PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN MALPRAKTIK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATA…

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan elemen penting dari kesejahteraan yang harus diwujudkan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Malpraktik sebagai suatu tindakan dalam menjalankan suatu profesi secara tidak sesuai. Malpraktik dalam profesi kedokteran melibatkan tiga aspek yaitu perlakuan yang tidak sesuai, dilakukan dengan kelalaian, dan mengandung kerug…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI PROPERTI ATAS PEMBATASAN PENYELESAIAN UTA…

Terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menginstruksikan untuk menolak permohonan pailit dan PKPU dengan menyatakan bahwa permohonan pailit dan PKPU terhadap Developer tidak memenuhi pembuktian yang sederhana membatasi Pembeli dalam hal ini sebagai Kreditor untuk menyelesaikan utang dengan mekanisme permohonan pailit dan PKPU kepada Para Developer Apartemen/Rumah Susun. Tujuan penelitian ini untuk me…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di Indonesia dan mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Sumber data primer berasal dari peraturan perundang-undangan terkait dan putusa…

PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA PENGUASAAN TANAH MILIK OR…

ABSTRAK Di Indonesia, terdapat banyak sekali permasalahan mengenai hak milik yang kerap kali terjadi, misalnya penguasaan tanah tanpa hak. Penguasaan tanah milik orang lain tanpa alas hak yang sah dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang mana dapat menimbulkan terjadinya suatu sengketa tanah karena pemegang hak yang sah kehilangan kesempatan untuk dapat menggunakan dan menik…

PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI OLEH PENANGGUNG ATAS KLAIM DANA ASURANSI JI…

Banyaknya perselisihan, terutama terkait wanprestasi dalam asuransi jiwa oleh penanggung yang tidak mampu membayar klaim sesuai kesepakatan dalam polis asuransi. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman bagi pihak tertanggung apabila terjadi sengketa wanprestasi dan mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak asuransi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis…

PERAN PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN REMISI BAGI WARGA BINAAN PELAKU …

Skripsi ini berjudul PERAN PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN REMISI BAGI WARGA BINAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PADA LAPAS KELAS 1 PALEMBANG) Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu lembaga/tempat dimana orang- orang yang telah dijatuhi sanksi pidana dengan sanksi-sanksi pidana tertentu oleh hakim kemudian harus menjalankan putusan atas sanksi pidana tersebut. Lem…

PREDATORY PRICING PADA PROGRAM 12.12 BIRTHDAY SALE PT. SHOPEE INDONESIA DITIN…

Praktik Predatory pricing merupakan tindakan anti-persaingan yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dengan cara melakukan penetapan harga di bawah average variable cost (AVC). Tindakan ini mengakibatkan matinya persaingan pada pasar bersangkutan dan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, situasi ini menyebabkan tidak adanya peningkatan kualitas, inovasi, atau pemberian layan…

STUDI KOMPARASI STANDAR KONTRAK NON-DISCLOSURE AGREEMENT (NDA) INDONESIA DENG…

Penelitian ini dilatarbelakangi karena timbulnya permasalahan-permasalahan hukum tepatnya pada suatu Perjanjian Kerahasian atau Non-Disclosure Agreement baik dalam proses pelaksanaannya maupun dalam penyelesaian sengketanya. Perjanjian Kerahasiaan (Non-Disclosure Agreements/NDA) memainkan peran penting dalam melindungi informasi rahasia dalam bisnis, pekerjaan, dan kolaborasi. Studi ini memband…

TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA YANG DINYATAKAN PAILIT …

PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dinyatatakan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkn Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 dan Nomor 1212 K/Pdt.Sus-Pailit/2020. Adapun jumlah klaim para pemegang polis yang harus dibayar oleh PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebesar Rp. 831.127.649,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat pulu…

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN ROYALTI HAK CIPTA SEBAGAI HARTA BERSAMA S…

Perceraian ialah putusnya ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam ikatan perkawinan karena alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai perbuatan hukum, perceraian memiliki akibat terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Terhadap masalah harta bersama itu dapat diselesaikan pengadilan. Skripsi ini membahas masalah bagaimana …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA PERIHAL DIKABULKANNYA GUGATAN ACTIO …

Penelitian ini dilandasi pada permasalahan hukum bisnis yang semakin meluas, dampak dari permasalahan itu kerap kali menggangu kepentingan hak subjek hukum lainnya. Keberadaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang dianggap belum mampu unttuk mengatasi seluruh permasalahan bisnis yang semakin kompleks. Adapun Tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu untuk menelaah pe…

URGENSI RATIFIKASI UNCITRAL MODEL LAW WITH GUIDE TO ENACTMENT DALAM UPAYA PEL…

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekosongan hukum dalam pengaturan kepailitan lintas batas dalam UUK-PKPU. Kepailitan mengakibatkan seluruh aset debitor dilakukan eksekusi oleh kurator untuk melunasi utang debitor kepada kreditornya. Permasalahan terjadi ketika aset yang terletak di luar negeri, sehingga sulit dilakukan eksekusi oleh kurator dikarenakan UUK-PKPU belum memiliki aturan yang j…

KEBIJAKAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LAPAS NARKOTI…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xvii, 92 hlm.: Ilus., tab.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T1736522025

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITI…

Indonesia melegalkan cryptocurrency sebagai aset komoditas. Sebagai media investasi yang memungkinkan masyarakat sebagai pengguna untuk mendapat keuntungan yang tinggi, cryptocurrency tidak menutup kemungkinan menjadi sarana tindak pidana dalam dunia cyber. Fenomena perkembangan cryptocurrency menimbulkan masalah hukum terkait masih abu-abunya regulasi yang mengatur tentang penggunaan serta per…

PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MODUS PENJUALAN MANUSIA K…

Perlindungan Hukum terhadap korban TPPO merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat penelitian ini yang berjudul “Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Modus Penjualan Manusia Ke Luar Negeri Dengan Tujuan …

POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENETAPAN SYARAT REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PID…

Penelitian ini membahas politik hukum pidana dalam penetapan syarat remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021. Putusan ini mencabut ketentuan yang mengharuskan narapidana korupsi untuk menjadi Justice Collaborator agar dapat memperoleh remisi, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Kajian ini bertu…

PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN PADA TINDAK PIDANA …

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam perkara tindak pidana ringan guna mewujudkan kepastian hukum yang adil dan efisien. Pengadilan Negeri Prabumulih dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan wilayah strategis dan sering menerima perkara tindak pidana ringan yang menuntut penyelesaian cepat. Tujuan penelitian …

PERAN PARTISIPASI PUBLIK DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENG…

Masa jabatan kepala daerah yang telah berakhir sebelum terselenggaranya pemilihan kepala daerah diisi oleh penjabat kepala daerah sementara sampai terselenggaranya pemilihan kepala daerah secara nasional. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mengatur mengenai pengangkatan penjabat kepala daerah. Skripsi ini memiliki permasalahan yaitu bagaimana mek…

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP ADVOKAT PEL…

Skripsi ini berjudul : Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Advokat Pelaku Obstruction of Justice (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst.). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sanksi pidana terhadap advokat yang terlibat dalam tindak pidana obstruction of justice dalam kasus korupsi, yang merusak integritas profesi dan sistem hukum. Penelitian …

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENJUALAN ROKOK TANPA CUKAI (STUDI PUTUSAN N…

Penjualan rokok tanpa cukai merupakan salah satu bentuk tindak pidana cukai yang menimbulkan kerugian bagi negara dan menghambat efektivitas kebijakan fiskal. Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penjualan Rokok Tanpa Cukai (Studi Putusan Nomor 2434/Pid.B/2020/PN Lbp dan Nomor 504/Pid.B/2021/PN Ckr)”. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban…

RESTITUSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYA…

Skripsi ini berjudul: RESTITUSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 101/K/PID/2024). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum yang konkret terhadap korban tindak pidana, khususnya dalam kasus penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahu…

PENGARUH KOMBINASI TERAPI BUTTERFLY HUG DAN AROMATERAPI LEMON TERHADAP PERUBA…

Academic stress is one of the problems often experienced by adolescents, especially in Islamic boarding schools that have high academic and discipline demands. Effective management of academic stress is needed to improve the psychological well-being of students. This study aims to analyze the effect of a combination of butterfly hug therapy and lemon aromatherapy on changes in academic stress i…

IMPLIKASI TUNTUTAN PENUNTUT UMUM TERHADAP STATUS BARANG BUKTI BERUPA INTAN HA…

ABSTRAK Salah satu kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia terdapat pada bahan galian B (tambang) yaitu intan, didalam dunia pertambangan terdapat juga kejahatan yang erat kaitanya dengan proses atau cara mendapatkan hasil pertambangan tersebut yang kerap menjadi suatu barang bukti dalam tindak pidana.Permasalahan yang dirumuskan dalam tesis ini adalah Bagaimana hubungan antara k…

PENGARUH FLASHCARD PLAY THERAPY TERHADAP HARGA DIRI PADA KORBAN BULLYING SEKS…

The phenomenon of sexual bullying which treats victims through forms of intimidation, oppression, or violence with a sexual connotation will have an impact on the victims’ self-esteems. One of the efforts to overcome low self-esteem is through a play therapy approach, namely flashcard play therapy. This study was conducted to analyze the effect of the flashcard play therapy on self-esteem amo…

PENENTUAN PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN KPPU TAHUN 2020-2023

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki peran sebagai lembaga penegakan hukum dan advokasi persaingan usaha. KPPU bertugas memantau dan menegakkan hukum dalam konteks persaingan usaha. Dalam hal ini perlu dikaji lebih mendalam terkait dengan fungsi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu sendiri apakah dalam memutuskan perka…

KEDUDUKAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) SEBAGAI APA…

ABSTRAK Reformasi birokrasi di Indonesia menghadapi tantangan signifikan terkait perbedaan kedudukan dan perlakuan antara Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerin…

STRATEGI KEPATUHAN HUKUM DALAM PENERAPAN ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANC…

Penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) semakin penting bagi perusahaan dalam menciptakan citra positif di mata investor. Strategi kepatuhan hukum dalam penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) menjadi faktor krusial dalam membangun profil positif perusahaan di mata investor. ESG tidak hanya mencerminkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab so…

PERBUATAN MELAWAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAKAN TARIK PAKSA OLEH DEBT COLLECTOR…

Berdasarkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi jaminan fidusia harus melalui penetapan pengadilan apabila tidak ada kesepakatan wanprestasi dan sukarela debitur. Akan tetapi, pada praktinya marak terjadi kasus penarikan paksa kendaraan debitur yang dilakukan oleh debt collector selaku jasa penagih hutang. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis apakah tindak…

 PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) TERHADAP BURUH MIGRAN INDONESIA DI MAL…

Skripsi ini menganalisis tentang perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap buruh migran Indonesia di Malaysia menurut UU No. 6 tahun 2012 tentang International Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers and Members of all Their Families. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan historis. Bur…

 PERAN PENYIDIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TEKNIK PEMB…

Undercover Buy atau lebih dikenal dengan Pembelian Terselubung, Pengaturan mengenai Teknik pembelian terselubung ini pertama kali di atur dalam Undang-Undang Narkotika No. 22 tahun 1997 dan sudah dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut. Maka dari itu penulis membahas perihal tentang “Peran Penyidik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika pada Teknik Pembelian Terselubung (Unde…