Filter by
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PENGIRIM TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN DIPLOMAT…
ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus yang menimbulkan kekhawatiran akibat adanya penyalahgunaan kekebalan diplomatik yang dilakukan oleh perwakilan negara asing terhadap rakyat sipil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tanggung jawab negara pengirim saat terjadi penyalahgunaan kekebalan diplomatik berdasarkan kasus pembunuhan jurnalis Arab Saudi, Jamal Kha…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 117 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1776582025
TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT DARI PERUSAHAAN YANG MENG…
Adapun latar belakang dalam penulisan skripsi ini yaitu terjadinya wanprestasi perjanjian kredit antara kedua belah pihak antara debitur dan kreditur yang sedang dalam likuidasi. Permasalahan yang dibahas pada skripsi ini yaitu bagaimana pengaturan terkait wanprestasi pada perjanjian kredit dari perusahaan yang mengalami likuidasi dan bagaimana pertimbangan hukum terkait wanprestasi yang telah …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 66 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1422772024
RELEVANSI KEWAJIBAN HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DALAM UNDANG-U…
Penelitian ini berjudul “Relevansi Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pada Sektor Bidang Usaha Minyak Dan Gas Bumi”. Penelitian ini membahas mengenai dua permasalahan yaitu landasan filosofis tentang pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persero…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 85 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1445362024
KEWAJIBAN TINDAK LANJUT TERLAPOR ATAS REKOMENDASI OMBUDSMAN DALAM PENGAWASAN …
This thesis is titled: The Obligation of the Reported Party to Follow Up on Ombudsman Recommendations in Public Service Oversight. This thesis is motivated by issues arising from misconceptions about the mandatory nature of Ombudsman recommendations in the law and the concept of recommendations in state administration. The issues discussed in this thesis are the basis for considering the obliga…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 117 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1788002025
PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKU…
Korupsi sebagai extraordinary crime menimbulkan dampak luas terhadap negara dan masyarakat, terlihat dari tren peningkatannya pada tahun 2023 yang memerlukan penindakan tegas melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pidana tambahan seperti uang pengganti, penyitaan aset, dan pidana penjara subsider sering terkendala dama pelaksanaannya karena terpidana me…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 98 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1792352025
ANALISIS KEBIJAKAN TRANSISI ENERGI APEC UNTUK MENDORONG INDONESIA NET ZERO EM…
Transisi energi global menjadi isu krusial dalam rangka mitigasi perubahan iklim yang menuntut keterlibatan berbagai aktor internasional, termasuk Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) sebagai forum kerja sama ekonomi kawasan. Indonesia sebagai anggota APEC telah menyatakan komitmen untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060, yang memerlukan dukungan kebijakan, investasi, dan per…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 64 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- .
- Call Number
- T1789072025
TINJAUAN TEORETIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA ADAT PENCURIAN PRATIMA DI DESA ADAT…
Skripsi ini berjudul "Tinjauan Teoretis Penegakan Sanksi Pidana Adat Pencurian Pratima di Desa Adat Negasepaha Bali Pasca Diakuinya Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Di Undang-Undang No. 1 Tahun 2023". Dalam penelitian tersebut penulis menemukan permasalahan berupa: 1. Bagaimana bentuk aturan sanksi dalam tindak pidana pratima dan pelaksanaannya saat ini di Bali. 2. Bagaimana penyelesaian terha…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xxii, 549 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1787192025
POLITIK HUKUM PIDANA FRASA RINGANNYA PERBUATAN DALAM KETENTUAN RECHTERLIJK PA…
Pengesahan KUHP Nasional telah merubah paradigma pemidanaan di Indonesia yang tadinya retributif berubah kepada restoratif, hal ini memunculkan konsepsi baru pada hukum pidana Indonesia yakni rechterlijk pardon. Namun pengaturan rechterlijk pardon masih menimbulkan persoalan, salah satunya adalah unsur ringannya perbuatan yang menjadi syarat pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan rechterlijk …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 104 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- .
- Call Number
- T1789012025
DETEKSI SERANGAN DDOS PADA PORTMAP MENGGUNAKAN METODE BIDIRECTIONAL RECURRENT…
Portmap atau RPC bind adalah protokol yang digunakan dalam sistem operasi Unix dan Linux untuk memetakan nomor port dengan nomor program yang terkait. Pada serangan DDoS terhadap Portmap, para penyerang akan memanfaatkan kelemahan dalam protokol ini untuk mengirimkan permintaan yang salah atau manipulatif dalam jumlah besar ke server yang menjalankan Portmap. Karena sifat UDP yang tidak memilik…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 104 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1784652025
KEPASTIAN HUKUM KONSESI TAMBANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAANBERDASARKA…
Sektor pertambangan merupakan salah satu aset pengelolaan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Kedudukan Ormas keagamaan terhadap pemberian konsesi tambang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 83A yang memberikan WIUPK prioritas kepada badan usaha …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 117 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1772562025
MEKANISME PERJANJIAN DISTRIBUSI GAS ELPIJI SUBSIDI
Mekanisme perjanjian distribusi Gas LPG subsidi biasanya melibatkan pemerintah sebagai regulator utama dalam menentukan harga, kuota, dan distribusi Gas LPG subsidi ke masyarakat. Perjanjian ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan Gas LPG subsidi dengan harga terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian distribusi gas LPG bersub…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 64 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1786892025
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM APLIKATOR BROADCAST ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU …
Penelitian ini membahas mengenai kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh aplikator broadcast dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023 bermula dari digunakannya lagu milik PT Aquarius Pustaka Musik tanpa izin oleh pengguna aplikasi, yang difasilitasi oleh sistem penyiaran dari pihak Bigo Technology Pte. Ltd.. Lagu tersebut digunakan secara berulang dalam siaran la…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xxi, 358 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1775522025
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA INFLUENCER ATAS TESTIMONI PALSU DALAM KONTEN ENDOR…
Influencer memiliki peran penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen melalui media sosial, terutama dalam kegiatan promosi produk. Namun, promosi yang dilakukan tidak jarang menimbulkan permasalahan hukum, khususnya ketika informasi yang disampaikan bersifat menyesatkan atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xxiii, 443 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1770562025
AKIBAT HUKUM AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DAN AKTA KUA…
Penelitian ini membahas tentang Akibat Hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Dan Akta Kuasa Menjual Sebagai Jaminan (Studi Putusan Mahkamah Agung 1070 K/Pdt/2020). Permasalahan hukum timbul Ketika PPJB dan akta kuasa menjual digunakan tidak sesuai dengan fungsinya yang sah, dan justru menimbulkan sengketa antara pihak yang terlibat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengana…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 97 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- .
- Call Number
- T1776182025
KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI TERHADAP PERATURAN DAERAH DALAM SISTEM HUKUM INDO…
Penelitian ini membahas perbedaan bentuk hukum serta kedudukan Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah dalam sistem hukum Indonesia, dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 125 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1792292025
PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL PADA LINGKUNGAN LAUT DI SELAT MALAKA DARI PE…
Judul dari penelitian ini adalah “Perlindungan Hukum Internasional pada Lingkungan Laut di Selat Malaka dari Pencemaran Minyak yang Berasal dari Kapal”. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap ketentuan- ketentuan hukum internasional; upaya dalam perlindungan lingkungan laut Selat Malaka; serta hambatan dalam penerapan hukum internasional dalam melindungi lingkungan laut …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 97 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1786092025
ASPEK HUKUM KONTRAK BAGI HASIL YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MI…
Skripsi ini berjudul “Aspek Hukum Kontrak Bagi Hasil yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Ditinjau dari PP No. 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Penggantian Biaya Operasi”. Latar belakang dalam penelitian ini dimulai dari adanya perbedaan interpretasi terhadap ketentuan kontrak yang dapat menimbulkan konflik antar pihak, (BP-PEN) menyebutkan salah satu kendala dalam pen…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 104 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1767752025
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP HUTANG-PIUTANG YANG TELAH DIBUAT …
Skripsi ini berjudul “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Hutang-Piutang Yang Telah Dibuat Oleh Suami Istri Dalam Ikatan Perkawinan”. Penelitian ini membahas tentang kedudukan hukum pembatalan perkawinan serta akibat hukumnya terhadap perjanjian hutang-piutang yang telah dibuat selama perkawinan berlangsung. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana kedudukan hukum pe…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xxi, 358 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1782752025
UPAYA HUKUM PENGGUGAT TERHADAP PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) DALA…
Sengketa lahan merupakan persoalan hukum yang kerap terjadi dalam praktik pertanahan, khususnya antara korporasi dan masyarakat lokal. Salah satu kasusnya adalah sengketa antara PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk dan masyarakat Desa Cecar, Kabupaten Lahat, terkait klaim kepemilikan atas lahan seluas ±6,5 hektar. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hukum h…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 49 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1781602025
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PERBUATAN OVERCLAIMED DALAM PROMOSI…
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Perbuatan Overclaimed Dalam Promosi Oleh Influencer Pada Suatu Produk Skincare" Platform sosial media sekarang digunakan para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan promosi/iklan produk. Platform yang beragam membuat pelaku usaha tidak luput dari promosi yang memakai jasa influencer. Namun tidak jarang influencer melakukan promosi dengan cara overclaimed…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 57 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1422872024
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KETIADAAN INFORMASI GIZI PADA MINUM…
Bisnis Esteh Indonesia merupakan bisnis minuman yang dibuka dengan sistem waralaba, sehingga wajar apabila usaha tersebut menjamur dimana saja. Saat ini kegiatan usaha waralaba Esteh Indonesia telah memiliki 1.000 outlet/gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba yaitu waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 66 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1424372024
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PRODUK SKINCA…
Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum yang diperoleh konsumen atas pengiriman barang tidak sesuai pesanan melalui aplikasi TikTok Shop dan pertanggungjawaban serta pengenaan sanksi hukum dari pihak aplikasi Tik Tok Shop atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat pengiriman barang tidak sesuai pesanan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode peneliti…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 81 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1426072024
PENERAPAN SISTEM IJON DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BUAH DUKU DI KABUPATEN OGAN …
A sale and purchase agreement is an agreement between a seller and a buyer in which the seller binds himself to hand over his ownership rights to an item to the buyer, and the buyer binds himself to pay the price of the item. This thesis research aims to find out: (1) The application of the ion system in the implementation of buying and selling according to the Civil Code and the Compilation of…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 66 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1424492024
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI DASAR PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PID…
Sejak diberlakukannya Pedoman Nomor 18 Tahun 2021, praktik peradilan masih menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan narkotika yang diajukan ke pengadilan dan berujung pada hukuman penjara. Padahal, pendekatan pemidanaan seharusnya lebih difokuskan kepada pengedar, bukan kepada penyalahguna. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan penghentian penuntutan perkara narkotika melalui jalur…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 76 hlm.: Ilus., tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1736352025
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG RESIDIVIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS…
Skripsi ini dengan judul Tinjauan Kriminologis Tentang Residivis Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin). Penyalahgunaan narkotika merupakan persoalan besar yang dapat mengganggu kondisi tubuh dan jiwa serta stabilitas sosial, ekonomi dan moral masyarakat. Namun, hingga sekarang masih ditemukan fenomena residivis (pengulangan tindak pidana) pada kasus penya…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 92 hlm.: Ilus., tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1735622025
HINAAN PUBLIK SEBAGAI ALASAN PERINGAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORU…
Skripsi ini berjudul “Hinaan Publik Sebagai Alasan Peringan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 29/Pid. Sus-Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst)”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaturan hinaan publik sebagai alasan untuk meringankan pidana dalam putusan perkara tindak pidana korupsi dan bagaimana putusan perkara tindak pidana korupsi dana bantuan sosial bencana Nom…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 63 hlm.; ill.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1735542025
PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA ABORTUS PROVOKATUS DILIHAT DARI KEB…
Skripsi ini berjudul Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Abortus Provokatus Dilihat Dari Kebaharuan Hukum Pidana dan Undang-Undang Kesehatan 2023. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini ialah Bagaimana Pengaturan Hukum Pidana Perihal Pembolehan Abortus Provokatus dalam KUHP, KUHP Nasional, dan Undang-Undang Kesehatan 2023 dan Mekanisme legal dalam praktik Abortus Provokatus yang d…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 46 hlm.; ill.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1735252025
RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN V…
Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Gregorius Ronald Tannur kepada Dini Sera Afrianti menjadi salah satu tindak pidana pembunuhan yang menyita perhatian publik. Dimana dalam putusannya, Majelis hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis hakim memberikan vonis bebas dalam Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 72 hlm.: Ilus., tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1735522025
PENERAPAN ASAS VICARIOUS LIABILITY DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DALA…
Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) merupakan permasalahan Lingkungan yang cukup serius dan seringkali disebabkan oleh aktivitas perusahaan perkebunan maupun kehutanan. Dalam upaya untuk menegakkan hukum terhadap pelaku Karhutla, saat ini korporasi sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus maupun bawahannya yang bekerja untuk …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 44 hlm.; ill.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1735382025
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG MELAKUKAN A…
Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Melakukan Atau Tidak Melakukan Pengguguran Kandungan”. Latar belakang penulisan skripsi ini yakni bagaimana korban tindak pidana pemerkosaan yang melakukan atau tidak melakukan pengguguran kandungan mendapatkan akses aborsi yang aman serta layanan kesehatan yang minim risiko terhadap korban. Di Indonesia…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xix, 71 hlm.: Ilus., tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1732992025
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography