HUKUM INTERNASIONAL: SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HINGGA PASCA PERANG DINGIN

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-99833-2-6

Collation

xii, 290 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

341 Hat h

HUKUM INTERNASIONAL KONTEMPORER 2

Edition

1

ISBN/ISSN

979-587-265-7

Collation

iv, 571 hlm. : ilus. 24 cm

Series Title

-

Call Number

341 Usm h

TANGGUNG JAWAB BANK DUNIA DAN IMF SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL: Studi T…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-18634-1-4

Collation

xiv, 314 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

341.522 Lev t

HUKUM PIDANA Internasional: Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional, E…

Edition

2

ISBN/ISSN

978-602-422-310-6

Collation

x, 356 hlm. ; ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

341.4 Dia h

PENERAPAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP AHLI WARIS YANG TELAH KELUAR DARI AGAMA ISL…

Menurut pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan ahli waris non muslim serta mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menyelesaikan perka…

PEMBATALAN PERKAWINAN SEBAB ADANYA HUBUNGAN SEPERSUSUAN DAN KEDUDUKAN ANAK AK…

The vision of marriage is to unite a man and a woman before God Almighty as husband and wife, creating a sacred bond that will last a lifetime and bring happiness to their family. However, not every marriage is legally valid. Based on Article 70 of the Compilation of Islamic Law (KHI) and Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, one of the grounds for dissolving a marriage is the existence of a r…

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PELAKU SEBAGAI …

Dalam penelitian ini penulis menemukan permasalahan adanya persamaan dan perbedaan dalam lingkup perlindungan hukum bagi saksi pelaku sebagai justice collaborator antara Indonesia dan Belanda sehingga yang menjadi pembahasan oleh penulis tentang bentuk perlindungan hukum bagi saksi pelaku sebagai justice collaborator di Indonesia dan bentuk perlindungan hukum bagi saksi pelaku sebagai justice c…

IMPLEMENTASI FUNGSI INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM OPERASI TANGKAP TANGAN PADA PER…

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia terkhusus pada Pasal 30B menandai dimulainya paradigma penegakan hukum secara proaktif-preventif oleh kejaksaan melalui bidang intelijen kejaksaan sebagai “indera adhyaksa”. Skripsi ini merumuskan permasalahan yakni bagaimana implementasi fungsi intelijen kejaksaan dalam OTT Tindak Pidana Korupsi da…

PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PEND…

Skripsi ini berjudul ”PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS”. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan bagian dari keuangan negara yang pengelolaannya menuntut pengawasan internal guna menjamin akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan hukum. Meskipun pemerintah telah membangun SPIP dan mene…

KEKUATAN EKSEKUTORIAL JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH YANG TUMPANG TINDIH: …

The thesis titled "The Executorial Power of Land Mortgage Guarantees on Overlapping Land (Study of Decision Number 32/Pdt.G/2025/PN Plg)" is motivated by legal issues concerning the execution of Land Mortgage guarantees on land objects that are claimed to overlap by third parties, thereby causing legal uncertainty in the practice of executing security rights. The issues discussed in this study …

PENERAPAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA TAH…

This research is motivated by numerous cases of violations of the rights of migrant domestic workers in Malaysia, which contradict the bilateral agreement embodied in the 2022 Memorandum of Understanding (MoU), including through recruitment practices that are outside the scope of the agreement. This research aims to analyze the implementation of this bilateral agreement as reviewed through the …

MILITERISASI RUANG ANGKASA DITINJAU DARI OUTER SPACE TREATY 1967: STUDI KASUS…

Perkembangan uji coba senjata anti-satellite (ASAT) oleh Tiongkok pada 2007 dan Rusia pada 2021 telah menimbulkan ancaman serius terhadap infrastruktur antariksa Amerika Serikat. Merespons hal tersebut, pada 20 Desember 2019 Amerika Serikat membentuk United States Space Force (USSF) sebagai angkatan bersenjata yang bertugas dalam operasi militer terkait ruang angkasa. Namun, pembentukan USSF me…

PENGELOLAAN TANAH ULAYAT DALAM RANGKA PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA DI KABUPAT…

Pada penelitian ini, penulis mengkaji mengenai perlindungan hukum masyarakat adat Batak Simalungun atas tanah ulayat yang berkonflik dengan PT Toba Pulp Lestari. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana mekanisme penguasaan dan kepemilikan tanah ulayat masyarakat adat Batak Simalungun di Kabupaten Simalungun?; dan 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarak…

HAM PEREMPUAN: KRITIK TEORI HUKUM FEMINIS TERHADAP KUHP

Edition

-

ISBN/ISSN

979-1073-55-4

Collation

xvi, 151 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

323.34 Sav h

KEWENANGAN NOTARIS DALAM MENSERTIFIKASI TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA PERJANJIAN …

The rapid development of digital technology has led to the widespread use of Fintech Lending agreements as electronic contracts in modern financial transactions. However, this technological progress has not been accompanied by adequate regulatory readiness, particularly regarding the role and authority of Notaries in ensuring legal certainty for digital transactions. Article 15 paragraph (3) of…

PENUNDAAN PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NA…

Skripsi ini dilatarbelakangi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K Pid 2019 yang menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan kepada Silfester Matutina dalam perkara pencemaran nama baik dan fitnah. Pelaksanaan putusan ini menampilkan permasalahan pada tahap akhir sistem peradilan pidana, yakni eksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tetapi pelaksanaan eksekusi pemidanaannya tertund…

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA SE…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kebijakan Hukum Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Sejak Berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah ketidakefektifan penerapan hukum dalam penanganan tindak pidana konservasi yang berdampak pada rendahnya perlindungan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistem. Dalam hukum Indo…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN KLA…

Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Direksi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Klaim Asuransi.” Prinsip Ex-gratia merupakan praktik kebiasaan dalam penyelesaian perselisihan klaim asuransi yang diberikan atas kebijakan direksi perusahaan yang tidak bersumber dari kewajiban kontraktual dan keberlakuannya tidak memiliki landasan yuridis. Dalam penerapannya, prinsip Ex-gratia …

MALADMINISTRASI DALAM TATA KELOLA TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA TERKAIT KEPA…

Praktek maladministrasi dalam tata kelola terhadap aparatur sipil negara terkait kepangkatan dan golongan pada pemerintahan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, merugikan hak karier ASN, serta menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini menjelaskan faktor-terjadinya maladministrasi dalam tata kelola aparatur sipil negara terkait kepangkatan dan golongan ser…

TRANSFORMASI PELAYANAN MELALUI SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Transformasi pelayanan perpajakan melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) merupakan bagian penting dari modernisasi tata kelola keuangan negara guna meningkatkan tax ratio Indonesia yang cenderung stagnan pada kisaran 10–12% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) selama dua dekade terakhir dan kelemahan sistem lama yang masih fragmentaris serta peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. A…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN AKIBAT MALADMINISTRASI PELAYANAN KESEHATAN

Maladministrasi dalam pelayanan kesehatan yang mengakibatkan kerugian bagi pasien sebagai pengguna layanan publik bidang kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pasien yang dirugikan akibat maladministrasi dalam pelayanan kesehatan serta mengkaji mekanisme pertanggungjawaban hukum penyelenggara pelayanan kesehatan menurut hukum administrasi negara. …

ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI GLOBAL

Edition

-

ISBN/ISSN

979-450-403-3

Collation

231 hlm ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

343.034 Suh a

ASPEK HUKUM DAN FUNGSI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-14978-1-4

Collation

xvii, 317 hlm. ; 26 cm.

Series Title

-

Call Number

336.7 Zai a

RATIO DECIDENDI PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIA…

Skripsi ini membahas dasar pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan diversi kepada perkara anak yang bertentangan dengan syarat diversi, serta untuk mengetahui upaya hukum dalam penetapan diversi. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Diversi merupakan salah satu bentuk restorative justice yang berfungsi sebagai mekanisme peralihan penyelesaian…

KONKRETISASI ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDAN…

This thesis is titled “The Application of the Best Interest of the Child Principle in Handling Criminal Cases of Sexual Violence,” and it discusses the concrete forms of applying the best interest of the child principle in handling criminal cases of sexual violence committed by children against other children. The objectives of this study include an analysis of the implementation of the bes…

KONVERGENSI NILAI PANCASILA DAN PARADIGMA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM SIS…

This dissertation is motivated by the disharmony between accelerated economic development and the preservation of environmental functions in Indonesia. The current Environmental Protection and Management (PPLH) legal system is considered to be dominated by a rigid anthropocentric and positivistic paradigm, often failing to capture the moral values and wisdom living within society. This study ai…

PENGUATAN HUKUM ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS BADAN USAHA MILIK NEG…

Law No. 16 of 2025 on the Fourth Amendment to Law No. 19 of 2003 recognizes Alternative Dispute Resolution (ADR) through deliberation and mediation, with agreements that are final and binding for the parties in dispute. However, this regulation only applies to disputes between state-owned enterprises (SOEs), while disputes between SOEs and Private-Owned Enterprises (POEs) are not regulated for …

DINAMIKA PENAFSIRAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL DALAM PENENTUAN LEGAL STANDING PE…

Penerapan legal standing dalam pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan inkonsistensi dalam beberapa kajian putusan. Legal standing dan kerugian konstitusional merupakan syarat formil pengujian undang-undang di MK, di mana pemohon harus menunjukkan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan secara spesifik dan aktual atau potensial. Meskipun Undang-Und…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LANJUT USIA PASCA BERLAKUNYA…

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023”. Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan hakim dalam m…

TABRAKAN KAPAL PERMUKAAN OTONOM (MARITIME AUTONOMOUS SURFACE SHIPS (MASS)) DI…

Perkembangan peraturan Kapal Permukaan Otonom (Maritime Autonomous Surface Ships (MASS)) menghadirkan tantangan dalam kerangka hukum internasional terkait keselamatan maritim, khususnya dalam Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG) 1972. Tantangannya terletak pada ketidaksesuaian ketentuan COLREG yang berorientasi pada manusia dengan MASS tidak bera…