Perhitungan periodisasi masa jabatan Kepala Daerah dalam syarat pencalonan di Pilkada menimbulkan akibat hukum, khususnya bagi Plt. Kepala Daerah pasca Mahkamah Konstitusi memberikan norma hukum dalam Putusannya. Penelitian ini untuk menganalisis akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tentang periodisasi masa jabatan Kepala Daerah terhadap Pelaksana Tugas (Plt.), penerapan prinsip keadilan da…
Pasar Modal adalah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu namun yang diperdagangkan di Pasar Modal adalah modal atau dana. Pasar Modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat namun untuk mencapai tujuan tersebut masih terdapat hambatan diPasar Modal satu d…
Tesis ini berjudul." Apresiasi Asas Kekeluargaan Dalam Penyelesaian Perkara Koperasi Simpan Pinjam (Analis Putusan Pengdailan Negeri Yogyakarta No.119/Pdt.G/2015/Pn.Yk dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No.97/Pdt.G/2015/Pn.Skh)" yang akan membahas mengenai: Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 119/Pdt.G/2015/PN.YK yang menggunakan asas kekeluarg…
Penelitian ini berjudul “Sinkronisasi Asas Final And Binding Pada Putusan Arbitrase (Studi Putusan Arbitrase Nomor 43040/VI/ARB-BANI/2020)”. Penelitian ini membahas mengenai dua permasalahan yaitu pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Arbt/2021/ PN Mtr terhadap Putusan Arbitrase Nomor 43040/VI/ARB-BANI/2020 dan sinkronisasi asas final and binding yang diterapkan dalam Putus…
Sistem peradilan pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib mengutamakan diversi. Diversi menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum tetap harus ditegakkan hukum terhadapnya haruslah mendapatkan perlindungan dan…
Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam masa depan bangsa dan memerlukan penanganan hukum yang tegas. Penelitian ini mengkaji penerapan sanksi pidana kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak dalam Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm, menganalisis, kesesuaiannya dengan filosofi pemidanaan Indonesia, serta merumuskan konsepsi idealnya. Penelitian…
In submitting a lawsuit from the Public Prosecutor and the decisions from the Panel of Judges regarding narcotics cases, it is important to design a unique method, considering the uniqueness of each case based on a detailed analysis of the type of crime, the defendant's involvement, as well as the seriousness and type of evidence found, and weighing it in a balanced and thorough manner of the s…
Penerapan sanksi pidana minimal khusus terutama pada kasus yang korbannya anak, Penuntut Umum melihat serta mempertimbangkan jenis dakwaan yang didakwakan, dalam melakukan penuntutan (Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2I Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO4 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Dalam melaksanakan penuntutannya harus dipenuhi dengan keyakinan b…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pertimbangan Yuridis Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut hukuman mati terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah disharmoni antara praktik penuntutan pidana mati terhadap anak dan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam hukum pidana Indonesia, anak merupakan subjek…
Penelitian ini membahas penyimpangan hukum dalam praktik sewa rahim yang melibatkan para wanita-wanita Indonesia melalui situs Find Surrogate Mother. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji bentuk penyimpangan praktik sewa rahin, mekanisme kontrak sewa Rahim yang dilakukan dalam situs lind Surrogate Mother, dampaknya terhadap status nasab anak, dan upaya penertiban hukum oleh negara a…
Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menimbulkan kontroversi terkait pasal mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja usia sekolah. Kebijakan ini dinilai sebagian pihak sebagai upaya perlindungan kesehatan reproduksi, namun di sisi lain memunculkan kekhawatiran terutama dari kalangan peme…
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmoniasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengenal asas ultimum remedium. UU HPP memperluas wilayah berlakunya prinsip ultimum remedium yang sebelumnya ditentukan dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan. Berdasarkan UU HPP penerapan prinsip ultimum remedium dalam upaya penanggulangan tindak pidana pajak berlaku pada tahap penyidikan sampai dengan tahap persidanga…
Tesis ini berjudul “Pertimbangan Hukum Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Palembang Dalam Menuntut Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Sudah Berdamai”. Latar belakang penulisan ini adalah Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Jaksa Penuntut Umum senantiasa dituntut bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib…
Anak merupakan individu yang lemah dinilai dari fisik, cara berpikir, dan psikologis, oleh karena itu anak rentan menjadi objek kejahatan orang dewasa salah satunya penyalahgunaan narkotika. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain, Apa faktor kriminogen penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Musi Banyuasin?, Kendala apa saja dalam pelaksanaan upaya pencegahan yang dilakukan Ke…
Latar belakang penelitian ini adalah rencana transformasi seluruh Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan universitas dan ketidaksesuaian pengaturan pengelolaan nonakademik PTN BH yang perlu dianalisis untuk menemukan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pengaturan pengelolaan nonakademik PTN BH berdasarkan ot…
Penelitian ini berjudul “Peranan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Dalam Menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika Dan Prekursor”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tiga permasalahan yaitu peranan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dalam menetapkan status barang sitaan narkotika dan prekursor, bagaimana perbedaan implementasi penetapan status barang bukti sitaan oleh Kepala Kejaksaa…
This research is entitled The Application of Additional Penalty in Lieu of State Financial Losses in the Crime of Corruption Based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Sentencing Guidelines for Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law (Study of Decision Number. 65/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg, Decision Number 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT and Decision Number 58/Pid.Su…
Pelaku pembangunan saat ini dalam memasarkan rumah susun menggunakan pre project selling system. Pemasaran rumah susun dilakukan saat lokasi pembangunan masih berupa tanah kosong dengan menandatangani perjanjian pengikatan jual beli. Dalam penelitian ini, permasalahan muncul akibat dari pelaksanaan pre project selling system dimana pengembang tidak menyelesaikan pembangunan rumah susun sebagaim…
Abstrak Salah satu tujuan dilakukannya kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah termasuk pendaftaran tanah sistematis lengkap yaitu untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum diantaranya kepastian hukum atas objek bidang tanah. Penerapan asas kontradiktur delimitasi dalam rangka pendaftaran tanah sistematis lengkap menjadi hal yang penting untuk dikaji dalam upaya mewuj…
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PRAPERADILAN TENTANG PENETAPAN TERSANGKA Renol Ababil Penegakkan Hukum bermula dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan hingga bermuara ke Lembaga permasyarakatan yang merupakan komponen-komponen didalam system peradilan pidana. Dalam Prosesnya sering terjadi kesalahan sehingga merugikan tersangka. Penelitian ini membahas: bagaimana pertimbangan huku…
Penelitian ini adalah terhadap tanggung jawab mutlak terhadap pemberian ganti rugi kecelakaan pesawat udara studi kasus terhadap kecelakaan pesawat udara Sriwijaya Air Sj-182. Dalam penelitian ini akan dibahas Bagaimana tanggung jawab mutlak pengangkut terhadap korban kecelakaan pesawat udara menurut undang-undang nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan terkait kasus kecelakaan pesawat udara …
Legal protection for users or consumers of digital wallets in Indonesia. In the rapidly growing digital era, the use of digital wallets has become an integral and unified part of daily financial transactions, particularly in terms of money transfers. However, with the convenience offered, there also arise risks associated with the security of funds and users’ personal data. Legal protection f…
Penegakan hukum pidana terhadap larangan impor barang bekas membahas aturan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, apakah aturan tersebut sudah efektif dalam menanggulangi impor barang bekas. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis permasalahan penegakan hukum pidana terhadap impor barang bekas, serta bisa mengurangi kasus impor barang bekas. Kurang maks…
Permasalahan kredit macet di Indonesia masih tinggi. Prinsip Mengenal Nasabah merupakan upaya dasar dalam menanggulangi masalah kredit macet dan menggunakan prinsip mengenal nasabah sangat penting di dalam proses pelaksanaan pemberian kredit. Prinsip mengenal nasabah dalam pemberian kredit bank dengan jaminan hak tanggungan yang terjadi di Bank Sumsel Babel Cabang Kolonel Atmo Palembang sebagai…
Tesis ini diangkat dari permasalahan hukum yang terjadi di Kota Prabumulih mengenai adanya akta kuasa khusus yang digunakan untuk mengajukan kredit modal kerja konstruksi pada Bank yang diberikan oleh pemberi kuasa selaku Direktur CV dan penerima kuasa yang dimana permasalahan muncul dikarenakan Direktur CV menyatakan bahwa tidak pernah menandatangani akta kuasa khusus dihadapan Notaris dalam h…
Tantangan utama penerapan hak cipta di Indonesia, khususnya penggunaan lagu pada konten video berbayar tanpa izin oleh pelaku kreator di platform digital seperti TikTok, adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak cipta dan izin penggunaan karya lagu untuk tujuan komersial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaturan hukum hak cipta terkait penggunaan lagu pa…
Beragam pandangan tentang hukum pemberian nafkah kepada mantan istri telah memicu perdebatan di kalangan para ahli hukum, termasuk pandangan dari Asghar Ali Engineer. Perbedaan persepsi inilah yang mendorong pembahasan lebih lanjut mengenai perspektif Asghar Ali Engineer terkait nafkah mantan istri serta bagaimana penerapan hukumnya di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis adalah penelitian…
Penelitian ini membahas mengenai kedudukan pekerjaan dan legalitas perjanjian kerja jarak jauh (remote working) berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak ada ketentuan yang membedakan pekerja remote working dan pekerja kantoran, namun dalam praktiknya terdapat perbedaan dari segi perlakuan. Perbedaan ini dapat dilihat pada f…
ABSTRAK Indonesia termasuk negara penghasil minyak bumi yang tinggi, sehingga timbulnya permainan mafia minyak bumi di Indonesia dan menghasilkan keutungan untuk pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Agar tercapainya tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata dibidang minyak bumi harus dilakukan penerapan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 oleh Kepolisian Daera…
Pemerintah Indonesia telah mengupayakan untuk memberikan pelayanan jaminan kesehatan bagi seluruh warga negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, namun bagi manusia gerobak belum dapat merasakan pelayanan dikarenakan ada persyaratan yang belum bisa dipenuhi, tentunya hal ini bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan tesis ini adalah untuk m…