Filter by
PENERAPAN PENDEKATAN FOLLOW THE MONEY SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBERAN…
Skripsi ini berjudul “Penerapan Pendekatan Follow The Money Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia”. Penelitian ini membahas mengenai penerapan follow the money dapat membantu upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana pencucian uang dengan mengambil kasus Pinangki Sirna Malasari (Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst) dan kasus Sya…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- vii, 37 hlm.: Ilus., tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1733002025
PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE…
Skripsi ini berjudul PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE ANTARA INDONESIA DAN ESTONIA. Dalam skripsi ini penulis menemukan permasalahan yaitu adanya perbedaan dan persamaan pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan artificial intelligence antara Indonesia dan Estonia. Sehingga yang menjadi pembahasan bagi penulis yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 48 hlm.: Ilus., tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1735352025
PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DAN ASAS SUBSIDARITAS DALAM PEMBELAAN TERPAKS…
Skripsi ini berjudul "Penerapan Asas Proporsionalitas Dan Asas Subsidaritas Dalam Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Menurut Pasal 49 Ayat 1 KUHP (Studi Putusan: No.139/PID/2020/PT.Plg)" yang membahas tentang sebuah kerusuhan di Kabupaten Lahat pada tahun 2020 dimana terjadi demo sengketa lahanantara warga Desa Pagar Batu dengan PT Artha Prigel yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 2 lainny…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 36 hlm.; ill.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1735492025
PERAN ODITUR MILITER SEBAGAI PENUNTUT UMUM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA DESERS…
ABSTRAKSkirpsi ini berjudul : Peran Oditur Militer Sebagai Penuntut Umum Dalam Menyelesaikan Perkara Desersi Yang Dilakukan Prajurit TNI Di Oditurat I-05 Palembang yang membahas tentang : Desersi merupakan pelanggaran yang terjadi dlingkungan militer yang merugikan instansi sehingga memerlukan penanganan khusus oleh aparat hukum militer. Peran Oditur militer untuk memastikan berkas perkara leng…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 65 hlm.; ill.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1735442025
MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM …
Skripsi Ini Berjudul Modus Operandi Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Sumatera Selatan (Studi Kasus Penyelundupan Kucing Hutan). Latar belakang penelitian ini adalah modus operandi satwa liar yang dilindungi yang menyebabkan satwa liar tersebut menjadi punah karena adanya perdagangan ilegal. Rumusan masalah ialah mengenai modus operandi tin…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 121 hlm.; ill.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1735772025
PENERAPAN SPEEDY TRIAL DALAM PROSES PEMBUKTIAN DAN HASIL PUTUSAN PERSELISIHAN…
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Kontitusi merupakan rangkaian proses untuk membuktikan telah terjadi kesalahan perhitungan suara milik penyelenggara pemilu (KPU) dan milik peserta pemilu (Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden). Rangkaian proses ini dilaksanakan secara speedy trial dalam waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pa…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 111 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1710332025
PERBANDINGAN HUKUM PIDANA PERIHAL PELECEHAN VERBAL DI MEDIA SOSIAL MENURUT HU…
Skripsi ini berjudul Perbandingan Hukum Pidana Perihal Pelecehan Verbal di Media Sosial Menurut Hukum Positif Indonesia dan Safe Spaces Act Filipina. Pelecehan verbal yang terjadi di media sosial semakin marak dan berkembang seiring denganperkembangan teknologi. Penulis dalam skripsi ini merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaturan hukum pidana perihal pelecehan verbal di media s…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 99 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1704642025
URGENSI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN KARTU INDONE…
Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu, namun dalam praktiknya program ini sering mengalami berbagai bentuk penyalahgunaan baik dari penerima manfaat maupun penyalur seperti pihak sekolah, namun belum ada regulasi yang mengatur mengenai pemberian sanksi bagi pelaku penyalahgunaan ter…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 102 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1709712025
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (STUDI …
Skripsi ini berjudul “ Pertanggungjawaban Pelaku Dalam Putusan Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wat Dan Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tsm)”. Dalam penelitian ini, penulis meneliti pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan surat yang melanggar ketentuan Pasal 266 Ayat (1) KUHP. Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui dan meng…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 56 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1425422024
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI JUAL BELI SAH…
Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Jual Beli Saham Pada Perusahaan Golf (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 115 K/Pdt/2023)”. Dalam penulisan ini penulis meneliti pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara wanprestasi jual beli saham yang terjadi antara Golfzon County Co., Ltd., dengan PT. Carpediem Mandiri. Rumusan penelitian pa…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 46 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1426082024
PENGATURAN USAHA JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI INDONESIA
Pakaian bekas impor merupakan pakaian yang sudah dipakai oleh orang lain, yang diimpor dari luar negeri. Perdagangan atau jual beli pakaian bekas impor yang kita kenal dengan sebutan thrifting saat ini sangat berkembang pesat dan sudah tersebar luas di wilayah NKRI, baik melalui platform online atau offline. Kegiatan ini menimbulkan masalah yang sampai saat ini belum dapat diatasi padahal pemer…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 46 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1422552024
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BANK ATAS KERUSAKAN DOKUMEN SERTIFIKAT HAK ATAS TANA…
Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat demi mendukung perekonomian nasional. Perjanjian kredit antara bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur umumnya mensyaratkan jaminan guna memberi kepastian hukum bagi bank. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, dapat menggunakan jaminan Hak Tanggungan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 42 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1423762024
PELAKSANAAN PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA D…
Skripsi ini ditulis dengan judul Pelaksanaan Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kejaksaan Negeri Palembang. Proses pemusnahan barang bukti memerlukan keterlibatan aparat penegak hukum agar dapat menghilangkan secara tuntas sisa-sisa atau jejak benda tersebut. Penuntut umum berwenang melaksanakan keputusan hakim mengenai barang bukti, baik dengan cara memu…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 29 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1421882024
PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ON…
Jual beli merupakan suatu perjanjian atau persetujuan atau kontrak di mana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang telah dijanjikan sedangkan perdagangan melalui Sistem Elektronik merupakan prdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Dalam transaksi jual bel…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 84 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1715632025
KONSEP GREEN CONSTITUTION DALAM PENGUSAHAAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA OLEH K…
Skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya kebijakan Pemerintah terkait keterlibatan KUD atau BUMD untuk mengusahakan minyak bumi pada sumur tua. Pada pelaksanaanaya dijumpai tidak memadainya KUD atau BUMD untuk melaksanakan kegiatan tersebut sehingga berdampak negatif bagi lingkungan. Pengelolaan lingkungan merupakan aspek penting yang merupakan konsep dasar yang ada dalam konstitusi yaitu kons…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 97 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1777932025
PEMBERLAKUAN KEPAILITAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN SUAMI/ISTRI TANPA PERJANJIAN …
Terhadap kepailitan individu yang terikat perkawinan, maka timbul persoalan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas pembayaran utang. Pada putusan dalam fokus penelitian ini, Kurator mengajukan permohonan pembatalan atas pencoretan harta bersama dalam boedel pailit mengingat tidak sahnya perjanjian perkawinan yang mengikat Debitor dan istrinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetaui …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 71 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1778452025
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM TAHAP PERENCANAAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK MENDUK…
Skripsi ini berjudul “PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM TAHAP PERENCANAAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN”. Pada Pasal 28 H ayat (3) menyebutkan bahwasannya setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebgai manusia yang bermartabat. Hal ini merupakan tanggung jawab bagi seluruh pihak termasuk pemerintah daer…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 61 hlm.; ill.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1728052025
PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA BADAN AR…
Pelanggaran hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) semakin meningkat seiring dengan perkembangan perdagangan global dan teknologi. Penyelesaian sengketa terkait HKI dapat dilakukan melalui litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa, salah satunya melalui Badan Arbitrase dan Mediasi World Intellectual Property Organization (WIPO Arbitration and Mediation Center). Penelitian ini menganalisis m…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 121 hlm.; ill.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1727682025
PENINDAKAN DAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA TERKAIT JAMINAN PRODUK HALAL OLEH B…
Penelitian ini membahas penindakan dan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui kecurangan terhadap jaminan produk halal, serta peran BPJPH dalam penanganannya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara dengan pihak BPJPH. Hasil penelitia…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xviii, 168 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1778532025
ANALISIS KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PADA TAHUN 1999 DI TIMOR LESTE D…
Pada masa kependudukan Indonesia di Timor Leste yang berlangsung dari tahun 1975 hingga tahun 1999, pasukan militer Indonesia beroperasi dengan impunitas yang signifikan. Periode ini ditandai dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kekerasan yang meluas sehingga memakan banyak korban jiwa dari konflik tersebut. Warga Timor Leste harus dihadapi dengan perlakuan keji yang mereka dapatkan dari mi…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 63 hlm.: tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1732022025
EKSISTENSI PENERAPAN PRINSIP PERMANENT SOVEREIGNTY OVER NATURAL RESOURCES SEB…
Peristiwa pelarangan ekspor bijih nikel Indonesia ke pasaran Uni Eropa menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara kepentingan industri domestik dan komitmen internasional dari sudut pandang hukum perdagangan internasional. Sengketa yang diajukan oleh Uni Eropa atas Indonesia yang lewat kebijakannya dilihat melanggar larangan restriksi kuantitatif dimulai sejak 2021, dan penentuan hasil …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- ix, 62 hlm.; ill.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1731012025
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI TIKET ATAS PEMBATALAN SECARA SEPIHAK KONS…
Skripsi ini berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tiket Atas Pembatalan Secara Sepihak Konser Musik “Bmth Live In Jakarta” Oleh Pihak Promotor. Industri musik global, telah berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan platform digital, yang memungkinkan musik tersebar dengan cepat. Konser musik internasional menjadi peluang bisnis menguntungkan. Namun, pada konser "BMTH LIVE IN J…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iii, 86 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1775672025
PEMBAGIAN HARTA WARIS KEPADA AHLI WARIS DAN AHLI WARIS PENGGANTI TANPA SEPENG…
Menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sengketa waris dapat terjadi dan bagaimana akibat hukum dari sengketa waris serta menganalisis keduduka…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 99 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1772012025
DAMPAK MALADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP KESEJAHTERAAN MAS…
Penelitian ini berjudul “Dampak Maladministrasi Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Administrasi”. Penelitian ini mengkaji dampak maladministrasi keuangan negara terhadap kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perspektif hukum administrasi. Maladministrasi keuangan negara merupakan bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan publik yang da…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, M-3 hlm. : ilus. ; tab. ; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1728222025
PENERAPAN TUNTUTAN PIDANA MATI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PELAKU PERED…
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada periode tahun 2021 menuntut mati 19 (sembilan belas) terdakwa peredaran gelap narkotika berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang tentang Narkotika, yang mana sejalan dengan itu terhadap para terdakwa diputus pidana mati oleh Hakim. Di satu sisi penuntutan dan putusan pidana mati ini dilegitimasi oleh norma, tetapi pada faktany…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- vii, 76 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1436482024
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE SISTEM COD (CASH ON DELIVERY) MELALU…
Dalam perjanjian jual beli online sistem COD (Cash on Delivery) melalui marketplace, pembayaran dilakukan secara langsung di tempat setelah barang yang dikirim penjual melalui jasa kirim diserahkan kepada pembeli. Saat barang diserahkan kepada pembeli, hak milik atas barang tersebut berpindah kepada pembeli. Hal tersebut menimbulkan permasalahan terhadap hak revindikasi yang dimiliki penjual se…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 49 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1775482025
PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM REGISTRASI PROVIDER KARTU PRAB…
Pelaksanaan registrasi provider kartu prabayar berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Informatika Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi menyertakan data pribadi NIK dan Nomor KK yang berdampak pada perlindungan data pribadi. Kasus kebocoran data pribadi bidang telekomunikasi tahun 2022 menjadikan Indonesia sebagai negara Asia dengan kebocoran data pribadi tertin…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xxvii, 90 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1773692025
MEKANISME PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PERORANGAN (BORGTOCHT) YANG DIPUTU…
Pemberian kredit didasarkan pada perjanjian kredit dan tentu mengandung risiko gagal bayar, sehingga bank biasanya mensyaratkan adanya jaminan dari debitor. Salah satu jaminan yang dapat diberikan adalah jaminan perorangan (borgtocht). Bedasarkan Pasal 222 Ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bahwa debitor yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada kreditor, maka kreditor …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xviii, 168 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1772772025
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE PRODUK GAW…
Perkembangan transaksi jual beli secara daring atau e-commerce memberikan kemudahan bagi konsumen, namun juga menimbulkan risiko hukum, khususnya dalam pembelian produk gawai bekas. Produk bekas rentan terhadap informasi yang tidak sesuai, barang rusak, atau penipuan, yang dapat merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam t…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iii, 86 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1776302025
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN CYBERBULLYING DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF…
Cyberbullying atau yang disebut perundungan dunia maya dapat dilakukan di media sosial, platform chatting, game online dan ponsel. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait tindakan cyberbullying yang merugikan hak keperdataan setiap korban serta untuk mengetahus perlindungan hukum bila ditinjau dari aspek perdata terkait korban y…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 99 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1774712025
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography