PERTANGGUNGJAWABAN SUBSTANSI MATERIIL DARI KEWAJIBAN PENCANTUMAN HARTA KEKAYA…

A foundation is a legal entity that has special privileges because it carrics out social business activities and does not prioritize profit as the purpose of its establishment. The enactment of Law Number. 28 of 2004 concerning Amendments to Law Number 16 of 2001 concerning Foundations reconstructs the legal status of Foundations whose Articles of Association have never been registered to the D…

ANALISIS KEBIJAKAN DIGITALISASI DALAM AKTA NOTARIS

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses kebijakan pembuatan akta secara digitalisasi dan untuk mengetahui juga menganalisis tanggung jawab notaris terhadap penyimpanan minuta akta secara digitalisasi. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, karya ilmiah, kasus, buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan…

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) ATAS PE…

Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Tesis ini membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban hukum PPATS dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB) yang mengandung keterangan palsu dan akibat hukum terhadap PPATS, para pihak dan AJB yang di…

KEKUATAN PEMBUKTIAN TERHADAP SALINAN AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS P…

In several transactions in Indonesia, an authentic deed is required which can be used as proof. The provisions of article 16 paragraph (1) letter b UUJN where the Notary is obliged to make minutes of the deed and save it as part of the notarial protocol is an implementation of the words "save the deed" from the provisions of Article 15 paragraph (1) UUJN. The research is related and focuses its…

INTEGRASI VALIDASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAS PEROLEHAN H…

Hukum waris memegang peran yang sangat penting adanya peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang terjadinya kematian. Adanya ketidak sinkronisasi dalam peraturan hukum waris yaitu antara Bapenda Kota Palembang Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2021 dengan sistem peralihan hak yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palembang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertana…

PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS YANG MENCAN…

Penelitian ini membahas tentang Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang Mencantumkan Pihak Pemilik Manfaat (Beneficial Owner); Sehingga permasalahan yang di angkat adalah mekanisme dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas yang mencantumkan pihak pemilik manfaat oleh Notaris; Kendala Notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas yang mencantumk…

EKSISTENSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS SEBAGAI LE…

A notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and has other authorities as referred in Law Number. 2 of 1024 concerning the Position of Notaries. In carrying out thier position as a public official, it is not uncommon for a notary with parties who have a relationship with the deed made by the notary due to abuse of authority. A notary can be sued in court for the deed …

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ATAS AKTA JUAL BELI YAN…

The thesis entitled: Civil Liability of Land Deed Making Officials for Sale and Purchase Deeds Made Without the Owner's Knowing and There is Engineering by the Buyer (CASE STUDY Number. 3507 K / Pdt / 2023) written by M Alzohir Aji Rimansyah is in the background by One of the parties involved in land transactions is the Land Deed Making Official (PPAT), who is given the authority make authentic…

TRANSPARANSI DAN EFISIENSI PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK HAK ATAS TANAH

Seiring perkembangan era modernisasi, mendorong pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN), menyediakan layanan pertahanan berbasis elektronik. Menggeser sistem pendaftaran tanah yang sebelumnya merupakan proses berbasis kertas (konvensio…

URGENSI PENERAPAN DIGITALISASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PEMBUATAN AKTA N…

A notary is a public official who is given a mandate by the State to have the task, obligation and authority to help the general public provide legal services in the civil sector. Along with the rapid advancement of technology, the notary profession is required to be able to utilize it in providing services using information technology or better known as cyber notary. The concept of cyber notar…

AKTA PERJANJIAN KREDIT TIDAK DITANDATANGANI DI HADAPAN NOTARIS

In practice,it is still common for credit agreement deeds to be signed without being done before a Notary, which is clearly contrary to the Law. The purpose of this study was to analyze the obligations of the parties to sign a credit agreement deed before a Notary. To find out the legal protection for creditors ig the agreement is not signed before a Notary. In addition, to analyze the legal sa…

