PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG BERHAK DALAM PENETAPAN LOKASI PENGADAA…

Pelaksanaan pengadaan tanah kerap kali dihadapkan pada permasalahan hukum yang terjadi di setiap tahapannya, salah satunya pada tahap persiapan yaitu berkaitan dengan penetapan lokasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) Bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang berhak dalam penetapan loka…

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD ATAS PERK…

Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) terhadap gugatan wanprestasi yang berlandaskan perjanjian kerjasama secara lisan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pkb. Pokok perkara ini bermula dari hubungan kerja sama antara Penggugat selaku pemilik toko bangunan dan Tergugat yang mengerj…

PENGATURAN AHLI WARIS YANG HILANG BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM (Studi Peneta…

Skripsi ini membahas mengenai pengaturan terhadap asli waris yang hilang berdasarkan Hukum Waris Islam, dengan studi kasus pada Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Rtu. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana status hukum ahli waris yang hilang agar jelas pembagian harta warisan dilakukan secara adil. Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengidentifikasi pengaturan dan status …

PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KREDIT JUAL BELI GUDANG …

Wanprestasi dalam perjanjian kredit jual beli menjadi perhatian utama dalam hukum perdata, terutama dalam hal ketidakpatuhan salah satu pihak atas kewajiban yang telah disepakati. Kasus dalam Putusan Nomor 2149/K/Pdt/2024 memberikan contoh penting mengenai wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak serta bagaimana pengadilan memutus suatu perkara wanprestasi yang adil bagi para pihak. Penulisa…

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERFORMANCE BOND (STUDI PUTUSAN PER…

Perjanjian jaminan memiliki sifat accesoir, yang berarti bahwa eksistensinya harus selalu melekat dan berdasar pada perjanjian pokoknya. Apabila terjadi restrukturisasi pada perjanjian pokok, maka terhadap perjanjian jaminannya perlu disesuaikan agar tidak menimbulkan akibat hukum yang tidak diinginkan bagi para pihak terkait. Pertimbangan hukum hakim melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah…

KEWAJIBAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM PENERAPAN PRINSIP MENGENA…

Prinsip Mengenali Pengguna jasa adalah upaya yang diterapkan Notaris sebagai bentuk perlindungan terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana Pendanaan terorisme. Judul Skripsi “Kewajiban Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dalam Pembuatan Akta Notaris”. Dalam penelitian ini penulis menemukan perma…

PENGGUNAAN KESAKSIAN YANG BERSIFAT DE AUDITU DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEKERA…

Skripsi ini berjudul Penggunaan Kesaksian Yang Bersifat De Auditu Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung (Studi Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN.Lbb). Pada putusan ini terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penggunaan kesaksian de auditu dalam putusan ini ditolak sebagai…

PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH ANTARA PEMBERI JASA DAN PENERIMA JASA DALAM PEMB…

Pasar cinde merupakan pusat perbelanjaan dan menjadi salah satu pasar tertua di Kota Palembang, pada tahun 2016 dibuatlah perjanjian untuk merevitalisasi pasar cinde, namun hingga sekarang Pembangunan Kawasan pasar modern pasar Cinde belum selesai hingga sekarang sehingga banyak Masyarakat yang dirugikan karena telah membeli kios namun tidak terdapat bangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah …

KEAMANAN PENGGUNAAN QRIS SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN NON-TUNAI DALAM TRANSAKSI …

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan signifikan dalam sistem pembayaran di Indonesia, salah satunya melalui implementasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai alat pembayaran non-tunai dalam transaksi elektronik. Meskipun QRIS menawarkan efisiensi, kemudahan, dan keamanan dalam bertransaksi, namun masih terdapat sejumlah kendala yang berpotensi merugikan pem…

MEKANISME GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME

Tindak pidana terorisme merupakan ancaman serius bagi negara dan masyarakat, yang tidak hanya menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi negara, tetapi juga berdampak langsung pada individu korban. Kompensasi adalah bentuk ganti rugi yang diberikan negara sebagai perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme, dengan tujuan mengurangi beban dan penderitaan yang dialami korban dan/a…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PRODUK ELEKTR…

