HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vi, 56 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346 Ahm h

PERTIMBANGAN HAKIM PUTUSAN N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard) DALAM SENGKETA …

Penelitian ini menganalisis tentang sengketa penguasaan tanah tanpa hak merupakan salah satu bentuk konflik agraria yang masih dominan terjadi di Indonesia, ditandai dengan meningkatnya laporan permasalahan pertanahan setiap tahun. Salah satu persoalan krusial dalam penyelesaiannya adalah putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O), yaitu putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima akiba…

KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xlv, 437 hlm. ; 28 cm

Series Title

-

Call Number

341.4 Kon k

ARGUMENTASI HUKUM

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-420-593-1

Collation

ii, 101 hlm., 21 cm

Series Title

-

Call Number

340.76 Had a

PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU DENGAN GANGGUAN JIWA PSIKOTIK NON OR…

Skripsi ini berjudul Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku dengan Gangguan Jiwa Psikotik Non Organik dalam Tindak Pidana Pembakaran dan Pengerusakan Barang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penjatuhan sanksi pidana terhadap dua terdakwa yang memiliki kondisi gangguan kejiwaan yang sama yaitu psikotik non organik dan tindak pidana yang sama yaitu pembakaran, namun hakim menjatuhkan sanksi…

KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA DALAM SENGKETA PEMBIAYAAN KO…

ber Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan instrumen jaminan kebendaan yang memberikan hak eksekutorial kepada kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak lagi bersifat otomatis, melainkan harus memenuhi syarat tertentu dan memperhatikan asas due process of law. Penelitian ini…

PENAFSIRAN EKSTENSIF PADA OBJEK PERKARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS AC…

Penelitian ini membahas tentang penafsiran ekstensif dalam konteks gugatan perwakilan kelompok (class action) berarti memperluas makna atau cakupan norma hukum yang mengatur gugatan tersebut melebihi arti harfiah atau batasan yang secara eksplisit disebut dalam aturan hukum, dengan tetap tidak menyimpang dari tujuan dan semangat hukum itu sendiri. Penelitian bertujuan untuk mengkaji serta menge…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN ONLINE (STUDI PUTUSAN: NOMOR 400/…

Penulisan Skripsi dengan Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online (Studi Putusan: Nomor 400/Pid.Sus/2024/PN.Tar). Penelitian ini mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan online dalam Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2024/PN Tar. serta mengkaji perlindungan hukum preventif serta represif bagi korban penipuan online. Fokus penelitian meliputi analisis yuri…

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN SOFTWARE EDITING ILEGAL OLEH GRAPHIC DESIGNER DAL…

Perkembangan teknologi digital mendorong meningkatnya penggunaan program komputer, termasuk software desain grafis, dalam berbagai bidang kreatif. Namun, kemudahan akses tersebut juga diikuti dengan maraknya penggunaan software editing ilegal oleh graphic designer, yang berpotensi merugikan pencipta atau pemegang hak cipta program komputer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk per…

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERD…

Pertimbangan hakim merupakan alasan yuridis dan non yuridis yang membangun dasar keyakinan dalam memutus suatu perkara. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 telah memberikan kewenangan kepada hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara secara bebas dan merdeka dari intervensi eksternal, sehingga penilaian bersalah atau tidaknya terdakwa harus berpedoman pada surat dakwaan serta fakta h…

STATUS BARANG BUKTI TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TERDAK…

Ketidakjelasan status barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) saat terdakwa meninggal dunia pada tahap penuntutan sering menjadi persoalan. Masalah kepastian hukum serta potensi pelanggaran hak konstitusional. Penghentian penuntutan melalui Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) secara formil tidak secara otomatis menetapkan status hukum barang bukti yang disita, s…

HUBUNGAN KEWENANGAN PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TERHADA…

Penelitian ini membahas mengenai Hubungan Kewenangan Pengawasan dan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Musiman di Sektor Perkebunan. Pekerja musiman pada sektor perkebunan sering menghadapi pelanggaran hak, khususnya terkait pemenuhan upah minimum. Hal ini disebabkan oleh status kerja yang tidak tetap serta lemahnya pelaksanaan pengawasan. Meskipun hak atas upah telah dijamin dalam UUD 1945 da…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PASAR MODAL MELALUI MEKANISME DISGORGEME…

Pasar modal memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional sebagai sarana investasi dan penghimpunan dana. Namun, berbagai pelanggaran seperti manipulasi pasar dan penggelapan dana telah merugikan investor dan menggerus kepercayaan publik, sebagaimana terlihat dalam kasus Sarijaya Permana Sekuritas, Antaboga Delta Sekuritas, dan Jiwasraya. Meskipun UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Moda…

POTENSI LEGALISASI GANJA UNTUK KEBUTUHAN MEDIS DI INDONESIA (STUDI PERBANDING…

ABSTRAK Karya tulis ini berjudul “Potensi Legalisasi Ganja Untuk Kebutuhan Medis di Indonesia (Studi Perbandingannya Dari Negara Jerman dan Negara Thailand)’’. Penelitian ini membahas mengenai ganja yang sebenarnya memiliki manfaat untuk kebutuhan medis, namun penggunaannya masih dilarang secara legal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun pen…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMEGANG PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATA…

ABSTRAK Perkembangan sektor properti, khususnya pembangunan apartemen, mendorong meningkatnya praktik pemasaran unit hunian melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Dalam praktiknya, tidak jarang perusahaan pengembang mengalami kesulitan keuangan yang berujung pada kepailitan, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen yang telah melakukan pembayaran namun belum memperoleh hak kepemilik…

KENDALA JAKSA DALAM PENERAPAN FRASE “DIRAMPAS UNTUK NEGARA” PADA UNDANG-U…

Penelitian ini berjudul “Kendala Jaksa Dalam Penerapan Frase “Dirampas Untuk Negara” Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terhadap Barang Bukti Narkotika”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tiga permasalahan yaitu Apa urgensi Barang Bukti Narkotika harus dinyatakan Dirampas Untuk Negara, bagaimana kendala Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan Pasal 101 ayat (…

TANGGUNG JAWAB HUKUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TERHADAP KE…

Data pribadi merupakan hak setiap individu yang harus dilindungi, mengingat adanya risiko penyalahgunaan terhadap data pribadi. BPJS Kesehatan merupakan salah satu institusi yang mengelola data pribadi penduduk dalam jumlah masif. BPJS Kesehatan bertanggung jawab atas setiap data pribadi peserta yang dikelola melalui sistem atau basis data milik BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, kasus kebocoran …

UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 : KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYAR…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 178 hlm.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346.07 Und d

PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG OLEH PEMERINTAH DAERAH ATAS PERMOHONAN…

Skripsi ini berjudul Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung oleh Pemerintah Daerah atas Permohonan Badan Hukum Perdata dalam Pembangunan di Kawasan Sempadan Sungai. Latar belakang penelitian ini adalah adanya praktik pemberian PBG kepada badan hukum perdata di kawasan sempadan sungai yang secara prinsip merupakan kawasan lindung, sehingga menimbulkan persoalan kesesuaian antara kebijakan pemeri…

HUKUM ACARA PERDATA

Edition

-

ISBN/ISSN

979-876-727-6

Collation

x, 94 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

347.01 Ras h

HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Edition

2

ISBN/ISSN

978-979-007-274-9

Collation

xi, 330 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

342.4 Ass h

HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA, Edisi Revisi

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-7821-10-1

Collation

xii, 307 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346 Mer h

Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi

Edition

-

ISBN/ISSN

979-538-175-X

Collation

x, 229 hal. : ill. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346 Soe h

HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA Cetakan ketujuh

Edition

-

ISBN/ISSN

.

Collation

180 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346.959 801 6 Pro h

HUKUM & PEMIKIRAN MODERN

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-7768-07-9

Collation

502 hlm. ; 24 cm

Series Title

-

Call Number

347 Fra h

TUNTUTAN PROVISIONIL DAN UANG PAKSA (DWANGSOM) DALAM HUKUM ACARA PERDATA INDO…

Edition

-

ISBN/ISSN

979-41-4145-3

Collation

x, 440 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

347.05 Mul t

Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-007-027-1

Collation

viii, 258 hlm. ; 23 cm

Series Title

346.052 Ali p

Call Number

346.052 Ali p

Hukum Gadai Syariah

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-007-062-2

Collation

x, 126 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

346.082 Ali h

PRAKTIK PERADILAN PERDATA: Teknis menangani perkara di pengadilan

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-007-359-3

Collation

xi, 257 hlm .: 23 cm.

Series Title

-

Call Number

347.05 Hut p

KUHAP dan KUHP

Edition

-

ISBN/ISSN

979-8061-79-9

Collation

x, 392 hlm 20 cm.

Series Title

-

Call Number

345.05 Red k