PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA NOTARIS DAN PENJUAL YANG TURUT SERTA DALAM P…

A notary as a public official is an official who is given a task to make an authentic deed. However, notaries do not carry out their profession, rarely summoned by the police for participating in the forgery of authentic deeds. In this case, the Notary participated together with the seller in falsifying the power of attorney deed to sell land. So, it is deemed necessary to know the Legal Respon…

PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS YANG TIDAK MEMELIHARA DAN MENGURUS MINUTA AKTA NO…

The Notary Protocol is a collection of documents which constitute the State Archives which must be kept and maintained by the Notary. Notaries also have the obligation to make a Deed in the form of Deed Minutes and save it as part of the Notarial Protocol. "Make a Deed in the form of Deed Minutes and save it as part of the Notary Protocol". A Notary's responsibilities while serving are also rel…

UPAYA HUKUM NOTARIS DALAM PEMULIHAN NAMA BAIK ATAS REKOMENDASI SANKSI DARI MA…

Article 22 of Regulation of Minister of Law and Human Rights No. 5 of 2020 explains that legal facts examination on allegation of Notary violation from public reports, shall be implemented based on final court decisions. There were several cases where Regional Supervisory Council provided recommendations to Local Supervisory Council based on reports from public on Notaries, during judicial proc…

PERAN NOTARIS/PPAT YANG BERTINDAK SEBAGAI PERANTARA BERKAITAN DENGAN JUAL BEL…

THE ROLE OF NOTARIES/PPAT WHO ACT AS INTERMEDIARIES IN RELATED TO THE SALE AND PURCHASE OF LAND (Case Study of Decision Number. 98 PK/Pid.Sus/2009) Notaries as public officials are authorized to make authentic deeds and other authorities in carrying out their duties. It is undeniable that along with the development of the times, notaries have an increasingly important role in every legal relati…

AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS YANG MENINGGALKAN JABATANNYA TANPA IZIN CUTI

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu kewajiban notaris adalah tetap aktif menjalankan tugas jabatannya kecuali dalam kondisi tertentu yang diizinkan secara hukum, salah satunya melalui mekanisme cuti. Namun, dalam praktiknya, terdapat notaris yang meninggalkan jabatannya tanpa me…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG AKTANYA TIDAK DAP…

The Indonesian government guarantees legal certainty of land ownership for its citizens through the Basic Agrarian Law (UUPA) No. 5 of 1960. Land has high strategic and economic value, thus requiring valid proof of ownership. An authentic deed prepared by a Land Deed Official (PPAT) serves as valid legal evidence for registration at the Land Office, especially for the transfer or encumbrance of…

EDUKASI KEILMUAN DI MEDIA SOSIAL OLEH NOTARIS DALAM RANGKA PELAYANAN KEPADA P…

The utilization of social media can be an effective breakthrough for notaries to provide legal education and counseling, given the profound impact of globalization, which has led people to prefer seeking information on social media and the internet over reading books or consulting experts directly. This phenomenon is attributed to several factors, including the ease of access via smartphones, w…

 PERAN NOTARIS/PPAT DALAM MEMBUAT AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKT…

Currently, the role of a notary/PPAT covers various things, the public's need for the function of a Notary/PPAT in daily life has spread to various aspects of life, such as financing matters involving banking and requiring mortgage guarantees as the basis for guaranteeing someone's financing loan. This research aims to analyze, find out and understand how the Notary/PPAT's authority regulates t…

PELANGGARAN LISENSI PATEN OLEH PENERIMA LISENSI TERKAIT KLAUSULA PEMBERIAN LI…

This study aims to determine and analyze violations of the contents of the patent license agreement committed by licensees. In addition, to analyze the role of the notary in making a license agreement. This research is a normative legal research. The approach used in this research is a statutory approach as well as a conceptual approach. The results of this study indicate that the law has regul…

KEPASTIAN HUKUM AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK (E-R…

Penelitian ini berjudul “Kepastian Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (e-RUPS) Oleh Notaris Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Terbuka.” Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa RUPS dapat diadakan secara elektronik melalui media telekonferensi sedangkan dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Nom…

PEMENUHAN HAK PEMILIK TANAH DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI BERULANG

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xvii, 60 hlm.; ill.; tab.; 29 cm.

Series Title

-

Call Number

T1727292025

PERAN NOTARIS TERHADAP LELANG EKSEKUSI MELALUI MEKANISME AGUNAN YANG DIAMBIL …

Credit is one of the Bank's products that become one of the factors of economic growth in society. Before providing credit, the Bank first analyzes the debtor and collateral that is guaranteed to avoid problems that can harm the Bank. However, the possibility of bad debt cannot be avoided. So that for bad debt, the Banking Law has regulated the takeover of collateral either through auction or o…

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BANK DAN NOTARIS DAN IMPLIKASI HUKUMNYA TERHADAP…

A cooperation agreement between a bank and a notary is a form of cooperation that is very important in the process of binding an agreement. The form of a cooperation agreement between a bank and a notary is usually made in written form. A written cooperation agreement is usually in the form of a contract or agreement letter made with the approval of the bank and the notary. The purpose of this …

WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM SENGKETA WARIS ISLAM

Anak adalah amanah Tuhan yang perlu dijaga dan dibesarkan. Tidaklah sedikit dari pasangan suami-istri mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan sehingga mereka melakukan adopsi atau pengangkatan anak. Dalam hukum Islam anak angkat bisa mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya melalui jalur wasiat wajibah. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang peran dan…

PERALIHAN HAK ATAS TANAH SECARA PEWARISAN LANGSUNG KEPADA SALAH SATU AHLI WAR…

Pendaftaran tanah yang terjadi akibat peralihan hak atas tanah secara waris ini timbul karena si pewaris telah meninggal dunia, dan hak atas tanahnya beralih ke ahli warisnya dan harus mendaftarkan peralihan hak atas tanah tersebut ke Kantor Pertanahan yang menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para ahli waris. Dalam praktiknya, peralihan hak atas tanah k…

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA WASIAT YANG MENGAKIBATKAN SENGKETA DIANT…

The family meeting resume becomes the basis for the formation of the will deed, causes the will to contain legal defects. The notary as the official making the will deed has committed an unlawful act as the Supreme Court Decision Number. 1968k/Pd1/2018, the will deed is mull and void. This study aims to determine the judge's considerations regarding the cancellation of the will deed, the notary…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PERBANKAN TERKAIT ADANYA AKTA PEMBERIAN HAK …

Perbankan dalam menyalurkan kreditnya memerlukan sebuah jaminan agar dapat memberikan kredit sesuai dengan kebutuhan. Jaminan yang dimaksud yaitu hak tanggungan yang dibebankan atas suatu hak atas tanah untuk jaminan suatu pelunasan utang tertentu. Dalam proses pembebanan hak tanggungan tersebut harus memperhatikan kelengkapan data dan persyaratan yang telah ditentukan. Dalam perjanjian kredit,…

PENYELESAIAN PERMASALAHAN AKIBAT PENYALAHGUNAAN SURAT IZIN PENGHUNIAN RUMAH D…

The objective to be achieved in this study are to determine the position and function of the Military Official Residence Occupancy Perm gbit issued by Kodam II/Sriwijaya, what factors cause misuse of the Military Official Residence Occupancy Permit, and how to resolve the problem of the Military Official Residence Occupancy Permit (OP). The method used normatively is an approach taken to analyz…

AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) SEBAGAI PROSES PERALIHAN HAK ATAS…

Land is one part of the natural resources on earth that is very vital for all life on earth, especially for humans. Land sellers or developers often use a binding agreement (PPJB) for the sale and purchase transaction which serves as an advance payment from the buyer. However, sellers are often not clear in buying and selling land, such as the case of Court Decision Number 51/Pdt.G/2022/PN.Kla …

KEABSAHAN AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) YANG DIBUAT DENGAN MENGGUNAKA…

As a result of the Covid-19 pandemic which hit Indonesia from 2020 to 2023 and caused a shift in lifestyle and thinking styles in society, the law continues to follow developments in society's needs. One of the solution is Cyber Notary. Cyber notary is stated in Article 15 paragraph (3) UUJN. The type of research used is normative research and then uses the statutory approach and conceptual app…

PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS YANG MENCAN…

Penelitian ini membahas tentang Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang Mencantumkan Pihak Pemilik Manfaat (Beneficial Owner); Sehingga permasalahan yang di angkat adalah mekanisme dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas yang mencantumkan pihak pemilik manfaat oleh Notaris; Kendala Notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas yang mencantumk…

PROSEDUR DAN TAHAPAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS OLEH MAJELIS P…

As public officials, notaries are required to perform their duties in accordance with the applicable code of ethics and regulations. However, in practice, various violations that have the potential to harm society still occur. This study aims to analyze the examination procedures for notaries who violate the code of ethics, particularly those who have been subjected to criminal sanctions. Addit…

KEWENANGAN PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN SANKSI KODE ETIK KEPADA NOTARIS OLEH DE…

The UUJN stipulates that not only the Honorary Council but also the Supervisory Board has the authority to examine alleged violations of the code of ethics and impose sanctions on the code of ethics, but there are differences in the mechanism between the two. This research is normative legal research with the source of research material in the form of secondary data collected through literature…

KEWAJIBAN NOTARISMELEKATKAN SIDIK JARI PARA PENGHADAP PADA MINUTA AKTA

Sidik jari adalah pola garis-garis unik pada ujung jari yang tidak berubah seumur hidup dan berbeda pada setiap orang, sehingga pelekatannya pada Minuta Akta penting dalam rangka pembuktian bahwa yang melakatkan benar adalah penghadap. Pelekatan sidik jari para penghadap pada Minuta Akta adalah kewajiban Notaris, tetapi terdapat ketidaksinkronan pengaturan yang tidak mensyaratkan pelekatan sidi…

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DARI AKTA YANG DIBUATNYA

ABSTRACT It often happens that the Land Deed Official is involved in legal cases regarding the material truth of the deed he made either because of the fault of the Land Deed Official himself or the fault of the parties. This gives rise to liability both acting individually and acting through position. This thesis discusses the problem of the regulation of the responsibility of the Land Deed Of…

PENERAPAN ASAS LATIFUNDIA ATAS PENGUASAAN TANAH PERTANIAN BERDASARKAN NILAI K…

Penelitian ini bertujuan Untuk menjelaskan Penerapan asas latifundia kepemilikan hak atas tanah berdasarkan nilai keadilan di Kabupaten Musi Rawas.pengetahuan atas penguasaan tanah yang luas sekali terdapat suatu batas maksimum seseorang boleh mempunyai tanah terutama tanah pertanian asas latifundia adalah penetapkan batas penguasaan minimum pemilikan tanah. Pendekatan yang digunakan ialah Pend…

PERANAN NOTARIS DALAM PERALIHAN (TAKE OVER) KREDIT ANTAR BANK.

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai peranan Notaris dalam mekanisme peralihan atau take over kredit dan perlindungan hukum bagi kreditur Take Over Kredit. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif.Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.Data primer merupakan data utama penelitian yang diperoleh langsung dar…

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA DENGAN…

This study was aimed at explaining the Implementation of Land Procurement for the Development of Trans-Sumatra Toll Road with the Object of Village Treasury Land (A Study of Land Procurement in Mesuji Raya District, Ogan Komering Ilir Regency). Land procurement is a government effort to acquire land for various development purposes, especially those serving public interests. This study used a s…

DAMPAK HUKUM LAYANAN LEGALISASI APOSTILLE OLEH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak hukum bagi akta-akta yang dibuat oleh notaris sejak dimulainya implementasi legalisasi Apostille. Legalisasi Apostille merupakan tindakan untuk mengesahkan tanda tangan pejabat, pengesahan cap, dan/atau segel resmi dalam dokumen yang dimohonkan berdasarkan verifikasi yang diakui secara internasional dalam Convention Abolishing the Requirement of …

PERJANJIAN NOMINEE ANTARA WARGA NEGARA ASING DAN WARGA NEGARA INDONESIA DALAM…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan dan keberlakuan perjanjian nominee dalam hukum perdata di Indonesia, dan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dan akibat hukum dari akta notaris yang mengandung nominee untuk kepemilikan tanah bagi warga negara asing di Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 787/Pdt.G/2014/PN.DPS, serta untuk mengetahui tang…