana yang bersifat ringan. Terdapat cara-cara untuk menyelesaikan tindak pidana secara ringan, salah satunya ialah dengan dilakukannya restorative justice. Dasar hukum restorative justice ini dapat dilihat dari Surat Edaran Kapolri No SE/8/VII/2018 mengenai alternative dispute resolution. Adapu…

SANKSI TINDAKAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 1160…

Skirpsi ini berjudul: Sanksi Tindakan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika (Studi Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2016/PN Plg Dan Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2021/PN Rap). Adapun rumusan masalah yang penulis angkat dalam penulisan ini yakni 1. Bagaimana aturan atau pedoman mengenai rehabilitasi berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010? 2.Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak rehabilitasi pa…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SERANG YANG KARENA KEALPAANNYA MENGAKIBATKAN MATINY…

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pertanggungjawaban pidana serang atau nakhoda yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain. Sehingga penelitian ini bertujuan mencari perihal, bagaimana pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana serang di Indonesia dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pu…

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGEDARAN NARKOTIKA JENIS EKSTASI DI KEPOLISIA…

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pengedaran Narkotika Jenis Ekstasi Di Kepolisian Resor Kota Lubuklinggau”. Pengedaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang melanggar berbagai norma dalam kehidupan. Polisi sebagai profesi mulia yang bertugas melindungi masyarakat dari bahaya narkoba sudah seharusnya menjadi role model bagi masyarakat dengan tidak melakukan…

PENGATURAN HUKUM TINDAKAN EXTRAJUDICIAL KILLING YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KE…

Judul Skripsi "Pengaturan Hukum Tindakan Extrajudicial Killing Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian (Studi Kasus Putusan No. 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel)" Extrajudicial Killing diartikan sebagai tindakan melanggar hak hidup sebagai hak paling mendasar dari manusia, yang menurutnya hak hidup setiap orang dijamin oleh perlindungan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun …

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) …

Skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Prajurit TNI Dalam Memperjualbelikan Senjata Api Berdasrakan Penelitian yang mengkaji pada Putusan Pengadilan Militer yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Memperjual belikan senjata api merupakan salah satu perbuatan pidana yang diatur dalam perundang-undangan, memperdagangkan senjata api dapat merusak keamanan negara serta membahaya…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) ILEGAL DALAM…

Kemajuan teknologi dan informasi menghadirkan sebuah pinjaman berbasis online. Kemajuan teknologi finansial telah dimanfaatkan oleh pelaku pinjaman online ilegal untuk melakukan kejahatan. Dalam kodisi pandemi Covid-19 banyak orang yang terdesak untuk memperoleh dana dari pinjaman online yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dilihat dari kemudahan aksesnya, Financial Technology …

PERBANDINGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN D…

Skripsi ini berjudul Perbandingan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang menganalisis mengenai kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan yang bertindak melakukan penyidikan yang juga sama halnya tugas Penegak Hukum Kepolisian Republik Indonesia, pada dasarnya Penyidikan dilakukan hanya oleh Kepolisian Republik Indonesia. Akan tetapi, Otoritas Jasa Keuangan dapat melak…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG TURUT SERTA DALAM MELAKUKAN TIN…

Penulisan skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap orang Yang Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan No. 64/Pid.B/2020/Pn. Bau dan Putusan No. 61/Pid.B/2021/Pn.Kln), yang melatarbelakangi dalam pembuatan skripsi ini yaitu banyaknya kasus penganiayaan yang terjadi. Permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan ini…

IMPLEMENTASI PENETAPAN STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG PADA SISTEM PERADILAN PI…

Skripsi ini berjudul Implementasi Penetapan Status Daftar Pencarian Orang (DPO) Pada Sistem Peradilan Pidana. Penulisan skripsi ini dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu (1) Bagaimana Penerapan Hukum Mengenai Tersangka Yang Masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Pada Sistem Peradilan Pidana dan (2) Bagaimana Implementasi Mengenai Penetapan Status Tersangka Yang Masuk Daftar Penca…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN D…

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang berdasarkanatas Hukum (rechstaat), melainkan bukan berdasarkan atas Kekuasaan (machstaat). Permasalahan dari skripsi ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka tindak pidanadaalm proses penyidikandan bagaimana Penegakan Hukum terhadap tersangka yang melakukan tindak kekerasan dalam proses penyidikan, Penlitian menggunakan…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) MELALU…

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Unggahan di Media Sosial.” Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pengaturan terkait larangan ujaran kebencian (hate speech) dalam hukum positif di Indonesia dan ratio decidendi hakim terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) melalui unggahan di med…

UPAYA PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA PENYALAHGUNA NAR…

Skripsi ini berjudul Upaya Pemenuhan Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Bagi Tersangka Penyalahguna Narkotika di Kepolisian Resort Prabumulih. Rumusan Masalah pada penulisan skripsi ini adalah 1. Bagaimana Upaya Pemenuhan Hak Memperoleh Bantuan Hukum Bagi Tersangka Penyalahguna Narkotika di Kepolisian Resort Prabumulih? dan 2. Apa Saja Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Pemenuhan Hak Mendapatkan Bantuan…

KEWENANGAN TEMBAK DI TEMPAT OLEH APARAT KEPOLISIAN DALAM UPAYA KEWENANGAN TIN…

Juduk Skripsi “Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Dalam Upaya Kewenangan Tindak Pidana” Dalam Penelitian Tersebut Penulis menemukan permasalahan berupa sering terjadinya oknum Polri yang melakukan salah tembak yang tidak menuruti SOP.Yang dituangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Kewenangan Anggota Kepolisian Terhadap Tindakan Tembak Di Tempat Terhadap P…

ANALISIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN TERHADAP PELAKU NOODWEER EXCES PA…

Pada saat ini terdapat banyak sekali tindak kejahatan seperti pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, pedofilia, pembunuhan dan banyak tindak pidana lainnya. Yang dimana tindakan kejahatan ini melanggar Undang - Undang dan Hukum yang ada sehingga dapat dipidanakan dan dijatuhkan saksi. Namun tidak semua yang melanggar peraturan Undang - Undang Hukum Pidana dapat dipidana, hal itu termuat dalam Pa…

PENGATURAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA POSITIF DAN HAK A…

Skripsi ini berjudul: “Pengaturan Tindakan Kebiri Kimia Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif dan Hak Asasi Manusia (HAM)”. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang menyatakan b…

UPAYA ANONIMISASI TERHADAP IDENTITAS KORBAN DI ERA DIGITAL YANG MUDAH AKSES B…

Penelitian ini berjudul “Upaya Anonimisasi Terhadap Identitas Korban Di Era Digital Yang Mudah Akses Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/Kma/Sk/I/2011”. Rumusan yang dibahas pada penelitian ini mengenai bagaimana upaya anonimisasi identitas para korban dan bagaimana upaya anonimisasi terhadap informasi yang dikecualikan. Metode yang digunakan pada penel…

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP SUAMI YANG MELAKUKAN PENELANTARAN RUMAH TANG…

Penelitian ini berjudul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Suami yang Melakukan Penelantaran Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 943/Pid.B/2015/PN/PLG dan Putusan Nomor: 252/Pid.Sus.PN.KAG), Penelantaran dalam Rumah Tangga dapat digolongkan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence) dan merupakan strafbar feit. Penelantaran rumah tangga dimengerti sebagai tindakan mengabaika…

PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK MENERAPKAN UPAYA PENGHENTIAN PENUNTUTA…

Banyak perkara tindak pidana dengan kerugian ringan yang masih diselesaikan di pengadilan dan belum mencerminkan rasa keadilan terutama dari sisi pelaku. Jaksa sebagai penuntut umum sebagai pengendali perkara atau dominus litis berwenang untuk menentukan apakah suatu perkara layak diajukan ke tahap penuntutan atau dilakukan penghentian penuntutan. Melihat kesenjangan tersebut, Jaksa Agung Repub…

REFORMULASI KETENTUAN PIDANA MENGENAI PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG

This study is entitled "The Reformulation of Criminal Provisions on the Collection of Money or Goods". The method used in this study was a normative approach method. The legal materials used in the study were obtained from the primary, the secondary and the tertiary data. The materials were analyzed using prescriptive analysis and legal material analysis techniques, namely content analysis, and…

MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN DELIK ADUAN PADA TINGKAT PEMERI…

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, proses penyelesaian delik aduan saat ini masih mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dalam pelaksanaannya menemukan sejumlah kelemahan, sehingga untuk mengatasi persoalan tersebut diperlukan suatu solusi melalui mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian delik aduan pada tingkat pemeriksaan di P…

PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN DANA MARGIN NASABAH YANG DITERIMA SECARA ELEKT…

Dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan berjangka komiditi (PBK) didapati perbuatan oknum Pialang Berjangka (perusahaan) dengan Wakil Pialang yang ditunjuk yang tidak melaksanakan prosedur pengisian formulir penerimaan nasabah secara elektronik dan menyalahgunakan margin nasabah sehingga menimbulkan kerugian dan dugaan tindak pidana PBK terhadap nasabah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adal…

PENERAPAN SANKSI PIDANA PASAL 45 A AYAT (2) JUNCTO PASAL 28 AYAT (2) UNDANG-U…

Skripsi ini berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Pasal 45 a Ayat (2) Juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor: 280/Pid.Sus/Pn.Jkt.Sel)”. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini diantaranya, Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Pasal 45 a Ayat (2) Juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentan…

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PN PALEMBANG NOMOR 933/2020 TENTANG…

Skripsi ini berjudul ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PN PALEMBANG NOMOR 933/2020 TENTANG PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Apparat Penegak hukum di tuntut untuk menjalankan tugas sesuai dengan unsang-undang yang berujung dengan pemberian putusan dengan substansi berupa keadilan para…