PEMBUKTIAN UNSUR KESENGAJAAN (DOLUS) DALAM PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) TINDAK …

ABSTRACT This thesis is entitled "Evidence of the Element of Willfulness (Dolus) in an Acquittal Verdict (Vrijspraak) for the Crime of Maltreatment (Case Study of Decision No. 50/Pid.B/2018/PN Mlg)": 50/Pid.B/2018/PN Mlg". In this research, the author examines the proof of the element of intent (dolus) in the case of persecution and the consideration of the judge in imposing an acquittal (vrijs…

 EFEKTIVITAS PENERAPAN LAYANAN SISTEM E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PER…

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis: 1. Proses layanan sistem E-Court di Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB ditinjau dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. 2. Layanan sis…

PENETAPAN JUSTICE COLLABORATOR SEBAGAI UNSUR YANG MERINGANKAN DALAM PENJATUHA…

Skripsi ini berjudul: Penetapan Justice Collaborator Sebagai Unsur Yang Meringankan Dalam Penjatuhan Pidana. Wujud HAM ialah negara tetap wajib memberikan perlindungan hukum terhadap seorang berstatus hukum sebagai saksi, saksi korban, tersangka, terdakwa, ataupun terpidana. Pemenuhan hak warga negara tersebut perlu direalisasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang dib…

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM …

In 2025, PT. Duta Bara Utama targets coal production of 2.250.000 tons of coal with SR that must less than 3,5. The actual production in January 2025 was 112.480,03 tons of coal and 230.486,10 BCM of overburden. . The out pit dump disposal areas, namely the northern and southern disposals in 2025, cannot accommodate the planned overburden volume, so dumping will be done in the in pit dump. Plan…

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK P…

Skripsi dengan judul “Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika”. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan seorang pelaku tindak pidana yang mendapatkan status sebagai justice collaborator. Tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain, yaitu menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku p…

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK TERHADAP KARYAWAN DENGAN PERJANJIAN K…

Penulisan skripsi ini di latar belakangi oleh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang dilakukan oleh perusahaan. Berakhirnya hubungan kerja bagi tenaga kerja berarti kehilangan mata pencaharian yang berarti pula permulaan masa pengangguran dengan segala akibatnya, sehingga untuk menjamin kepastian dan ketentraman hidup tenaga kerja seharusnya tidak ada pemutusan hubungan kerja secara…

PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PUNGUTAN PAJAK DITINJAU DARI TUJUA…

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penggelapan pungutan pajak menjadi penyebab turunnya pendapatan negara studi kasus putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN.Plg dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana penggelapan pungutan pajak menjadi penyebab turunnya pendapatan negara studi kasus putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN.Plg. Metode pene…

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA YANG MENYEBABKAN …

Skripsi ini ditulis dengan judul Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Pembunuhan Berencana Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Jbg). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Anak pelaku pembunuhan berencana pada Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-Anak/2020/PN JBG dan disparitas penjatuhan …

PERCERAIAN BERDASARKAN ALASAN PERALIHAN AGAMA (MURTAD) SUAMI ATAU ISTRI (Anal…

Perceraian berdasarkan alasan peralihan agama (Murtad) Suami atau Istri (Analisis Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor : 157/Pdt.G/2014/PA.Wt.)”. dilatar Belakangi oleh kasus Pada 05 Oktober Tahun 2010, Pemohon dan Termohon yang pada saat itu berumur 29 dan 30 Tahun melangsungkan Perkawinan pada tahun 2012, kemudian perkawinan ini menjadi buruk karena sang suami yang awalnya dari Agama Islam …

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL (STUDI PUTUS…

Perkembangan zaman tentunya diiringi dengan suatu hal negatif yang dapat menjadi tantangan masyarakat dan pemerintah Indonesia. Tantangan paling utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah meningkatnya angka kejahatan dan bertambahnya modus pola kejahatan, salah satunya dengan semakin banyaknya kepemilikan senjata api ilegal. Penyalahgunaan kepemilikan senjata api dapat dengan menghasilkan ti…

ANALISIS KERJA SAMA INTERNASIONAL ANTARA PERUSAHAAN PRANCIS HYDROGENE DE FRAN…

Peningkatan emisi gas karbon dioksida (CO2) menjadi permasalahan lingkungan yang memicu perubahan iklim global dalam beberapa dekade terakhir. Dekarbonisasi atau pengurangan emisi karbon dianggap sebagai langkah strategis sebagai peralihan energi fosil ke energi baru terbarukan. Perjanjian internasional telah mengatur upaya pencegahan perubahan iklim secara bersama-sama, melalui kerja sama anta…

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGEDAR SEDIAAN FARMASI YANG ILEGAL (STUDI …

This thesis is entitled: Application of Criminal Sanctions Against Distributors of Illegal Pharmaceutical Preparations (Decision Study Number: 430/Pid.Sus/2022/PN. Mjk). The formulation of the problem discussed in this thesis is: 1. How are criminal sanctions applied to distributors of illegal pharmaceutical preparations according to the Health Law? 2. What are the judge's considerations in han…

PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENERBIT FAKTUR PAJAK TIDAK BERDASARKAN …

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar di Indonesia dengan menggunakan sistem Self Assessment dalam pemungutannya yaitu wajib pajak menghitung serta melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Surat pemberitahuan pajak merupakan sarana pelaporan dalam sistem ini yang berisikan hasil penghitungan pajak terutang oleh wajib pajak dalam bentuk faktur pajak yang harus dilaporkan dengan be…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PENERAPAN SISTEM REMOTE WORKING SEB…

Di era globalisasi, kejahatan yang tersebar di internet makin marak berkembang. Salah satunya adalah pembajakan dalam hak cipta. Pembajakan hak cipta sangat beragam mulai dari pembajakan di bidang musik, film dan aplikasi software. Dalam industri film, sudah banyak terjadi pembajakan film melalui website-website illegal dengan cara menyediakan pengunduhan secara gratis bagi para pengguna. Hal i…

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERBANKAN ATAS PERSEBARAN DATA NASABA…

Skripsi ini ditulis dengan judul Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perbankan Atas Persebaran Data Nasabah Bank Secara Ilegal Di Indonesia. Bank sebagai penyedia jasa layanan keuangan memiliki peran penting dalam memberi kepercayaan kepada masyarakat untuk menyimpan dananya di bank serta memfasilitasi aliran barang maupun jasa. Data nasabah bank merupakan aset yang sangat berharga dan pent…

PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL …

Penelitian ini berjudul "Penjatuhan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan: 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm). Penelitian ini membahas dua permasalahan yaitu, pertimbangan Hakim dalam memutus penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia dalam Putusan Nomor: 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm dan penerapan pidana tambahan kebiri kimia di Indonesia berdasarkan PP No…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMBELI OBAT TRADISIONAL YANG TIDAK MEME…

Perkembangan teknologi dan digitalisasi perdagangan telah membawa perubahan dari penjualan konvensional menjadi penjualan melalui internet secara daring. Hal ini memberikan kemudahan bagi konsumen dalam membeli obat tradisional yang sekarang dapat dibeli melalui lokapasar daring. Dengan adanya kemudahan dan efisiensi itu, membuat konsumen seringkali lalai dalam transaksi secara daring. Maraknya…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK KOSMETIK BERBAHAYA (STUDI KASUS: …

Perkembangan industri kosmetik yang pesat turut diiringi dengan meningkatnya peredaran produk kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan, termasuk produk ilegal yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah peredaran Labella Night Cream, yang berdasarkan temuan BPOM, terbukti mengandung merkuri dan tetap beredar luas di masyarakat. Fenomena i…

KESAHAN PERJANJIAN JUAL BELI AKUN PREMIUM PADA APLIKASI BERBAYAR YANG DIJUAL …

Penelitian ini membahas mengenai kesahan dari perjanjian jual beli akun premium pada aplikasi berbayar yang dijual melalui pihak ketiga serta pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada pembeli dan pengembang aplikasi atas tindakan menjual kembali akun premium.Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan kesahan perjanjian yang dibuat antara penjual dan pembel…

IMPLEMENTASI PENAHANAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI WILAYAH …

Skripsi ini berjudul "Implementasi Penahanan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Palembang." Banyak anak yang sering kali menghadapi tantangan yang mengharuskan evaluasi mendalam mengenai implementasinya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Palembang. Skripsi ini memiliki permasalahan yaitu apa yang melatarbelakangi dilakukan penahanan atau tidak bagi an…

ANALISIS HUKUM PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR TERHADAP HAK ATAS M…

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal merupakan hal penting dalam ‘menjaga eksistensi dan reputasi suatu merek di pasar global. Sengketa merek antara perusahaan lokal dengan pemilik merek internasional seringkali menimbulkan permasalahan hukum, terutama dalam hal pembatalan dan penghapusan merek yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya. Penelitian ini bertujuan untuk Menjelaskan da…

RATIO DECIDENDI PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK …

Skripsi ini membahas pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian serta penerapan teori pemidanaan dalam perkara tersebut. Rumusan penelitian ini mencakup 1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang berakibat kematian dalam Putusan Nomor 49/Pid.S…

2507004922 T1812072025 HUSN IMPLEMENTASI PRINSIP CHECKS AND BALANCES ANTARA P…

Sistem presidensial memisahkan antara eksekutif dan legislatif secara jelas, namun memiliki wewenang dan fungsi yang beririsan. Cabang kekuasaan harus saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain untuk mencegah adanya absolutisme kekuasaan dari salah satu cabang kekuasaan. Semangat reformasi dan amandemen UUD 1945 yang mengutamakan kesetaraan, termasuk kesetaraan diantara lembaga-lembaga neg…

PENERAPAN NILAI PENGGANTIAN YANG WAJAR DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI…

Pada proses pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, masalah hukum terkait penggantian nilai ganti kerugian tanah yang wajar masih menjadi permasalahan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) Bagaimana pengaturan penilaian ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (2) Bagaimana penerapan nilai penggantian yang …

EKSISTENSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDO…

Skripsi yang berjudul Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Fokus penelitian ini membahas tentang Eksistensi dan Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Indonesia pasca perubahan ke-empat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Bawasl…

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN PENYITAAN ASET …

Penelitian ini berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Penyitaan Aset Terhadap Terpidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2015/Pn.Dps)". Penelitian ini membahas mengenai perampasan aset sebagai salah satu pidana tambahan dalam kasus tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelit…

UPAYA PENANGGULANGAN EKSPLOITASI ANAK JALANAN DI KOTA PALEMBANG

-

Panduan Praktis Publikasi Bidang Hukum: Tips, Jurnal Pilihan, dan Proses Submisi

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 90 hlm. ; 23 cm

Series Title

978-623-6324-71-4

Call Number

340 Ist p

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENEBANGAN KAYU (IILEGAL LOGGING) YANG DILAKU…

Penegakan hukum terhadap pelaku penebangan kayu (illegal logging) yang dilakukan perseorangan yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang, bertujuan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku perseorangan yang melakukan penebangan kayu tanpa memiliki izin resmi dari pihak berwenang serta hambatan-hambatan yang dialami aparat penegak hukum dalam hal tersebut. T…

PELAKSANAAN MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI…

Salah satu yang menjadi problematika dalam pelaksanaan sidang di pengadilan adalah rendahnya tingkat keberhasilan dari pelaksanaan Mediasi. Mediasi yang seharusnya menjadi salah satu cara dalam mengatasi masalah penumpukan perkara, sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Lemahnya sistem pel…