Tokopedia sebagai aplikasi jual beli secara online yang sering digunakan masyarakat Indonesia saat berbelanja secara online. Tujuan dari penelitian ini, Mengetahui dan menganalisis keabsahan dari perjanjian jual beli produk elektronik secara online pada aplikasi Tokopedia dan mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli produk elektronik sec…

PENERAPAN ASAS TERITORIALITAS DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG…

Skripsi ini berjudul “Penerapan Asas Teritorialitas Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Dalam Perkara Pencurian Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing Berkewarganegaraan Rusia (Studi Kasus Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Plg).” Penelitian ini membahas penerapan asas teritorialitas dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh warga negara asing berk…

URGENSI PENGURUSAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK FASHION BATIK DURIAN KOTA LU…

Industri halal telah menjadi tren global, dengan pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia,memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal, termasuk pada sektor produk fashion. Salah satu produk fashion lokal yang menjadi perhatian adalah Batik Durian dari Kota Lubuklinggau. Namun, produk ini belum mengantongi sertif…

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK (STUDI …

Penelitian ini berjudul: "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Pada Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1003/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)", yang melatarbelakangi dalam pembuatan skripsi ini yaitu banyaknya pelaku yang melakukan eksploitasi kepada anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak P…

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BARANG REKONDISI ELEKT…

Skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Rekondisi Elektronik secara Online di Situs Bukalapak." dilatarbelakangi oleh proses jual beli barang secara online terkhusus barang rekondisi elektronik dimana pelaku usaha lalai dalam memberikan informasi kecacatan barang kepada konsumen baik disengaja maupun tidak yang akhirnya merugikan konsumen. Tujuan dal…

KEPASTIAN HUKUM PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN…

Kebijakan memberikan jaminan atas perlindungan hukum untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi tenaga honorer yang saat ini dinyatakan lolos seleksi ujian dan dinyatakan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja memiliki kesulitan untuk diterima karena prinsip keadilan tidak dapat masuk di dalamnya bahkan bagi tenaga honorer yang telah mengabdi berpuluh tahun karena kurangnya perhati…

LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN BAGI PELAKU USAHA TE…

The ban on imports of used clothing can be considered as a form of protection for domestic textile business actors because it involves several economic and environmental considerations. By prohibiting the import of used clothing, the government can provide protection to domestic clothing producers. This action helps increase sales of domestic textile products, supports local employment, and enc…

PEMBATALAN WASIAT YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN WASIAT MENURUT KOMPILASI HU…

Skripsi yang berjudul “Pembatalan Wasiat Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang No.21/Pdt.g/2023/PTA.Plg)” dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus pembatalan wasiat yang tidak memenuhi persyaratan sehingga sering kali terjadi konflik – konflik antara pihak – pihak yang berkepentingan yang membuat mereka merasa …

PELAKSANAAN MEDIASI PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA (Studi Putusan Pengadil…

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkara pembagian waris yang berhasil diselesaikan dengan cara mediasi. Penelitian ini membahas bagaimana proses pelaksanaan penyelesaian perkara waris melalui mediasi dalam putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.Kag. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan hambatan pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perk…

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA KEPADA PERUSAHAAN UMUM DA…

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Jaksa Pengacara Negara dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Perumda Tirta Seguring Betung Empat Lawang dalam Menyelesaikan Tunggakan Iuran dan Denda oleh Pelanggan yang Tidak Membayar dan Kendala Apa Saja Yang Mempengaruhi Jaksa Pengacara Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Wanprestasi Pelanggan Tersebut. Jenis penelitian i…

