Filter by
PELAKSANAAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWASTA(STUDI…
Land is one of the absolute and vital human needs. Human life in the world is inseparable from the land, in other words, it is difficult for humans to live without land. In this study discusses two formulations of problems which include: How is the process of acquiring land for private housing development by PT. Garuda Emas Cakrawala, How obstacles and solutions faced by PT. Garuda Emas Cakrawa…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii,111 hlm.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1316712023
PENDAFTARAN HAK GUNA USAHA ATAS PENGGUNAAN TANAH UNTUK HAK PENGELOLAAN PADA P…
Land is a part of the earth called the earth's surface, land is one of the objects regulated by Agrarian Law. The Basic Agrarian Law is a basic rule that regulates rights to land, water and air, so it is very important to plan land use activities in a tertive, effective and efficient manner. This research discusses two problem formulations which include how to implement the registration of Cult…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- vi, 112 hlm.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1315232023
PENERAPAN KLAUSULA PROTEKSI DIRI NOTARIS DALAM AKTA NOTARIS TERKAIT STANDAR P…
This study aims at analyzing the implementation of the Notary's self-protection clause in the Notary deed related to Standard Operational Service Procedures (SOSP) and to explain the legal consequences for the Notary if the clause is not included. The study employs the statute and case approaches. The results confirm that in practice the application of self-protection clauses in Notary deeds re…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 125 hlm.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1067732023
URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM MENGENAI PENERBITAN SURAT KETERANGAN WARIS.
Surat keterangan waris memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu proses pewarisan, yakni sebagai dasar bagi ahli waris untuk bertindak atas harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris. Namun surat keterangan waris belum mendapat atensi yang cukup dari negara, terbukti dengan belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur mengenainya. Dalam penelitian ini akan memb…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 95 hlm.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1059242023
PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK DIDAFTARKAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTIT…
This study aims to analyze unregistered marriage agreements in which the marriage agreement is made by the two prospective bride and groom regarding the position of assets at the time or before the marriage takes place, and is ratified by a notary. This study tries to discuss the mechanism of the marriage agreement, the role of the notary in making a marriage agreement while in a marriage, and …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 103 hlm.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1067612023
PEMALSUAN AKTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NOTARIS(ST…
Human life is inseparable from agreement in making of which Authentic deed is the people's choice. Notary is the only public official who authorized to make authentic deeds. In carrying out their function, notary is usually assisted by notary employees. They are only authorized to assist internal and external affairs of the office. If they exceed their authority, in the case of making a deed wi…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 126 hlm.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1064692023
PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK YANG DIBUAT ATAS NAMA ANAK DI BAWAH UMUR PADA KEM…
Land Registration is basically defined as an obligation for all legal subjects who has ownership to plot of land, including under age children. The purpose and benefit of this research is to analyze the process of registering land titles made on behalf of minors at the Ministry of ATR / BPN and obstacles in the implementation of land registration on behalf of minors related to guardianship. The…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 131 hlm.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1060212023
AKIBAT HUKUM RANGKAP JABATAN NOTARIS SEBAGAI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengaturan Notaris yang diangkat sebagai direksi perseroan terbatas dan untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab Notaris yang melakukan pelanggaran merangkap jabatan sebagai direksi perseroan terbatas. Pendekatan yang digunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach) dan Pendekatan Konsep (Consept…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 82 hlm.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1296262023
PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA DARI SE…
State revenue sources are all domestic and other revenues used to finance state spending. State income is very influential in the successful development of the nation. State revenue from the tax is used to finance routine government expenditures. Domestic taxes are divided into (1) Income Tax, i.e., oil and gas and non-oil and gas, (2) Value Added Tax (VAT), Land and Building Tax (LBT), Land an…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 103 hlm.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1067852023
KEKUATAN HUKUM LEGALISASI PERJANJIAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) TERHADAP BER…
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai kewenangan Notaris dalam melakukan legalisasi perjanjian pengalihan piutang (cessie) dan untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum daripada legalisasi perjanjian pengalihan piutang (cessie) yang dilakukan oleh Notaris sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk dialihkannya objek jaminan piutang. Pendekatan dalam penulisan penelitian ini deng…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii,157 hlm.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1314662023
KEWAJIBAN PEMBAYARAN PUNGUTAN BAGI PROFESI NOTARIS PENUNJANG PASAR MODAL.
Notaries according to the Law on Capital Markets are limited in their role as capital market supporting professions, but according to the Appendix to the Government Regulation on Collections by the Financial Services Authority (OJK) they are subject to mandatory levies which indirectly are also categorized as parties or financial service institutions that are obliged to pay levies. This researc…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 127 hlm.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1068442023
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH ATAS DASAR JUAL BELI DI BAWAH TANGAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan jual beli dibawah tangan yang dilakukan dengan membuat kuitansi sebagai tanda bukti jual beli dan untuk menganalisis kekuatan hukum atas jual beli hak milik atas tanah dibawah tangan Pendekatan yang digunakan Pendekatan Perundang- Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konsep (Conseptual Approach) dan Pendekatan Futuristik. hasil penelitian…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 89 hlm.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1295952023
EKSISTENSI NOTARIS PADA PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN PASCA TERBITNYA UNDANG…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan notaris dalam pendirian perseroan perorangan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 yang merupakan terobosan pemerintah dalam memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif. Hasil pembaha…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 95 hlm.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1073752023
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB)…
Indonesia adalah salah satu Negara dengan perkembangan yang pesat dan perkembangan bidang property termasuk didalamnya, seperti peminat dalam bidang jual beli rumah. Namun seiring dengan banyaknya peminat dalam jual beli rumah tak jarang juga menimbulkan berbagai problematika antara lain dimana salah satu pihak dinyatakan pailit oleh Pengadilan, khususnya developer sebagai pihak penjual. Develo…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 88 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1250972023
AKIBAT HUKUM ADANYA PERJANJIAN KAWIN PISAH HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN (…
A prenuptial agreement is a premarital agreement made before marriage. A premarital agreement is a written contract made by a prospective husband and wife before or at the time the marriage takes place to regulate the consequences of the marriage on their wealth. Based on the Article 128 of the Indonesian Civil Code, the consequence of a divorce is that the joint wealth of the husband and wife …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 99 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1057642023
PENERAPAN SUBROGASI SEBAGAI SARANA HUKUM DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH (STUD…
Subrogation is the transfer of creditor's rights to a third parties who pays the creditors under approval or in acccordance with regulations. In practice, the subrogation with an authentic notary deed cannot always agrees with the parties’ expectation. In certain conditions, various problems can emerge and can caouse harm to them. This study tries to analyze the judges’ considerations regar…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 109 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1067832023
KETIDAKHARMONISAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2004 DENGAN UNDANG-UNDANG NO 37 …
This research is entitled 'Inconsistency between Law No. 30 of 2004 and Law No. 37 of 2004 on Notaries Declared Bankrupt'. The regulation on bankruptcy according to Article 12 letter a of Law No. 2 of 2014 concerning the Position of Notary causes many different interpretations, and the article imposes a penalty on Notaries by terminating them dishonorably if they have been declared bankrupt by.…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 100 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1058632023
HAK INGKAR NOTARIS DALAM MERAHASIAKAN ISI AKTA
This study aims to analyze and explain the extent to which the limits on the use of the right to deny the position of a notary in keeping the contents of the deed secret. This type of research is normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach. The results of this study explain the limitations of a notary's right of refusal, which are listed in the contents of the dee…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 104 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1068822023
KEDUDUKAN SAKSI INSTRUMENTAIR TERKAIT MENJAGA KERAHASIAAN ISI AKTA NOTARIS DA…
The purpose of this research is to analyze the regulation of Instrumental Witnesses in maintaining the confidentiality of the contents of notarial deeds and to analyze the legal protection that can be given to instrumental witnesses in maintaining the confidentiality of the contents of notarial deeds. This research is a normative study using an approach based on laws, philosophy, scientific wor…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 187 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1069002023
KEKUATAN AKTA NOTARIS YANG DIBACAKAN BUKAN OLEH NOTARIS
Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap. Sebaliknya, apabila dibacakan bukan oleh Notaris, kekuatan pembuktian akta menjadi tidak sempurna, dan dapat menimbulkan akibat hukum bagi Notaris. Rumusan masalah dalam penelitian adalah terkait kekuatan pembuktian Akta yang dibacakan bukan oleh Notaris, dan akibat hukum bagi Notaris apabila Akta dibacakan bukan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 124 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T883032022
URGENSI PENERAPAN SERTIPIKAT TANAH SECARA ELEKTRONIK PADA BADAN PERTANAHAN NA…
Sebagai respon terhadap pandemi covid 19 Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik yang dimana hal ini menjadi suatu terobosan baru dalam pelayanan pendaftaran tanah, namun hal ini justru menyebabkan pelayanan pendaftaran tanah sempat terhambat dan ketidakpastian antar pelaksana hukum. Per…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 111 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T880472022
PERALIHAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK TERHADAP AHLI WARIS PEMEGANG HAK T…
Sejak berlakuya Sistem Hak Tanggungan Elekronik (HT-el) Peralihan hak tanggungan elektronik terhadap ahli waris pemegang hak tanggungan (kreditur perorangan) tidak lagi dilakukan secara manual akan tetapi melalui Sistem Hak Tanggungan Elektronik (HT-el). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan memahami bagaimana Pendaftaran Peralihan Hak Tanggungan (Kreditur Perorangan) sebelum dan sesudah…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 110 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T751512022
PENCANTUMAN KLAUSULA KUASA MENJUAL OBJEK HAK TANGGUNGAN PADA PERJANJIAN KREDI…
A notary plays an important role in the process of making credit agreement deeds in the banking sector. With the inclusion of an authority-to-sell clause regarding the collateral object, it is important to formulate a clause stating that "the highest possible price that benefits all parties will be obtained" in the purchase of Satuan Rumah Susun (a housing unit in a high-rise building) in a cre…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 170 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1058832023
PERAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN RELAKSASI RESTRUKTURISASI KREDIT DI SEKTOR PE…
Notaries play an important role in the implementation process of credit relaxation and restructuring in the conventional banking sector during the Covid-19 pandemic in Palembang. The Covid-19 situation has had an impact on debtors, especially MSME debtors. The government, through the Financial Services Authority, has issued policies in the form of credit relaxation and restructuring. The purpos…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 207 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1058522023
KARAKTER HUKUM PERSERIKATAN PERDATA NOTARIS DAN IMPLIKASI KEKOSONGAN HUKUM …
Pengaturan Persekutuan Perdata Notaris (Persekutuan) menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan (UUJN-P) adalah didirikan menurut bentuk yang diatur oleh para Notaris pada pokoknya berdasarkan ketentuan Pasal 1618 KUHPerd, tetapi unsur-unsur ketentuan ini mengandung ketidakpastian hukum karena selain tidak terdapat pengaturan mengenai dalam bentuk apa sesuatu yang dimasukkan (inbreng) dala…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 116 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T877502022
PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENT…
ABSTRAK Notaris wajib membaca akta di hadapan para penghadap dalam artian penghadap harus dating menghadap Notaris. Sebaliknya, tanpa kehadiran para penghadap tetapi Notaris masih membuat akta, maka akan membawa akibat hukum bagi Notaris. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pednekatan teori, dan pendekatan kasus, dengan sumber bahan p…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 95 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1067812023
PENGECEKAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH SECARA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN K…
Technology Advancements at all times have their positive and negative sides. The openness of information systems and electronic services has been widely used to facilitate services to the public. The electronic checking service at the land registry office is one of the innovations considered able to cut bureaucracy and speed up processing time. This study tries to discuss how to check land righ…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- ix, 123 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1068572023
PERGESERAN NILAI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP AKTA PENG…
ABSTRAK Dalam proses mendapatkan hak atas tarah, pembayaran pajak menjadi syarat yang wajib dipenuhi baikdalam proses pembuatan sertipikat hak atas tanahuntuk pertama kali tau pun terjadi karenaadanya peralihan. Pajak tersebut berupa B ePerolehan Hak atasTanah dan Bangunan. Dalampraktiknya proses pembayaran Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sering menjadi permasalahan dalam menentukanni…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 114 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1072602022
KEDUDUKAN SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH (SKPT) DALAM PROSES PELELANGAN S…
Surat keterangan pendaftaran tanah, salah satu bentuk output layanan pertanahan yang masih asing didengar namun memiliki fungsi dan kedudukan yang cukup vital. Surat keterangan pendaftaran tanah, berguna sebagai pemberi informasi dan pemutakhiran data pertanahan yang berfungsi sebagai alat bukti yuridis yang berisi keterangan data pertanahan terbaru. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 115 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1068692023
AKIBAT DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMALSUAN AKTA JUAL BELI TANAH OLEH PPAT (STU…
Actions without rights to deliberately transfer land rights belonging of someone to other party is a crime of land rights, which if carried out jointly by involving many parties is an Organized Land Crime. One of the modes used to transfer land rights is to use a fake sale and purchase deed drawn up by the Land Deed Official. In this paper, we will discuss the legal consequences and responsibil…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 102 hlm.; Ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1067522023
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography