PENGELOLAAN TANAH ULAYAT DALAM RANGKA PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA DI KABUPAT…

Pada penelitian ini, penulis mengkaji mengenai perlindungan hukum masyarakat adat Batak Simalungun atas tanah ulayat yang berkonflik dengan PT Toba Pulp Lestari. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana mekanisme penguasaan dan kepemilikan tanah ulayat masyarakat adat Batak Simalungun di Kabupaten Simalungun?; dan 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarak…

PENUNDAAN PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NA…

Skripsi ini dilatarbelakangi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K Pid 2019 yang menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan kepada Silfester Matutina dalam perkara pencemaran nama baik dan fitnah. Pelaksanaan putusan ini menampilkan permasalahan pada tahap akhir sistem peradilan pidana, yakni eksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tetapi pelaksanaan eksekusi pemidanaannya tertund…

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA SE…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kebijakan Hukum Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Sejak Berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah ketidakefektifan penerapan hukum dalam penanganan tindak pidana konservasi yang berdampak pada rendahnya perlindungan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistem. Dalam hukum Indo…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN KLA…

Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Direksi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Klaim Asuransi.” Prinsip Ex-gratia merupakan praktik kebiasaan dalam penyelesaian perselisihan klaim asuransi yang diberikan atas kebijakan direksi perusahaan yang tidak bersumber dari kewajiban kontraktual dan keberlakuannya tidak memiliki landasan yuridis. Dalam penerapannya, prinsip Ex-gratia …

TRANSFORMASI PELAYANAN MELALUI SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Transformasi pelayanan perpajakan melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) merupakan bagian penting dari modernisasi tata kelola keuangan negara guna meningkatkan tax ratio Indonesia yang cenderung stagnan pada kisaran 10–12% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) selama dua dekade terakhir dan kelemahan sistem lama yang masih fragmentaris serta peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. A…

RATIO DECIDENDI PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIA…

Skripsi ini membahas dasar pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan diversi kepada perkara anak yang bertentangan dengan syarat diversi, serta untuk mengetahui upaya hukum dalam penetapan diversi. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Diversi merupakan salah satu bentuk restorative justice yang berfungsi sebagai mekanisme peralihan penyelesaian…

KONKRETISASI ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDAN…

This thesis is titled “The Application of the Best Interest of the Child Principle in Handling Criminal Cases of Sexual Violence,” and it discusses the concrete forms of applying the best interest of the child principle in handling criminal cases of sexual violence committed by children against other children. The objectives of this study include an analysis of the implementation of the bes…

KONVERGENSI NILAI PANCASILA DAN PARADIGMA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM SIS…

This dissertation is motivated by the disharmony between accelerated economic development and the preservation of environmental functions in Indonesia. The current Environmental Protection and Management (PPLH) legal system is considered to be dominated by a rigid anthropocentric and positivistic paradigm, often failing to capture the moral values and wisdom living within society. This study ai…

PENGUATAN HUKUM ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS BADAN USAHA MILIK NEG…

Law No. 16 of 2025 on the Fourth Amendment to Law No. 19 of 2003 recognizes Alternative Dispute Resolution (ADR) through deliberation and mediation, with agreements that are final and binding for the parties in dispute. However, this regulation only applies to disputes between state-owned enterprises (SOEs), while disputes between SOEs and Private-Owned Enterprises (POEs) are not regulated for …

DINAMIKA PENAFSIRAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL DALAM PENENTUAN LEGAL STANDING PE…

Penerapan legal standing dalam pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan inkonsistensi dalam beberapa kajian putusan. Legal standing dan kerugian konstitusional merupakan syarat formil pengujian undang-undang di MK, di mana pemohon harus menunjukkan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan secara spesifik dan aktual atau potensial. Meskipun Undang-Und…

Ex Aequo Et Bono Anomali dalam Choice of Law, Menuju Choice of Paradigm

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-7963-22-1

Collation

154 hlm.; 23 cm

Series Title

-

Call Number

340.1 Pra E

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LANJUT USIA PASCA BERLAKUNYA…

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023”. Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan hakim dalam m…

TABRAKAN KAPAL PERMUKAAN OTONOM (MARITIME AUTONOMOUS SURFACE SHIPS (MASS)) DI…

Perkembangan peraturan Kapal Permukaan Otonom (Maritime Autonomous Surface Ships (MASS)) menghadirkan tantangan dalam kerangka hukum internasional terkait keselamatan maritim, khususnya dalam Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG) 1972. Tantangannya terletak pada ketidaksesuaian ketentuan COLREG yang berorientasi pada manusia dengan MASS tidak bera…

WEWENANG PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DALAM PENGAWASAN PENYEDIAAN FASILITAS PELA…

Individuals with disabilities have a constitutional right to equal access to public services, including public transportation. However, in the City of Palembang, various barriers still exist in the provision of disability-friendly facilities. This study aims to examine the authority of the Palembang City Government in supervising public transportation facilities for persons with disabilities an…

PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENDAMPINGAN ANAK PELAKU TINDAK PIDAN…

Kondisi fisik dan mental yang masih lemah, menyebabkan anak rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi, tidak jarang anak yang terlibat proses hukum mengalami tekanan dan stigmatisasi, terutama dalam kasus asusila yang masih dianggap tabu di masyarakat. Untuk memastikan hak-hak anak berkonflik dengan hukum (ABH) terlindungi, pemerintah melakukan upaya penegakan hukum melalui sistem peradilan pi…

