ANALISIS HUKUM PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR TERHADAP HAK ATAS M…

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal merupakan hal penting dalam ‘menjaga eksistensi dan reputasi suatu merek di pasar global. Sengketa merek antara perusahaan lokal dengan pemilik merek internasional seringkali menimbulkan permasalahan hukum, terutama dalam hal pembatalan dan penghapusan merek yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya. Penelitian ini bertujuan untuk Menjelaskan da…

RATIO DECIDENDI PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK …

Skripsi ini membahas pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian serta penerapan teori pemidanaan dalam perkara tersebut. Rumusan penelitian ini mencakup 1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang berakibat kematian dalam Putusan Nomor 49/Pid.S…

2507004922 T1812072025 HUSN IMPLEMENTASI PRINSIP CHECKS AND BALANCES ANTARA P…

Sistem presidensial memisahkan antara eksekutif dan legislatif secara jelas, namun memiliki wewenang dan fungsi yang beririsan. Cabang kekuasaan harus saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain untuk mencegah adanya absolutisme kekuasaan dari salah satu cabang kekuasaan. Semangat reformasi dan amandemen UUD 1945 yang mengutamakan kesetaraan, termasuk kesetaraan diantara lembaga-lembaga neg…

PENERAPAN NILAI PENGGANTIAN YANG WAJAR DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI…

Pada proses pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, masalah hukum terkait penggantian nilai ganti kerugian tanah yang wajar masih menjadi permasalahan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) Bagaimana pengaturan penilaian ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (2) Bagaimana penerapan nilai penggantian yang …

EKSISTENSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDO…

Skripsi yang berjudul Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Fokus penelitian ini membahas tentang Eksistensi dan Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Indonesia pasca perubahan ke-empat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Bawasl…

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN PENYITAAN ASET …

Penelitian ini berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Penyitaan Aset Terhadap Terpidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2015/Pn.Dps)". Penelitian ini membahas mengenai perampasan aset sebagai salah satu pidana tambahan dalam kasus tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelit…

UPAYA PENANGGULANGAN EKSPLOITASI ANAK JALANAN DI KOTA PALEMBANG

-

Panduan Praktis Publikasi Bidang Hukum: Tips, Jurnal Pilihan, dan Proses Submisi

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 90 hlm. ; 23 cm

Series Title

978-623-6324-71-4

Call Number

340 Ist p

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENEBANGAN KAYU (IILEGAL LOGGING) YANG DILAKU…

Penegakan hukum terhadap pelaku penebangan kayu (illegal logging) yang dilakukan perseorangan yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang, bertujuan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku perseorangan yang melakukan penebangan kayu tanpa memiliki izin resmi dari pihak berwenang serta hambatan-hambatan yang dialami aparat penegak hukum dalam hal tersebut. T…

PELAKSANAAN MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI…

Salah satu yang menjadi problematika dalam pelaksanaan sidang di pengadilan adalah rendahnya tingkat keberhasilan dari pelaksanaan Mediasi. Mediasi yang seharusnya menjadi salah satu cara dalam mengatasi masalah penumpukan perkara, sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Lemahnya sistem pel…

PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK (E-TILANG) DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINT…

Penulisan skripsi ini berjudul “Penerapan Tilang Elektronik (E-Tilang) dalam penindakan pelanggaran Lalu Lintas di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Palembang”. Yang dilatarbelakangi oleh penerapan sistem tilang elektronik sebagai sistem pelanggaran lalu lintas yang baru, cepat dan efisien. Jika di Komparasikan penerapan E-Tilang Kota Palembang dengan Kota lain seperti Jakarta …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL…

Skripsi ini disusun dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli yang Beritikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Hak Guna Bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli yang bertindak dengan itikad baik dalam transaksi jual beli tanah yang berstatus Hak Guna Bangunan (HGB), terutama dalam konteks putusan kasasi Mahkamah Agung Nomo…

TANGGUNG JAWAB HUKUM AHLI WARIS ATAS PELUNASAN PEMBAYARAN UTANG PEWARIS MELAL…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara kepailitan terhadap ahli waris yang memiliki kewajiban atas utang pewaris sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks. Perkara ini bermula dari pengajuan permohonan pailit oleh empat orang kreditur dengan total piutang sebesar Rp3.310.239.000 terhadap ahl…

KEWAJIBAN PERTOLONGAN TERHADAP KAPAL YANG MENGALAMI KEADAAN DARURAT DITINJAU …

This research is motivated by the high number of maritime accidents that have occurred in recent years within Indonesian waters, which has led to a growing awareness of the importance of legal regulations concerning rescue operations for vessels in distress. The objective of this thesis is to analyze and explain the legal provisions applicable under both international law and Indonesian nationa…

KEKUATAN EKSEKUTORIAL HAK TANGGUNGAN TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH AKIBAT DEB…

Dalam praktik perbankan, kredit yang diberikan kepada nasabah umumnya disertai dengan jaminan berupa hak tanggungan sebagai perlindungan bagi pihak bank jika terjadi wanprestasi dari debitur. Pelaksanaan eksekusi terhadap objek hak tanggungan menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari kerugian bagi kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum pelaksanaa…

PEMBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI HARTA BERSAMA PADA PERKAWINAN CAMPURAN

Banyaknya warga negara Indonesia melakukan perkawinan campuran melibatkan kewarganegaraan atau sistem hukum yang berbeda guna meningkatkan kualitas hidupnya. Banyak Masyarakat masih belum menyadari bahwa perkawinan campuran itu menimbulkan kompleksitas dalam pembagian harta bersama, khususnya tanah dan bangunan. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan tanah dan bangunan sebagai harta…

PEMENUHAN HAK ATAS PEMULIHAN REHABILITASI MENTAL ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KE…

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang berdampak multidimensional, terutama pada aspek psikologis korban yang memerlukan pemulihan jangka panjang. Kabupaten Musi Banyuasin mencatat peningkatan kasus signifikan dari tahun ke tahun, yang menunjukkan perlunya intervensi nyata pemenuhan hak anak dalam bentuk rehabilitasi mental. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji ti…

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN PERAMPASAN BARANG BUKTI YANG TIDAK TERKAIT DENG…

Pada faktanya, ketentuan Pasal 101 ayat (I) dan (2) UU Narkotika tidak memiliki pcraturan pclaksanaan schingga pada penerapan putusan Hakim terdapat disparitas penerapan yang mana pada satu sisi pihak ketiga melakukan upaya keberatan pada tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan sebelum perkara diputus, sedangkan menurut UU Narkotika, keberatan berupa perlawanan diajukan setelah putusan pcngadil…

PENYALAHGUNAAN KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN PEJABAT DIPLOMATIK DALAM PENERAPAN …

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan hubungan dengan serama, yang secara alami kemudian membentuk komunitas dan negara. Dalam menjalankan pemerintahan, negara memerlukan hubungan diplomatik melalui perwakilan diplomatik untuk mencapai tujuannya. Perwakilan diplomatik memiliki kekebalan dan keistimewaan berdasarkan Konvensi Wina 1961, termasuk pembebasan pajak guna mendukung tugasnya. Konv…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PELANGGARAN H…

Unggahan video cover lagu telah menjadi bentuk hiburan yang marak tersebar di media sosial. Aktivitas tersebut berpotensi melanggar hak cipta apabila tidak disertai izin resmi dari pencipta atau pemegang hak lagu. Fenomena pelanggaran hak cipta melalui perubahan lirik dan aransemen tanpa persetujuan pencipta semakin sering terjadi melalui distribusi konten digital. Fokus kajian diarahkan pada a…

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PUTUSAN HAKIM SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PE…