DAMPAK LARANGAN IMPOR URANIUM AMERIKA SERIKAT TERHADAP RUSIA PADA PROHIBITING…

Uranium merupakan elemen kimia dengan simbol U dan nomor atom 92, yang sangat vital dalam industri nuklir. Larangan impor uranium Amerika Serikat terhadap Rusia dalam H.R.1042 memiliki implikasi penting bagi dinamika internasional dan keamanan global. H.R.1042 adalah undang-undang Amerika Serikat yang melarang impor uranium dari Rusia hingga tahun 2040. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis…

AKIBAT HUKUM KEPAILITAN PERUSAHAAN REAL ESTATE TERHADAP PERJANJIAN PENGIKATAN…

Penelitian ini membahas tentang akibat hukum kepailitan perusahaan real estate terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) rumah dalam kasus kepailitan developer PT Cowell Tbk terkait perlindungan konsumen dalam perjanjian jual beli properti. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tanggung jawab hukum pengelola perusahaan, khususnya direksi dan dewan komisaris, dalam kasus kepailitan…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN…

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan pekerja perempuan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat melanggar disiplin kerja. Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum tenaga kerja di Indonesia melindung hak-hak pekerja perempuan dalam kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh perusahaan, khususnya yang berkaitan mengenai pelanggaran disip…

PERAN INDONESIA AUTOMATIC FINGERPRINT IDENTIFICATION SYSTEM (INAFIS) DALAM UP…

Penelitian ini berjuduk: "Peran Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS) Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan". Penelitian ini dilatarbelakangi karena pembunuhan menjadi kejahatan yang kerap kali terjadi di masyarakat dan sering kali terjadi penemuan mayat yang tidak diketahui identitasnya. Saat ini, sudah ada cara modern yang dipakai pada proses penyidikan ya…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KETIDAKSESUAIAN BARANG YANG DIBELI …

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Ketidaksesuaian Barang Yang Dibeli Pada Marketplace Shopee ABSTRAK Dalam era globalisasi, perkembangan teknologi internet berkembang dengan cepat, termasuk dalam aspek ekonomi. E-commerce, yang merupakan kegiatan jual-beli secara online tanpa adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, menjadi salah satu fenomena yang mengalami pertumbuhan pes…

PEMENUHAN AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK ATAS HAK FASILITAS PENYANDANG DISABI…

Persons with disabilities are categorized as a vulnerable group in the realm of public services. They often face barriers in meeting daily needs and experience discrimination, which results in their rights as citizens being unfulfilled, such as limited access to public facilities. Therefore, local governments must give special attention and treatment to this group. This study examines how local…

STUDI KOMPARASI STANDAR KONTRAK KONSTRUKSI INDONESIA DENGAN SINGAPORE INSTITU…

Penelitian ini dilatarbelakangi karena banyak permasalahan hukum yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi, baik timbul karena kesalahan dari pihak pengguna jasa maupun pihak penyedia jasa. Kontrak konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara penyedia jasa dan pengguna jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Kontrak konstruksi dipandang sebagai Unda…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PENJAMINAN TANAH YANG BELUM BERSERTIPI…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xiii, 75 hlm.; ill.; tab.; 29 cm.

Series Title

-

Call Number

T1725632025

MEKANISME PELELANGAN BARANG BUKTI YANG DOKUMENNYA TIDAK LENGKAP DI KEJAKSAAN …

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xvii, 122 hlm.; ill.; tab.; 29 cm.

Series Title

https://repository.unsri.ac.id/172750/

Call Number

T1727502025

ANALISIS PUTUSAN MENGENAI TINDAK PIDANA PENYEBARLUASAN INFORMASI HOAX YANG ME…

Penelitian ini berjudul Analisis Putusan Mengenai Tindak Pidana Penyebarluasan Informasi Hoax Yang Mengakibtkan Kerugian Konsumen (Studi Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2018/PN.JKT.Sel). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan terkait penyebarluasan informasi hoax yang mengakibtkan kerugian konsumen pada putusan nomor 459/Pid.sus/2018/PN.JKT.Sel. Informasi hoax yang menyebar me…