PENYELESAIAN PERMASALAHAN LIMBAH LINTAS DAERAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM LINGK…

Skripsi ini membahas isu hukum tentang permasalahan limbah lintas daerah yang merupakan persoalan lingkungan yang berdampak serius terhadap hubungan antarpemerintah daerah di Indonesia. Limbah yang dihasilkan suatu daerah kerap mencemari wilayah administratif lain sehingga menimbulkan konflik, kerugian ekonomi, gangguan kesehatan, serta pencemaran air dan tanah. Kondisi ini dipicu oleh keterbat…

ILMU HUKUM Di Tengah Arus Perubahan

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-6854-11-7

Collation

xxiii, 136 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

340 Rah i

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI SECARA KOMER…

Fenomena eksploitasi ekonomi secara komersial pada anak di Indonesia masih menjadi masalah serius yang semakin mengkhawatirkan dan mengancam generasi penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya perlindungan hukum anak korban eksploitasi ekonomi secara komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pe…

OPTIMALISASI RESTITUSI DALAM PUTUSAN HAKIM SEBAGAI BENTUK PEMULIHAN HAK KORBA…

Penelitian ini menganalisis penerapan restitusi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 52/Pid.Sus/2023 dan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 47/Pid.Sus/2023. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis putusan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat p…

TANGGUNG JAWAB HUKUM NOMINEE ATAS SAHAM DALAM PERJANJIAN PINJAM NAMA YANG MEN…

Perkembangan investasi dan kepemilikan saham di Indonesia memunculkan praktik perjanjian pinjam nama atau nominee agreement dalam kepemilikan saham Perseroan Terbatas, di mana nominee tercatat sebagai pemegang saham formal sedangkan beneficial owner merupakan pemilik manfaat secara substantif. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum terkait status hubungan hukum dan tanggung jawab apabila terja…

PERMOHONAN KEBERATAN IMPORTIR ATAS PENETAPAN NILAI PABEAN PADA DIREKTORAT JEN…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penetapan nilai pabean terhadap barang impor yang berlaku di Indonesia serta bentuk perlindungan hukum terhadap importir terkait penetapan nilai pabean oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penetapan nilai pabean memiliki peranan penting sebagai dasar penghitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, sehingga setiap perbedaan penilaian…

PERTIMBANGAN HAKIM MILITER TIDAK MENGGABUNGKAN GUGATAN GANTI RUGI DALAM PERKA…

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak diterapkannya penggabungan gugatan ganti rugi dalam putusan perkara delik penipuan yang melibatkan prajurit TNI di Pengadilan Militer I-05 Palembang. Padahal, Pasal 183 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer memberi dasar normatif bagi korban untuk menuntut pemulihan kerugian materiil bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana. Pe…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA BARISTA YANG MELEBIHI JAM KERJA

Pesatnya pertumbuhan bisnis coffee shop membuka lapangan kerja bagi barista, namun memicu permasalahan ketenagakerjaan seperti jam kerja berlebih. Skripsi ini memiliki permasalahan yaitu bagaimana pengaturan hak-hak pekerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi dan melindungi hak-hak peker…

PERLINDUNGAN TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG BEKERJA DI KAPAL PERIKANAN …

Penulis dalam penelitian ini meneliti eksploitasi dan pelanggaran hak-hak Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia di sektor perikanan internasional. Penulis mengangkat 3 (tiga) masalah dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, instrumen hukum internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur mengenai perlindungan ABK Indonesia di kapal perikanan asing; Kedua, posisi kasus eksploitasi AB…

PENARIKAN LANGSUNG OBJEK JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKU…

Pasca Pengujian Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia Oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 pelaksanaan hak eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia harus melalui penetapan pengadilan apabila tidak ada kesepakatan wanprestasi dan kesukarelaan debitur untuk menyerahkan objek Jaminan Fidusia. Sehingga dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, perbuatan melawan hukum…

KEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PENGURUSAN KONTRAK BISNIS BAGI PIHAK…

Balai Harta Peninggalan (BHP) merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mewakili kepentingan hukum pihak yang tidak hadir (afwezigheid), termasuk dalam pengelolaan kontrak bisnis. Ketidakhadiran salah satu pihak dalam hubungan kontraktual berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi pihak lain yang berkepentingan. Oleh karena itu, BHP memiliki peran s…

PENGGUNAAN INFORMED CONSENT DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA MALPRAKTIK PADA P…

Penelitian ini dilatarbelakangi dari banyaknya laporan kasus malpraktik medis yang terjadi karena pelanggaran pelaksanaan informed consent dalam pelayanan medis. Hal ini menyebabkan pembuktian dalam perkara malpraktik medis di pengadilan menjadi lebih kompleks karena proses pemeriksaan tidak hanya mencakup pembuktian terhadap tindakan medis yang dilakukan dokter, tetapi juga kualitas informasi …

METODE HIPNOTERAPI SEBAGAI SARANA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA JUDI ONLINE

Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya praktik judi online yang berdampak pada aspek ekonomi, sosial, dan psikologis pelakunya. Penanganan tindak pidana judi online yang selama ini berfokus pada pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dinilai belum efektif karena belum menyentuh akar permasalahan utama berupa kecanduan. Seiring d…

PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI DALAM TINDAK PIDANA PERDAG…

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan memerlukan penanganan hukum yang tegas. TPPO telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagai lex specialis, namun dalam praktik peradilan masih ditemukan penerapan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bersifat umum. Kondisi ini menimbulkan persoalan dalam …

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN PERINGKAT KEDUA DALAM PEL…

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang Hak Tanggungan peringkat kedua dalam pelaksanaan Parate eksekusi yang hanya memberikan kewenangan eksekusi langsung kepada pemegang hak tanggungan peringkat pertama. Kondisi ini menimbulkan persoalan bagi kreditur pemegang hak tanggungan peringkat kedua yang tidak dapat mengeksekusi jaminan. Penelitian ini bertujuan untuk men…