Restorative justice, as a means of reconciliation between the defendant and the victim in a criminal act, can produce different outcomes in judges' decisions. Generally, this reconciliation is used as a mitigating factor for the defendant. However, some decisions use restorative justice as a reason for acquitting the defendant, although normatively it is not considered a justification or a reas…

PENITIPAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH YANG MASIH DALAM SENGKETA KEPEMILIKA…

The implementation of the deposit of compensation for land acquisition for the construction of the Inderalaya-Prabumulih toll road in a state where the land is still in dispute over ownership, experiencing obstacles from legal substance factors is legal substance factors, namely the Land Acquisition Law which does not contain an explanation of the article explaining regarding when compensation …

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KABUPATEN…

Penelitian ini berjudul “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KABUPATEN REJANG LEBONG.” Penilitan ini membahas mengenai banyaknya angka kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi pada Kabupaten Rejang Lebong pada tahun belakangan ini. Oleh karenanya diperlukan kajian mengenai mengapa hal tersebut bisa terjadi. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK SEBAGAI KREDITUR ATAS NASABAH SEBAGAI DEBITU…

Bank-bank di Indonesia memainkan peran utama sebagai fasilitator dalam program KUR. Bank bekerja untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana KUR secara efisien. Namun program Kredit Usaha Rakyat atau KUR yang disalurkan ini juga mengandung risiko gagal bayar atau kredit macet. Salah satu contoh bank yang memberikan KUR kepada debitur dan mengalami risiko gagal bayar adalah PT. Bank N…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP LIMBAH MEDIS RUMAH SAKIT

Korporasi diambil dari istilah dalam bahasa Inggris "Corporation" yang berarti badan hukum atau sekelompok orang yang oleh Undang-Undang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana seorang individu sebagai subjek hukum. Corporate mencakup Badan hukum (PT, Yayasan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah). Limbah rumah sakit adalah salah satu dampak negatif yang perl…

KEBERLAKUAN PERUBAHAN PENGATURAN SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN PAS…

Penelitian ini membahas keberlakuan pengaturan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Isu hukum utama yang dikaji adalah kecenderungan kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada kepentingan industrialisasi dibandingkan perlindungan sektor pertanian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mengana…

PENERAPAN ASAS DOMINUS LITIS DALAM PENENTUAN PEMIDANAAN ATAU REHABILITASI TER…

This study discussed the application of the principle of dominus litis by the Publics Prosecutor indetermining the from settlement og narcotics abuse cases, especially ini choosing betwen criminalization or rehabilitation for perpetrators. In the Indonesian criminal justice system, the principle ogf dominus litis gives full authority to the presecutor as the controller of the case to determine …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS TINDAKAN WANPRESTASI INVESTASI BODO…

Kelemahan utama bidang hukum bagi korban investasi bodong adalah masalah ketidakpastian hukum, dengan adanya kekosongan hukum ini dapat mengakibatkan efektivitas dan optimalisasi perlindungan terhadap korban investasi bodong berlangsung tidak maksimal. Faktanya masih terdapat kesenjangan hukum bahwa seringkali pelaku investasi bodong kerap lolos dari sanksi hukum, contohnya dalam kasus Invest b…

PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN YANG MELA…

This research analyzes the legal basis and enforcement mechanisms for administrative sanctions against violations of the merit system by Civil Service Officials in the management of the Civil Service in Indonesia, particularly following the enactment of Law No. 20 of 2023. This study employs a normative legal research method, aiming to examine the provisions regarding sanctions in the aforement…

PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI ANTARA PERGURUAN TINGGI NEGERI BERBADAN HUKU…

ABSTRACT The State College of Law (PTNBH) is a concept of State College which has the status of a legal body and has its own autonomy. This has resulted in PTNBH having the opportunity to bind itself in business contracts, especially construction. Does not exclude the possibility, that PTNBH will be involved in a construction dispute. Arbitration has the authority to examine and prosecute const…