IMPLEMENTASI PASAL 4 KODE ETIK NOTARIS BERKAITAN DENGAN PERSAINGAN USAHA YANG…

Notaries as public officials who are authorized to make authentic deeds have an important role in ensuring legal certainty. Notaries in carrying out their duties and positions must work professionally and uphold the applicable norms and regulations and will not be separated from the notary code of ethics. In this increasingly modern era, the need for notaries is also increasing and of course bu…

PROSEDUR DAN TAHAPAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS OLEH MAJELIS P…

As public officials, notaries are required to perform their duties in accordance with the applicable code of ethics and regulations. However, in practice, various violations that have the potential to harm society still occur. This study aims to analyze the examination procedures for notaries who violate the code of ethics, particularly those who have been subjected to criminal sanctions. Addit…

LEGALITAS TINDAKAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS PASCA BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU …

One example of a legal product from a Notary is the deed of establishment of a Limited Liability Company. A Limited Liability Company as a legal entity, of course, has the Company's organs consisting of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Directors, and the Commissioners. The Board of Directors in carrying out their roles is certainly limited by the term of office stipulated…

PENGATURAN DIGITALISASI PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN …

The uncertainty of the procedures for storing Notary Protocols and various obstacles and problems in conventional storage systems gives rise to the urgency of digitalization arrangements in order to create legal certainty. This study used normative legal methods to analyze the urgency of digitizing the storage of the Notary Protocol in Indonesia and formulating an ideal arrangement. The results…

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PADA NOTARIS ATAS AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK …

Sebagai suatu cara agar dapat mengikatkan diri pada perjanjian kredit dengan memberikan jaminan kebendaan terhadap jaminan fidusia memerlukan peran notaris di dalamnya. Meskipun demikian, agar jaminan fidusia dapat berlaku kepada kreditur atas segala hak preferen di dalamnya, benda tersebut haruslah dibuatkan akta jaminan fidusia. Segala hal yang mengakibatkan salah, baik kesengajaan maupun lal…

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA ATAS PERSEDIAAN B…

Jabatan Notaris hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk pembuatan akta autentik sebagai suatu alat bukti yang mengikat. Dalam menjalankan tugasnya, Jabatan Notaris memiliki diatur sedemikan rupa oleh peraturan perundang-undangan agar orang yang membuat akta autentik di hadapan notaris mendapatkan kepastian hukum serta notaris bertanggung jawab atas pembuatan akta autentik tersebut. Sala…

SERBA- SERBI NOTARIS; TEORI DAN PRAKTIK

-

CYBER NOTARY; REALITA DAN IDEALITA

-

Contoh Akta Notaris dan Akta Di Bawah Tangan: Mengenai Contoh-Contoh Akta Not…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-538-223-2

Collation

viii, 326 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

347.016 Bac c

Visi Global Notaris

Edition

2

ISBN/ISSN

979-731-737-4

Collation

viii, 80 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

347.016 Unt v

SEKILAS DUNIA NOTARIS & PPAT INDONESIA (KUMPULAN TULISAN)

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-538-342-0

Collation

x, 208 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

347.016 Adj s

SEKILAS DUNIA NOTARIS dan PPAT INDONESIA ( KUMPULAN TULISAN )

-

PEDOMAN UJIAN KODE ETIK NOTARIS

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ii, hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

347.016 Adr p

TEACHING MATERIAL: PERATURAN JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK/ETIKA PROFESI NOTARIS

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

251 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

347.016 Rif p

NOTARIS SELAYANG PANDANG : THE NOTARY PUBLIC AT A GLANCE

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xi, 97 hlm. ; 20 cm

Series Title

-

Call Number

347.016 And n

BUKU SAKU PEDOMAN PEMERIKSAAN NOTARIS; MPN (MAJELIS PENGAWAS NOTARIS REPUBLIK…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ii, 88 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

347.043 2 Adr b

Mengenal Notaris Syari' ah

-

Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Sjaifurrachman, Sjaifur…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-538-380-2

Collation

xiii, 299 hlm. ; 20 cm

Series Title

-

Call Number

347.942 Sja a

SANKSI PERDATA dan ADMINISTRATIF TERHADAP NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PUBLIK

-