PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN PERINGKAT KEDUA DALAM PEL…

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang Hak Tanggungan peringkat kedua dalam pelaksanaan Parate eksekusi yang hanya memberikan kewenangan eksekusi langsung kepada pemegang hak tanggungan peringkat pertama. Kondisi ini menimbulkan persoalan bagi kreditur pemegang hak tanggungan peringkat kedua yang tidak dapat mengeksekusi jaminan. Penelitian ini bertujuan untuk men…

LARANGAN PENGANGKATAN PEKERJA NON-APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP KEBUTUHAN SU…

Pengangkatan pekerja non-ASN menimbulkan ketidakpastian status kerja, adanya ketimpangan perlindungan hukum serta lemahnya penerapan sistem merit dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi tersebut praktiknya sudah berlangsung lama dalam birokrasi dan berdampak pada pengelolaan dalam pelaksanaan tugas pemerintah. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan larangan pengangkatan pe…

PEROLEHAN KEMBALI HAK ATAS TANAH OLEH YAYASAN SETELAH BERAKHIRNYA JANGKA WAKT…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perolehan kembali hak pakai atas tanah oleh yayasan setelah berakhirnya jangka waktu, serta akibat hukum dari tidak memperbarui hak tersebut. Permasalahan ini penting untuk dikaji karena masih terdapat kurangnya keselarasan antara ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik administrasi pertanahan, yang dapat menyeba…

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP KETIDAKPATUHAN PENGUSAHA DALAM PEMENUHA…

Penelitian ini membahas penegakan hukum administrasi terhadap ketidakpatuhan pengusaha dalam pemenuhan hak waktu kerja bagi pekerja pada sektor jasa perawatan kecantikan di Kota Palembang serta pertanggungjawaban administrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam pengawasan dan penegakan hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan pera…

MPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DPRD KOTA PALEMBANG DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN …

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Palembang dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Sarana Pembangunan Palembang Jaya (PT SP2J). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi terhadap proses pembentukan peraturan daerah, serta dokume…

INSTRUMEN HUKUM CAMPURAN (gemeenschapelijkrecht) DALAM KONSOLIDASI TANAH

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-769-280-3

Collation

xxiv, 310 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346.04 Set i

Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia: DILENGKAPI CONTOH SURAT PENDAFTARA…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-013-186-6

Collation

iv, 108 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346.044 598 Teh p

REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PANGAN: Dari Ketahanan Pangan Ke Kedaulatan Pangan

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-203-101-7

Collation

xxix, 567 hlm. : ilus. ; 26 cm

Series Title

-

Call Number

380.13 Saf r

KONSEP TEORETIS PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM E-COMMERCE

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-6914-69-9

Collation

xvi, 252 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

381.142 Sya k

APA DAN BAGAIMANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)

Edition

1

ISBN/ISSN

979-587-201-X

Collation

xiv, 122 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

345.02 Emi a

HUKUM ASURANSI: PERLINDUNGAN TERTANGGUNG ASURANSI DEPOSITO USAHA PERASURANSIAN

Edition

2, Revisi

ISBN/ISSN

979-414-480-0

Collation

xii, 306 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346.086 Sas h

PEMANFAATAN BIOTEKNOLOGI DALAM BIDANG KESEHATAN

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

x, 84 p. ; ilus. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

364 Har p

PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA SENI RUPA URBAN LIGHT MILIK WARGA NEGARA ASING (…

Karya seni rupa adalah salah satu Kekayaan Intelektual yang dilindungi. “Urban Light” merupakan karya seni rupa milik warga negara asing yang dimodifikasi oleh PT Pasti Makan Enak dan Henry Husada dalam bentuk karya seni rupa bernama “Love Light”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hak cipta karya seni yang dimiliki oleh warga negara asing di Indonesia, serta perti…

PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS BADAN PENGELOLA INVESTASI DANANTARA DA…

Pengorganisasian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai badan pengelola investasi strategis negara menandai perubahan signifikan dalam tata kelola pengelolaan aset dan investasi negara di Indonesia. BPI Danantara diwujud berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dengan kewenangan luas sebagai superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, ketidakjelas…

KEKUATAN HUKUM SERTIPIKAT HAK MILIK SATUAN RUMAH SUSUN (SHMSRS) DALAM HUBUNGA…

Implikasi kemampuan koordinasi bilateral dapat mendukung perkembangan fisik motorik, khususnya motorik halus, serta meningkatkan konsentrasi dan pengendalian diri anak selama kegiatan berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh permainan tepuk beat terhadap kemampuan koordinasi tangan kanan dan kiri anak usia 5–6 tahun di TK Islam Terpadu Robbani Indralaya dengan menggun…

PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DI KANTOR WI…

The termination of investigations in tax crime cases is one of the law enforcement instruments that prioritizes the recovery of state financial losses without disregarding the principles of legal certainty and justice. This policy reflects the application of the ultimum remedium principle in tax criminal law. The regulation regarding the termination of investigations is stipulated in Article 44…

PERLINDUNGAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA PEMERASAN SEKSUAL (SEXTORTION) DITINJAU…

Pemerasan Seksual (sextortion) merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang menggunakan foto dan/atau video seksual korban sebagai alat untuk mengancam dan memeras korban demi keuntungan pribadi. Sextortion tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi psikologis, sosial dan martabat korban sehingga penanganannya harus berorie…

KETENTUAN MARINE ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENTS DALAM KEGIATAN PENAMBANGAN …

Seabed-mining activities in areas beyond national jurisdiction (ABNJ) have the potential to have a significant impact on marine ecosystems, so the provisions of Marine Environmental Impact Assessments (MEIAs) are needed comprehensively as a form of implementing the precautionary principle in international law. Prior to the approval of the Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) Agreeme…

EFEKTIVITAS PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM POS BANTUAN HUKUM (POSBA…

Tingginya potensi sengketa tanah di wilayah pedesaan serta keterbatasan akses masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Kepala Desa untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat, yang dalam praktiknya difasilitasi melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum)…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN PASAL DAKWAAN YANG TERBUKTI PADA TINGKAT …

Corruption as an extraordinary crime has had a broad and multidimensional impact on society. The complexity of law enforcement is inseparable from the diversity of motives and increasingly modern modus operandi. This study examines one of the jurisprudence, namely Decision Number 1076_K/Pid.Sus/2025 which focuses on the change in the indictment article proven in the corruption crime committed b…

PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PELAYANAN PUBLIK DI P…

Pelayanan publik menjadi salah satu fungsi utama pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong pemerintah untuk melakukan transformasi birokrasi melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintah Kota Lubuklinggau telah menjadikan SPBE sebagai prioritas pembangunan…

ASAS-ASAS HUKUM PIDANA, EDISI REVISI

Edition

Revisi

ISBN/ISSN

979-518-070-3

Collation

ix, 209 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

345 Ham a

ILMU NEGARA

Edition

1

ISBN/ISSN

978-602-425-057-7

Collation

xii, 250 hlm. ; 26 cm.

Series Title

-

Call Number

342 Sat i

Etika Profesi Hukum

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-491-063-4

Collation

ix, 135 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

340.112 Muh e

HUKUM TAK KUNJUNG TEGAK

Edition

-

ISBN/ISSN

979-414-956-x

Collation

xx.,416 hlm.; ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

340 Mah h

HUKUM PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-414-990-4

Collation

viii, 174 hlm, ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346.017 598 Dja h

Perbandingan HUKUM PIDANA, Edisi Revisi

-

ANEKA PUTUSAN PIDANA HAKIM BISMAR SIREGAR, JILID 2

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xii, 288 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

345 Ane a

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBANTUAN APLIKASI CANVA PADA MAT…

Penegakan hukum terhadap ketidakpatuhan Aparatur Sipil Negara dalam pemenuhan kewajiban pelayanan publik bagi masyarakat masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Dalam praktiknya, ketidakpatuhan ASN tidak hanya disebabkan oleh lemahnya aturan hukum atau penegak hukum, tetapi cenderung dipengaruhi oleh faktor fasilitas dan faktor budaya penegakan hukum. Skripsi ini memiliki permasalahan (…

Pertanggungjawaban HUKUM: Konsep Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Cita Huk…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-1596-61-9

Collation

xii, 212 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

297.272 Imr p