-
-
-
Skripsi ini berjudul "Dasar Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dengan Tipu Muslihat (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus- Anak/2021/PN Soe dan Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb)". Penelitian ini di latar belakangi oleh Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang melanggar pasal 82 ayat 1 UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan…
Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Sebagai Orang Yang Turut Serta Dalam Percobaan Praktik Perdagangan Orang” dengan menggunakan Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN. Sbs dan Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/ PN. Rtg sebagai pembahasannya. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.…
Kekerasan seksual pada anak sedang marak terjadi saat ini, yang mengakibatkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Penelitian ini membahas mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak berdasarkan putusan nomor 150/Pid.Sus/2020/PN.Jap dan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/…
Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Studi Putusan Nomor: 1535/Pid.Sus/2020/Pn.Plg dan Putusan Nomor: 34/Pid.Sus/2023/Pn.Atb)”. adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga dalam studi Putusan Nomor 1535/Pid.Sus/2020/PN.Plg dan Putusan…
Skripsi ini berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Disabilitas Korban Tindak Pidana Perkosaan”. Dalam penulisan skripsi ini membahas bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak disabilitas sebagai korban tindak pidana perkosaan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta analisis faktor penyebab anak penyandang disabilitas menjadi korban tindak pidana perkosaa…
Penerapan sanksi pidana minimal khusus terutama pada kasus yang korbannya anak, Penuntut Umum melihat serta mempertimbangkan jenis dakwaan yang didakwakan, dalam melakukan penuntutan (Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2I Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO4 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Dalam melaksanakan penuntutannya harus dipenuhi dengan keyakinan b…
ABSTRAK Skripsi ini berjudul Pembuktian Unsur Persetujuan (Consent) dalam Tindak Pidana Pornografi dengan Modus Jasa Prostitusi Online (Studi Putusan Nomor: 150/PID/2020/PT BDG). Kemajuan teknologi mempermudah terjadinya tindak pidana pornografi, salah satunya melalui modus jasa prostitusi online. Dalam perkara ini, pembuktian unsur persetujuan (consent) menjadi elemen penting dalam analisis pu…
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmoniasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengenal asas ultimum remedium. UU HPP memperluas wilayah berlakunya prinsip ultimum remedium yang sebelumnya ditentukan dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan. Berdasarkan UU HPP penerapan prinsip ultimum remedium dalam upaya penanggulangan tindak pidana pajak berlaku pada tahap penyidikan sampai dengan tahap persidanga…
Penelitian ini berjudul “Peranan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Dalam Menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika Dan Prekursor”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tiga permasalahan yaitu peranan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dalam menetapkan status barang sitaan narkotika dan prekursor, bagaimana perbedaan implementasi penetapan status barang bukti sitaan oleh Kepala Kejaksaa…
Skripsi ini berjudul Analisis Yuridis tentang Penjatuhan Sanksi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dps dan Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika, yang dalam beberapa kasus masih belum sepenuhnya mencerminkan pri…
The position held by a notary/PPAT is one of trust; as a trustee, the notary/PPAT is obliged to keep the contents of the deed confidential in accordance with Article 16 of the UUJN, but a new obligation has emerged, namely that the notary/PPAT must report suspicious financial transactions as stipulated in PP 61/2021, which is the implementing regulation of the Anti-Money Laundering Law 8/2010. …
Skripsi ini akan membahas mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Hakim No. 27/Pid.SusTPK/2023/PN Plg”. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Palembang, yang mana putusan tersebut membahas mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan salah salah sat…