ANALISIS KERJA SAMA INTERNASIONAL ANTARA PERUSAHAAN PRANCIS HYDROGENE DE FRAN…

Peningkatan emisi gas karbon dioksida (CO2) menjadi permasalahan lingkungan yang memicu perubahan iklim global dalam beberapa dekade terakhir. Dekarbonisasi atau pengurangan emisi karbon dianggap sebagai langkah strategis sebagai peralihan energi fosil ke energi baru terbarukan. Perjanjian internasional telah mengatur upaya pencegahan perubahan iklim secara bersama-sama, melalui kerja sama anta…

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGEDAR SEDIAAN FARMASI YANG ILEGAL (STUDI …

This thesis is entitled: Application of Criminal Sanctions Against Distributors of Illegal Pharmaceutical Preparations (Decision Study Number: 430/Pid.Sus/2022/PN. Mjk). The formulation of the problem discussed in this thesis is: 1. How are criminal sanctions applied to distributors of illegal pharmaceutical preparations according to the Health Law? 2. What are the judge's considerations in han…

PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENERBIT FAKTUR PAJAK TIDAK BERDASARKAN …

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar di Indonesia dengan menggunakan sistem Self Assessment dalam pemungutannya yaitu wajib pajak menghitung serta melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Surat pemberitahuan pajak merupakan sarana pelaporan dalam sistem ini yang berisikan hasil penghitungan pajak terutang oleh wajib pajak dalam bentuk faktur pajak yang harus dilaporkan dengan be…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PENERAPAN SISTEM REMOTE WORKING SEB…

Di era globalisasi, kejahatan yang tersebar di internet makin marak berkembang. Salah satunya adalah pembajakan dalam hak cipta. Pembajakan hak cipta sangat beragam mulai dari pembajakan di bidang musik, film dan aplikasi software. Dalam industri film, sudah banyak terjadi pembajakan film melalui website-website illegal dengan cara menyediakan pengunduhan secara gratis bagi para pengguna. Hal i…

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERBANKAN ATAS PERSEBARAN DATA NASABA…

Skripsi ini ditulis dengan judul Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perbankan Atas Persebaran Data Nasabah Bank Secara Ilegal Di Indonesia. Bank sebagai penyedia jasa layanan keuangan memiliki peran penting dalam memberi kepercayaan kepada masyarakat untuk menyimpan dananya di bank serta memfasilitasi aliran barang maupun jasa. Data nasabah bank merupakan aset yang sangat berharga dan pent…

PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL …

Penelitian ini berjudul "Penjatuhan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan: 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm). Penelitian ini membahas dua permasalahan yaitu, pertimbangan Hakim dalam memutus penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia dalam Putusan Nomor: 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm dan penerapan pidana tambahan kebiri kimia di Indonesia berdasarkan PP No…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMBELI OBAT TRADISIONAL YANG TIDAK MEME…

Perkembangan teknologi dan digitalisasi perdagangan telah membawa perubahan dari penjualan konvensional menjadi penjualan melalui internet secara daring. Hal ini memberikan kemudahan bagi konsumen dalam membeli obat tradisional yang sekarang dapat dibeli melalui lokapasar daring. Dengan adanya kemudahan dan efisiensi itu, membuat konsumen seringkali lalai dalam transaksi secara daring. Maraknya…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK KOSMETIK BERBAHAYA (STUDI KASUS: …

Perkembangan industri kosmetik yang pesat turut diiringi dengan meningkatnya peredaran produk kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan, termasuk produk ilegal yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah peredaran Labella Night Cream, yang berdasarkan temuan BPOM, terbukti mengandung merkuri dan tetap beredar luas di masyarakat. Fenomena i…

KESAHAN PERJANJIAN JUAL BELI AKUN PREMIUM PADA APLIKASI BERBAYAR YANG DIJUAL …

Penelitian ini membahas mengenai kesahan dari perjanjian jual beli akun premium pada aplikasi berbayar yang dijual melalui pihak ketiga serta pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada pembeli dan pengembang aplikasi atas tindakan menjual kembali akun premium.Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan kesahan perjanjian yang dibuat antara penjual dan pembel…

