HUKUM LINGKUNGAN Buku I : Umum

-

HUKUM TATA NEGARA REPUBLIK INDONESIA : BUKU PELAJARAN DI BIDANG HUKUM, PEMERI…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xiii, 719 hlm. : 21 cm

Series Title

-

Call Number

342.598 Kan h

INTISARI HUKUM TATANEGARA PERBANDINGAN konstitusi sembilan negara

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vii, 339 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342 Bus i

HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DASAR-DASARNYA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

320 hlm., 21 cm

Series Title

-

Call Number

342 Ran h

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA : Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Pe…

Edition

2

ISBN/ISSN

978-979-756-835-1

Collation

viii, 414 hlm.; 25 cm

Series Title

-

Call Number

344.046 Mak p

PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP JILID II

Edition

-

ISBN/ISSN

979-454-022-6

Collation

xiii, 1229 hlm.; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

345.05 Har p

TEORI HUKUM KRITIS : POSISI HUKUM DALAM MASYARAKAT MODERN

Edition

-

ISBN/ISSN

979-1305-04-4

Collation

viii, 368 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

340.1 Ung t

Metodologi Penelitian Hukum

Edition

1

ISBN/ISSN

979-421-498-1

Collation

xii, 232 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

340.072 Sun m

METODE PENELITIAN HUKUM

Penulisan metodologi penelitian hukum yang di bahas dalam buku ini paling tidak pembaca akan mendapatkan suati ilustrasi yang dapat menggugah untuk berfikir secara logis, yang tidak kalah penting di sini akan diberikan materi pengetahuan dasar mengenai teori, metode, dan pendekatan yang berkembang dalam ilmu hukum yaitu doctrinal dan non doctrinal kemudian juga dasar-dasar pembuatan usulan pene…

PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM DI INDONESIA = (Equality Before The Law)

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

95 hlm. ; 20 cm.

Series Title

-

Call Number

340.11 Hut p

HUKUM DAN KONSTITUSI INDONESIA 1

Edition

-

ISBN/ISSN

979-412-025-1

Collation

viii, 183 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

342.02 Sim h

HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

979-518-552-7

Collation

ix, 241 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342.095 98 Rad h

Beberapa hal tentang Burgerlijk Wetboek

Edition

-

ISBN/ISSN

979-414-559-9

Collation

xvi, 150 hal., ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

347 Saf b

BISNIS FRANCHISE dan ASPEK- ASPEK HUKUMNYA

Buku ini terdiri dari VI bab yang berisi materi tentang pengertian franchise, alih teknologi, dan pengaturan franchise khususnya di Amerika Serikat dan Eropa, alih teknologi dan penanaman modal asing, pilihan hukum dan pilihan pengadilan dalam kontrak internasional, perjanjian franchise sebagai sarana alih teknologi, serta hubungan pengaturan franchise pada MEE, Amerika Serikat dan di Indonesia…

HUKUM PENGANGKATAN ANAK

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-007-442-2

Collation

xiv, 276 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

346.013 Pan h

HUKUM TATA NEGARA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

200 hlm.; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

342 Djo h

Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat

Edition

1

ISBN/ISSN

979-421-259-8

Collation

vi, 128 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

340.072 Soe p

HUKUM LINGKUNGAN dan Kebijakan Pertanahan di Wilayah Pesisir

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-769-927-7

Collation

viii, 130 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

344.046 Kal h

KONSTITUSI DAN HUKUM dalam KONTROVERSI ISU

-

DASAR & STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA, EDISI REVISI

Edition

Revisi

ISBN/ISSN

979-518-382-6

Collation

xii, 175 hml.; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

342.598 Mah d

TEORI HUKUM KRITIS : Struktur Ilmu dan Riset Teks

Edition

-

ISBN/ISSN

979-414-881-4

Collation

xxiv, 160 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

340 Put t

HUKUM LINGKUNGAN : DALAM SISTEM KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP

Edition

-

ISBN/ISSN

979-1073-99-6

Collation

xiv, 211 hlm. : 24 cm

Series Title

-

Call Number

344.046 Erw h

Sosiologi HUKUM

Edition

-

ISBN/ISSN

979-8061-29-2

Collation

viii, 160 hlm. : ilus. ; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

340.115 Ali s

KEBIJAKAN FLEKSIBILITAS KERJA DALAM PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN APARATUR SIPI…

Penerapan kebijakan fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas kinerja ASN dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan fleksibilitas kerja berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi, penyederhanaan proses kerja ASN, dan perubahan budaya kerja ASN agar lebih adaptif dan mampu m…

PEMBATASAN KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PEMERIKSAAN PENGELOLAAN …

Skripsi ini berjudul “Pembatasan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Negara.” Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dihadapkan pada persoalan batas kewenangan pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kekay…

KEPASTIAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM GRATIS BAGI…

Indonesia sebagai negara hukum menjamin prinsip equality before the law dan access to justice bagi seluruh warga negara. Namun, masyarakat miskin masih menghadapi keterbatasan finansial dan minimnya pengetahuan hukum sehingga kesulitan memperoleh keadilan. Kondisi ini menegaskan tanggung jawab negara untuk menyediakan bantuan hukum gratis sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Penelit…

PENYELESAIAN SENGKETA E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HUK…

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh pada perekonomian global. Hal tersebut selaras dengan berkembangnya perekonomian yang bergerak cepat, baik dalam hal transaksi maupun pergerakan arus barang dan modal. Hal tersebut mengakibatkan semakin pesatnya perkembangan transaksi antar mitra dalam negeri maupun asing. Memasuki era globalisasi, ciri perekonomian yang paling meno…

PENERAPAN KEWENANGAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA DALAM PEMBATALAN SERTIPIKAT HA…

Penelitian ini membahas ”Penerapan Kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Pembatalan sertipikat Hak guna Usaha Yang Cacat Administrasi” Yang merupakan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) sebagai Keputusan Tata Usaha Negara memiliki fungsi penting dalam pengelolaan tanah negara, namun dalam praktiknya sering ditemukan adanya cacat administrasi yang berpotensi menimbulkan ketidak…

HUKUM PERDATA INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

979-414-523-8

Collation

xiv, 308 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346 Muh h

HUKUM PIDANA 1

Edition

1

ISBN/ISSN

979-8061-78-0

Collation

xiv, 448 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

345 Far h