ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MENGAJUKAN TUNTUTAN PIDANA TA…

Salah satu peran utama penuntut umum dalam item perdilan pidana, adalah mengajukan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan penuntut umum dalam penuntut umum dalam mengajukan tuntutan pidana tambahan uang pengganti terhadap Merdakwa Uindak pidana korupsi udi kasus Putusan Nomor 25/PidSus TPK/2024/PN Pig (an Putusan Nomor 2/Pid.Sus TPK/2024/ PLG. Metode yang digunakan dalam…

PEMBUKTIAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI…

Judul dari penelitian ini adalah “Pembuktian Unsur Merugikan Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diputus Bebas (Vrijspraak) (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN. TPG dan Putusan Nomor 5541K/Pid.Sus/2023)”. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap unsur merugikan keuangan negara dalam putusan bebas (vrijspraak) pada Tindak Pidana Korupsi serta pert…

PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA TERBENTUKNYA STRUKT…

Penelitian ini mengkaji mengenai penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi pasca terbentuknya struktur Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2021, serta kendala dalam implementasi pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode penelitian normatif didu…

Sumatera Ekspres 2024

Edition

-

ISBN/ISSN

1693-7352

Collation

16 hlm,; ill,; 58 cm

Series Title

Sumatera Ekspres: Habisi 4 Nyawa Kurang 10 Menit

Call Number

070.172 Sum s

INOVASI PELAYANAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) SEBAGAI LAYANAN PENGADUAN KORU…

The Whistle Blowing System app is one of the innovations that provides improvements to digital-based alleged corruption complaint services. The research aims to find out how the innovation of the service through the application of the Whistle Blowing System (WBS) in the District Inspectorate of South Sumatra Province and its inhibitory factors. This research uses the theory of innovation propos…

BERANTAS KORUPSI REFORMASI: CATATAN KRITIS BW

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-6293-36-7

Collation

xxvi, 304 hlm.; 23 cm

Series Title

-

Call Number

353.4 Wid b

Hukum Pidana Korupsi: Teori, Praktik, dan Perkembangan

Edition

-

ISBN/ISSN

978-623-6716-24-3

Collation

x, 178 Hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

345.023 Jup h

PERADILAN KONEKSITAS DALAM UPAYA PENGUNGKAPAN SKEMA KORUPSI YANG DILAKUKAN OL…

Skripsi ini berjudul "Peradilan Koneksitas Dalam Upaya Pengungkapan Skema Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer Dan Sipil". Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengengenai bagaimana Sejarah dibentuk peradilan koneksitas dalam skema korupsi yang melibatkan anggota Militer dan Sipil serta bagaimana mekanisme Peradilan Koneksitas dalam mengungkap skema korupsi ya…

MELAWAN KORUPSI ILMU: Trajektori Sains Terbuka dan Psikoinformatika

Edition

-

ISBN/ISSN

978-623-02-7322-3

Collation

xv, 108 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

345.023 Abr m

UNDANG-UNDANG R.I NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPS…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-8004-49-7

Collation

iv, 250 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

345.023 Und u

DINASTI MARCOS: KORUPSI, HARTA DAN KEKUASAAN DI FILIPINA

Edition

-

ISBN/ISSN

979-419-211-2

Collation

x, 542 hlm.; ilus.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

364.1323 Sea d

IMPLEMENTASI HABITUASI (PEMBIASAAN) GURU PPKn DALAM MENANAMKAN KESADARAN MORA…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi habituasi (pembiasaan) guru PPKn dalam menanamkan kesadaran moral anti-korupsi pada siswa di SMP Negeri 3 Mesuji OKI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif kualitatif, pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Uji keabsahan data yang digunak…

MEMBONGKAR GURITA CIKEAS: Di Balik Skandal Bank Century

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-8174-35-0

Collation

183 hlm. : ilus. ; 15 x 23 cm

Series Title

-

Call Number

364.1323 Adi m

STRATEGI PEMBERATASAN KORUPSI NASIONAL, Edisi Maret 1999

Edition

-

ISBN/ISSN

979-95661-0-X

Collation

ix, 539 hlm. ; 16 x 23 cm

Series Title

-

Call Number

364.132 3 Bad s

KAUSALITAS KORUPSI TERHADAP KEMISKINAN DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DI 5 PRO…

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kausalitas korupsi terhadap kemiskinan dan kualitas lingkungan hidup pada 5 provinsi denan tingkat korupsi tertinggi di Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data panel yang terdiri dari 5 provinsi dengan tingkat korupsi tertinggi di Indonesia yaitu, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan selama pe…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA GRATIFIKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG …

Tesis ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Praktik gratifikasi yang merupakan salah satu bentuk rumusan delik dari tindak pidana korupsi sesuai UU Tipikor. Suap menyuap dan gratifikasi merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi yang menarik perhatian kar…

PENEGAKAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI (STUDI KASUS TINDA…

UU terbaru dalam Tipikor, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2001, masih menggunakan ketentuan mengenai PUP. Pasal 18 ayat (1) huruf b dari UU ini menyatakan bahwa pelaku Tipikor dapat dikenai pidana tambahan berupa pembayaran PUP, yang besarnya dapat mencapai harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dalam proses penanganan perkara korupsi, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga eksekus…

PERAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM MENGUNGKAP PELAKU UTAMA PADA TINDAK PIDANA K…

Skripsi ini ditulis dengan judul Peran Justice Collaborator Dalam Mengungkap Pelaku Utama Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No.33/Pid.Sus-Tpk/2020 Pn.Plg Dan Putusan No.51/Pid.Sus-Tpk/2021 Pn.Tjk). Rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini ialah mengenai kesaksian yang diberikan oleh Justice Collaborator yang berperan dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana korupsi dalam …

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA BAGI JUSTICE COLLABORATOR TI…

Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan. Tindak Pidana Korupsi adalah suatu kejahatan yang sangat susah diberantas karena sangat tertutup rapi dan terorganisir. Justice collaborator adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk mengungkap kejahatan terorganisir seperti jaringan mafia. Berdasarkan hal tersebut Justice Collaborator memiliki peran…

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KASUS PENGGELAPAN DALA…

Penelitian ini berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana korupsi Kasus Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia” Rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini ialah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terkait tindak pidana korupsi kasus penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Purnawirawan Tentara …

PENERAPAN TEORI DEELNEMING TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUK…

Skripsi ini berjudul “Penerapan Teori Deelneming Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”. Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu: Dasar Perimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg dan Penerapan Teori Deelneming Pada Putusan Hakim Nomor 1/Pid.…

PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) KEPADA JUSTICE COLLABOLATOR DALAM TINDAK PIDAN…

Skripsi ini ditulis dengan judul yaitu Pemberian Penghargaan (Reward) Kepada Justice Collabolator dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Pasal 10A Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014. Isu hukum yang diangkat ialah mengenai Justice Collabolator yang mulai marak dibahas setelah adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Justice Collabolator memiliki peran dalam membantu penegak hukum dalam mengun…

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KREDIT MODAL KERJA PADA PEKERJA…

Penulis dalam penulisan skripsi ini membuat abstrak dengan judul Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Kredit Modal Kerja Pada Pekerjaan Konstruksi Fiktif (Studi Putusan No. 2822 K/Pid.Sus/2021), Pada kasus ini telah terjadi tindak pidana korupsi kredir modal kerja dengan menggunakan dokumen fiktif sehingga cairnya dana kredit modal kerja dapat cair ke tangan pihak yang salah. Penulis m…

METODE GURU DALAM MENERAPKAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA MATA PEL…

This study aims to find out the teacher's method of applying grades the value of anti-corruption education in PPKn subject at SMA Negeri 7 South Bengkulu. This research was conducted using qualitative method using type of descriptive research. Data collection through documentation, observation and interview techniques. Based on the results of research researched by researchers, it can be conclu…

TINDAK PIDANA KORUPSI: Pemberantasan dan pencegahan

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-428-642-5

Collation

xi, 216 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

345.023 Mar t

Sumatera Ekspres 2023

Edition

-

ISBN/ISSN

1693-7352

Collation

16 hlm,; ill,; 58 cm

Series Title

Sumatera Ekspres: Bakal Banyak Masuk Penjara

Call Number

070.172 Sum s

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG B…

ABSTRAK Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku perbuatan pidana terhadap dapat atau tidaknya seorang pelaku tersebut dijatuhi pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan. Penelitin ini merupakan penelitian normatif yang didukung oleh data empiris. Menggunakan pendekatan pendekatan perundangan-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. …

EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KE…

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa. UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi selain mengatur pidana pokok juga mengatur pidana tambahan yakni pembayaran uang pengganti. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang belum menyelesaikan eksekusi uang pengganti Terpidana Syaukani ST. Mangkuto Basa sejak tahun 2004 sampai dengan sekaran…

PENGGANTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TI…

Kejaksaan dalam menjalani fungsi kekuasaan yudikatif di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan, juga melakukan fungsi-fungsi yudikatif lain yang diberikan oleh undang-undang. Terutama dalam penanganan perkara korupsi yang salah satu tujuan utamanya ialah untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi. Dengan mengoptimalkan kewenangan disk…

RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA BEBAS PELAKU OBSTRUCTION OF JUSTI…

Skripsi ini berjudul “Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Bebas Pelaku Obstruction Of Justice Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Ma Nomor 78 Pk/Pid.Sus/2021).” Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu, Ratio decidendi hakim dalam memutus perkara bebas pelaku obstruction of justice pada tindak pidana korupsi dalam Putusan MA No. 78 PK/Pid.Sus/2021, serta Keterliba…