IMPLEMENTASI PENAHANAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI WILAYAH …

Skripsi ini berjudul "Implementasi Penahanan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Palembang." Banyak anak yang sering kali menghadapi tantangan yang mengharuskan evaluasi mendalam mengenai implementasinya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Palembang. Skripsi ini memiliki permasalahan yaitu apa yang melatarbelakangi dilakukan penahanan atau tidak bagi an…

ANALISIS HUKUM PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR TERHADAP HAK ATAS M…

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal merupakan hal penting dalam ‘menjaga eksistensi dan reputasi suatu merek di pasar global. Sengketa merek antara perusahaan lokal dengan pemilik merek internasional seringkali menimbulkan permasalahan hukum, terutama dalam hal pembatalan dan penghapusan merek yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya. Penelitian ini bertujuan untuk Menjelaskan da…

RATIO DECIDENDI PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK …

Skripsi ini membahas pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian serta penerapan teori pemidanaan dalam perkara tersebut. Rumusan penelitian ini mencakup 1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang berakibat kematian dalam Putusan Nomor 49/Pid.S…

2507004922 T1812072025 HUSN IMPLEMENTASI PRINSIP CHECKS AND BALANCES ANTARA P…

Sistem presidensial memisahkan antara eksekutif dan legislatif secara jelas, namun memiliki wewenang dan fungsi yang beririsan. Cabang kekuasaan harus saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain untuk mencegah adanya absolutisme kekuasaan dari salah satu cabang kekuasaan. Semangat reformasi dan amandemen UUD 1945 yang mengutamakan kesetaraan, termasuk kesetaraan diantara lembaga-lembaga neg…

PENERAPAN NILAI PENGGANTIAN YANG WAJAR DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI…

Pada proses pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, masalah hukum terkait penggantian nilai ganti kerugian tanah yang wajar masih menjadi permasalahan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) Bagaimana pengaturan penilaian ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (2) Bagaimana penerapan nilai penggantian yang …

EKSISTENSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDO…

Skripsi yang berjudul Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Fokus penelitian ini membahas tentang Eksistensi dan Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Indonesia pasca perubahan ke-empat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Bawasl…

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN PENYITAAN ASET …

Penelitian ini berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Penyitaan Aset Terhadap Terpidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2015/Pn.Dps)". Penelitian ini membahas mengenai perampasan aset sebagai salah satu pidana tambahan dalam kasus tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelit…

UPAYA PENANGGULANGAN EKSPLOITASI ANAK JALANAN DI KOTA PALEMBANG

-

Panduan Praktis Publikasi Bidang Hukum: Tips, Jurnal Pilihan, dan Proses Submisi

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 90 hlm. ; 23 cm

Series Title

978-623-6324-71-4

Call Number

340 Ist p

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENEBANGAN KAYU (IILEGAL LOGGING) YANG DILAKU…

Penegakan hukum terhadap pelaku penebangan kayu (illegal logging) yang dilakukan perseorangan yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang, bertujuan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku perseorangan yang melakukan penebangan kayu tanpa memiliki izin resmi dari pihak berwenang serta hambatan-hambatan yang dialami aparat penegak hukum dalam hal tersebut. T…

PELAKSANAAN MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI…

Salah satu yang menjadi problematika dalam pelaksanaan sidang di pengadilan adalah rendahnya tingkat keberhasilan dari pelaksanaan Mediasi. Mediasi yang seharusnya menjadi salah satu cara dalam mengatasi masalah penumpukan perkara, sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Lemahnya sistem pel…

PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK (E-TILANG) DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINT…

Penulisan skripsi ini berjudul “Penerapan Tilang Elektronik (E-Tilang) dalam penindakan pelanggaran Lalu Lintas di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Palembang”. Yang dilatarbelakangi oleh penerapan sistem tilang elektronik sebagai sistem pelanggaran lalu lintas yang baru, cepat dan efisien. Jika di Komparasikan penerapan E-Tilang Kota Palembang dengan Kota lain seperti Jakarta …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL…

Skripsi ini disusun dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli yang Beritikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Hak Guna Bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli yang bertindak dengan itikad baik dalam transaksi jual beli tanah yang berstatus Hak Guna Bangunan (HGB), terutama dalam konteks putusan kasasi Mahkamah Agung Nomo…

TANGGUNG JAWAB HUKUM AHLI WARIS ATAS PELUNASAN PEMBAYARAN UTANG PEWARIS MELAL…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara kepailitan terhadap ahli waris yang memiliki kewajiban atas utang pewaris sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks. Perkara ini bermula dari pengajuan permohonan pailit oleh empat orang kreditur dengan total piutang sebesar Rp3.310.239.000 terhadap ahl…

KEWAJIBAN PERTOLONGAN TERHADAP KAPAL YANG MENGALAMI KEADAAN DARURAT DITINJAU …

This research is motivated by the high number of maritime accidents that have occurred in recent years within Indonesian waters, which has led to a growing awareness of the importance of legal regulations concerning rescue operations for vessels in distress. The objective of this thesis is to analyze and explain the legal provisions applicable under both international law and Indonesian nationa…

KEKUATAN EKSEKUTORIAL HAK TANGGUNGAN TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH AKIBAT DEB…

Dalam praktik perbankan, kredit yang diberikan kepada nasabah umumnya disertai dengan jaminan berupa hak tanggungan sebagai perlindungan bagi pihak bank jika terjadi wanprestasi dari debitur. Pelaksanaan eksekusi terhadap objek hak tanggungan menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari kerugian bagi kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum pelaksanaa…

PEMBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI HARTA BERSAMA PADA PERKAWINAN CAMPURAN

Banyaknya warga negara Indonesia melakukan perkawinan campuran melibatkan kewarganegaraan atau sistem hukum yang berbeda guna meningkatkan kualitas hidupnya. Banyak Masyarakat masih belum menyadari bahwa perkawinan campuran itu menimbulkan kompleksitas dalam pembagian harta bersama, khususnya tanah dan bangunan. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan tanah dan bangunan sebagai harta…

PEMENUHAN HAK ATAS PEMULIHAN REHABILITASI MENTAL ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KE…

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang berdampak multidimensional, terutama pada aspek psikologis korban yang memerlukan pemulihan jangka panjang. Kabupaten Musi Banyuasin mencatat peningkatan kasus signifikan dari tahun ke tahun, yang menunjukkan perlunya intervensi nyata pemenuhan hak anak dalam bentuk rehabilitasi mental. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji ti…

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN PERAMPASAN BARANG BUKTI YANG TIDAK TERKAIT DENG…

Pada faktanya, ketentuan Pasal 101 ayat (I) dan (2) UU Narkotika tidak memiliki pcraturan pclaksanaan schingga pada penerapan putusan Hakim terdapat disparitas penerapan yang mana pada satu sisi pihak ketiga melakukan upaya keberatan pada tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan sebelum perkara diputus, sedangkan menurut UU Narkotika, keberatan berupa perlawanan diajukan setelah putusan pcngadil…

PENYALAHGUNAAN KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN PEJABAT DIPLOMATIK DALAM PENERAPAN …

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan hubungan dengan serama, yang secara alami kemudian membentuk komunitas dan negara. Dalam menjalankan pemerintahan, negara memerlukan hubungan diplomatik melalui perwakilan diplomatik untuk mencapai tujuannya. Perwakilan diplomatik memiliki kekebalan dan keistimewaan berdasarkan Konvensi Wina 1961, termasuk pembebasan pajak guna mendukung tugasnya. Konv…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PELANGGARAN H…

Unggahan video cover lagu telah menjadi bentuk hiburan yang marak tersebar di media sosial. Aktivitas tersebut berpotensi melanggar hak cipta apabila tidak disertai izin resmi dari pencipta atau pemegang hak lagu. Fenomena pelanggaran hak cipta melalui perubahan lirik dan aransemen tanpa persetujuan pencipta semakin sering terjadi melalui distribusi konten digital. Fokus kajian diarahkan pada a…