PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL ATAS KULINER PEMPEK DI KOTA PALEMBANG

Pelaksanaan sertifikasi halal merupakan salah satu upaya untuk menjaga kehalalan Produk makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh umat Muslim. Pempek adalah salah satu makanan khas sumatera selatan dan telah menjadi pilihan utama bagi wisatawan dan warga lokal sebagai makanan ringan atau hidangan utama. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:1). Bagaimana pelaksanaan s…

PENGGUNAAN METODE PEMBAYARAN SHOPEE PAYLATER DAN BAYAR TUNAI DI MITRA/AGEN DA…

Shopee merupakan salah satu marketplace di Indonesia, memiliki berbagai macam metode pembayaran di dalamnya, diantaranya SPayLater dan bayar tunai di mitra/agen. SPayLater merupakan layanan pinjaman yang memungkinkan pengguna untuk membeli barang yang diinginkan dan membayarnya di kemudian hari saat jatuh tempo secara cicilan/angsuran. Sedangkan bayar tunai di mitra/agen, kita hanya perlu memba…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA PINJAMAN SECARA ONLINE DARI INTIMID…

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat, membuat munculnya peer to peer lending atau Pinjaman Uang Secara Online. Skripsi ini membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pinjaman Secara Online Dari Intimidasi Debt Collector Jasa Pinjaman Online. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif yang sumber tulisannya berdasarkan undang-undang, pera…

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PEMILIK CRYPTOCURRENCY TERHADAP KERUGIAN INVESTOR …

Perkembangan di bidang ekonomi adalah berupa mata uang virtual yang disebut dengan Cryptocurrency. Dengan perubahan pembayaran dan investasi ke arah digital, hal ini menjadikan peluang bisnis yang menjanjikan bagi siapapun. Maka dengan itu banyak dari para influencer dan artis yang menciptakan jenis Aset Kripto baru dan mempromosikan Aset Kripto tersebut ke masyarakat luas untuk diperdagangkan.…

 KARAKTER HUKUM PERSERIKATAN PERDATA NOTARIS DAN IMPLIKASI KEKOSONGAN HUKUM …

Pengaturan Persekutuan Perdata Notaris (Persekutuan) menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan (UUJN-P) adalah didirikan menurut bentuk yang diatur oleh para Notaris pada pokoknya berdasarkan ketentuan Pasal 1618 KUHPerd, tetapi unsur-unsur ketentuan ini mengandung ketidakpastian hukum karena selain tidak terdapat pengaturan mengenai dalam bentuk apa sesuatu yang dimasukkan (inbreng) dala…

PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP SITA JAMINAN DALAM PERKARA P…

Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Sita Jaminan Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 953 PK/Pdt/2018) merupakan judul skripsi saya, dilatar belakangi oleh terjadinya penyitaan atas tanah yang mana pihak ketiga tidak ikut menjadi para pihak dalam pokok perkara, bahwa tanah yang disita merupakan miliknya yang sah, sehingga melakukan gugatan perlawanan pihak ket…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA PUTUSAN NO.…

Kemajuan teknologi informasi khususnya yang terjadi pada masa ini membawa perubahan kearah yang positif namun juga dapat membawa perubahan kearah yang negatif pula, hal tersebut dibuktikan dengan timbulnya persoalan hukum baru, yaitu mengenai keamanan atas data pribadi yang berlangsung melalui media elektronik. Banyaknya pihak yang mempergunakan media elektronik tersebut selaku alat komunikasi …

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA DIRI(Analisis Penetap…

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya hasil dalam Penetapan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 30/Pdt.P/ 2021/Pn.Lht yang menolak permohonan perubahan nama diri pemohon atas nama Darmansyah, dengan maksud mengubah nama dalam sebuah sertifikat hak milik atas tanah Dan Nomor: 57/Pdt.P/2021/Pn.Lht yang menerima permohonan perubahan nama diri pemohon atas nama Vicxy Dilarose, dengan dali…

PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB PERDATA ATAS MALAPRAKTIK MEDIS OLEH DOKTER KEPADA P…

Adapun penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya produk asuransi tanggung gugat untuk profesi dokter dimana seorang pelaku perbuatan melanggar hukum dapat mengalihkan tanggung jawab keperdataannya kepada perusahaan asuransi. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan dokter serta implikasi produk asuransi tanggung gugat dalam tanggung jawab hukum …

PENERAPAN VICARIOUS LIABILITY TERHADAP NOTARIS/PPAT ATAS KESALAHAN YANG DILAK…

This study aims to analyze the application of vicarious liability to notaries/land deed officials for their Employees who forge signatures without their knowledge. It is normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The results confirm that a notary in carrying out his duties and obligations must be based on the Notary Office Regulations to safeguard the interests o…

KLAUSUL PENGEMBALIAN KEUNTUNGAN TIDAK SAH (DISGORGEMENT) SEBAGAI UPAYA MEWUJU…

Investors significantly require capital market legal protection regulation since the capital market is one of the biggest pillars of capital in the development of Indonesia. To that cause, OJK facilitates the Disgorgement clause contained in OJK regulation Number 65/pojk.04/2020 to enforce the Law on Return of Unauthorized Profits against perpetrators of capital market crimes so that they do no…

TANGGUNG JAWAB PERDATA PERUSAHAAN MEDIA ONLINE ATAS PEMBERITAAN HOAX DI TINJA…

This thesis is entitled "Civil Responsibility of Online Media Companies for Hoax Reporting in View of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions". The background of this article is How to Regulate Hoax Reporting in Online Media based on Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Informati…

KOMPETENSI NOTARIS PENGGANTI ATAS PASAL 33 UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DALA…

Substitute Notary replaces the Notary during his leave. Substitute Notaries have the same powers, obligations and prohibitions as Notaries. This is as regulated in Article 33 of the Law on Notary Positions in paragraphs 1 and 2. In the laws and regulations there are no rules regarding the competence of a Substitute Notary as in the requirements that must be met by prospective Notaries. Therefor…

Hukum Acara Perdata Indonesia

Edition

-

ISBN/ISSN

979-414-529-7

Collation

xii, 250 hlm., 21 cm.

Series Title

-

Call Number

347.095 98 Muh h

HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA, JILID KE TUJUH

-

Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Edition

-

ISBN/ISSN

979-414-878-4

Collation

xii, 284 hlm ; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

347.053 Usm p

Hukum Acara Perdata Indonesia

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xii, 250 hlm., 21 cm.

Series Title

-

Call Number

346 Muh h

ANEKA MASALAH HUKUM DAN HUKUM ACARA PERDATA

Edition

-

ISBN/ISSN

979-414-212-3

Collation

ix, 502 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

346 346 Set a

HIMPUNAN PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN-NEGERI TAHUN 1978 SEMESTER I JILID II, PE…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

196 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

347.05 Gim h

HIMPUNAN PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN-NEGERI TAHUN 1978 SEMESTER I JILID I, PER…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

196 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

347.05 Him h

KONSEP PENGATURAN E-COURT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK PENYELESAI…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-623-399-005-9

Collation

vi, 62 hlm. ; 29 cm

Series Title

-

Call Number

347.598 Ahm k

HUKUM ACARA PERDATA

-

intisari hukum acara perdata

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

96 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

347.053 Lei i

KASASI DALAM PERKARA PERDATA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xiv, 373 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

347.05 Soe k

PENGANTAR HUKUM ACARA PERDATA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

151 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346 Rub p

MEKANISME SIDANG PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DALAM SITUASI PA…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xiii, 106 hlm.:ilus.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T463622021

YURISPRUDENSI HUKUM ACARA PERDATA BAGIAN 4 Tentang Pembuktian

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-007-356-2

Collation

xxxvii, 373 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

346 Soe y

Hukum Acara Perdata

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-076-486-6

Collation

252 hlm. : ilus. ; 24 cm

Series Title

-

Call Number

346 Nur h

HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan …

Edition

1

ISBN/ISSN

979-3421-72-X

Collation

xiiv, 914 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

347.05 Har h

HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, …

Edition

2

ISBN/ISSN

978-979-007-466-8

Collation

xvi, 220 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

347.09 Win h